BIAYA  PANJAR PERKARA DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

BIAYA  PANJAR PERKARA

DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

 

Uang Panjar  Perkara atau Biaya Panjar Perkara yang harus dibayarkan pada saat Penggugat  mengajukan gugatan  merupakan  biaya yang harus dibayarkan oleh Penggugat  ketika mengajukan  PENDAFTARAN  gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam penjelasan  Pasal 121 ayat (4)  Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“RIB”) atau dikenal juga sebagai “HIR”, yang berbunyi:

“Pendaftaran gugatan dalam buku register perkara, baru dapat dilakukan setelah penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang ditetapkan panggilan dibayar, penggugat berhak atas pendaftaran gugatan serta panitera wajib mendaftarkan dalam buku register perkara”.

Biaya berupa “UANG PANJAR PERKARA” tersebut dipergunakan untuk bea administrasi di kepaniteraan, membuat surat pemanggilan (Relaas Panggilan)  pihak – pihak yang berperkara serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai.

Keharusan untuk membayar uang panjar perkara melalui bank, disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara:

“Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang panjar yang harus dibayarkan ketika mengajukan pendaftaran GUGATAN di KEPANITERAAN PENGADILAN adalah sebagai uang muka untuk untuk suatu perkara tertentu yang akan akan diproses, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan. Sisa atau kelebihan dari dari Uang Panjar Perkara dalam hal perkara tersebut DICABUT, atau terjadi PERDAMAIAN, atau PERKARA TERSEBUT TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP  wajib dikembalikan oleh Pengadilan kepada Penggugat yang telah menyerahkan pembayaran  terlebih dahulu pada saat mengajukan pendaftaran Gugatan. Dalam hal sebagaimana yang diuraikan di depan berlaku juga dalam perkara yang bersifat PERMOHONAN  yang diajukan oleh PEMOHON.

Metode dan prosedur pengembalian sisa Uang Panjar Perkara adalah berbeda – beda pada masing – masing Pengadailan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan lainnya). Akan tetapi sebagai salah satu contoh dapat diintrodusir prosedur sebagai berikut:

 

PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENADO

  1. Sebelum Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Pengganti menanyakan kepada kasir rincian biaya perkara kepada Panmud Perkara atau stafnya untuk diserahkan kepada Majelis Hakim guna dimasukkan dalam amar putusan.
  2. Setelah Majelis Hakim Membacakan Putusan, Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perkara siapa saja pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan akan diberitahukan amar putusan kepada para pihak dan rincian biaya perkara untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan buku  induk keuangan perkara juga pada SIPP. (diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja).
  3. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan.
  4. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada penggugat. (diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja).
  5. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk diatandatangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

  1. Lembar pertama untuk pemegang kas.
  2. Lembar kedua untuk penggugat.
  3. Lembar ketiga untuk dimasukan dalam berkas perkara.
  4. Penggugat setelah menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.
  5. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada penggugat. 

 

PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

  1. Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Pengganti menginformasikan nomor perkara tersebut kepada Panitera Muda Perkara atau stafnya untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan Buku induk keuangan perkara.(diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja).
  2. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan
  3. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada penggugat. (diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja)
  4. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk diatandatangani, karena bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut dikeluarkan dari Buku Jurnal dan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan Sema No. 4 Tahun 2008.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

  1. Lembar pertama untuk pemegang kas
  2. Lembar kedua untuk penggugat/Tergugat
  3. Penggugat setelah menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.
  4. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada penggugat.

CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

 

Jakarta, 23  Juni  2020

Nomor      : 02/AHH&Ass./SEKUM/VI/2020
Lampiran   : Surat Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukung
Perihal    : Permintaan  Pengembalian   Biaya    Perkara 
             (Uang Panjar Perkara) dalam Perkara Perdata
             Nomor  732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. yang telah
             mempunyai kekuatan hukum tetap.  

 

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Jl. Gajah Mada No.17 (eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Jakarta Pusat

 

 

Dengan hormat,

Kami, Dr. (Cand)APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH., dan AGUSTUS HUTAURUK, SH., Advokat dan Konsultan Hukum  pada LAW FIRM  APPE HAMONANGAN HUTAURUK   & ASSOCIATES   berkedudukan di Jl.  I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13220 – Indonesia,   berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:51/SK/AHH&Ass./ G.Pdt./PN.Jkt.Utr./2018 Tanggal 13 Desember  2018 (terlampir) dan Surat Kuasa Khusus Nomor:4/SK/AHH&Ass./Pdt.G-PMH/III/2019 Tanggal 13 Desember  2018 (terlampir), bertindak selaku Kuasa Hukum dari Drs. ROBERT I PELENKAHU, beralamat di Jl. Pulo Asem Utara VII No. 52 RT 011/RW 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku PENGGUGAT dalam  Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr, yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut:
                                            MENGADILI:

  DALAM KONVENSI
  Dalam Eksepsi
  • Menolak Eksepsi Tergugat
  Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
  3. Menyatakan Perjanjian yang termuat dalam Akta Pembiayaan Al Murabahah No.41/2012 yang dibuat dihadapan Agus Riyanto, SH., MKn Notaris di Kabupaten Serang batal demi hukum (nietig);
  4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 4270/Rawamangun (sekarang Kelurahan Jati) atas nama Doktorandus Robert Ignatius Palenkahu, kepada Penggugat;
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  Dalam Rekonvensi
  • Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
  Dalam Konvensi dan Rekonvensi
  • Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.627.000,- (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
  1. Bahwa dalam perkara perdata a quo tersebut Klien kami adalah Penggugat yang telah membayar biaya – biaya perkara selama proses persidangan;
  1. Bahwa oleh karena Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr serta Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dan dihukum untuk membayar biaya – biaya perkara a quo berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir), maka dengan ini kami meminta pengembalian seluruh biaya – biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Klien kami selaku Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  1. Bahwa sehubungan dengan permintaan pengembalian biaya – biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Klien kami tersebut, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan verifikasi besaran uang yang sepatutnya dikembalikan kepada Klien kami, demi hukum;

Demikian surat permintaan pengembalian biaya – biaya perkara ini disampaikan, terimakasih atas kebijakan yang diberikan.

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat

Dr. (Cand)APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.

 

AGUSTUS HUTAURUK, SH.

 Tembusan:

  • Arsip sebagi pertinggal

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

TANGGAPAN ATAS SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA BERKAITAN DENGAN KLARIFIKASI BONGKAR MUAT BARANG  

TANGGAPAN ATAS SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

BERKAITAN DENGAN KLARIFIKASI BONGKAR MUAT BARANG  

 

Jakarta, 22  Agustus   2014

Nomor       : 036/TMM /Tanggapan /VIII/2014
Lampiran    : Bukti Pendukung
Perihal     : Tanggapan atas Surat  Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
              DKI Jakarta Nomor: 5394/-/.811.4 Tanggal 14 Agusrus 2014


Kepada, Yth:

Kepala Dinas Perhubungan

Provinsi DKI Jakarta

Jl. Taman Jatibaru No. 1

Jakarta

 

Dengan hormat,-

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Suhaimie Libra, selaku Direktur PT. Tera mare Maju (TMM), berkedudukan di Jl. Buni No. 8 Jakarta Barat 11180, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa management kami telah menerima Surat Nomor: 5394/-1.811.4 Tanggal 14 Agustus 2014 Hal: Peringatan, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  1. Bahwa kami memahami dan memaklumi sepenuhnya isi pokok Surat  Nomor: 5394/-1.811.4 Tanggal 14 Agustus 2014 tersebut, namun demikian perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan atas surat tersebut sebagai itikad baik untuk mengklarifikasi berdasarkan fakta – fakta yang sebenarnya, sebagai berikut:
  • Bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami hanya sekedar berhenti (bukan parkir) untuk menurunkan barang/muatan di depan kantor perusahaan kami dan setelah itu langsung jalan kembali;

Bahwa adalah sangat wajar apabila kendaraan kami berhenti sebentar untuk menurunkan barang/muatan di depan kantor perusahaan kami, sebagaimana juga lazimnya yang dilakukan oleh seluruh perusahaan – perusahan yang lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat selalu lancar dan tidak pernah terjadi kemacetan. Oleh karena itu, sangat tidak adil apabila kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat. Apalagi kenyataannya, di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat, banyak perusahan – perusahaan atau badan usaha lain yang juga memiliki kendaraan – kendaraan operasional yang cukup banyak. Sehingga menjadi pertanyaan kami adalah mengapa hanya perusahaan kami yang selalu menjadi “sasaran tembak” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk memaksakan diskresinya hanya karena surat protes dari seorang yang bernama  ANWAR KESUMA;

  • Bahwa mengenai keharusan kendaraan barang menggunakan plat kuning dan laik jalan, dapat kami jelaskan bahwa kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami selalu mengikuti prosedur dan ketentuan mengenai uji laik jalan. Akan tetapi, khusus mengenai penggunaan “plat kuning”, saat ini kami sedang mengusahakannya dan oleh karena itu kami memohon agar diberikan waktu dan kesempatan kepada kami sampai seluruh kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami menggunakan “plat kuning” sebagaimana dianjurkan olen Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa pengurusan untuk merubah “plat hitam” menjadi  “plat kuning”  memerlukan waktu  yang cukup lama, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan syarat – syarat tertentu dan Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Pengemudi yang telah menjadi karyawan kami;

  • Bahwa mengenai garasi dan lahan parkir sebagai tempat bongkar muat, dapat kami jelaskan bahwa kami sudah membuat garasi di kantor perusahaan kami sebagai tempat bongkar muat. Selain itu, kami juga telah memiliki lahan untuk tempat parkir yang tidak begitu jauh dari kantor kami;
  1. Bahwa kami sangat mengharapkan kearifan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Tata Usaha Negara, agar:
  • Tidak mempersalahkan kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami sebagai penyebab terganggunya kelancaran lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat (sebab fakta yang sebenarnya adalah lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat selalu lancar, tidak pernah terganggu dan tidak pernah macet);
  • Memberikan perlindungan dan kesempatan seluas – luasnya kepada kami untuk menjalankan usaha tanpa adanya gangguan dari pihak lain, agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dicanangkan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana;
  • Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada perusahaan kami untuk mengurus sarana, prasarana, dan perizinan lain yang diperlukan.

Demikian surat tanggapan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, terimakasih atas pengertian dan kebijaksanaan  yang diberikan.

Hormat Kami
PT.  TERA MARE MAJU


SUHAIMIE LIBRA
 DIREKTUR

Tembusan:

  • Yth: Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  • Yth: Walikota Jakarta Barat;
  • Yth: Kasatlantas Jakarta Barat;
  • Yth: Kasubdis Dalops Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  • Arsip;
Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

CONTOH SURAT KUASA UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

CONTOH SURAT KUASA

UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

 

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 51/AHH&Ass./PN.Jaktim/X/2018

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama            : Drs. ROBERT  I  PELENKAHU
Tempat lahir    : Menado
Tanggal lahir   : 18 April 1946
Jenis kelamin   : Laki – laki
Agama           : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan       : Swasta
Alamat          : Jl. Pulo Asem Utara VII No. 52  RT 011/RW 002
                  Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung
                  Kotamadya  Jakarta Timur
                  Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini secara hukum  bertindak  bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,  selanjutnya disebut   PEMBERI KUASA;

Dengan ini menerangkan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya yang disebutkan dibawah ini dan memberi kuasa penuh kepada :

  1. (Cand) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.;
  2. YANRINO SIBUEA, SH.;

Masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES berkedudukan di Jl.  I Gusti Ngurah Rai No. 13 A  Jakarta Timur 13470 – Indonesia, baik untuk bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama  selanjutnya disebut   PENERIMA KUASA;

K H U S U S
  • Mendampingi serta membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dahulu selaku Penggugat dan Pembanding untuk meminta, mengambil dan menerima dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berkedudukan di Jl. DR Sumarno No.1(Sentra Primer), Penggilingan, Jakarta Timur, berupa: 1)    salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata Nomor: 162/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tmr. Tanggal 26 April 2013, dan 2) Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Tingkat Banding) perkara perdata tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Banding;
  • Selanjutnya Penerima Kuasa diberi kuasa untuk menghadap dan mengadakan pertemuan dengan instansi/pejabat Pemerintah maupun swasta, menerima dan/atau mendapatkan surat – surat dan dokumen – dokumen dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerima dan melakukan pembayaran, menandatangani surat – surat dan kwitansi – kwitansi, serta  melakukan upaya lainnya semata – mata untuk kepentingan Pemberi Kuasa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata  dan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak Retensi dan hak Substitusi.

                                  Jakarta,    11 Oktober   2018

             PENERIMA  KUASA                                    PEMBERI  KUASA 

 
     (Cand) APPE H. HUTAURUK, SH., MH.                                   
                                                            Drs. ROBERT  I  PELENKAHU                                                                          
             YANRINO SIBUEA, SH.                                                                                                     

FILSAFAT HUKUM

FILSAFAT HUKUM

 

Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum.

Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Fakta yang demikian  membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, rasa penasaran, dan ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal.

Writer and Copy Right:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN

ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

 

SURAT PERINGATAN I (PERTAMA)

 

Jakarta, 24 September 2014

Nomor             : 051/TMM/Peringatan – 1/IX/2014
Lampiran          : -
Perihal           : Peringatan I (Pertama)

 

Kepada, Yth:

Sdr. WXYZ

Karyawan/Pekerja  PT. TMM Bagian Operator (Supir)

Di-

Tempat

 

Dengan hormat,

Manajemen PT. Tera Mare Maju (TMM) dengan ini menyampaikan kepada:

Nama   Karyawan          : WXYZ
Bagian                   : Operator (Supir)

Saudara telah melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap peraturan Tata Tertib Perusahaan PT. Tera Mare Maju, berupa:

  • Mengeluarkan atau menyampaikan kata – kata kasar, tidak sopan, tidak patut dan bersifat mengancam kepada Pimpinan Perusahaan;
  • Mengeluarkan atau menyampaikan kata – kata kasar, tidak sopan, tidak patut dan bersifat mengancam kepada sesama rekan kerja;
  • Tidak menjaga hubungan baik dan keharmonisan dengan sesama rekan kerja dalam lingkungan perusahaan.

Dengan demikian, manajemen PT. Tera Mare Maju (TMM) memberikan Peringatan I (Pertama) kepada Saudara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Perusahaan, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Apabila Saudara masih melakukan kesalahan/pelanggaran yang sama atau dalam bentuk yang lain, maka perusahaan akan memberikan peringatan II (Kedua) atau peringatan III (Ketiga) atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan tingkat kesalahan Saudara, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan tentang ketenagakerjaan.

Demikian Surat Peringatan I (Pertama) ini disampaikan untuk dapat dimaklumi sebagai pembinaan.

PT. Tera Mare Maju

 

Suheimie Libra

     Direktur

Tembusan:

  • Arsip (sebagai pertinggal)
Created and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY  

DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

 

 Dalam prinsip “Preceptual Selectivity”, dianut sikap politik yang cenderung membatasi diri secara cermat dan selektif untuk menanggapi aspek – aspek tertentu  dari semua persepsi yang muncul dalam percaturan politik, yang merupakan selektivitas aturan. Esensi prinsip “Preceptual Selectivity” ialah keselektifan dalam menilai fenomena – fenomena (gejala – gejala) termasuk simpang siur opini dan persepsi yang berkembang dalam masyarakat, apalagi dalam situasi dan kondisi politik yang sedang mengalami goncang (shock), baik karena pengaruh tekanan – tekanan  terutama dari para “POLITIKUS/POLITISI BUSUK”, “KELOMPOK INTOLERANT”, “KELOMPOK RADIKALISME”, dan bahkan “KRONI ORDE BARU” yang masih bertekad mempertahankan hegemoninya dengan membangun kembali “DINASTI OTORITARIAN”   atau tekanan yang datangnya  dari luar yang bermaksud merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui aspek teknologi, ekonomi dan sebagainya. Seperti sejak tahun 1998, saya pernah menyatakan  dalam berbagai kegiatan aksi bahwa rakyat Indonesia harus tetap waspada sebab Orde Baru dalam narasi konteks “Pengaruh dan Kekuasaan” sampai saat ini sesungguhnya belum “lengser keprabon” (step down), tetapi masih sebatas mundur (step back)   dan setiap saat dia dapat bermetamorposa untuk menampilkan eksistensiya.

Indonesia masa/era reformasi dewasa ini,  dimana gerakan reformasi itu seperti tak punya konsep yang jelas mengenai misi dan visinya (bebeda dengan tekad dan prinsip Gerakan Reformasi Tahun 1998), bahkan dapat dikatakan  visi dan misi reformasi tidak sesuai dengan konstruksi yang dicita – citakan oleh “moral movement” dalam kebangkitannya pada pertengahan tahun 1998, apakah reformasi itu sekedar mengembangkan power structure yang sedang berkuasa atau benar – benar memiliki  visi dan misi sesuai ekspektasi perjuangan “Gerakan Perubahan” yaitu untuk melakukan pembaharuan  (reform) dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara  dari yang tadinya dinilai menunjukkan banyak deviasi dari koridor – koridor yang paradigmatik untuk dikembalikan kepada koridor “cita – cita luhur para pendiri bangsa yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kesetaraan harkat dan martabat setiap orang dihadapan hukum dan pemerintahan  sesuai dengan konsep Demokrasi Konstitusional.

Seyogyanya rakyat Indonesia tidak  terbawa arus  gonjang – ganjing dan hiruk – pikuk politik yang menjadi alat propaganda kelompok kepentingan (interest group) tertentu yang memanipulasi fakta sejarah. Segenap lapisan masyarakat  Indonesia harus senantiasa berusaha memposisikan dirinya sebagai pemersatu dan corong kebenaran untuk secara berhati – hati menanggapi situasi gonjang – ganjing dan hiruk – pikuk sehingga tidak terkontaminasi dengan berita bohong (hoax), sembari  berusaha fokus pada  perhatian agar “hakekat memperjuangkan tujuan bangsa”  kembali kepada paradigma – paradigma yang telah disepakati secara nasional, sebagai titik tolak solusi dari upaya mencegah dan mengantisipasi disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu kita kawal dan kita dukung terus pemerintahan JOKO WIDODO, untuk membangun PERUBAHAN dan PEMBAHARUAN menuju TATANAN INDONESIA BARU dengan KONSEP REFORMA AGRARIA dan REFORMASI BIROKRASI, yanga salin bertautan dan berkesinambungan. Hakekatnya, kita butuh pemimpin KARISMATIK seperti PRESIDEN JOKO WIDODO yang memiliki hati YANG TULUS dan semangat tinggi tanpa pamrih untuk membangun NKRI.

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

 

 

Kekuatan “KEHENDAK RAKYAT” untuk turut terlibat aktif dalam perjuangan memprotes dan melakukan perlawanan terhadap propaganda – propaganda menyesatkan dan upaya – upaya agitasi – provokasi adalah merupakan potensi yang harus dikelola dan diberdayakan oleh PEMERINTAH.

 

Kelompok dan AKTOR INTELEKTUAL pelaku keserakahan dan kekerasan saat ini sudah tidak dapat lagi bersembunyi dalam WILAYAH YANG SERBA KABUR dan ABU – ABU, dimana pada waktu yang lampau di ERA ORDE BARU dengan seenaknya mereka menikmati KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PEMERINTAH yang memperdaya, mengelabui RAKYAT INDONESIA.

 

Slogan “Pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanya JARGON bersifat ABSURD dan  MANIPULATIF. Pada kenyataan, hanya sekelompok orang  yang berada di LINGKARAN dan PUSARAN KEKUASAAN PEMERINTAH ORDE BARU yang menikmati pembangunan dan kekayaan bumi Indonesia.

 

Salah satu KOMITMEN  PERJUANGAN tujuan aksi tanpa kekerasan yang harus terus – menerus kita gelorakan dengan menggalang “KEKUATAN RAKYAT” adalah agar PELANGGRAN dan KEJAHATAN masa lalu yang telah  meluluh-lantakkan HAK – HAK MASYARAKAT dan mengamputasi, mengkebiri HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA melalui tindakan – tindakan PENGHILANGAN SECARA PAKSA serta  PENGGUNAAN KEWENANGAN dan KEKUASAAN  ABSOLUT demi mempertahankan hegemoni Pemerintahan, harus diungkap demi rasa KEADILAN RAKYAT INDONESIA.

 

Bersama Pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, kita galang kekuatan yang maha dahsyat untuk mengambil kembali hak – hak rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih DIKUASAI oleh PARA KORUPTOR, TIKUS PEMBANGUNAN dan KRONI – KRONI ORDE BARU, sebab misi agung ini adalah AMANAT KONSTITUSI yang menjelma dalam KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

SELAMAT BERJUANG,

SALAM PERSAUDARAAN DALAM PERSATUAN INDONESIA.

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

PENGERTIAN HUKUM WARIS

PENGERTIAN HUKUM WARIS

 

  • Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataanmengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris;
  • PADA ASASNYA, yang dapat diwariskan “hanya hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja”;
  • KECUALI (hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan), yaitu   Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, pemberian kuasa;
  • Hak-hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diwariskan, yaitu   Hak suami, menyangkal keabsahan seorang anak;

 

SUBJEK HUKUM WARIS, terdiri dari:

  1. Pewaris

–   Meninggalkan harta;

–   Diduga meninggal dengan meninggalkan harta;

  1. Ahli waris

–   Sudah lahir pada saat warisan terbuka (pasal 836 KUHPerdata);

 

SYARAT PEWARISAN, terjadi dengan keadaan – keadaan sebagai berikut:

  • Pewaris meninggal meninggalkan harta;
  • Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (untuk mewaris berdasarkan Undang – Undang);
  • Ahli waris harus patut mewaris →onwaardig(Pasal 838 KUHPerdata);

 

Ketentuan mengenai MENINGGAL BERSAMA-SAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS, sebagai berikut:

  • Pasal 831 KUHPerdata: malapetaka yang sama;
  • Jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu → tidak saling mewaris;
  • Harus dibuktikan: selisih 1 (satu) detik dianggap tidak meninggal bersama-sama;

 

MEWARIS BERDASARKAN Undang – Undang:

  1. Atas dasar kedudukan sendiri;.
  • Penggolongan ahli waria berdasarkan garis keutamaan:
  • Golongan I  (Pertama),  Pasal . 852 – Pasal 852 a KUHPerdata
  • Golongan II (Kedua), Pasal . 855 KUHPerdata
  • Golongan III (Ketiga), Pasal . 850 jo. Pasal  858 KUHPerdata
  • Golongan IV (Keempat), Pasal . 858 sampai dengan Pasal  861 KUHPerdata;
  1. Berdasarkan penggantian;

Syarat penggantian → orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris;

 

Macam penggantian:

  • Dalam garis lencang kebawah tanpa batas → Pasal 842 KUHPerdata;
  • Dalam garis menyamping; saudara digantikan anak-anaknya → Pasal 844 KUHPerdata;
  • Penggantian dalam garis samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi, atau keponakan;

 

 

HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta stuktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :

  1. Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya;
  1. Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa;
  1. Sistem Kolektif, Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu;
  1. Sistem Mayorat, merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat lampung dan Bali;
Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

HUKUM WARIS PERDATA

HUKUM WARIS PERDATA

 

Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUHPerdata. Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUHPerdata tersebut.

Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris.

Hukum waris menurut Pitlo adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Pengertian mengenai hukum waris juga dapat ditemukan  dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Pasal 171 disebutkan bahwa: “Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing”..

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada Ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga diwarisi utang (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Utang seperti utang kepada pihak bank,  dan pihak lainnya.

PRINSIP UMUM DALAM KEWARISAN (PEWARISAN), meliputi:

  1. Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan harta peninggalan;
  2. Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan “beralih” demi hukum. Pasal 833 KUHPerdata (Saisine) → menimbulkan hak menuntut → Heriditatis Petitio
  3. Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah → pasal 832 KUHPerdata;
  4. Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi;
  5. Setiap orang cakap mewaris kecuali pasal 838 KUHPerdata (onwaardig);

CARA MEWARIS, dapat terjadi melalui ketentuan sebagai berikut:

  • Mewaris berdasarkan Undang – Undang  (ab intestato)
    1. Atas dasar kedudukan sendiri;
    2. Atas dasar penggantian;
  • Mewaris berdasarkan testament (wasiat);

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

CONTOH SURAT TANGGAPAN ATAS SURAT  TEGURAN  PAJAK PENGHASILAN

CONTOH SURAT TANGGAPAN

ATAS SURAT  TEGURAN  PAJAK PENGHASILAN 

Jakarta, 29  Mei 2019

Nomor           : 032/AHH&Ass./PPh/V/2019
Lampiran        : -
Perihal         : Tanggapan dan Penjelasan atas Surat Teguran
                  No.  ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019
                  Tanggal 17 Mei 2019


Kepada, YTh:

Kepala Kantor

KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No. 43A

Jakarta 13150

 

 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Teguran No.  ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019 Tanggal 17 Mei 2019 yang telah disampaikan kepada kami, maka kami selaku Persekutuan Perdata Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA), dengan menyampaikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:

  1. Bahwa kami telah menerima Surat Teguran ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019 Tanggal 17 Mei 2019 yang disampaikan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit;
  1. Bahwa akan tetapi perlu kami beritahukan bahwa penghasilan kami sampai saat ini adalah minus bahkan mengalami defisit karena kegiatan kami bersifat sosial dalam rangka memberdayakan masyarakat,  yang sifatnya non profit  (tidak untuk mencari laba atau keuntungan), sehingga tidak melaporkan SPT TAHUNAN PPH Pasal 25 /29 Badan tahun pajak 2018;

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terimakasih atas pengertian dan kerjasama yang diberikan.

 

Hormat kami
DPP – LSM KOMAKOPEPA

Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Ketua Umum 

Tembusan:

  • Arsip sebagai pertinggal