CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN

ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

 

SURAT PERINGATAN I (PERTAMA)

 

Jakarta, 24 September 2014

Nomor             : 051/TMM/Peringatan – 1/IX/2014
Lampiran          : -
Perihal           : Peringatan I (Pertama)

 

Kepada, Yth:

Sdr. WXYZ

Karyawan/Pekerja  PT. TMM Bagian Operator (Supir)

Di-

Tempat

 

Dengan hormat,

Manajemen PT. Tera Mare Maju (TMM) dengan ini menyampaikan kepada:

Nama   Karyawan          : WXYZ
Bagian                   : Operator (Supir)

Saudara telah melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap peraturan Tata Tertib Perusahaan PT. Tera Mare Maju, berupa:

  • Mengeluarkan atau menyampaikan kata – kata kasar, tidak sopan, tidak patut dan bersifat mengancam kepada Pimpinan Perusahaan;
  • Mengeluarkan atau menyampaikan kata – kata kasar, tidak sopan, tidak patut dan bersifat mengancam kepada sesama rekan kerja;
  • Tidak menjaga hubungan baik dan keharmonisan dengan sesama rekan kerja dalam lingkungan perusahaan.

Dengan demikian, manajemen PT. Tera Mare Maju (TMM) memberikan Peringatan I (Pertama) kepada Saudara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Perusahaan, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Apabila Saudara masih melakukan kesalahan/pelanggaran yang sama atau dalam bentuk yang lain, maka perusahaan akan memberikan peringatan II (Kedua) atau peringatan III (Ketiga) atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan tingkat kesalahan Saudara, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan tentang ketenagakerjaan.

Demikian Surat Peringatan I (Pertama) ini disampaikan untuk dapat dimaklumi sebagai pembinaan.

PT. Tera Mare Maju

 

Suheimie Libra

     Direktur

Tembusan:

  • Arsip (sebagai pertinggal)
Created and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY  

DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

 

 Dalam prinsip “Preceptual Selectivity”, dianut sikap politik yang cenderung membatasi diri secara cermat dan selektif untuk menanggapi aspek – aspek tertentu  dari semua persepsi yang muncul dalam percaturan politik, yang merupakan selektivitas aturan. Esensi prinsip “Preceptual Selectivity” ialah keselektifan dalam menilai fenomena – fenomena (gejala – gejala) termasuk simpang siur opini dan persepsi yang berkembang dalam masyarakat, apalagi dalam situasi dan kondisi politik yang sedang mengalami goncang (shock), baik karena pengaruh tekanan – tekanan  terutama dari para “POLITIKUS/POLITISI BUSUK”, “KELOMPOK INTOLERANT”, “KELOMPOK RADIKALISME”, dan bahkan “KRONI ORDE BARU” yang masih bertekad mempertahankan hegemoninya dengan membangun kembali “DINASTI OTORITARIAN”   atau tekanan yang datangnya  dari luar yang bermaksud merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui aspek teknologi, ekonomi dan sebagainya. Seperti sejak tahun 1998, saya pernah menyatakan  dalam berbagai kegiatan aksi bahwa rakyat Indonesia harus tetap waspada sebab Orde Baru dalam narasi konteks “Pengaruh dan Kekuasaan” sampai saat ini sesungguhnya belum “lengser keprabon” (step down), tetapi masih sebatas mundur (step back)   dan setiap saat dia dapat bermetamorposa untuk menampilkan eksistensiya.

Indonesia masa/era reformasi dewasa ini,  dimana gerakan reformasi itu seperti tak punya konsep yang jelas mengenai misi dan visinya (bebeda dengan tekad dan prinsip Gerakan Reformasi Tahun 1998), bahkan dapat dikatakan  visi dan misi reformasi tidak sesuai dengan konstruksi yang dicita – citakan oleh “moral movement” dalam kebangkitannya pada pertengahan tahun 1998, apakah reformasi itu sekedar mengembangkan power structure yang sedang berkuasa atau benar – benar memiliki  visi dan misi sesuai ekspektasi perjuangan “Gerakan Perubahan” yaitu untuk melakukan pembaharuan  (reform) dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara  dari yang tadinya dinilai menunjukkan banyak deviasi dari koridor – koridor yang paradigmatik untuk dikembalikan kepada koridor “cita – cita luhur para pendiri bangsa yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kesetaraan harkat dan martabat setiap orang dihadapan hukum dan pemerintahan  sesuai dengan konsep Demokrasi Konstitusional.

Seyogyanya rakyat Indonesia tidak  terbawa arus  gonjang – ganjing dan hiruk – pikuk politik yang menjadi alat propaganda kelompok kepentingan (interest group) tertentu yang memanipulasi fakta sejarah. Segenap lapisan masyarakat  Indonesia harus senantiasa berusaha memposisikan dirinya sebagai pemersatu dan corong kebenaran untuk secara berhati – hati menanggapi situasi gonjang – ganjing dan hiruk – pikuk sehingga tidak terkontaminasi dengan berita bohong (hoax), sembari  berusaha fokus pada  perhatian agar “hakekat memperjuangkan tujuan bangsa”  kembali kepada paradigma – paradigma yang telah disepakati secara nasional, sebagai titik tolak solusi dari upaya mencegah dan mengantisipasi disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu kita kawal dan kita dukung terus pemerintahan JOKO WIDODO, untuk membangun PERUBAHAN dan PEMBAHARUAN menuju TATANAN INDONESIA BARU dengan KONSEP REFORMA AGRARIA dan REFORMASI BIROKRASI, yanga salin bertautan dan berkesinambungan. Hakekatnya, kita butuh pemimpin KARISMATIK seperti PRESIDEN JOKO WIDODO yang memiliki hati YANG TULUS dan semangat tinggi tanpa pamrih untuk membangun NKRI.

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

 

 

Kekuatan “KEHENDAK RAKYAT” untuk turut terlibat aktif dalam perjuangan memprotes dan melakukan perlawanan terhadap propaganda – propaganda menyesatkan dan upaya – upaya agitasi – provokasi adalah merupakan potensi yang harus dikelola dan diberdayakan oleh PEMERINTAH.

 

Kelompok dan AKTOR INTELEKTUAL pelaku keserakahan dan kekerasan saat ini sudah tidak dapat lagi bersembunyi dalam WILAYAH YANG SERBA KABUR dan ABU – ABU, dimana pada waktu yang lampau di ERA ORDE BARU dengan seenaknya mereka menikmati KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PEMERINTAH yang memperdaya, mengelabui RAKYAT INDONESIA.

 

Slogan “Pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanya JARGON bersifat ABSURD dan  MANIPULATIF. Pada kenyataan, hanya sekelompok orang  yang berada di LINGKARAN dan PUSARAN KEKUASAAN PEMERINTAH ORDE BARU yang menikmati pembangunan dan kekayaan bumi Indonesia.

 

Salah satu KOMITMEN  PERJUANGAN tujuan aksi tanpa kekerasan yang harus terus – menerus kita gelorakan dengan menggalang “KEKUATAN RAKYAT” adalah agar PELANGGRAN dan KEJAHATAN masa lalu yang telah  meluluh-lantakkan HAK – HAK MASYARAKAT dan mengamputasi, mengkebiri HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA melalui tindakan – tindakan PENGHILANGAN SECARA PAKSA serta  PENGGUNAAN KEWENANGAN dan KEKUASAAN  ABSOLUT demi mempertahankan hegemoni Pemerintahan, harus diungkap demi rasa KEADILAN RAKYAT INDONESIA.

 

Bersama Pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, kita galang kekuatan yang maha dahsyat untuk mengambil kembali hak – hak rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih DIKUASAI oleh PARA KORUPTOR, TIKUS PEMBANGUNAN dan KRONI – KRONI ORDE BARU, sebab misi agung ini adalah AMANAT KONSTITUSI yang menjelma dalam KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

SELAMAT BERJUANG,

SALAM PERSAUDARAAN DALAM PERSATUAN INDONESIA.

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

 

I.  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.

Apabila dibahas wacana mengenai  pertanggung jawaban pidana korporasi harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan . Dengan demikian,  harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat  untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak Pidana yang bersangkutan.

BardaNawawi Arif menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggung jawaban pidananya ? Masalah pertanggung jawaban pidana merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah sipembuat(yang melakukan tindak pidana).Pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah sipembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggung jawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Berkaitan dengan konteks   “kedudukan sebagai pembuat”  dan “sifat pertanggung jawaban pidana korporasi”, maka  terdapat model pertanggung jawaban korporasi sebagai berikut :

  1. Apabila Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka  pengurus  yang bertanggung jawab.
  2. Apabila Korporasi sebagai pembuat, maka  pengurus bertanggung.
  3. Selain itu berlaku pula ketentuan dimana Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajibandari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah : korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Ketentuan yang mengatur hal tersebut dianut oleh KUHP seperti Pasal 169 KUHP, Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab,  Pengurus yang ditunjuk  sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap tindak pidana oleh atau dengan suatu korporasi karena denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan melakukan tindak pidana itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat adalah lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

 

II.  PENGARUH ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN.    

 Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak diatur dalam KUHP, sebagaimana halnya asas legalitas, namun asas tersebut telah dimuat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 6 ayat 2). Adagium tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu, asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Adapun arti yang tepat dalam adagium tiada pidana tanpa kesalahan menurut E. Ph. R Sutorius, menyatakan : pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan haltersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Pada pokoknya, yang menjadi permasalahan dalam konteks kajian ini  ialah bagaimanakah pengaruh asas kesalahan apabila suatu korporasi dituntut untuk suatu tindak    pidana?  Menurut Suprapto, bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, bila kesengajaan dan  kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu bersifat kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.  Van Bemmelen dan Remmenlink, sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar korporasi itu sendiri.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini, cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium “res ipsa loquitur”, fakta sudah berbicara sendiri. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat dikecualikan dalam tindak pidana tertentu, yaitu dengan adanya doktrin :

A.  Strict liability atau absolut liability (tangung jawab mutlak)

Menurut doktrin striict liability, seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens rea). Secara singkat, strict liability diartikan sebagai “liability without fault” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Doktrin strict liability ini terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum.

B.  Vicarious liability

Vicarious liability  adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Dengan demikian dalam pengertian vicariousliability ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Suprapto menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah :

  1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan siterhukum untuk waktu tertentu.
  2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
  3. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.

Pada hakekatnya  sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah :

  1. Pidana denda.
  2. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan.
  3. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaannya, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib.
  4. Sanksi perdata (ganti kerugian).

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

“Kata Pepatah”, sesuatu yang terlupakan

“Kata Pepatah”, sesuatu yang terlupakan

 

G.C. LICHTENBERG » Tidak ada yang selembut dan sekeras hati;

 

LA FONTAINE » Kemenangan yang paling indah adalah bisa menaklukkan hati sendiri;

 

LA BRUYERE » Orang yang berjiwa cukupan, merasa bisa menulis dengan hebat. Orang yang berjiwa besar merasa bisa menulis cukupan;

 

BOILEAU » Sebelum menulis, belajarlah berpikir dulu;

 

MOLIRE » Manusia mudah dibohongi oleh orang yang dicintainya;

 

ERASMUS » Jangan memberi nasehat kalau tidak diminta;

 

THOMAS JEFFERSON » Saya lebih suka lamunan untuk masa akan datang daripada sejarah masa lalu;

 

AGATHA CRISTIE » Seorang arkeolog merupakan suami yang terbaik yang bisa diperoleh wanita; makin tua si isteri, makin besar minat suami terhadapnya;

 

JOEY ADAMS » Alat penghemat kerja yang paling populer sampai saat ini masih tetap suami yang berada;

 

PLINY THE ELDER » Harapan adalah tiang yang menyangga dunia;

 

CHARLES A. LINDBERGH, Jr. » Dari pesawat terbang yang saya cintai, saya melihat ilmu pengetahuan yang saya puja memusnahkan kebudayaan, padahal saya mengharapkan mereka dimanfaatkan untuk kebudayaan;

 

ALDOUS HUXLEY » Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh sebagai produk sampingan dalam proses pembuatan sesuatu;

 

JOHN WILMOT, EARL OF ROCHESTER » Sebelum menikah saya mempunyai enam teori tentang bagaimana mendidik anak. Kini saya mempunyai enam anak dan tidak mempunyai teori;

 

ALEX WINTER » Emansipasi merupakan seni untuk berdiri di atas kaki sendiri namun dipeluk tangan orang lain;

 

PAUL VALERY » Kerendahan hati disukai orang – orang terkenal. Namun orang yang bukan apa – apa sulit untuk rendah hati;

 

DANTON » Setelah makan, pendidikan merupakan kebutuhan utama rakyat;

 

FONTTENELLE » Pendidikan yang baik tidak menjamin pembentukan watak yang baik;

 

VOLTAIRE » Pendidikan mengembangkan kemampuan, tetapi tidak menciptakannya;

 

ARISTOTELES » Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis;

 

BERNARD M. BARUCH » Selama hidup saya yang sudah 87 tahun ini, saya telah menyaksikan serentetan revolusi teknologi. Tetapi tidak satupun diantaranya yang tidak membutuhkan watak yang baik atau kemampuan untuk berpikir;

 

JOHN STEINBECK » Kalau manusia berangsur menjadi tua, umumnya ia cenderung menentang perubahan, terutama perubahan ke arah perbaikan;

 

MIGNON McLAGHLIN » Orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang paling takut pada perubahan;

 

ROBERT FROST » Diplomat ialah orang yang selalu ingat pada ulang tahun seorang wanita tetapi tidak pernah inhgat berapa umur wanita itu;

 

 

 

Aut inveniam viam aut faciam (Aku akan menemukan jalan, atau kalau tidak, aku akan membuat jalan itu sendiri);

 

Aut amat auto did mulier, nil est tertium (Bagi wanita, mencintai atau membenci, tidak ada pilihan yang lain);

 

Aut agere, aut mori (Bertindak atau mati);

 

Aurum omnes, victa iam pietate, colunt (Begitu semua menyembah emas, maka habislah kesucian);

 

Aurum est potestas (Emas adalah kekuasaan);

 

Aurora musis amica est (Fajar adalah sahabat para pemikir);

 

Auro suadente nihil potest oratio (Jika emas sudah berhasil membujuk seseorang, maka pembicaraan apapun tidak akan mempan);

 

Aures habent et non audiunt (Mereka mempunyai telinga tetapi mereka tidak mendengar » Mzm 115:6);

 

Aurea mediocritas (Jalan tengah itu keemasan);

 

Auegeamus quam impenissime laudem alltissimi (Dengan hasrat yang besar, marilah kita menambah kemuliaan Yang Mahatinggi);

 

Audit quod non vult, qui pergit dicere quod vult (Yang mengatakan apa yang ia maui, hendaknya juga mendengarkan apa yang tidak dimauinya);

 

Auditur et altera pars (Pihak lain harap juga di dengar);

 

Audi, vide, tace, si tu vis vivere in pace (Mendengarkan, melihat, diam, jika anda ingin hidup damai);

 

Audi vocem populi (Dengarkanlah perkataan bangsa itu);

 

Audi et alteram partem (Dengarkanlah pihak lain);

 

Audentes est facere (Berani itu artinya berbuat);

 

Audentes Deus ipse juvat (Tuhan membantu yang berani);

 

Audendo magnus tegitur timor (Dengan menunjukkan sebuah keberanian, ketakutan tidak akan tampak);

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

A HEART OF LOVE

A HEART OF LOVE

 

“Let us not love with words or tongue but with actions and in truth” (1 John 3:18)

 Five LOVE languages:

Present

Words

Act of service

Physical touch

Quality time

 

STOP !!! to be the people as like NATO (Not Action, Talking Only).

 

CONTOH SURAT KONFIRMASI PEMBLOKIRAN DOKUMEN TANAH

CONTOH SURAT KONFIRMASI PEMBLOKIRAN DOKUMEN TANAH

 

Jakarta,  4 Mei   2018

Nomor           : 091/AHH&Ass/Pemb.&Blokir /Camat – Kades/V/2018
Lampiran        : -
Sifat           : Penting
Perihal         : KONFIRMASI DAN PERMOHONAN 

Kepada, Yth:
Bupati Bogor
Jalan Raya Tegar Beriman Pemda Cibinong
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915

 

Dengan hormat,

Kami, Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH. dan Yanrino Sibuea, SH.  masing – masing Advokat  dan Konsultan Hukum pada “Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES” selaku Kuasa Hukum dari MARAGANTI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/AHH&Ass./SK/VI/2017 Tanggal 23 Juni 2017, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa ternyata sampai saat ini, Maraganti sebagai Klien kami dalam perkara perdata Nomor: 399/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel. Tanggal 4 Januari 2018 sama sekali tidak menunjukkan itikad baik (good faith) untuk menuntaskan kewajibannya dan menyepakati success fee yang harus kami terima selaku Kuasa Hukum sehubungan dengan penanganan perkara antara Maraganti selaku Penggugat dengan Koperasi Perhimpunan Purna Karyawan Pertamina (KOPANA) selaku Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor: 399/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel. Tanggal 4 Januari 2018;
  1. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 (satu tersebut diatas, maka sangat wajar dan beralasan dengan ini kami menyatakan bahwa kami mencabut dan/atau menyatakan menarik kembali surat – surat berupa: 1) Surat Nomor: 021/AHH&Ass./Permohonan.1/VII/2018 Perihal: Permohonan, dan 2) Surat Nomor: 079/AHH&Ass./ Konfirmasi&Permohonan – Kades/II/2018 Tanggal 20 Pebruari 2018 Perihal: Konfirmasi dan Permohonan.

Dengan demikian surat – surat tersebut kami nyatakan tidak berlaku dan harap dikesampingkan;

  1. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Maraganti mempunyai “kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang – undang” atas amar/dictum Putusan Nomor: 399/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel. Tanggal 4 Januari 2018yang telah mengabulkan gugatan Maraganti selaku Penggugat;
  1. Bahwa untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum kami tersebut, maka dengan ini kami memberitahukan dan sekaligus menyampaikan peringatan kepada Camat Cileungsi dan Kepala Desa Situsari agar tidak menerbitkan/mengeluarkan surat – surat dalam bentuk apapun atas permintaan Maraganti berkaitan dengan tanah atau lahan yang pernah dibebaskan oleh Maraganti yang terletak di Desa Situsari sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor: 399/Pdt.G/2017/ Pn.Jkt.Sel. Tanggal 4 Januari 2018 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kami selaku Kuasa Hukum Maraganti yang telah tuntas melakukan kewajiban hukum kami menangani perkara dimaksud di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  1. Bahwa selanjutnya, dengan ini kami meminta agar Camat Cileungsi dan Kepala Desa Situsari MEMBLOKIR seluruh  dokumen – dokumen atau surat – surat atas tanah atau lahan yang pernah dibebaskan oleh Maraganti yang terletak di Desa Situsari sebagaimana disebutkan dalam  Putusan Nomor: 399/Pdt.G/2017/ Pn.Jkt.Sel. Tanggal 4 Januari 2018;
  1. Bahwa adapun pemberitahuan dan peringatan ini kami sampaikan adalah semata – mata atas dasar pertimbangan yaitu “antara kami selaku Kuasa Hukum/Penerima Kuasa dengan Maraganti selaku Klien/Pemberi Kuasa terdapat hubungan hukum mengenai Hak dan Kewajiban” yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh Maraganti;
  1. Bahwa hak atau kepentingan hukum kami selaku Kuasa Hukum/Penerima Kuasa melekat pada tanah – tanah yang telah dibebaskan oleh Maraganti yang terletak di Desa Situsari;
  1. Bahwa apabila Camat Cileungsi dan/atau Kepala Desa Situsari tidak mengindahkan/mengabaikan pemberitahuan atau peringatan yang kami sampaikan ini, yang merugikan hak dan kepentingan hukum kami, maka dengan tegas kami menyatakan bahwa kami akan melakukan tututan hukum baik PIDANA maupun PERDATA terhadap Kepala Desa Situsari dan/atau pihak – pihak lain yang terkait;

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, terimakasih atas pengertian dan kerjasama yang diberikan.

 

Hormat kami
Law Firm  AHH & Associates


Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.


Yanrino Sibuea, SH.

 

Tembusan, Yth:

  • Bupati Kabupaten Bogor;
  • Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Bogor;
  • Pengembang Perumahan Grand Mutiara 2 Cileungsi;
  • Arsip sebagai pertinggal;
  • Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
  • Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor

 

 

 

KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM ADAT

KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM ADAT

 

Apabila dibahas wacana fenomena yuridis – sosiologis dari kedudukan anak dalam Hukum Adat (adatrecht),  maka dapat dipahami bahwa  secara prinsip konsepsi yang dianut dalam  MASYARAKAT HUKUM ADAT  berbeda dari konsepsi yang dianut oleh masyarakat  modern, dimana keluarga/rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya.  Kesemua anak – anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang tua yang mengurus atau memeliharanya, begitupula sebaliknya. Kedudukan anak – anak tersebut pengaturannya juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Bukan tidak menjadi masalah tentang sah tidaknya anak, hal mana dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat bersangkutan, tetapi yang juga penting adalah menyangkut masalah keturunan dan pewarisan.

Dalam masyarakat dengan susunan kekerabatan yang menganut SISTEM  PATRILINEAL   yang cenderung  melakukan perkawinan bentuk jujur, dimana isteri pada umumnya masuk dalam kelompok kekerabatan suami, maka kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis lelaki. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak lelaki atau tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak wanita berkedudukan seperti anak lelaki atau mengangkat anak lelaki orang lain menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa  dalam keluarga/rumah tangga yang bersifat patrilineal, terdapat bermacam – macam anak, seperti anak sah yang tidak sama kedudukannya dengan anak tidak sah, anak kandung yang berbeda kedudukan karena kedudukan ibunya berbeda, anak tiri yang dapat diangkat menjadi anak penerus keturunan bapak tiri seperti di Rejang Bengkulu, anak angkat penerus keturunan bapak angkat (Lampung; tegak tegi) yang matrilokal seperti “nyentane” di Bali; begitu pula halnya dengan anak levirat(Lampung: semalang), anak sororat (Lampung: nuket; turun ranjang), anak asuh (anak Pelihara), anak akuan dan lain – lain, yang berbeda – beda dalam kedudukannya terhadap ayah kandung, ayah angkat, ayah tiri, mertua dan sebagainya, dan dalam hubungan kekerabatan.

Dalam  SISTEM MASYARAKAT MATRILINEAL  yang cenderung melakukan perkawinan dalam bentuk semenda, dimana suami masuk dalam kerabat isteri  (matrilokal)  atau dibawah kekuasaan kerabat isteri, maka kedudukan anak dikaitkan dengan penerusan keturunan menurut garis wanita. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak wanita atau tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak lelaki berkedudukan seperti anak wanita atau mengangkat anak wanita orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang berkedudukan sejajar dengan anak sendiri.

Pada  SISTEM  KEKELUARGAAN MASYARAKAT KEIBUAN  seperti di Minangkabau kedudukan anak lebih menghormati ibu dan mamaknya daripada terhadap ayahnya sendiri. Tanggung jawab pihak ibu lebih besar daripada tanggung jawab pihak ayah terhadap anak kemenakannya. Pada  lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan kedudukan anak yang menjadi “tunggu lubang” lebih berperanan dan bertanggung jawab daripada anak – anak wanita lainnya. Dalam masyarakat Minangkabau anak – anak kemenakan dibedakan antara yang bertali darah, bertali adat, bertali emas dan dibawah lutui di dalam rumah tangga/kerabat.

Selanjutnya, didalam lingkungan  masyarakat yang kekeluargaannya bersifat atau menganut  SISTEM  PARENTAL   (keorangtuaan) yang terbanyak di Indonesia, kedudukan anak di daerah yang satu berbeda dari daerah lainnya. Di Aceh yang kuat keagamaan Islamnya, anak di luar perkawinan tidak berhak mewaris, sebaliknya di Jawa anak kowar dapat mewaris atau diberi bagian warisan atas dasar parimirma. Pada  lingkungan masyarakat melayu tidak banyak pengaruh tentang adanya anak angkat, tetapi di Jawa anak wong ora nggenah, anak pungut, anak pupon, dapat berperan melebihi posisi dan eksistensi dari anak sendiri.  Selain hal yang demikian,  di  lingkungan pedesaan orang Jawa sudah terbiasa anak – cucu diurus oleh embah – kakeknya, dalam pemahaman ini tidak dipersoalkan apakah  anak  tersebut  anak sah atau  anak tidak sah, sedangkan mengenai fenomena tradisi daerah Jawa yang demikian  di daerah lain bukan suatu  tradisi atau  kebiasaan yang lazim dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

CONTOH SURAT KONFIRMASI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

CONTOH SURAT KONFIRMASI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

 

Jakarta, 27  Marer  2015

Nomor           : 016 / AR & Ass. / Klf.1 / III / 2015
Lampiran        : Copy Surat Kuasa
Perihal         : KONFIRMASI 

 

Kepada, Yth:
Sdr. HARRY PRATAMA
Perwakilan di Indonesia dari  GEMM INTERNATIONAL TOUR & TRAVEL
Jl. Mangga Besar Enam Utara No. 20 A
Jakarta Barat 11150

 

Dengan hormat,-

Untuk dan atas nama Klien kami,  PETER TJONDRO  EDY  SANTOSO selaku Direktur KERUXON TOUR, alamat kantor di  Ruko Plaza Pasific , Blok B1/18, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240;

Kami  Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH, dan  Rosmaida Siahaan, SH., MH., Advokat  dan Konsultan Hukum pada APPE HUTAURUK, ROSMAIDA SIAHAAN & ASSOCIATES, selaku Kuasa Hukum  berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/AR&Ass./SK/III/ 2015 Tanggal 26 Maret 2015 (terlampir),  dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Klien kami telah bekerjasama dengan GEMM INTERNATIONAL TOUR & TRAVEL  yang berada di Israel untuk memberangkatkan sejumlah orang untuk Wisata Rohani ke Israel, Yordania melalui beberapa kali gelombang keberangkatan;
  1. Bahwa total outstanding kewajiban yang harus dibayarkan oleh Klien kami kepada` GEMM INTERNATIONAL TOUR & TRAVEL sebagai penyedia fasilitas Hotel dan Land Arrangement adalah sebesar USD 77, 475.00 (tujuh puluh tujuh empat ratus tujuh puluh  lima Dollar Amerika Serikat);
  1. Bahwa Klien kami telah melakukan pembayaran pada tanggal 20 Februari 2014 kepada GEMM INTERNATIONAL TOUR & TRAVEL sebesar USD 28,440.00 (dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) (Bukti Terlampir);
  1. Bahwa Klien kami mengakui dan bersedia menyerahkan kekurangan pembayaran tersebut kepada GEMM INTERNATIONAL TOUR & TRAVEL yang berada di Israel pada saat Klien kami sudah memiliki uang/dana yang tersedia;
  1. Bahwa akan tetapi, kami sangat menyesalkan tindakan HARRY PRATAMA selaku Perwakilan di Indonesia dari  GEMM INTERNATIONAL TOUR & TRAVEL yang dengan menggunakan Debt Collector  melakukan perbuatan – perbuatan  dengan cara – cara yang tidak patut serta melanggar hukum  agar Klien kami Klien kami melakukan pelunasan kewajiban pembayaran kekurangan/sisa tagihan tersebut;
  1. Bahwa perlu kami sampaikan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Debt Collector  tersebut  adalah merupakan tindakan melanggar hukum (unlawful act) yang dapat kami tuntut sesuai ketentuan HUKUM PIDANA;
  1. Bahwa kami menyarankan kepada Sdr. HARRY PRATAMA agar tidak melakukan cara – cara yang tidak patut dan melanggar hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dengan Klien kami, tetapi sebaiknya melalui cara – cara musyawarah kekeluargaan atau sesuai prosedur upaya hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  1. Bahwa kami sangat menghargai apabila Sdr. HARRY PRATAMA dengan arif dan bijaksana berkomunikasi secara intensif dengan Klien kami dan tidak menggunakan Debt Collector yang menggunakan cara – cara yang justeru sebaliknya menimbulkan akibat kami dapat menuntut Sdr. HARRY PRATAMA baik secara PIDANA maupun secara PERDATA;

Demikian Surat Konfirmasi ini disampaikan, terimakasih atas pengertian dan kerjasama yang diberikan.

 

Hormat kami
Kuasa Hukum

Kuasa Hukum PETER TJONDRO  EDY  SANTOSO

 APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH.,MH. 

                                                     ROSMAIDA SIAHAAN, SH., MH.                                                 

 

 

Tembusan:

–  Yth: Kapolda Metro Jaya;

–  Yth: Kapolres Metro Jakarta Utara;

–  Yth: Kapolsek Metro Kelapa gading;

–  Yth: Klien;

–  Arsip sebagai pertinggal.

IJINKAN NURANI KITA MEMANDU LANGKAH KITA

IJINKAN NURANI KITA MEMANDU LANGKAH KITA

 

Ketika rasa takut dan khawatir menguji iman kita dan pikiran mencemaskanpun menyerang, ingatlah kendali dipegang Allah dan Dia tak akan pernah gagal. Penghiburan terbesar kita adalah ketika mengetahui bahwa Allah memegang kendali. Yakinlah melampaui segala keraguan, dalam pencobaan yang tengah kita lewati, bahwa kasih dan rahmat Tuhan yang besar sedang bekerja untuk kebaikan di dalam kita.

Kita tidak akan tersandung dalam gelap, jika kita berjalan di dalam terang firman Allah. Firman Allah memberikan terang yang kita perlukan untuk melihat jalan; Menunjukkan apa yang perlu kita tahu supaya kita tidak tersesat. Percayalah, Apabila jalan kita  penuh cobaan berat, anugerah penyertaan Allah selalu mencukupi.  INGATLAH, Pilihan – pilihan sederhana yang harus kita buat akan menentukan arah hidup kita; Kita bisa memilih jalan dalam terang, atau tersesat di malam tergelap.  Ambillah sebuah pilihan yang terbaik, lalu nikmatilah berkat yang dihasilkan dari piihan tersebut. Oleh karena itu, apabila  firman Allah memandu hati nurani kita, perkenankan hati nurani tersebut memandu anda langkah kita.

 

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002