UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) TAHUN 2018 HUKUM ACARA PIDANA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) TAHUN 2018

HUKUM ACARA PIDANA 

 

UNIVERSITAS MPU TANTULAR

FAKULTAS HUKUM

 

Fakultas           : HUKUM
Jurusan            : Ilmu Hukum
Mata Kuliah        : Hukum Acara Pidana 
Hari, Tanggal      : Sabtu, 12 Mei 2018
Waktu              : 60 (enam puluh) menit              
Dosen              : APPE HUTAURUK, SH., MH.
NIDN               : 0307036803

KETENTUAN UJIAN:

  1. Tidak dibenarkan membuka buku referensi atau catatan;
  2. Tidak dibenarkan membuka situs google atau yang lainnya melalui media elektronik;
  3. Tidak dibenarkan bekerja sama;
  4. Jawaban harus ditulis dengan huruf kapital dan jelas dibaca;
  5. Mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh universitas dan/atau fakultas;
  6. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ujian diatas, dikenakan sanksi yang tegas;

PERTANYAAN DAN JAWABAN:


Pertanyaan:

  1. Jelaskan tujuan Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan KUHAP dan fungsi Hukum Acara Pidana menurut van Bemmelen.

Jawaban:

  • Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan tentang tujuan hukum acara pidana, sebagai berikut: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak – tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.
  • Van Bemmelen mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana, yaitu:
  1. Mencari dan menemukan kebenaran;
  2. Pemberian keputusan oleh Hakim;
  3. Pelaksanaan keputusan.

Pertanyaan:

  1. Sebutkan asas – asas utama dalam Hukum Acara Pidana.

Jawaban:

Asas – asas utama  dalam Hukum Acara Pidana, meliputi:

  1. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.
  2. Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence).
  3. Asas Oportunitas.
  4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum.
  5. Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap.

Pengertiannya adalah pengambilan keputusan untuk menentukan salah   tidaknya Terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.

6. Setiap Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim.

7. Semua Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum.

Pasal 69 s/d Pasal 74 KUHAP.

8. Asas Akusator dan Inkisitor (accusatoir dan inquisitoir).

Asas Akusator yaitu Kebebasan untuk memberi dan mendapatkan nasehat hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Asas Inkisitor adalah Tersangka/Terdakwa dianggap sebagai obyek pemeriksaan.

9. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan (Pasal 154, 155 dan seterusnya)


Pertanyaan:

  1. Jelaskan maksud dantujuan dilakukannya Penyelidikan, jelaskan pula apa yang dimaksud dengan alat bukti.

Jawaban:

  • Maksud dan tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mengumpulkan “BUKTI PERMULAAN” atau “BUKTI YANG CUKUP” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan istilah “opspornig” atau “orderzoek”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “Investigation”.
  • Yang dimaksud dengan ALAT BUKTI adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan/peristiwa, dimana dengan alat – alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Pertanyaan:

  1. Jelaskan pengertian Eksepsi/Tangksan dan Teori atau Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, serta Teori atau Sistem Pembuktian yang digunakan dalam praktek peradilan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Criminal Justice System).

Jawaban:

  • Eksepsi/Tangkisan (exeptie, exeption) adalah upaya atau prosedur hukum dalam persidangan perkara pidana di peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang Terdakwa/Penasehat Hukum, disertai dengan alasan-alasannya bahwa Surat Dakwaan dan/atau Dakwaa Jaksa Penuntut Umum disusun dan/atau dibuat tidak dengan cara yang benar, tidak cermat dan/atau mengandung cacat yuridis, yang tidak mengenai pokok perkara.
  • Dalam menilai kekuatan pembuktian “ALAT – ALAT BUKTI” maka dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

a. Teori atau Sistem Pembuktian Berdasar Undang – Undang secara Positif (positief wettelijk bewijstheorie)  atau disebut juga Teori Pembuktian Formal (formele bewijstheorie) yaitu pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat – alat pembuktian yang disebutkan dalam undang – undang, sedangkan keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali;

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif (positief wettelijk) berusaha mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan – peraturan pembuktian yang keras. Sistem ini dianut di Eropa pada masa berlakunya asas inkisitoir (inquisitoir) dalam acara pidana;

b. Teori atau Sistem Pembuktian menurut Keyakinan Hakim Melulu (Conviction intime) yaitu sistem pembuktian dimana putusan pidana dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat – alat bukti dalam undang – undang, akan tetapi pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan penilaian alat – alat bukti hanya didasarkan semata – mata pada keyakinan Hakim. Sistem pembuktian seperti ini dianut dianut oleh peradilan JURY seperti di PERANCIS;

c. Teori atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (La Conviction Raisonnee) yaitu pembuktian dalam hal mana Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya dengan dasar – dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) dan motivasi yang berlandaskan peraturan – peraturan pembuktian tertentu.

Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (La Conviction Raisonnee) terpecah dengan munculnya Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif  (negatief wettelijk bewijstheorie). Persamaannya adalah kedua teori pembuktian tersebut didasarkan pada keyakinan Hakim (artinya Terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan Hakim bahwa ia bersalah). Perbedaannya ialah Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (La Conviction Raisonnee) harus didasarkan pada keyakinan Hakim tetapi keyakinan  tersebut harus didasarkan pada alasan/kesimpulan yang  logis yang tidak didasarkan pada undang – undang (tetapi didasarkan pada keyakinan Hakim menurut pilihannya sendiri mengenai pelaksanaan pembuktian mana yang ia pergunakan. Sedangkan Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif menentukan bahwa keyakinan Hakim harus berpangkal tolak pada pada aturan – aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif  oleh undang – undang. HIR maupun KUHAP menganut Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif  (negatief wettelijk bewijstheorie) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 ayat (1) HIR. Dengan demikian Teori atau Sistem Pembuktian yang diterapkan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif  (negatief wettelijk bewijstheorie).


Pertanyaan:

  1. Jelaskan tahapan beracara di persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri) sesuai dengan urutannya mulai dari awal sampai dengan Putusan Hakim/Putusan Pengadilan.

Jawaban:

Tahapan beracara di persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri), meliputi:

  1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
  2. Eksepsi dari Terdakwa/Penasehat Hukum;
  3. Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum;
  4. Putusan Sela;
  5. Pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum;
  6. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
  7. Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa/Penasehat Hukum;
  8. Replik dari Jaksa Penuntut Umum;
  9. Duplik dari Terdakwa/Penasehat Hukum;
  10. Putusan (akhir);

 

CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN  NOVUM DEMI KEPENTINGAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  DALAM PERKARA PIDANA

CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN  NOVUM

DEMI KEPENTINGAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  DALAM PERKARA PIDANA

 

 

Jakarta,   19   Juni   2020

Kepada, Yth:

Direktur RESNARKOBA POLDA METRO JAYA

Jl. Jend. Sudirman No. 55

Jakarta 12190

 

Perihal: Permohonan Permintaan Surat Keterangan Resmi dan Dokumen     
         Pendukung    berkaitan     dengan   BERITA ACARA PENYITAAN 
         Tanggal   27 Oktober 2015

 

 

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                    : HOTMAN H. SIPAYUNG
Tempat/Tgl. lahir       : P. Siantar, 16 Agustus 1966
Agama                   : Kristen
Pekerjaan               : Karyawan Swasta
Alamat                  : Cawang III No. 12, RT 004/RW 007
                          Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar
                          Jakarta Timur

adalah suami yang sah dari Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa saat ini isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI SARINA SINAGA sedang menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur sesuai dengan Amar  Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor: W10.UI/10872/HK.01.VII.201.03.Whd Tanggal 19 Juli 2019 dan Surat Nomor: W10.UI/11759/HK.01.VIII.2019.02.Whd  Tanggal 01 Agustus 2019;
  1. Bahwa berkaitan dengan  Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut, isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA telah mengajukan upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali/PK (Herziening) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI);
  1. Bahwa mengingat terdapat fakta penting yang diabaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya selama pemeriksaan perkara a quo di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan Penyitaan Barang Bukti yang dilakukan oleh DIT RESNARKOBA Polda Metro Jaya sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 27  Oktober 2015, maka demi kepentingan hukum dan perlindungan Hak Asasi isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA maka dengan ini kami mohon agar  Direktur RESNARKOBA POLDA METRO JAYA   berkenan untuk menerbitkan dan memberikan kepada kami dokumen – dokumen dan/atau surat – surat, berupa:
  • Surat Keterangan Resmi (Asli) bahwa benar telah dilakukan penyitaan berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 di rumah Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA, beralamat di Cawang III No, 12 Jakarta Timur;
  • Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP – Sita/08/X/2015/Dit Resnarkoba Tanggal 26 Oktober 2015 (Asli);
  • Berita Acara Penggeledahan Rumah/Ruangan berkaitan dengan penyitaan berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) (Asli);
  • Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berkaitan dengan Barang Sitaan  berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) sebagaimana dimaksud diatas  (Asli);
  • foto – foto Pemusnahan Barang Bukti berkaitan dengan Barang Sitaan  berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) sebagaimana dimaksud diatas;
  1. Bahwa seluruh dokumen – dokumen dan/atau surat – surat selanjutnya akan kami pergunakakan sebagai BUKTI BARU (NOVUM) dalam upaya hukum Peninjauan Kembali/PK (Herziening) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang telah diajukan oleh isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI SARINA SINAGA;

Demikian surat Permohonan Permintaan Surat Keterangan Resmi ini disampaikan, terimakasih atas bantuan dan kebijaksanaan yang diberikan.

Hormat saya

HOTMAN H. SIPAYUNG

 

Tembusan:`

  • Yth: Ketua Komnas HAM Republik Indonesia;
  • Yth: Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  • Yth: Kapolda Metro Jaya;
  • Yth: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur
  • Yth: Arsip sebagai pertinggal

 

Writer and Copy Right:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

 

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENYATAKAN PENINJAUAN KEMBALI   (HERZIENING)

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENYATAKAN PENINJAUAN KEMBALI

  (HERZIENING)

 

Jakarta, 9 Juli 2019

Nomor           : 36/AHH&Ass./Permohonan – Akta.PK/VII/2019
Lampiran        : Copy Surat Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukung
Perihal         : Permohonan Menyatakan dan Menandatangani Akta Peninjauan
                  Kembali (PK)  oleh  Terpidana BASAULI  SARINA SINAGA

 

Kepada, Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jl. Bungur Besar Raya  No. 24, 26, 28
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran 
Jakarta  Pusat  10610


Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.,  dan  AGUSTUS HUTAURUK, SH., MH., masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm  APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13470 Indonesia, selaku Penasehat Hukum  berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/AHH&Ass./PK-Pid/PT.Jkt.Pst/IV/2019 Tanggal 10 April 2019     (terlampir),  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Terpidana BASAULI  SARINA SINAGA, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON  PENINJAUAN  KEMBALI, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, dan dijatuhkan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga)   dengan pidana selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, – (satu milyar rupiah), sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 (Terlampir);
  1. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) menyatakan keberatan dan menolak  Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 tersebut dan hendak mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI oleh karena “terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” dalam putusan – putusan aquo,  sesuai dengan ketentuan  Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  1. Bahwa saat ini Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, Jl. Pahlawan Revolusi No.38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
  1. Bahwa untuk kepentingan upaya hukum Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) menggunakan haknya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menerbitkan surat penetapan dan/atau surat perintah dan/atau relaas panggilan terhadap   Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) agar datang menghadap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 untuk kepentingan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI);

Demikian surat permohonan ini disampaikan, terimakasih atas kebijaksanaan yang diberikan.

Hormat Kami
Pemohon Peninjauan Kembali (Herziening)


BASAULI SARINA SINAGA

Penasehat Hukum  Pemohon Peninjauan Kembali
(Terpidana Basauli Sarina Sinaga)


Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.


AGUSTUS HUTAURUK, SH., MH.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

 

I.  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.

Apabila dibahas wacana mengenai  pertanggung jawaban pidana korporasi harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan . Dengan demikian,  harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat  untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak Pidana yang bersangkutan.

BardaNawawi Arif menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggung jawaban pidananya ? Masalah pertanggung jawaban pidana merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah sipembuat(yang melakukan tindak pidana).Pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah sipembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggung jawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Berkaitan dengan konteks   “kedudukan sebagai pembuat”  dan “sifat pertanggung jawaban pidana korporasi”, maka  terdapat model pertanggung jawaban korporasi sebagai berikut :

  1. Apabila Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka  pengurus  yang bertanggung jawab.
  2. Apabila Korporasi sebagai pembuat, maka  pengurus bertanggung.
  3. Selain itu berlaku pula ketentuan dimana Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajibandari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah : korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Ketentuan yang mengatur hal tersebut dianut oleh KUHP seperti Pasal 169 KUHP, Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab,  Pengurus yang ditunjuk  sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap tindak pidana oleh atau dengan suatu korporasi karena denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan melakukan tindak pidana itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat adalah lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

 

II.  PENGARUH ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN.    

 Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak diatur dalam KUHP, sebagaimana halnya asas legalitas, namun asas tersebut telah dimuat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 6 ayat 2). Adagium tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu, asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Adapun arti yang tepat dalam adagium tiada pidana tanpa kesalahan menurut E. Ph. R Sutorius, menyatakan : pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan haltersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Pada pokoknya, yang menjadi permasalahan dalam konteks kajian ini  ialah bagaimanakah pengaruh asas kesalahan apabila suatu korporasi dituntut untuk suatu tindak    pidana?  Menurut Suprapto, bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, bila kesengajaan dan  kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu bersifat kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.  Van Bemmelen dan Remmenlink, sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar korporasi itu sendiri.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini, cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium “res ipsa loquitur”, fakta sudah berbicara sendiri. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat dikecualikan dalam tindak pidana tertentu, yaitu dengan adanya doktrin :

A.  Strict liability atau absolut liability (tangung jawab mutlak)

Menurut doktrin striict liability, seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens rea). Secara singkat, strict liability diartikan sebagai “liability without fault” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Doktrin strict liability ini terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum.

B.  Vicarious liability

Vicarious liability  adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Dengan demikian dalam pengertian vicariousliability ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Suprapto menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah :

  1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan siterhukum untuk waktu tertentu.
  2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
  3. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.

Pada hakekatnya  sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah :

  1. Pidana denda.
  2. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan.
  3. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaannya, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib.
  4. Sanksi perdata (ganti kerugian).

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER  (UTS) HUKUM ACARA PIDANA, TAHUN AKADEMIK 2020

MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER  (UTS) 

HUKUM ACARA PIDANA, TAHUN AKADEMIK 2020

 

 

Fakultas                     : HUKUM
Jurusan                      : Ilmu Hukum
Mata Kuliah                  : Hukum Acara Pidana 
Hari, Tanggal                : Sabtu, .....Juni  2020
Waktu                        : 60 (enam puluh) menit       
Dosen                        : APPE HUTAURUK, SH., MH.
NIDN                         : 0307036803

 

KETENTUAN UJIAN:

  1. Tidak dibenarkan membuka buku referensi atau catatan;
  2. Tidak dibenarkan membuka situs google atau yang lainnya melalui media elektronik;
  3. Tidak dibenarkan bekerja sama;
  4. Jawaban harus ditulis dengan huruf kapital dan jelas dibaca;
  5. Mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh universitas dan/atau fakultas;
  6. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ujian diatas, dikenakan sanksi yang tegas;

 

PERTANYAAN:

  1. Jelaskan tujuan Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan KUHAP dan fungsi Hukum Acara Pidana menurut van Bemmelen.

 

  1. Sebutkan asas – asas utama dalam Hukum Acara Pidana. 

 

  1. Jelaskan Prinsip atau Asas LEGALITAS menurut HUKUM PIDANA FORMIL dan Asas LEGALITAS menurut HUKUM PIDANA MATERIL. 

 

  1. Jelaskan maksud dan tujuan dilakukannya Penyelidikan, jelaskan pula apa yang dimaksud dengan alat bukti.

 

  1. Jelaskan pengertian Eksepsi/Tangksan dan Teori atau Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, serta Teori atau Sistem Pembuktian yang digunakan dalam praktek peradilan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Criminal Justice System).

 

  1. Jelaskan mengapa syarat mengenai waktu (TEMPUS) dan tempat (LOCUS) perbuatan atau tindak pidana sangat berhubungan dengan Keberlakuan Hukum Pidana atau Undang – Undang Tindak Pidana dalam praktek penerapan criminal justice system.

 

  1. Jelaskan tahapan beracara   di persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri) sesuai dengan urutannya mulai dari awal sampai dengan Putusan Hakim/Putusan Pengadilan.

 

SELAMAT UJIAN

 “Friends who understand your tears is more valuable than many friends who only know your smile” ~ “Teman yang mengerti air matamu, lebih berharga daripada banyak teman yang hanya mengerti senyummu”

 

 

PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

KESENGAJAAN (DOLUS) DALAM TINDAK PIDANA

KESENGAJAAN (DOLUS) DALAM TINDAK PIDANA

 

Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian,”Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang”.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek  tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf).

Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan “opzet willens en weten”  (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”.

“Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

  1. Perbuatan yang dilarang;
  2. Akibat yang dilarang.

Pengertian “kesengajaan” dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu:

  1. Teori Kehendak (Wilstheorie)
  2. Teori Membayangkan (Voorstellingstheorie);

Teori Kehendak (Wilstheorie) dikemukakan oleh VON HIPPEL  dalam bukunya Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Teori membayangkan (Voorstellingstheorie) dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya Festschrift Gieszen tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat.

Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

  1. Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya;
  2. Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

Aliran Determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu Tindak Pidana atau kejahatan (criminal act). Efek domino dari “Aliran Determinisme“ kemudian muncul “Determinisme Modern”  yang menyatakan bahwa, “Manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut pendapat Penulis, dengan adanya frasa “melanggar ketertiban umum”, maka perbuatan orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum menurut konsepsi hukum pidana (wederrechttelijkheid) karena bertentangan dengan kepantasan dalam masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban hukum anggota masyarakat yang ditentukan dalam undang – undang.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

  1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
  2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
  3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti. Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN RAHASIA BANK

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN RAHASIA BANK

 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), merumuskan tindak pidana pencucian uang dapat diidentifikasi dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:

  1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diintrodusir Pasal 3:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”;

KAJIAN KASUS:

Pembelian Saham Maskapai Penerbangan Nasiona Garuda Indonesia oleh Muhammad Nazarudin, dimana pembelian saham yang dilakukannya hanya perusahaan – perusahaan dilingkungan tertentu dengan tawaran lebih tinggi. Nazarudin melakukan ini untuk menyimpan uangnya ke dalam sistem yang lebih aman dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini dikatakan sebagai money laundering.

Merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU pasal 3, karena Nazarudin telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (dalam hal ini melakukan transaksi dalam perdagangan  saham maskapai penerbangan Garuda Indonesia) sehingga dapat terkena pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 milyar.

  1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diintrodusir Pasal 4:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling  lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

KAJIAN KASUS:

Penyamaran dana yang dilakukan oleh Mr.  XYZ  yang merupakan karyawan salah satu  Bank. Dalam kasus tersebut, Mr. XYZ  melakukan perbuatan Tindak Pidana penggelapan dana nasabahnya dengan mengalihkan dana nasabah ke tabungannya dan seterusnya. Selanjutnya, dana tersebut ditransfer ke beberapa tabungan adik, ibu serta suaminya (keluarga atau kerabatnya). Selain itu dana tersebut dipakai untuk membeli barang-barang seperti apartemen dan mobil. Perbuatan Mr.  XYZ   dianggap  telah menyamarkan asal – usul uang hasil penggelapan.

  1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diintrodusir Pasal 5:

“Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar”. 

KAJIAN KASUS:

Merujuk pada  case study  pada point 2 di atas, maka adik, ibu beserta suaminya yang menerima transfer sejumlah uang  dari Mr. XYZ  dan menikmatinya atau memakainya  untuk membeli beberapa barang seperti apartemen dan mobil, maka juga dapat dikenakan Pasal 5 Undang-undang ini, karena mereka telah menerima uang yang baik diketahui atau seharusnya patut diduga bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana.

KAUSALITAS TPPU dengan  Pengaturan Rahasia Bank:

Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”) sebagai berikut:

  1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Pasal 42 UU 10/1998 dan Pasal 45 UU Perbankan merupakan salah dua dari aturan tentang rahasia bank (pengecualian rahasia bank dalam hal terjadi tindak pidana).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (“Perppu 1/2017”) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 telah diatur sebagai berikut:

Pasal 40 dan Pasal 41 UU 10/1998 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 (“Putusan MK 64/2012”) juga diatur bahwa:

Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Pengecualian Rahasia Bank Dalam UU TPPU:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dicabut keberlakuannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”).

Ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 UU 10/1998 ternyata juga dikecualikan dalam UU TPPU. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 45 UU TPPU sebagai berikut:

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Dalam Penjelasan Pasal 45 UU TPPU dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kerahasiaan” antara lain rahasia bank, rahasia non-bank, dan sebagainya.

Selain itu, perlu kita ketahui bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

  1. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  2. Tersangka; atau
  3. Terdakwa.

Menariknya, dalam Pasal 72 ayat (2) UU TPPU diatur mengenai pengecualian rahasia bank berkaitan dengan hal di atas, sebagai berikut:

Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam Pasal 41 hingga 44A UU 10/1998, Pasal 8 ayat (2) Perppu 1/2017 dan Putusan MK 64/2012.

Dengan berlakunya UU TPPU, bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) yang meliputi:

  1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
  3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan.

Transaksi mana pastinya akan menyangkut rahasia bank karena hal itu berkaitan dengan keterangan nasabah dan simpananya yang sebenarnya bank harus merahasiakannya. Bila bank atau penyedia jasa keuangan tidak melaporkan hal ini maka bank atau penyedia jasa keuangan tersebut justru dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. peringatan;
  2. teguran tertulis;
  3. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
  4. denda administratif.

 

Created  and  Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002