BIAYA  PANJAR PERKARA DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

BIAYA  PANJAR PERKARA

DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

 

Uang Panjar  Perkara atau Biaya Panjar Perkara yang harus dibayarkan pada saat Penggugat  mengajukan gugatan  merupakan  biaya yang harus dibayarkan oleh Penggugat  ketika mengajukan  PENDAFTARAN  gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam penjelasan  Pasal 121 ayat (4)  Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“RIB”) atau dikenal juga sebagai “HIR”, yang berbunyi:

“Pendaftaran gugatan dalam buku register perkara, baru dapat dilakukan setelah penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang ditetapkan panggilan dibayar, penggugat berhak atas pendaftaran gugatan serta panitera wajib mendaftarkan dalam buku register perkara”.

Biaya berupa “UANG PANJAR PERKARA” tersebut dipergunakan untuk bea administrasi di kepaniteraan, membuat surat pemanggilan (Relaas Panggilan)  pihak – pihak yang berperkara serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai.

Keharusan untuk membayar uang panjar perkara melalui bank, disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara:

“Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang panjar yang harus dibayarkan ketika mengajukan pendaftaran GUGATAN di KEPANITERAAN PENGADILAN adalah sebagai uang muka untuk untuk suatu perkara tertentu yang akan akan diproses, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan. Sisa atau kelebihan dari dari Uang Panjar Perkara dalam hal perkara tersebut DICABUT, atau terjadi PERDAMAIAN, atau PERKARA TERSEBUT TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP  wajib dikembalikan oleh Pengadilan kepada Penggugat yang telah menyerahkan pembayaran  terlebih dahulu pada saat mengajukan pendaftaran Gugatan. Dalam hal sebagaimana yang diuraikan di depan berlaku juga dalam perkara yang bersifat PERMOHONAN  yang diajukan oleh PEMOHON.

Metode dan prosedur pengembalian sisa Uang Panjar Perkara adalah berbeda – beda pada masing – masing Pengadailan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan lainnya). Akan tetapi sebagai salah satu contoh dapat diintrodusir prosedur sebagai berikut:

 

PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENADO

  1. Sebelum Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Pengganti menanyakan kepada kasir rincian biaya perkara kepada Panmud Perkara atau stafnya untuk diserahkan kepada Majelis Hakim guna dimasukkan dalam amar putusan.
  2. Setelah Majelis Hakim Membacakan Putusan, Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perkara siapa saja pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan akan diberitahukan amar putusan kepada para pihak dan rincian biaya perkara untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan buku  induk keuangan perkara juga pada SIPP. (diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja).
  3. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan.
  4. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada penggugat. (diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja).
  5. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk diatandatangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

  1. Lembar pertama untuk pemegang kas.
  2. Lembar kedua untuk penggugat.
  3. Lembar ketiga untuk dimasukan dalam berkas perkara.
  4. Penggugat setelah menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.
  5. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada penggugat. 

 

PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

  1. Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Pengganti menginformasikan nomor perkara tersebut kepada Panitera Muda Perkara atau stafnya untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan Buku induk keuangan perkara.(diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja).
  2. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan
  3. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada penggugat. (diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja)
  4. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk diatandatangani, karena bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut dikeluarkan dari Buku Jurnal dan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan Sema No. 4 Tahun 2008.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

  1. Lembar pertama untuk pemegang kas
  2. Lembar kedua untuk penggugat/Tergugat
  3. Penggugat setelah menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.
  4. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada penggugat.

CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

 

Jakarta, 23  Juni  2020

Nomor      : 02/AHH&Ass./SEKUM/VI/2020
Lampiran   : Surat Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukung
Perihal    : Permintaan  Pengembalian   Biaya    Perkara 
             (Uang Panjar Perkara) dalam Perkara Perdata
             Nomor  732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. yang telah
             mempunyai kekuatan hukum tetap.  

 

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Jl. Gajah Mada No.17 (eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Jakarta Pusat

 

 

Dengan hormat,

Kami, Dr. (Cand)APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH., dan AGUSTUS HUTAURUK, SH., Advokat dan Konsultan Hukum  pada LAW FIRM  APPE HAMONANGAN HUTAURUK   & ASSOCIATES   berkedudukan di Jl.  I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13220 – Indonesia,   berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:51/SK/AHH&Ass./ G.Pdt./PN.Jkt.Utr./2018 Tanggal 13 Desember  2018 (terlampir) dan Surat Kuasa Khusus Nomor:4/SK/AHH&Ass./Pdt.G-PMH/III/2019 Tanggal 13 Desember  2018 (terlampir), bertindak selaku Kuasa Hukum dari Drs. ROBERT I PELENKAHU, beralamat di Jl. Pulo Asem Utara VII No. 52 RT 011/RW 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku PENGGUGAT dalam  Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr, yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut:
                                            MENGADILI:

  DALAM KONVENSI
  Dalam Eksepsi
  • Menolak Eksepsi Tergugat
  Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
  3. Menyatakan Perjanjian yang termuat dalam Akta Pembiayaan Al Murabahah No.41/2012 yang dibuat dihadapan Agus Riyanto, SH., MKn Notaris di Kabupaten Serang batal demi hukum (nietig);
  4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 4270/Rawamangun (sekarang Kelurahan Jati) atas nama Doktorandus Robert Ignatius Palenkahu, kepada Penggugat;
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  Dalam Rekonvensi
  • Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
  Dalam Konvensi dan Rekonvensi
  • Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.627.000,- (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
  1. Bahwa dalam perkara perdata a quo tersebut Klien kami adalah Penggugat yang telah membayar biaya – biaya perkara selama proses persidangan;
  1. Bahwa oleh karena Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr serta Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dan dihukum untuk membayar biaya – biaya perkara a quo berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir), maka dengan ini kami meminta pengembalian seluruh biaya – biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Klien kami selaku Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  1. Bahwa sehubungan dengan permintaan pengembalian biaya – biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Klien kami tersebut, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan verifikasi besaran uang yang sepatutnya dikembalikan kepada Klien kami, demi hukum;

Demikian surat permintaan pengembalian biaya – biaya perkara ini disampaikan, terimakasih atas kebijakan yang diberikan.

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat

Dr. (Cand)APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.

 

AGUSTUS HUTAURUK, SH.

 Tembusan:

  • Arsip sebagi pertinggal

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

PENGERTIAN HUKUM WARIS

PENGERTIAN HUKUM WARIS

 

  • Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataanmengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris;
  • PADA ASASNYA, yang dapat diwariskan “hanya hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja”;
  • KECUALI (hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan), yaitu   Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, pemberian kuasa;
  • Hak-hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diwariskan, yaitu   Hak suami, menyangkal keabsahan seorang anak;

 

SUBJEK HUKUM WARIS, terdiri dari:

  1. Pewaris

–   Meninggalkan harta;

–   Diduga meninggal dengan meninggalkan harta;

  1. Ahli waris

–   Sudah lahir pada saat warisan terbuka (pasal 836 KUHPerdata);

 

SYARAT PEWARISAN, terjadi dengan keadaan – keadaan sebagai berikut:

  • Pewaris meninggal meninggalkan harta;
  • Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (untuk mewaris berdasarkan Undang – Undang);
  • Ahli waris harus patut mewaris →onwaardig(Pasal 838 KUHPerdata);

 

Ketentuan mengenai MENINGGAL BERSAMA-SAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS, sebagai berikut:

  • Pasal 831 KUHPerdata: malapetaka yang sama;
  • Jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu → tidak saling mewaris;
  • Harus dibuktikan: selisih 1 (satu) detik dianggap tidak meninggal bersama-sama;

 

MEWARIS BERDASARKAN Undang – Undang:

  1. Atas dasar kedudukan sendiri;.
  • Penggolongan ahli waria berdasarkan garis keutamaan:
  • Golongan I  (Pertama),  Pasal . 852 – Pasal 852 a KUHPerdata
  • Golongan II (Kedua), Pasal . 855 KUHPerdata
  • Golongan III (Ketiga), Pasal . 850 jo. Pasal  858 KUHPerdata
  • Golongan IV (Keempat), Pasal . 858 sampai dengan Pasal  861 KUHPerdata;
  1. Berdasarkan penggantian;

Syarat penggantian → orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris;

 

Macam penggantian:

  • Dalam garis lencang kebawah tanpa batas → Pasal 842 KUHPerdata;
  • Dalam garis menyamping; saudara digantikan anak-anaknya → Pasal 844 KUHPerdata;
  • Penggantian dalam garis samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi, atau keponakan;

 

 

HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta stuktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :

  1. Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya;
  1. Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa;
  1. Sistem Kolektif, Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu;
  1. Sistem Mayorat, merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat lampung dan Bali;
Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN  NOVUM DEMI KEPENTINGAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  DALAM PERKARA PIDANA

CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN  NOVUM

DEMI KEPENTINGAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  DALAM PERKARA PIDANA

 

 

Jakarta,   19   Juni   2020

Kepada, Yth:

Direktur RESNARKOBA POLDA METRO JAYA

Jl. Jend. Sudirman No. 55

Jakarta 12190

 

Perihal: Permohonan Permintaan Surat Keterangan Resmi dan Dokumen     
         Pendukung    berkaitan     dengan   BERITA ACARA PENYITAAN 
         Tanggal   27 Oktober 2015

 

 

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                    : HOTMAN H. SIPAYUNG
Tempat/Tgl. lahir       : P. Siantar, 16 Agustus 1966
Agama                   : Kristen
Pekerjaan               : Karyawan Swasta
Alamat                  : Cawang III No. 12, RT 004/RW 007
                          Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar
                          Jakarta Timur

adalah suami yang sah dari Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa saat ini isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI SARINA SINAGA sedang menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur sesuai dengan Amar  Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor: W10.UI/10872/HK.01.VII.201.03.Whd Tanggal 19 Juli 2019 dan Surat Nomor: W10.UI/11759/HK.01.VIII.2019.02.Whd  Tanggal 01 Agustus 2019;
  1. Bahwa berkaitan dengan  Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut, isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA telah mengajukan upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali/PK (Herziening) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI);
  1. Bahwa mengingat terdapat fakta penting yang diabaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya selama pemeriksaan perkara a quo di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan Penyitaan Barang Bukti yang dilakukan oleh DIT RESNARKOBA Polda Metro Jaya sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 27  Oktober 2015, maka demi kepentingan hukum dan perlindungan Hak Asasi isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA maka dengan ini kami mohon agar  Direktur RESNARKOBA POLDA METRO JAYA   berkenan untuk menerbitkan dan memberikan kepada kami dokumen – dokumen dan/atau surat – surat, berupa:
  • Surat Keterangan Resmi (Asli) bahwa benar telah dilakukan penyitaan berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 di rumah Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA, beralamat di Cawang III No, 12 Jakarta Timur;
  • Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP – Sita/08/X/2015/Dit Resnarkoba Tanggal 26 Oktober 2015 (Asli);
  • Berita Acara Penggeledahan Rumah/Ruangan berkaitan dengan penyitaan berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) (Asli);
  • Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berkaitan dengan Barang Sitaan  berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) sebagaimana dimaksud diatas  (Asli);
  • foto – foto Pemusnahan Barang Bukti berkaitan dengan Barang Sitaan  berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) sebagaimana dimaksud diatas;
  1. Bahwa seluruh dokumen – dokumen dan/atau surat – surat selanjutnya akan kami pergunakakan sebagai BUKTI BARU (NOVUM) dalam upaya hukum Peninjauan Kembali/PK (Herziening) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang telah diajukan oleh isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI SARINA SINAGA;

Demikian surat Permohonan Permintaan Surat Keterangan Resmi ini disampaikan, terimakasih atas bantuan dan kebijaksanaan yang diberikan.

Hormat saya

HOTMAN H. SIPAYUNG

 

Tembusan:`

  • Yth: Ketua Komnas HAM Republik Indonesia;
  • Yth: Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  • Yth: Kapolda Metro Jaya;
  • Yth: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur
  • Yth: Arsip sebagai pertinggal

 

Writer and Copy Right:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

 

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENYATAKAN PENINJAUAN KEMBALI   (HERZIENING)

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENYATAKAN PENINJAUAN KEMBALI

  (HERZIENING)

 

Jakarta, 9 Juli 2019

Nomor           : 36/AHH&Ass./Permohonan – Akta.PK/VII/2019
Lampiran        : Copy Surat Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukung
Perihal         : Permohonan Menyatakan dan Menandatangani Akta Peninjauan
                  Kembali (PK)  oleh  Terpidana BASAULI  SARINA SINAGA

 

Kepada, Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jl. Bungur Besar Raya  No. 24, 26, 28
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran 
Jakarta  Pusat  10610


Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.,  dan  AGUSTUS HUTAURUK, SH., MH., masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm  APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13470 Indonesia, selaku Penasehat Hukum  berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/AHH&Ass./PK-Pid/PT.Jkt.Pst/IV/2019 Tanggal 10 April 2019     (terlampir),  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Terpidana BASAULI  SARINA SINAGA, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON  PENINJAUAN  KEMBALI, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, dan dijatuhkan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga)   dengan pidana selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, – (satu milyar rupiah), sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 (Terlampir);
  1. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) menyatakan keberatan dan menolak  Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 tersebut dan hendak mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI oleh karena “terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” dalam putusan – putusan aquo,  sesuai dengan ketentuan  Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  1. Bahwa saat ini Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, Jl. Pahlawan Revolusi No.38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
  1. Bahwa untuk kepentingan upaya hukum Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) menggunakan haknya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menerbitkan surat penetapan dan/atau surat perintah dan/atau relaas panggilan terhadap   Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) agar datang menghadap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 untuk kepentingan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI);

Demikian surat permohonan ini disampaikan, terimakasih atas kebijaksanaan yang diberikan.

Hormat Kami
Pemohon Peninjauan Kembali (Herziening)


BASAULI SARINA SINAGA

Penasehat Hukum  Pemohon Peninjauan Kembali
(Terpidana Basauli Sarina Sinaga)


Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.


AGUSTUS HUTAURUK, SH., MH.

PERTANYAAN DAN JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) MATA KULIAH PRAKTEK PERADILAN PERDATA

PERTANYAAN DAN JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

MATA KULIAH PRAKTEK PERADILAN PERDATA

 

UNIVERSITAS MPU TANTULAR
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)  
Fakultas               : HUKUM
Jurusan                : Ilmu Hukum
Mata Kuliah            : PRAKTEK PERADILAN PERDATA
Hari, Tanggal          : Kamis, 11  Juni  2020
Waktu                  : 60 (enam puluh) menit.      
Dosen                  : APPE HUTAURUK, SH., MH.
NIDN                   : 0307036803

 

 

KETENTUAN UJIAN:
  1. Tidak dibenarkan membuka buku referensi atau catatan;
  2. Tidak dibenarkan membuka situs google atau yang lainnya melalui media elektronik;
  3. Tidak dibenarkan bekerja sama;
  4. Jawaban harus ditulis dengan huruf kapital dan jelas dibaca;
  5. Mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh universitas dan/atau fakultas;
  6. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ujian diatas, dikenakan sanksi yang tegas;

 

PERTANYAAN:

  1. Jelaskan secara komprehensif, apakah permohonan Conservatoir Beslag yang dicantumkan dalam posita gugatan, secara serta – merta dapat dikabulkan oleh Hakim? Bagaimana tata cara mengajukan Conservatoir Beslag dalam praktek peradilan? Jelaskan pula perbedaan antara Conservatoir Beslag dengan Revindicatoir Beslag.

Jawaban:

  • Tidak, tetapi harus diajukan/dimohonkan kembali berdasarkan Surat Permohonan tersendiri kepada Majelis Hakim selama proses perkara a quo sedang diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan;
  • Tata cara mengajukan permohonan Conservatoir Beslag yaitu harus disampaikan secara resmi berdasarkan Surat Permohonan dalam persidangan kepada Majelis Hakim dengan menyebutkan identitas harta kekayaan (assets) Tergugat yang akan diletakan/dimohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut secara lengkap dan benar, untuk menghindari salah sita;
  • Perbedaan antara Conservatoir Beslag dengan Revindicatoir Beslag, adalah:
  1. Conservatoir Beslag adalah siita yang diletakkan atas harta kekayaan (assets) Tergugat/Para Tergugat;
  2. Revindicatoir Beslag adalah sita yang diletakkan atas harta kekayaan (assets) milik Penggugat sendiri yang berada dalam penguasaan Tergugat/Para Tergugat dan/atau Pihak Lain.

 

PERTANYAAN:

  1. Jelaskan tata cara mengajukan gugatan Harta Gono – Gini menurut prosedur dalam Praktek Peradilan di Pengadilan Negeri, dibandingkan dengan prosedur Praktek Peradilan di Pengadilan Agama.

Jawaban:

  • Pengajuan gugatan menurut prosedur dalam Praktek Peradilan di Pengadilan Negeri hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat putusan perkara perceraian antara suami – isteri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah yurisdiksi tempat tinggal Tergugat, sesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei yang ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
  • Pengajuan gugatan mengenai pembagian harta gono – gini menurut prosedur Praktek Peradilan Agama dapat dilakukan dapat diajukan bersamaan dengan PERMOHONAN CERAI TALAK atau CERAI GUGAT, atau dapat dilakukan secara terpisah, sesuai ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  • Jadi, perbedaan prinsipnya adalah menurut prosedur  dalam Praktek Peradilan di Pengadilan Negeri maka secara imperatif gugatan harta gono – gini diajukan secara terpisah dengan gugatan perceraian, sedangkan  menurut prosedur Praktek Peradilan di Pengadilan Agama  maka terdapat opsi apakah gugatan pembagian harta gono – gini  digabung sekaligus bersamaan dengan   PERMOHONAN CERAI TALAK atau CERAI GUGAT atau diajukan secara terpisah (bersifat optional).

 

PERTANYAAN:

  1. Jelaskan secara seksama dan konkrit bagaimana caranya dan prosedurnya dalam Praktek Peradilan apabila pemegang saham minoritas suatu perseroan bermaksud meminta dilakukan AUDIT atas harta kekayaan perseroan, apabila terdapat dugaan Direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para pesero (pemegang saham).

Jawaban:

  • Menurut Pasal 138 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa pemeriksaan (audit) terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan mengenai terdapatnya dugaan bahwa suatu perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pemegang Saham.
  • Permintaan pemeriksaan (audit) dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) berkaitan dengan permintaan agar dilakukan AUDIT INVESTIGASI terhadap perseroan.
  • Apabila dalam RUPS LB tersebut Pemegang Saham mayoritas tidak bersedia atau tidak setuju dilakukan AUDIT INVESTIGASI terhadap perseroan maka Pemegang Saham yang lain (minoritas) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dengan disertai dasar atau alasan yang wajar dan dimaksudkan dengan itikad baik (vide Pasal 139 UUPT).
  • Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki wilayah yurisdiksi dimana perseroan tersebut berdomisili.
  • Apabila Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan tersebut maka Pengadilan Negeri mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.
  • Laporan hasil pemeriksaan (Audit) disampaikan oleh Ahli (Ahli dalam hal ini dapat merupakan Akuntan Publik) kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Penetapan Pengadilan untuk pemeriksaan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.
  • Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemohon dan Perseroan yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan (Audit Investigasi) diterima.

 

PERTANYAAN:

  1. Jelaskan ketentuan – ketentuan yang principal (bukan pengertian/definisi) antara DERDEN VERZET dengan  INTERVENTIE dalam Praktek peradilan perdata.

Jawaban:

  • Derden Verzet merupakan upaya hukum berupa perlawanan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya atas adanya suatu Putusan Pengadilan. Sedangkan INTERVENTIE adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan cara melibatkan diri sendiri untuk masuk sebagai pihak atau ditarik/dilibatkan sebagai pihak oleh Hakim atau Pihak yang berperkara sebagai INTERVENIENT (Voeging/Menyertai atau Tussenkomst/Menengahi) sebagaimana diatur dalam Pasal 279 s/d Pasal 282 Rv, dalam suatu perkara a quo yang sedang berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan Negeri.
  • Upaya Hukum Derden Verzet dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan baik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maupun atas putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
  • Upaya INTERVENTIE dalam Praktek peradilan perdata adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara atau sengketa yang sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, jadi proses pemeriksaan perkara a quo  masih berlangsung di Pengadilan Negeri
  • Pihak yang mengajukan Derden Verzet adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas adanya suatu Putusan Pengadilan, baik yang berkaitan karena diletakkan Conservatoir Beslag dengan Revindicatoir Beslag atas suatu barang tertentu, atau karena adanya kepentingan hukum lain yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga tersebut atas terbitnya suatu Putusan Pengadilan.
  • Derden Verzet harus diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan, sedangkan INTERVENTIE dapat dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan hukum atau pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan hukum tetapi bermaksud menengahi sengketa yang sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri.

 

PERTANYAAN:

  1. Dalam Praktek Peradilan Perdata, berkaitan dengan apa saja lazimnya permohonan DESCENTE diajukan dalam perkara a quo? Pihak – pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan DESCENTE? Jelaskan relevansi dan kekuatan pembuktian DESCENTE dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata.

Jawaban:

  • Permohonan Descente atau Permohonan Pemeriksaan setempat lazim diajukan dalam sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan pembangunan suatu proyek tertentu atau pengadaan suatu barang tertentu.
  • Permohonan Descente atau Permohonan Pemeriksaan setempat dapat diajukan oleh Pihak Penggugat atau Pihak Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang disengketakan (perkara a quo).
  • Relevansi kekuatan pembuktian DESCENTE dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai BUKTI PERSANGKAAN dalam memutus perkara a quo yang sedang diperiksa dan diadilinya.

 

“Gagal dalam kemuliaan adalah lebih baik, daripada menang dalam kehinaan dan kecurangan” 

LORD EFEBRY 

PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

SOEKARNO DAN PANCASILA (Video)

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)

GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)

 

Gugatan Sederhana (Small Claim Court) adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana (simple procedures and evidentiary). Dasar hukum Gugatan Sederhana adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pokok Perkara (objectum litis) dari Gugatan Sederhana, meliputi:

  1. Perbuatan cidera janji/ingkar janji (wanprestasi);
  2. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

Kwalifikasi Gugatan Sederhana harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Prinsip proses pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara dalam Gugatan Sederhana dipimpin oleh HAKIM TUNGGAL, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
  2. Dalam Gugatan Sederhana, pihak – pihak berperkara hanya diperbolehkan terdiri atas PENGGUGAT dan TERGUGAT;
  3. Domisili hukum pihak – pihak yang berperkara harus berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri yang sama;
  4. Sifat Gugatan Sederhana adalah pemeriksaannya secara cepat. Oleh karena itu, dalam Gugatan Sederhana maka pihak materil/prinsipal yang berperkara wajib menghadiri sendiri persidangan, sekalipun mereka telah menunjuk Advokat sebagai Kuasa Hukumnya;
  5. Apabila dalam gugatan ternyata pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana;
  6. Perkara – perkara perdata tertentu yang penyelesaian sengketanya harus dilakukan melalui PENGADILAN KHUSUS sebagaimana diatur dalam perundang – undangan, maka tidak dapat diajukan berdasarkan Gugatan Sederhana;
  7. Sengketa hak atas tanah merupakan sengketa keperdataan yang proses pembuktiannya cukup rumit/sulit, maka tidak dapat diajukan melalui prosedur Gugatan Sederhana;
  8. Nilai obyek gugatan tidak boleh lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

 Sama halnya dengan TAHAPAN PERSIDANGAN GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA pada umumnya, maka dalam pemeriksaan PERKARA SEDERHANA, juga berlaku proses yang sama dengan beberapa PENGECUALIAN  sebagai berikut:

 

I. PENDAFTARAN GUGATAN

Penggugat dapat langsung mendaftarkan gugatan yang telah dibuat sebelumnya, atau apabila Penggugat tidak memahami cara membuat gugatan maka Penggugat dapat mengisi blangko Gugatan Sederhana yang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan. Dalam blangko Gugatan Sederhana terseut, Penggugat mengisi: A) Identitas Penggugat dan Tergugat, B) Penjelasan tentang duduk perkara, C) Tuntutan Penggugat. 

II. MELAMPIRKAN BUKTI  SURAT YANG TELAH DILEGALISIR

Berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan gugatan sederhana yang mengutamakan kesederhanaan dan kecepatan dalam beracara, maka Penggugat diwajibkan untuk telah melampirkan bukti – bukti surat yang diperlukan pada saat mendaftarkan gugatan. 

III. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN KELENGKAPAN GUGATAN SEDERHANA, PEMBAYARAN PANJAR BIAYA PERKARA, DAN PENCATATAN DALAM REGISTER

 Apabila berkas dianggap oleh Kepaniteraan (Panitera)  belum/tidak lengkap maka dikembalikan kepada Penggugat. Tetapi apabila seluruh berkas dianggap sudah lengkap maka Ketua Pengadilan menetapkan biaya panjar perkara yang harus dibayar oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan. 

IV.  PROSES ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN  

  1. Penetapan Hakim dan penunjukkan Panitera Pengganti, selama 2 (dua) hari terhitung sejak pendaftaran Gugatan; 

Selanjutnya Hakim Tunggal  perkara a quo melakukan  Pemeriksaan Pendahuluan (dismissal process) yang mirip dengan Pemeriksaan Pendahuluan/Persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang meliputi: a) Materi Gugatan Sederhana, b) Sederhana tidaknya pembuktian dengan fokus pada huungan hukum (rechtbetrekking) Kedua Belah Pihak yang bersengketa. 

  1. Penetapan Hari Sidang 

Apabila Hakim Tunggal tersebut berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tersebut merupakan Gugatan Sederhana dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan maka Hakim Tunggal tersebut menentukan hari dan tanggal pelaksanaan sidang dengan memberikan perintah kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap Kedua Belah Pihak yang berperkara; 

Pemanggilan terhadap Kedua Belah Pihak melalui Relaas Panggilan harus dilakukan secara patut sesuai ketentuan Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg, yaitu tenggang waktu hari memanggil dengan hari sidang sekurang – kurangnya 3 (tiga) hari kerja. Apabila pada sidang pertama Penggugat tidak datang (tidak hadir) di persidangan tanpa alasan yang sah (patut), maka gugatan dinyatakan gugur. Apabila Tergugat tidak datang pada persidangan pertama, maka akan dilakukan pemanggilan kembali yang kedua secara patut, dan apabila pada sidang kedua Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah (patut) maka Hakim Tunggal akan memutus perkara a quo secara verstek. Akan tetapi apabila Tergugat pernah hadir pada sidang pertama, kemudian tidak hadir lagi pada sidang – sidang berikutnya, maka perkara a quo diperiksa dan diputus secara contradictoir.   

  1. Sama halnya dengan pemeriksaan sengketa/perkara perdata biasa di persidangan, begitupula dalam konteks Gugatan Sederhana maka pada persidangan pertama yang dihadiri Kedua Belah Pihak yang berperkara, Kedua Belah Pihak dianjurkan menempuh UPAYA PERDAMAIAN. Akan tetapi upaya perdamaian dalam acara Gugatan Sederhana tidak tunduk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga meskipun upaya perdamaian dianjurkan, tetapi proses penyelesaian perkara di persidangan tidak boleh melebihi waktu 25 (dua puluh lima) hari; 
  1. Surat Gugatan Penggugat (dapat dibacakan di persidangan di Pengadilan); 
  2. Jawaban Tergugat (dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis), tetapi dalam jawaban Tergugat tidak boleh mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, dan gugatan balik (rekonvensi). Begitu pula dalam Gugatan Sederhana tidak diperkenankan adanya upaya hukum Intervensi.  
  3. Dalam Gugatan Sederhana tidak ada acara REPLIK dan DUPLIK;
  4. Pembuktian dari Penggugat dan Tergugat yang bersifat billijkheid (kepatutan mengenai beban pembuktian), meliputi alat – alat Bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1886 KUHPerdata, yaitu: 
  • Alat bukti Surat; 
  • Alat bukti Saksi – saksi; 
  • Alat bukti Persangkaan; 
  • Alat bukti Pengakuaan; 
  • Alat bukti Sumpah. 

8. Putusan Hakim, yang dibacakan terbuka untuk umum.

 

Batasan waktu (limitasi) penyelesaian perkara Gugatan Sederhana sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Pengertian “HARI” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 adalah HARI KERJA. 

Upaya Hukum terhadap putusan Gugatan Sederhana adalah KEBERATAN, yang diajukan oleh pihak yang tidak puas atas putusan a quo kepada Ketua Pengadilan pada pengadilan yang memutus perkara a quo tersebut. Dalam hal ini, tenggang waktu untuk mengajukan keberatan adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak yang merasa keberatan. 

Akta keberatan harus dilengkapi dengan MEMORI KEBERATAN diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian Akta Keberatan dan Memori Keberatan disampaikan kepada pihak lawah (TERMOHON KEBERATAN) dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan keberatan diterima Pengadilan. Selanjutnya pihak lawan mengajukan KONTRA MEMORI KEBERATAN paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan diterima olehnya. 

Pemeriksaan KEBERATAN dilakukan oleh MAJELIS HAKIM yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Keberatan harus telah mengeluarkan putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan Majelis Hakim pemeriksa permohonan keberatan (perkara a quo) ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Putusan pemeriksaan permohonan keberatan sifatnya terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada pihak – pihak yang bersengketa selama 3 (tiga) hari kerja. Putusan pada tingkat pemeriksaan keberatan tersebut adalah bersifat final, sehingga putasan yang demikian telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewiisde).

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002