RUU HIP Berubah Jadi BPIP, Ormas Keagamaan di NTB Tetap Nyatakan Penolakan

Mataram (Suara NTB) – Meskipun Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) berubah jadi RUU BPIP, namun tensi penolakannya tetap tinggi. Hal demikian mengemuka dalam diskusi Webinar yang digelar DPW Syarikat Islam NTB, Rabu malam, 22 Juli 2020.

Menghadirkan sejumlah pembicara mulai dari Ketua MUI NTB, Koordinator Aliansi Nasional Anti Komunis NTB, Lembaga Dakwah NU, dan penanggap dari Ketua HMI Cabang Mataram, Ketua BEM Unram dan MASIKA ICMI NTB.

Ketua MUI NTB, Prof. H. Saiful Muslim dalam kesempatan diskusi menyatakan penolakan atas perubahan RUU HIP ke RUU BPIP. Bahkan menurutnya, lembaga BPIP juga tidak penting sehingga juga harus dibubarkan.

“Jangankan RUU tapi BPIP itu sendiri bagi umat Islam itu harus bersikap sama baik di kota, desa, harus sama-sama ditolak dan dibubarkan berdasarkan hasil musyawarah alim ulama di Bangka Belitung beberapa waktu lalu, bulan November,” kata Prof. Muslim.

Dia menyayangkan sikap DPR yang ngotot ingin membahas RUU ini. Meski hampir semua sepakat melakukan penolakan. Sehingga memunculkan banyak kecurigaan khususnya bagi umat Islam.

“Padahal RUU yang pertama itu dinyatakan ditunda, kok tiba-tiba datang lagi yang baru. Padahal yang pertama belum selesai sudah muncul RUU yang baru. Bagi MUI tetap akan kita tolak itu rapat keputusan MUI. Kita berharap sebagai umat Islam karena ini sangat luar biasa situasi ini ke depan. RUU HIP ini sebenarnya sebagai bentuk tes terhadap respons umat Islam,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPW Syarikat Islam NTB, H. Zainul Aidi, menyatakan dukungan terhadap Pancasila. Katanya, Pancasila sudah final sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. “Bagi Syarikat Islam, Pancasila ialah konsensus nasional dan sifatnya final,” terang

Bersama-sama MUI dan segenap elemen yang secara clear dan nyata menyatakan penolakan terhadap rencana pembuatan RUU HIP yang kini jadi RUU BPIP.

“Apapun namanya hal-hal yang mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita nyatakan tegas penolakannya,” tegas Zainul.

Meski diakui bahwa perubahan ketatanegeraan yang begitu demokratis dan liberal tidak bisa dinafikan terjadi dan telah memberikan ruang yang sangat terbuka berlangsungnya pertukaran ide dan gagasan.

“Saya kira ini jadi tantangan baru kehidupan berdemokrasi kita untuk semakin hati-hati dan waspada. Bahwa hal-hal yang justeru mengganggu kehidupan berbangsa bernegara kita justru datang dari lembaga yang formal DPR RI parlemen, ini tentu jadi tantangan kita. Pancasila itu adalah dasar bernegara, konsensus nasional yang sudah terbukti dan itu hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa Indonesia,” paparnya. (*)

sumber: suarantb.com