Pilkada Bisa Mundur Lagi, DPR Akan Rapat dengan KPU dan Mendagri Rabu

Meski sudah memasuki masa reses masa sidang III tahun 2019-2020, Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian dan KPU untuk membahas nasib pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah wabah virus corona.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, raker akan digelar pada Rabu (20/5). Dalam rapat itu, kata dia, salah satu yang dibahas terkait rencana KPU memulai kembali tahapan Pilkada serentak 2020 pada 6 Juni.
“Rabu besok kami akan rapat dengan Mendagri dan KPU untuk membahas tahapan (Pilkada) itu,” kata Doli kepada wartawan, Senin (18/5).
Doli menuturkan komisi II telah berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk mengadakan raker di tengah reses. Sebab, pelaksanaan Pilkada 2020 dianggap penting untuk segera dibahas.
“Karena urgen, kami minta izin ke pimpinan untuk raker walaupun dalam masa reses,” tuturnya.
Tito Karnavian Rapat Kerja Bersama Komisi II
Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perppu Nomor 2/2020 untuk menunda Pilkada Serentak di 270 daerah. Awalnya pencoblosan akan dilakukan pada dari 23 September 2020 berubah menjadi Desember 2020.
Namun, Ketua KPU Arief Budiman menyiapkan dua skenario apabila pelaksanaan Pilkada tak dapat dilakukan pada Desember 202, jika status tanggap darurat virus corona pada 29 Mei. Dua skenario yang dibuat KPU yakni menunda Pilkada pada Maret 2021 atau September 2021.
Ketua KPU Arief Budiman di KPK
Ketua KPU Arief Budiman di KPK. Foto: Muhammad Lutfan Darmawan/kumparan
“KPU tak bisa perkirakan bencana ini akan selesai kapan, maka KPU keluarkan opsi berikutnya. Apabila tidak selesai dalam waktu yang kita perkirakan, maka diberi opsi dua: Maret 2021, kalau tak selesai juga, maka opsi kedua September 2021,” ucap Arief, Minggu (17/5).
Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva, menilai kemungkinan Pilkada mundur lagi akan terjadi mleihat pandemi corona belum melandai. Bahkan, kata dia, bisa jadi Pilkada tak bisa dipastikan digelar karena belum diketahui kapan corona berakhir dan aman untuk Pilkada.
“Saya tidak yakin 29 Mei sudah bisa diputuskan tombol start mulai. Karena itu perlu dilakukan rapat kembali untuk pastikan makna tadi (tata cara Pilkada) antara Komisi II, KPU, pemerintah,” saran Hamdan.
sumber: kumparan.com