Populisme Islam di Indonesia, Mesir, dan Turki (4)

Kekuatan Islam di Indonesia, Mesir, dan Turki memiliki banyak kemiripan. Satu di antara kesamaan paling penting adalah mayoritas muslim di ketiga negara tersebut penganut Islam Suni. Realitas tersebut yang membedakan dengan muslim di Iran, di mana mazhab Islam Syiah menjadi kekuatan mainstream yang dipimpin para mullah.

Penganut Islam Suni berkeyakinan dan percaya bahwa kepemimpinan politik selayaknya ditentukan berdasar pilihan publik melalui pemilihan umum. Proses political election itu lazim terjadi di Indonesia, Turki, dan Mesir.

Sekali pun hasil pemilu di Mesir setelah jatuhnya rezim Husni Mubarak tahun 2011, yang menghasilkan kepemimpinan Presiden Mohammad Mursi, hanya seumur jagung. Mursi dari kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) dijatuhkan di tengah jalan oleh kekuatan militer Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi yang disokong sejumlah kekuatan politik sipil non-IM di Mesir.

Jika proses demokratisasi di Indonesia dimulai sejak era kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Turki ketika Mustafa Kemal Attartuk memegang kendali kekuasaan yang memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi dengan bentuk negara republik sebagai platform politik Turki modern sejak tahun 1923, Mesir benar-benar baru menapaki sistem demokrasi sejak Arab Spring 2011. Demokrasi Mesir berusia pendek, sangat dini, dan jauh dibandingkan dengan 2 negara lainnya: Turki dan Indonesia.

Kemunduran proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Mesir dan banyak negara lainnya, bisa disebabkan banyak faktor. Samuel Huntington mengelaborasi sejumlah variabel yang menentukan sukses tidaknya satu negara menjalani proses demokratisasi. Pertama, faktor ekonomi. Kemajuan ekonomi akan menentukan stabilitas politik. Sebab, ada hubungan positif antara kelas menengah dengan kemajuan demokrasi serta besarnya peran kelas menengah dalam menopang sistem demokrasi. Hal itu seperti dikatakan Saymour Martin Lipset.

Kedua, military factor. Ketidakterlibatan dan atau rendahnya keterlibatan militer dalam proses politik akan membuat demokratisasi semakin baik. Hal itu juga menjadi temuan kajian Marcus Mitzer. Ketiga, leader factor.

Besarnya peran pemimpin, khususnya tokoh politik, dalam pergantian rezim juga menjadi faktor penting penting yang mempengaruhi proses politik menuju demokrasi. Keempat, value factor. Yakni nilai-nilai yang hidup di masyarakat, baik yang bersumber dari budaya dan atau agama (Muhammad Najib, 2019) Demokratisasi politik yang berusia pendek di Mesir tentu mengagetkan banyak kalangan.

Sebab, negara ini memiliki peradaban tua, dengan Universitas Al Azhar, yang berusia ratusan tahun dan menjadi kiblat pendidikan agama Islam terkemuka di kalangan negara-negara muslim di dunia.

Secara kultural, Mesir memiliki modal yang kuat untuk bergerak ke arah demokrasi, mengingat di level civil society, negara ini juga memiliki organisasi sosial kemasyarakatan dengan jejaring akar rumput yang kuat. Organisasi tersebut adalah Ikhwanul Muslimin (IM), yang didirikan Hassan Al Banna, dengan tokoh ideolog yang kuat Sayyid Qutb.

Fragmentasi sosial dan politik organisatoris yang mewadahi umat Islam di Mesir tak terlalu heterogen dibanding negara muslim lainnya, termasuk Indonesia. Sekali pun ada organisasi Salafi Mesir yang juga mengayomi kepentingan sosial, ekonomi, dan politik komunitas Islam Mesir, tapi skala dan volume organisasi Islam non-IM di Mesir tak sebesar IM, sekali pun relasi IM dengan rezim politik seringkali bergerak pasat-surut.

Ikhwanul Muslim (IM) dan rezim politik di Mesir lebih sering berdiri face to face dalam garis politik berbeda dibanding melakukan sinergi dan kolaborasi politik dalam memegang tampuk kekuasaan negara. Realitas tersebut yang membedakan IM di Mesir dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki di bawah pimpinan Tayyip Reccep Erdogan. AKP adalah realitas empirik populisme Islam yang berhasil di level civil society dan struktur kekuasaan politik negara di era globalisasi dan dunia modern seperti sekarang, setelah berhasil meminggirkan kekuatan militer dan komunitas Kemalisme secara perlahan tapi pasti dari arus utama politik Turki.

Fenomena IM di Mesir sebagai kekuatan populisme Islam di negara tersebut layak ditelisik lebih jauh. Organisasi ini lebih banyak mengalami tekanan dan intimidasi politik dari rezim penguasa dibanding diajak berangkulan untuk menjalankan politik kekuasaan kenegaraan. Jejaring sosial, kultural, dan politik IM tak bisa dinafikan.

IM menjadi kekuatan politik penting di basis massa rakyat Mesir, selain kekuatan kaum nasionalis sekuler, militer, Kristen Koptik, dan lainnya. Dalam perspektif historis, IM bermula dari aktivitas yang dilakukan Hassan Al Banna dengan kelompok kecil pekerja di Kota Ismailiyah di kawasan Terusan Suez yang membantu mereka memperoleh pengetahuan agama (Soage dan Franganillo, 2010: 39), sehingga membebaskan mereka dari pengaruh Barat yang merusak. Hassan Al Banna sangat jijik dengan kehadiran tentara Inggris, Suez company, dan kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok dalam hal kondisi hidup antara orang Barat dan orang Mesir yang bekerja di sana (Mitchell, 1993: 9).

Hassan Al Banna percaya bahwa tatanan sosial yang didominasi oleh kepentingan Inggris dan kepentingan sekutu mereka, misalnya yang berada di dalam kerajaan, melanggengkan kondisi umat yang menyedihkan di Mesir (Rutherford, 2008: 79).

Dalam konteks ini, Vedi R Hadiz (2019) mengatakan, kehadiran IM secara bertahap menjadi peristiwa yang serius dalam gerakan buruh Mesir yang baru lahir. Pada saat yang sama, IM menantang organisasi buruh lama eksisting yang lebih berhaluan Kiri (Komunis) dan simpatisan Wafd yang lebih liberal dalam perjuangan awal buruh di Mesir.

Ikhwanul Muslimin mengganti semua kecenderungan hubungan sosial yang mengarah pada konflik dengan solidaritas yang berdasarkan konsep umat. Hal ini yang menarik perhatian kaum buruh di Mesir untuk masuk dan terlibat dalam IM ketika organisasi ini awal mula berdiri di Ismailiyah Mesir.

Bagi Hassan Al Banna dan pengikut awalnya, korporasi asing yang beroperasi di Mesir sifatnya eksploitatif dan umumnya jahat, karena bertindak dengan cara-cara yang tidak Islami (Beinin dan Lockman, 1998: 388), bukan karena mereka adalah kapitalis sehingga secara inheren eksploitatif. Karena itu, tak mengejutkan banyak pewaris politik Hassan Al Banna masa kini tidak punya masalah fundamental dengan kapitalisme itu sendiri, tapi tetap berjuang untuk memastikan bahwa umat memiliki kendali lebih besar atas kapitalisme Mesir khususnya (Hadiz, 2019: 110).

Selain Hassan Al Banna, sosok lain yang dikenal sebagai pendiri dan ideolog IM adalah Sayyid Qutb. Dia anggota sebuah keluarga pemilik tanah skala menengah–asalnya dari Desa Musha di Provinsi Asyut, Mesir Atas–yang kehidupan ekonominya terus menurun sejak peralihan abad XX (Calvert, 2010: 25-27).

Makanya, sangat mirip dengan Syarikat Islam (SI) Putih di Indonesia, IM menentang gagasan komunis karena kecenderungannya untuk membuat perselisihan di kalangan umat, dengan mengadu orang Islam satu dengan lainnya dalam konflik kelas (Beinin dan Lockman, 1998: 365).

Dalam perjuangan politiknya di era kekinian, terutama setelah Arab Spring tahun 2011, sebagaimana dinyatakan Vedi R Hadiz (2019), sudah ada upaya-upaya baru untuk mereplikasi pengalaman mutakhir Turki, khususnya sesudah Musim Semi Arab, tetap upaya-upaya ini akan membutuhkan partai berbasis akar rumput yang kuat dan disiplin, yang menjunjung nilai-nilai Islam dan memberdayakan umat tanpa perlu menyerukan berdirinya negara Islam secara terbuka. Sebagian upaya paling jelas berlangsung di Tunia melalui Partai En Nahda dan di Mesir melalui Ikhwanul Muslimin.

Dalam kasus Mesir, jelas bahwa bisnis yang terkait era dengan IM tengah mengembangkan kepentingan lebih besar untuk merangkul peluang-peluang ekonomi yang disajikan oleh integrasi lebih jauh dengan perekonomian dunia, terlepas dari adanya kepentingan yang terus membayang tentang akibat-akibat yang berpotensi merugikan secara moral.

Dalam konteks Mesir, peluang-peluang ini akan terwujud dengan baik bila para konglomerat bisnis yang terkait dengan rezim Mubarak lama dan Partai Demokratik Nasional dapat digeser dari posisi sangat dominan yang mereka duduki selama puluhan tahun. Pebisnis dan pengucur dana utama IM Hassan Malek berargumen bahwa manufaktur, angkatan kerja terdidik dan pemberdayaan sektor swasta adalah kunci untuk menghidupkan kembali perekonomian Mesir.

Katanya, bisnis Ikhwanul Muslimin akan berkembang menjadi makin besar dengan disingkirkannya hambatan politis yang pernah menghalangi mereka (Vedi R Hadiz, 2019: 81-82). [air/bersambung]

*) Ainur Rohim, penanggung jawab beritajatim.com dan ketua PWI Jatim

sumber: beritajatim.com