CONTOH SURAT KEBERATAN TERHADAP MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA DI PERSIDANGAN

CONTOH SURAT KEBERATAN TERHADAP MAJELIS HAKIM

YANG MEMERIKSA PERKARA DI PERSIDANGAN

 

 

Jakarta,   25  Maret 2013

Nomor           : 067/AR & Ass./Keb – Pdt.G/2013

Lampiran        : -

Perihal         : Keberatan atas Penetapan Hakim ARIFIN, SH. MH.

                  sebagai Hakim Anggota dan Panitera Pengganti

                  DUMARIA H., SH.  dalam Perkara Perdata Nomor: 89/Pdt.G

                  /2013/PN. BDG di Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung


Kepada, Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung

Jl. L.L.RE. Martadinata No. 74 – 78

Bandung 40114

 

 

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Klien kami,  F. JAJANG HERJANTO, pekerjaan swasta, beralamat di Kanwa 9 RT 005 / RW 009 Desa Darmo, Kec. Wonokromo – Surabaya 60241, selaku Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 89 / Pdt.G / 2013 / PN. BDG;

Kami,  APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., ROSMAIDA SIAHAAN, SH., dan  TOGAP L. PANGGABEAN, SH. advokat dan konsultan hukum dari APPE HUTAURUK, ROSMAIDA SIAHAAN & ASSOCIATES berkedudukan di Jl. Tenggiri No. 2D Lt. 2 Rawamangun – Jakarta Timur 13220 Indonesia,  selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37 / AR & Ass. / SK / III / 2013  Tanggal 15 Maret   2013  (terlampir), dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Klien kami JAJANG HERJANTO menerima Relaas Panggilan Sidang No. 89 / PDT.G / 2013 / PN.BDG, yang disampaikan oleh TRI APRIANA WIBOWO, S.Kom. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung;
  1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam Relaas Panggilan Sidang tersebut yaitu hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013, kami baru mengetahui di persidangan bahwa salah satu Hakim Anggota dari Majelis Hakim perkara perdata Nomor: 89 / Pdt.G / 2013 / PN. BDG adalah Hakim ARIFIN, SH. MH. yang telah mengeluarkan Penetapan  Nomor: 1247 / PDT / 2012 / PN. BDG.  Tanggal 14 Desember 2012, dimana Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 89 / Pdt.G / 2013 / PN. BDG adalah Pemohon dalam Penetapan  Nomor: 1247 / PDT / 2012 / PN. BDG.  Tanggal 14 Desember 2012;
  1. Bahwa begitu pula Panitera Pengganti dalam perkara perdata Nomor: 89 / Pdt.G / 2013 / PN. BDG adalah DUMARIA, SH. yang juga sebagai Panitera Pengganti dalam Penetapan Nomor: 1247 / PDT / 2012 / PN. BDG.  Tanggal 14 Desember 2012;
  1. Bahwa dalam Penetapan Nomor: 1247 / PDT / 2012 / PN. BDG.  Tanggal 14 Desember 2012, Hakim ARIFIN, SH. MH.  telah mengabulkan permohonan Pemohon LIESTIOWATI dan JULIJANTO SARWOKO (Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 89 / Pdt.G / 2013 / PN. BDG) untuk bertindak sebagai wali pengampu untuk mengurus segala kepentingan hukum dari YUNITA PRAYOGO (JUNITA PRAJOGO);
  1. Bahwa sasaran Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 89 / Pdt.G / 2013 / PN. BDG adalah sama dengan Penetapan Nomor: 1247 / PDT / 2012 / PN. BDG.  Tanggal 14 Desember 2012 yaitu berkaitan dengan  permasalahan hukum mengenai pengampuan / wali pengampu untuk mengurus segala kepentingan hukum dari YUNITA PRAYOGO (JUNITA PRAJOGO);
  1. Bahwa dengan demikian Hakim ARIFIN, SH. MH. dan Panitera Pengganti DUMARIA, SH.  mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara perdata Nomor: 89 / Pdt.G / 2013 / PN. BDG. yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
  1. Bahwa selain itu, oleh karena kami menduga bahwa Hakim ARIFIN, SH. MH. telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam mengeluarkan / menerbitkan Penetapan Nomor: 1247 / PDT / 2012 / PN. BDG.  Tanggal 14 Desember 2012 maka kami telah melaporkan Hakim ARIFIN, SH. MH. kepada Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI;
  2. Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dengan ini kami meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung untuk mengganti Hakim ARIFIN, SH. MH. dan Panitera Penganti DUMARIA, SH.  dari perkara perdata Nomor: 89 / Pdt.G / 2013 / PN. BDG.;
  3. Bahwa begitu pula, kami meminta agar Hakim ARIFIN, SH. MH. dan Panitera Penganti  DUMARIA, SH.  mengundurkan diri sebagai Hakim dan Panitera Pengganti dari persidangan perkara perdata Nomor: 89 / Pdt.G / 2013 / PN. BDG.;
  4. Bahwa permintaan kami tersebut adalah sangat beralasan dan mempunyai landasan yuridis sebagai berikut:

10.1.  Bahwa ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: “Seorang Hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung”;

10.2.  Bahwa begitu pula dalam pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan:

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;

(6)  Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

 

10.3.  Bahwa begitu pula ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047 / KMA / SKB / IV / 2009 – Nomor: 02 / SKB / P.KY / IV / 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, angka 5.1. ayat (2) yang b erbunyi: “Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan”, .  dan angka 5.2.  yang berbunyi: “Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim”.

10.4.  Bahwa selanjutnya dalam angka 5.3. ayat (1) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut ditentukan, ”Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak”.

Demikian Surat Keberatan ini disampaikan demi tegaknya supremasi hukum dan wibawa Hakim.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Tergugat

TTD

APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH.

 TTD

 ROSMAIDA SIAHAAN,  SH.

 TTD

 TOGAP L. PANGGABEAN, SH.

 

Tembusan:

  • Yth: Ketua Mahkamah Agung RI;
  • Yth: Ketua Komisi Yudisial RI;
  • Yth: Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
  • Yth: Ketua Majelis Hakim
  • Klien;

 

Writer and Copy Right:

Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.

Lecturer, Advocate and Legal Consultant

Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *