11 Agustus 2020 Program Salam Indonesia Bisa Penyejuk Hati bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH

Program Salam Radio
Selasa, 11 Agustus 2020

Program Salam Indonesia Bisa
Penyejuk Hati
bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH
“Kajian Islam Dan Konstitusi”
Jam 06.00 – 06.30 WIB
LiveYoutube dan Facebook
Salam Radio Channel dan Salam Radio

Radio salam Live di
http://salamradio.com

link d bawah ini
https://c2.siar.us/proxy/salamradio?mp=/stream

Unduh Aplikasi Salam Radio dari Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salam.radio

Jenazah Waketum PPP Reni Dimakamkan Di Cimaja Sukabumi

 

RMco.id  Rakyat Merdeka – Bakal calon Bupati Sukabumi, Reni Marlinawati meninggal dunia di usia ke 47 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Jumat (7/8) Pukul 14.15 WIB.

Wakil Ketua DPP PPP ini dimakamkan hari ini, Sabtu (8/8) di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi.

“Almarhumah, Reni akan dimakamkan di Sukabumi. Jenazah diberangkatkan Pukul 07.00 WIB dari Jakarta ke Jalan Gang H Ajid Cimaja, Cikakak, Palabuhan Ratu, Sukabumi,” kata Muhammad Amin, suami Reni di kediamannya  Jl Swadaya Raya Kav DKI Blok F No 3 Duren Sawit Jakarta Timur, Jumat (7/8) malam.

Amin mengatakan, istrinya meninggal karena kelelahan saat menjalankan aktivitasnya.

“Kondisi istrinya memang lagi kurang sehat. Kena gejala tipes. Almarhumah tidak mau periksa ke Rumah Sakit khawatir wabah corona. Reni memilih istirahat di rumah untuk memulihkan kondisi tubuhnya,” cerita Amin, yang memiliki empat anak ini.

Sebelum meninggal, kata Amin, istrinya sempat izin pergi ke kantor DPP PPP untuk menghadiri rapat bersama dengan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa membahas Pilkada 2020.

“Namun setiba di DPP, kondisi Reni justru memburuk dan tidak sadarkan diri. Sehingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang akhirnya menghebuskan nafas terakhirnya,” kata Amin, Sekretaris Majelis Wilayah KAHMI Jaya ini.

Amin menyampaikan terima kasih atas belasungkawa yang diucapkan untuk istrinya, Reni Marlinawati. Jenazah Reni akan dimakamkan di Cimaja Sukabumi.

“Atas nama keluarga saya ucapkan terima kasih atas ucapan belasungkawa yang baru saja disampaikan,” kata Amin.

Sementara Ketua Rayon KAHMI Universitas Krisnadwipaya (Unkris), Pety Fatimah menyampaikan belasungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya, Kak Reni.

Menurutnya, Kak Reni adalah salah satu srikandi PPP potensial, cerdas dan dekat dengan para aktivis dan mahasiswa.

Ia mendoakan almarhumah diampuni segala dosanya, dihapuskan dari siksaan neraka dan amal ibadahnya selama di dunia dilipatgandakan,” kata Pety

Pety berharap keluarganya bisa kuat dan tabah atas kepergian, tokoh muda PPP ini.

“Kita doakan yang terbaik buat almarhmah, semoga khusnul khotimah diberikan ketegaran ketabahan dalam ujian ini,” ujar Pety.

Reni Marlinawati lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 10 Maret 1973. Reni adalah Bakal Calon Bupati Sukabumi yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Wakil Bupatinya, Sirojudin yang diusung dari PDI Perjuangan.

Reni juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPP PPP dan mantan anggota Komisi X DPR periode 2014-2019.

Turut hadir, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Akbar Tanjung, Aksa Mahmud, Yahya Zaini, Taufik Hidayat, Hamdan Zoelva, Irgan Chairul Mahfiz, Aryadi Achmad, Kurnia Toha, Bursah Zarnubi, Keluarga Besar HMI,  KAHMI Jaya, dan Rayon KAHMI Unkris. [FIK]

sumber: rmco.id

7 Agustus 2020 Program Salam Indonesia Bisa Penyejuk Hati bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH

Program Salam Radio
Jumat, 7 Agustus 2020

Program Salam Indonesia Bisa
Penyejuk Hati
bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH
“Kajian Islam Dan Konstitusi”
Jam 06.00 – 06.30 WIB
LiveYoutube;
Salam Radio Channel

Radio salam Live di
http://salamradio.com

link d bawah ini
https://c2.siar.us/proxy/salamradio?mp=/stream

Unduh Aplikasi Salam Radio dari Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salam.radio

Kala Kritikan pada UU Minerba Terus Mengalir

  •  Kritikan terhadap UU Mineral dan Batubara (UU Minerba) baru terus mengalir. Berbagai kalangan di berbagai daerah protes dan mengkritik aturan hukum yang dinilai merugikan, termasuk dari Jawa Tengah. Mereka pun ramai-ramai mengajukan gugatan terhadap UU ini.
  •  DPR, dan pemerintah memandang dalam RUU itu peran BUMN menguat, misal, wilayah pertambangan bekas izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat sebagai WIUPK dengan penawaran prioritas kepada BUMN.
  •  Cornelius Gea dari LBH Semarang mengatakan, kalau melihat muatan-muatan dalam UU Minerba ini, benar-benar berusaha menghilangkan prasyarat untuk manusia dan alam buat lanjut hidup.
  •  Sedikitnya, ada 10 permasalahan pertambangan di Indonesia, yakni, lingkungan, keadilan pusat dan daerah, kepatuhan pembayaran royalti (iuran produksi) dari pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Juga korupsi, pascatambang, konflik lahan, kewajiban pelaporan reguler pelaku usaha dan pemerintah daerah, pengawasan, renegosiasi kontrak, dan perizinan.

Indonesia punya UU Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru ketuk palu Mei lalu. Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat pandangan akhir mewakili presiden menyatakan, RUU Minerba memuat beberapa poin penting.

Mengutip situs resmi DPR, dan pemerintah memandang dalam RUU itu peran BUMN menguat, misal, wilayah pertambangan bekas izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat sebagai WIUPK dengan penawaran prioritas kepada BUMN.

Pemerintah menjamin perpanjangan pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dengan mempertimbangkan penerimaan negara. RUU Minerba dikatakan memuat aturan tegas terkait nilai tambah pertambangan melalui pemurnian dalam negeri.

Dalam RUU Minerba itu, DPR dan pemerintah sepakat soal divestasi saham. Pemegang IUP dan IUPK dengan saham asing dalam operasi produksi wajib divestasi 51%. Kondisi ini, akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melonggarkan hambatan investasi di Indonesia.

RUU Minerba itu juga disebutkan memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup, yang memuat sanksi tegas berupa sanksi pidana dan denda bagi perusahaan yang tak reklamasi pascatambang.

Pemerintah pun segera menerbitkan UU Minerba ini yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020.

Sejak awal, pembahasan RUU ini menuai protes berbagai kalangan. Usai ketuk palu, berbagai kelompok masyarakat sipil dan perorangan mengajukan uji material UU Minerba baru ini.

Data diperoleh dari situs Mahkamah Konstitusi yang terakses pada Senin, 27 Juli menyebutkan sejumlah nama. Mereka antara lain Helvis dan Mohammad Kholid Syeirazi, mendaftarkan uji materi pada Senin, 20 Juli. Pemerintah Kepulauan Bangka yang diwakili Erzaldi Rosman, mendaftar pada 14 Juli.

Pada 10 Juli Alirman Sori, Tamsil Linrung, Erzaldi Rosman Djohan, dan Syarikat Islam diwakili Hamdan Zoelva, Marwan Batubara, Nidu Santoso, Ilham Rifki, Nurfajar, M Andrean Saefudin. Pada tanggal sama, 10 Juli, Kurniawan juga mendaftarkan pengujian. Pada 8 Juli Asosiasi Advokat Konstitusi diwakili Bahrul Ilmi Yakup, Dhabi K Gumayra. Pada 12 Mei, Dimas Zakaria, Charly Alhady, Danang Faturrachman Dwicahyo juag daftarkan gugatan.

Berbagai organisasi, akademisi dan elemen masyarakat sipil juga menyampaikan keprihatinan atas UU Minerba baru ini.

 

 

Kolam tambang batubara masih operasi. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

 

Demi investor

Cornelius Gea dari LBH Semarang mengatakan, kalau melihat muatan-muatan dalam UU Minerba ini, benar-benar berusaha menghilangkan prasyarat untuk manusia dan alam buat lanjut hidup. “Sangat terasa dari berbagai macam ketentuan ini, bagaimana pemerintah sangat memanjakan investor,” katanya Juli lalu saat dihubungi Mongabay.

Dalam UU Minerba baru ini, katanya, pemerintah terlihat ingin melayani investor. “Jadi pemerintah terlihat dalam UU Minerba itu bahwa investor bagian yang mereka layani. Mulai dari lahinya UU ini, hingga menjamin perpanjangan izin-izin tambang sebelumnya.”

Dari penelusuran, proses penyusunan revisi sudah jalan sejak 2015 dan jadi program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019. Pada 5 Juni, Presiden Joko Widodo menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU ini. Pada 2020, RUU Minerba masuk prolegnas dan sah.

“Proses pembahasan DIM (daftar inventarisasi masalah-red) Minerba secara intensif dari 17 Februari 2020 hingga 6 Mei 2020,” kata Sugeng Suparwoto, sebagaimana dikutip dari situs DPR, saat bersamaan Indonesia dan dunia mulai dilanda pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Dia susah membayangkan, Indonesia 10, 20 tahun ke depan setelah UU Minerba ini berjalan. “Dengan melihat semua wilayah bisa dicaplok jadi kawasan tambang. Misal, Pasal 1, pemerintah melihat ruang hanya dari apa yang ada di dalamnya. Tapi tidak memikirkan siapa yang ada di atasnya.”

Sisi lain, katanya, banyak kasus bagaimana proyek pertambangan memperparah bencana dan krisis lingkungan. Manusia, satwa, dan tumbuhan jadi korban baik langsung maupun tidak.

Cornel menyebut, contoh penambangan di Jawa Tengah yang memicu disharmoni lingkungan seperti penambangan material untuk industri semen di Kendeng, juga galian C di berbagai wilayah.

“Dengan UU Minerba lama saja sebenarnya pengawasan terhadap tambang ini sangat buruk. Partisipasi masyarakat juga seringkali dihambat dalam rencana-rencana pertambangan seperti ini.” Dia khawatir, pertambangan di Jateng, bakal makin parah dengan UU baru ini.

 

Jalan tambang yang telah merusak kelestarian hutan Beutong. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Persoalan tambang

Cornel menyampaikan sedikitnya ada 10 permasalahan pertambangan di Indonesia, yakni, lingkungan, keadilan pusat dan daerah, kepatuhan pembayaran royalti (iuran produksi) dari pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Juga korupsi, pascatambang, konflik lahan, kewajiban pelaporan reguler pelaku usaha dan pemerintah daerah, pengawasan, renegosiasi kontrak, dan perizinan.

“Banyak negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia paradigma pembangunan menegasikan lingkungan dan hak asasi manusia. Jadi, kita membangun saja terus, kita bangun sekencang-kencangnya dulu baru nanti ketika sudah sukses masalah-masalah itu dibenerin satu-satu,” kata Cornel dalam diskusi daring soal Dampak Pengesahan UU Minerba.

Pada rezim UU Minerba lama, katanya, mengutip data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), sedikitnya ada 71 konflik pertambangan periode 2014-2019. Sejumlah konflik itu terjadi di lahan seluas 925,148 hektar, setara dua kali luas Brunei Darussalam. Ada 33 kasus kriminalisasi terhadap upaya menolak izin usaha pertambangan.

“Ada sekitar delapan pasal dipakai untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak tambang. Belum lagi serangan-serangan sering juga dilakukan baik fisik maupn nonfisik.”

Kemudian, ada 3.092 lubang tambang batubara masih menganga dan berisi air beracun mengandung logam berat berbahaya.

Banyak korban jiwa di lubang tambang. Ada ratusan kasus banjir akibat aktivitas tambang, ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) terdampak PLTU.

Konteks Jawa Tengah, dalam catatan Cornel, provinsi ini jadi terbesar mengonsumsi batubara di Indonesia. Setidaknya, ada lima PLTU di Jawa Tengah termasuk PLTU Batang yang bakal beroperasi.

Cornel menemukan, sedikitnya ada enam kelemahan UU Minerba baru, yaitu, cacat formil, semua ruang bisa jadi wilayah hukum pertambangan, dan sentralisasi kekuasaan. Kemudian, menghilangkan pengawasan kepentingan umum atau pekerja tambang, penghapusan sejumlah sanksi, dan jaminan perpanjangan.

Mila Karmilah, dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) dihubungi Mongabay berpendapat, tata ruang dalam konteks UU Minerba tereduksi karena banyak kegiatan melanggar tata ruang dan terus dilanggengkan.

“Sebenarnya, rencana tata ruang, hirarki dari nasional, provinsi, kabupaten kota, semua itu bergandengan dengan KLHS (kajian lingkungan hidup strategis-red). Artinya, harus mengkaji itu sebelum pembangunan termasuk penambangan. Sayangnya, tata ruang ini hanya dilihat sebagai business as usual, tidak pernah diterapkan dengan baik,” katanya.

Andai semua orang patuh rencana tata ruang, katanya, kasus-kasus seperti bencana longsor, banjir, bisa dikurangi.

Seperti kata Cornel, akhirnya UU Minerba baru ini sebagai kehadiran “hantu” yang menggerogoti syarat-syarat kehidupan berkelanjutan.

Menurut dia, UU Minerba merupakan produk hukum yang lahir dari negara yang tak merdeka. Negara hanya jadi operator untuk kepentingan modal.

 

 

Keterangan foto utama:   Lokasi PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Warga, yang jadi pelimbang atau penambang timah dari limbah tambang tengah beristirahat di salah satu konsesi perusahaan di Bangka. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia

sumber: mongabay.co.id

4 Agustus 2020 Program Salam Indonesia Bisa Penyejuk Hati bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH

Program Salam Radio
Selasa, 4 Agustus 2020

Program Salam Indonesia Bisa
Penyejuk Hati
bersama Dr. H. Hamdan Zoelva, SH.MH
“Kajian Islam Dan Konstitusi”
Jam 06.00 – 06.30 WIB
LiveYoutube dan Facebook
Salam Radio Channel dan Salam Radio

Radio salam Live di
http://salamradio.com

link d bawah ini
https://c2.siar.us/proxy/salamradio?mp=/stream

Unduh Aplikasi Salam Radio dari Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salam.radio

Pengalihan Nilai dan “Kekuatan” Pancasila, karena Kepentingan Pemilik Modal

Sidoarjo — Pengalihan (distraksi) nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum, sistem pemerintahan (penyelengaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan), sistem peradilan, dan sisi positif dalam hal kemanusian, karena ada kepentingan pemerintah dan pemilik modal, mempengaruhi pembuatan undang-undang maupun peraturan perundangan terkait.

Demikian secara garis besar pemikiran narasumber pada Webinar tentang “Eksistensi Nilai Pancasila Ditengah Distraksi Cita Kebangsaan”, pada Rabu (29/8/2020), dengan Penyelengaraan Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Univeristas Muhammadiyah Sidoarjo.

Di antaranya undang-undang dan RUU paling disoroti ialah UU ITE, UU Pers, UU KIP, UU Administrasi Kependudukan, UU Grasi, dan RUU HIP serta RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Dan sampai 2019, terdapat 263 permohonan pengujian undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Webinar dengan diikuti Rektor Univeristas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Hidayatulloh, M.Si, Dekan FBHIS Umsida, Wisnu D Setiyono, M.Si PhD, Noor Fatimah Mediawati, SH. MH, (Kaprodi Ilmu Hukum FBHIS), Rifai Ridlo Pahlevi, SH, MH (Ketua LKDH Umsida) dengan diikuti peserta secara nasional sesuai dengan data pendaftaran peserta.

“Webinar ini diselenggarakan karena keprihatinan kita bersama, RUU HIP terjadi pro dan kontra di masyarakat. Dan Pancasila sebagai perjanjian yang Agung, semoga dapat dipertahankan,” kata Wisnu memberikan kata pembuka.

Dipandu moderator Multazam SH, MKN, Dr. Hamdan Zoelva SH, MH, memberikan analisa bahwa eksistensi Pancasila ada yang salah pada penempatan dan ada pemaksaan. Ancaman lain, Pancasila tidak pada posisinya.

Menurut Hamdan, konsep yang berkembang dan prinsip dari sila-sila sudah baik, karena mampu mengatasi ideologi yang ada di dunia ini. “Kenyataannya banyak RUU, justru nilai-nilai Pancasila jauh dari harapan,” katanya.

Ahmad Riyadh UB P.hD memberikan pernyataan penutup bahwa banyak undang undang disusupi sebagai distraksi (pengalihan) nilai-nilai Pancasila karena kepentingan pemerintah dan kepentingan pemilik modal, mengabaikan kepentingan masyarakat.

Padahal, Presiden Joko Widodo bersama Tim Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) semestinya menjadi benteng terakhir memperpanjang eksistensi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana ketika proses pembuatan maupun ketika sudah ditetapkan jadi undang-undang.

Misalnya, kata Riyadh, sudah ditetapkan menjadi undang undang, ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Presiden dengan sungguh-sungguh dalam tempo singkat dapat mengganti dengan PERPU.

“Yang jelas, Pancasila sebagai kesepakatan para pendiri bangsa, san hadiah terbesar bangsa Indonesia dari umat Islam karena sepakat dengan Dasar Negara Pancasila. Oekha karena itu, seharusnya dijaga dengan baik dan tidak boleh ada upaya ingkar janji,” tuturnya.

Presiden, lanjutnya, menjadi benteng terakhir karena ketika sudah jadi undang-undang, ternyata ada distraksi terhadap Pancasila, segera menutup celah itu dengan segera membuat Peraturan Pengganti Undang undang (PERPU). Demikian juga BPIP, semestinya aktif mengoreksi secara konstruktif produk undang-undang sejak proses, jika terdapat diatrasksi nilai-nilai Pancasila. Melaporkan kepada Presiden untuk diperbaiki.

Sementara itu, Prof Dr Aidul Fitricia SH, MHum, menegaskan bahwa dalam sistem peradilan, potensi distraksi ada pada; (1) Hakim; (2) Jaksa, Polisi, dan Lapas; (3) Advokat dan mediator; (4) perangkat di pengadilan seperti panitera, juru sita, dan sekretaris.

Dalam hal kemandirian peradilan, sabagai amanat pasal 3 (1) bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim
dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Juga amanat pasal 4 (1), bahwa; “1)Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Sedangkan dalam hal menegakkan hukum dan keadilan, maka harus memegang amanat pasal pasal 5, yaitu;

(1)Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2)Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3)Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Al Khanif SH, MA, LLM, Ph.D mengatakan bahwa demi kemanusian, keadilan dan persatuan, maka tidak bisa hanya menjadikan sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila utama untuk dapat dipadukan dengan semua sila.

Tetapi, sila pertama dan sila kedua, “Kemanusian yang adil san beradab”, sebagai panduan atau menjadi rujukan dengan sila lain. Hal itu guna menjaga eksistensi Pancasila itu sendiri.

Sebab, menurutnya, pemerintah memiliki peranan penting dalam distraksi pandangan Islam di Indonesia, sehingga eksistensi Pancasila terjaga sesuai dengan kesepakatan nasional dan hak asasi manusia.

Mengenai bantuan asing terkait dengan pembangunan infrastruktur bangunan lembaga peradilan maupun sistem komputerisasi serta digitalisasi, Prof Aidul, melihat sepanjang hanya bantuan atau sumbangan murni tidak apa-apa. Tetapi sangat mencederai keadilan, jika sampai melakukan kontrol terhadap sistem peradilan. “Yang penting jangan sampai konsep keadilan meninggalkan yang rentan,” tandasnya.

Kekhawatiran distraksi Pancasila pada masalah hukum, terutama bagi pencari keadilan, Riyadh menegaskan bahwa, apabila hakim dihadapkan dua pilihan antara kekuatan hukum dan kekuatan keadilan berdasarkan kebenaran, maka putusan hakim wajib memilih memihak atau memutuskan pada keadilan.

Narasumber dan peserta sepakat bahwa pengalihan (distraksi) nilai-nilai Pancasila, sebagai Dasar Negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, juga kekuatan pemersatu bangsa, karena kepentingan elit politik dan elit pemerintah serta pemilik modal. “Oleh karena itu para wakil rakyat, jangan dipilih rakyat, kemudian mengkhianati kepentingan rakyat”. (jt/*)

sumber: tangerangonline.id

Civil society brings new Mining Law to court over transparency issues

Civil society actors across Indonesia have laid out a two-phase lawsuit to challenge the controversial Coal and Mineral Mining Law at the Constitutional Court amid concerns over transparency.

The first phase of the legal process saw mining experts challenging the country’s lawmakers over poor public participation during the law’s five-year deliberation. Should they fail, a second round of mining watchdogs – the Clean Indonesia Coalition – will challenge lawmakers over individual articles in the law.

The watchdogs are rooting for the court to accept the first challenge, according to coalition spokesman Arip “Yogi” Yogiawan of the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) on Monday.

“That would be better because it increases the possibility of revoking the entire law,” he told The Jakarta Post via phone call.

Mining Law No. 3/2020, which was passed on June 10, promises bigger concessions and easier permits for mining companies in hopes of raising Indonesia’s state revenue and thus enabling the government to finance more public services.

However, civil groups have lambasted the regulation over concerns of its impact on the environment and society. Notable revisions include quadrupling the maximum size of traditional mining zones to 100 hectares and allowing mining activities in rivers and the sea.

Stakeholders have also lambasted the House of Representatives and the Energy and Mineral Resources Ministry for not giving civil society groups, foreign investors and regents, among others, time to scrutinize the bill.

The House publicly released a draft bill on May 11 then approved it the following day, giving the public virtually no time to scrutinize the 93-page document.

Civil society set the ball rolling to challenge the law on the afternoon of July 10, when an eight-man plaintiff submitted a judicial review to the Constitutional Court in Central Jakarta.

The plaintiff was composed of Bangka Belitung Governor Erzaldi Rosman Djohan, regional legislators Alirman Sori and Tamsil Linrung, student group leaders Ilham Rifki Nurfajar and Andrean Saefudin, industry observers Marwan Batubara and Budi Santoso and Muslim group leader Hamdan Zoelva.

“It’s hard to guess but I am hoping, personally, that within three months, the court will decide whether to accept or reject our plea,” the team’s chief lawyer, Ahmad Redi, told the Post on Monday.

He said the judicial review was initiated by the Mining Society (Koalisi Masyarakat Peduli Minerba), which has been monitoring the law’s deliberation since 2015, when the House of Representatives added the law to the National Legislation Program (Prolegnas).

Once the society got word that the House had approved the law, they reached out to regional lawmakers, students and their own members to testify in court.

“We made the plea in about a week then immediately submitted it to the court,” he said.

His team had to be quick. Existing regulations require such judicial reviews to be submitted to the court within 45 days after a law is signed into action.

His team’s latest hearing was on July 24 when mask-wearing judges asked the team to provide more arguments to justify each plaintiff’s legal standing. Judge Suhartoyo, in particular, asked the team to halve their 45-page plea.

“The Constitutional Court will await the revised pleas up till 14 days from today,” said Suhartoyo, concluding the hearing.

The Clean Indonesia Coalition, which comprises seven non-profits including YLBHI, has been gathering evidence and mobilizing grassroots support to challenge the law should the Constitutional Court reject the mining experts’ plea.

Alliance members were particularly focused on finding Indonesians who live near mines to testify in court, as such citizens had a stronger legal standing, said YLBHI’s Yogi.

“Those voices need to be brought together. And how to bring them together is our aim going forward,” he said.

House lawmaker Eddy Soeparno, deputy chairman of Commission VII that oversaw the law’s drafting, told the Post that the commission would send out its mining law working committee to testify in court, should they be summoned.

The 26-member team was led by Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) politician Bambang Wuryanto.

“The point is, if there is a summons, we will of course be present,” said Eddy.

The ministry has also defended the law in the wake of the judicial review.

“Everyone has a right to challenge. But if the Mining Law did not comply with other laws, how could it have passed?” said Energy Ministry official Heri Nurzaman, as quoted by kontan.co.id.

sumber: thejakartapost.com

Terungkap di Sidang MK, Pemohon Sebut UU Minerba sebagai Pesanan Korporasi Besar

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Ada yang menarik dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU Minerba yang digelar Kamis, (23/7) lalu. MK menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Dilansir dari kompas.com, ada tiga perkara yang disidangkan secara bersama-sama, salah satunya perkara yang dimohonkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan dan kawan-kawan.

Dalam perkara ini pemohon mengajukan gugatan secara formil. Ada sejumlah aspek yang dipersoalkan, salah satunya mengenai pembentukan RUU yang begitu kilat dan tak melibatkan partisipasi publik.

“Pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan,” kata salah seorang Kuasa Hukum pemohon, Wahyu Nugroho, dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau melalui siaran YouTube MK RI, Kamis.

“Dengan materi yang sangat banyak terdiri dari 938 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan lebih dari 80 persen materi perubahan, namun hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu, dilakukan secara tertutup di hotel tanpa adanya partisipasi masyarakat maupun stakeholder,” tuturnya.

Menurut pemohon, RUU Minerba dibahas dan disahkan dalam waktu yang tidak tepat. Pembahasan dan pengesahan RUU ini berlangsung ketika pandemi Covid-19. Selama pandemi, publik terhalang menyampaikan aspirasinya karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengharuskan masyarakat tetap tinggal di rumah untuk menghindari penularan virus.

Seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU diterabas

Momen itulah yang justru dimanfaatkan DPR untuk mengesahkan RUU tersebut. Lantaran seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU diterabas, pemohon curiga RUU ini merupakan RUU yang “dipesan” dari korporasi besar.

“Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan kilat dan tanpa proses pembahasan yang benar serta mengabaikan kedaulatan rakyat disinyalir dan terindikasi sangat kuat karena RUU Minerba ini merupakan RUU pesanan korporasi besar yang berupaya mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya,” ucap Wahyu.

“Pembahasan RUU Minerba dilakukan dengan sangat terburu-buru dan tertutup karena berorientasi ‘yang penting selesai sesuai pesanan’,” katanya lagi. Untuk diketahui, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( UU Minerba) pada pertengahan Mei silam.

Rencana pengesahan RUU itu sempat mendapat protes keras dari masyarakat, yang salah satunya disampaikan melalui aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI akhir September 2019. Hingga saat ini, setidaknya ada 3 gugatan terhadap UU Minerba yang telah dimohonkan di MK. Salah satu gugatan dimohonkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori, anggota DPD Tamsil Linrung.

Kemudian, Hamdan Zoelva dari Perkumpulan Serikat Islam, Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies/IRESS, Budi Santoso dari Indonesia Mining Watch/IMW), Ilham Rifki Nurfajar dari Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan, dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia M Andrean Saefudin. Dalam sidang yang digelar Kamis (23/7/2020) hari ini, MK juga menggelar perkara pengujian yang dimohonkan Asosiasi Advokat Konstitusi dan pemohon perseorangan bernama Kurniawan.(aka)

sumber: nusadaily.com

25 Juli 2020 Program Salam Indonesia Bisa Penyejuk Hati bersama Dr. KH. Ade Suherman

Program Salam Radio
Sabtu, 25 Juli 2020

Program Salam Indonesia Bisa
Penyejuk Hati
bersama Dr. KH. Ade Suherman
“Hikmah Qurban Dalam Tatanan Sosial Dan Ketauhidan
Jam 06.00 – 06.30 WIB
LiveYoutube;
https://youtu.be/_9VRtBY9KTQ

Layanan Interaktif melalui Whatsapp : 0821-8088-4650

Radio salam LIVE di http://salamradio.com

Atau klik link d bawah ini
https://c2.siar.us/proxy/salamradio?mp=/stream

Unduh Aplikasi Salam Radio dari Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salam.radio