Bangka Pos Gelar Bekisah Kek Kami, Menggugat UU No 3, untuk Siapa?

BANGKAPOS.COM, BANGKA — Bangka Pos Group menggelar talk show ‘Bekisah Kek Kami’ dengan tema Menggugat UU Nomor 3 Tahun 2020 di Kafe Latrase, Pangkalpinang, Kamis (16/7/2020).

Acara yang dilaksanakan pukul 19.00 WIB ini menghadirkan narasumber Gubernur Babel Erzaldi Rosman, advokat Dharma Sutomo, Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, Dosen Pertambangan UBB Dr Franto, dan Ketua KNPI Babel Muhammad Irham.

Sementara, satu narasumber lagi yakni Direktur Utama PT Timah Tbk Riza Pahlevi dalam konfirmasi untuk bersedia hadir.

Kabid Humas PT Timah Tbk Anggi menyebutkan, jika dirut berhalangan hadir, akan diwakili oleh direktur perusahaan.

Erzaldi Rosman menyambut baik kegiatan tersebut dan mengatakan sebagai bagian dari pencerahan untuk publik.

“UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba ini baru disahkan. Kita ajukan judicial review karena daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal urusan pertambangan,” kata Erzaldi, Rabu (15/7/2020).

Sebelumnya, melalui laman Facebook, Erzaldi menyampaikan kabar tentang langkahnya menggugat Undang-undang Minerba tersebut.

“Hari Jumat ini saya selaku Gubernur Bangka Belitung dan sejumlah kalangan termasuk Pak Hamdan Zoelva, telah secara resmi mengajukan gugatan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ke Mahkamah Konstitusi,” kata Erzaldi seperti diposting di laman Facebook, Erzaldi Rosman Djohan.

Erzaldi pun mengungkapkan alasannya melakukan hal itu.

“Kenapa kita menggugat ini, saya sampaikan ke masyarakat bahwa, kita menilai ada ‘celah’ dari sisi formalitas maupun substansinya dan kita berharap MK mengeluarkan putusan agar UU ini dikaji,” katanya.

Jika tidak dilakukan menurut Erzaldi ada hal-hal yang dirugikan bagi masyarakat Bangka Belitung.

“Karena jika tidak, ini jelas akan merugikan provinsi kita. Kita menduga sejak awal disusun pemda tidak dilibatkan, padahal urusan sumber daya sangat sensitif. Jangan sampai karena ini sumber daya kita terkuras habis dan kita tidak dapat apa-apa,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan hal-hal yang menjadi pertimbangannya.

“Kita tidak mau kegiatan usaha pertambangan yang berada di daerah yang dampak, manfaat, lokasinya berada di daerah, sehingga daerah hanya menjadi tempat eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah sebagai penghasil sumber daya mineral,” ujar Erzaldi.

“Apalagi kalau salah kelola kira-kira yang kena bencana ya, daerah. Kemudian ada 13 mineral ikutan yang nilainya luar biasa. Kalau lepas, sangat rugi kita. Sekarang Babel sedang bertransformasi dari pertambangan ke pariwisata. Kita berharap agar UU Minerba ini bisa diputuskan oleh MK agar dikaji ulang demi kemaslahatan dan kebaikan provinsi kita. Aamiin,” katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

sumber: tribunnews.com