BIAYA  PANJAR PERKARA DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

BIAYA  PANJAR PERKARA

DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

 

Uang Panjar  Perkara atau Biaya Panjar Perkara yang harus dibayarkan pada saat Penggugat  mengajukan gugatan  merupakan  biaya yang harus dibayarkan oleh Penggugat  ketika mengajukan  PENDAFTARAN  gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam penjelasan  Pasal 121 ayat (4)  Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“RIB”) atau dikenal juga sebagai “HIR”, yang berbunyi:

“Pendaftaran gugatan dalam buku register perkara, baru dapat dilakukan setelah penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang ditetapkan panggilan dibayar, penggugat berhak atas pendaftaran gugatan serta panitera wajib mendaftarkan dalam buku register perkara”.

Biaya berupa “UANG PANJAR PERKARA” tersebut dipergunakan untuk bea administrasi di kepaniteraan, membuat surat pemanggilan (Relaas Panggilan)  pihak – pihak yang berperkara serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai.

Keharusan untuk membayar uang panjar perkara melalui bank, disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara:

“Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang panjar yang harus dibayarkan ketika mengajukan pendaftaran GUGATAN di KEPANITERAAN PENGADILAN adalah sebagai uang muka untuk untuk suatu perkara tertentu yang akan akan diproses, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan. Sisa atau kelebihan dari dari Uang Panjar Perkara dalam hal perkara tersebut DICABUT, atau terjadi PERDAMAIAN, atau PERKARA TERSEBUT TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP  wajib dikembalikan oleh Pengadilan kepada Penggugat yang telah menyerahkan pembayaran  terlebih dahulu pada saat mengajukan pendaftaran Gugatan. Dalam hal sebagaimana yang diuraikan di depan berlaku juga dalam perkara yang bersifat PERMOHONAN  yang diajukan oleh PEMOHON.

Metode dan prosedur pengembalian sisa Uang Panjar Perkara adalah berbeda – beda pada masing – masing Pengadailan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan lainnya). Akan tetapi sebagai salah satu contoh dapat diintrodusir prosedur sebagai berikut:

 

PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENADO

  1. Sebelum Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Pengganti menanyakan kepada kasir rincian biaya perkara kepada Panmud Perkara atau stafnya untuk diserahkan kepada Majelis Hakim guna dimasukkan dalam amar putusan.
  2. Setelah Majelis Hakim Membacakan Putusan, Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perkara siapa saja pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan akan diberitahukan amar putusan kepada para pihak dan rincian biaya perkara untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan buku  induk keuangan perkara juga pada SIPP. (diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja).
  3. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan.
  4. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada penggugat. (diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja).
  5. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk diatandatangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

  1. Lembar pertama untuk pemegang kas.
  2. Lembar kedua untuk penggugat.
  3. Lembar ketiga untuk dimasukan dalam berkas perkara.
  4. Penggugat setelah menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.
  5. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada penggugat. 

 

PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

  1. Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Pengganti menginformasikan nomor perkara tersebut kepada Panitera Muda Perkara atau stafnya untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan Buku induk keuangan perkara.(diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja).
  2. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan
  3. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada penggugat. (diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja)
  4. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk diatandatangani, karena bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut dikeluarkan dari Buku Jurnal dan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan Sema No. 4 Tahun 2008.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

  1. Lembar pertama untuk pemegang kas
  2. Lembar kedua untuk penggugat/Tergugat
  3. Penggugat setelah menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.
  4. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada penggugat.

CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

 

Jakarta, 23  Juni  2020

Nomor      : 02/AHH&Ass./SEKUM/VI/2020
Lampiran   : Surat Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukung
Perihal    : Permintaan  Pengembalian   Biaya    Perkara 
             (Uang Panjar Perkara) dalam Perkara Perdata
             Nomor  732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. yang telah
             mempunyai kekuatan hukum tetap.  

 

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Jl. Gajah Mada No.17 (eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Jakarta Pusat

 

 

Dengan hormat,

Kami, Dr. (Cand)APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH., dan AGUSTUS HUTAURUK, SH., Advokat dan Konsultan Hukum  pada LAW FIRM  APPE HAMONANGAN HUTAURUK   & ASSOCIATES   berkedudukan di Jl.  I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13220 – Indonesia,   berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:51/SK/AHH&Ass./ G.Pdt./PN.Jkt.Utr./2018 Tanggal 13 Desember  2018 (terlampir) dan Surat Kuasa Khusus Nomor:4/SK/AHH&Ass./Pdt.G-PMH/III/2019 Tanggal 13 Desember  2018 (terlampir), bertindak selaku Kuasa Hukum dari Drs. ROBERT I PELENKAHU, beralamat di Jl. Pulo Asem Utara VII No. 52 RT 011/RW 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku PENGGUGAT dalam  Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr, yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut:
                                            MENGADILI:

  DALAM KONVENSI
  Dalam Eksepsi
  • Menolak Eksepsi Tergugat
  Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
  3. Menyatakan Perjanjian yang termuat dalam Akta Pembiayaan Al Murabahah No.41/2012 yang dibuat dihadapan Agus Riyanto, SH., MKn Notaris di Kabupaten Serang batal demi hukum (nietig);
  4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 4270/Rawamangun (sekarang Kelurahan Jati) atas nama Doktorandus Robert Ignatius Palenkahu, kepada Penggugat;
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  Dalam Rekonvensi
  • Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
  Dalam Konvensi dan Rekonvensi
  • Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.627.000,- (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
  1. Bahwa dalam perkara perdata a quo tersebut Klien kami adalah Penggugat yang telah membayar biaya – biaya perkara selama proses persidangan;
  1. Bahwa oleh karena Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr serta Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dan dihukum untuk membayar biaya – biaya perkara a quo berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir), maka dengan ini kami meminta pengembalian seluruh biaya – biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Klien kami selaku Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  1. Bahwa sehubungan dengan permintaan pengembalian biaya – biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Klien kami tersebut, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan verifikasi besaran uang yang sepatutnya dikembalikan kepada Klien kami, demi hukum;

Demikian surat permintaan pengembalian biaya – biaya perkara ini disampaikan, terimakasih atas kebijakan yang diberikan.

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat

Dr. (Cand)APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.

 

AGUSTUS HUTAURUK, SH.

 Tembusan:

  • Arsip sebagi pertinggal

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

CONTOH SURAT KUASA UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

CONTOH SURAT KUASA

UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

 

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 51/AHH&Ass./PN.Jaktim/X/2018

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama            : Drs. ROBERT  I  PELENKAHU
Tempat lahir    : Menado
Tanggal lahir   : 18 April 1946
Jenis kelamin   : Laki – laki
Agama           : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan       : Swasta
Alamat          : Jl. Pulo Asem Utara VII No. 52  RT 011/RW 002
                  Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung
                  Kotamadya  Jakarta Timur
                  Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini secara hukum  bertindak  bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,  selanjutnya disebut   PEMBERI KUASA;

Dengan ini menerangkan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya yang disebutkan dibawah ini dan memberi kuasa penuh kepada :

  1. (Cand) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.;
  2. YANRINO SIBUEA, SH.;

Masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES berkedudukan di Jl.  I Gusti Ngurah Rai No. 13 A  Jakarta Timur 13470 – Indonesia, baik untuk bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama  selanjutnya disebut   PENERIMA KUASA;

K H U S U S
  • Mendampingi serta membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dahulu selaku Penggugat dan Pembanding untuk meminta, mengambil dan menerima dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berkedudukan di Jl. DR Sumarno No.1(Sentra Primer), Penggilingan, Jakarta Timur, berupa: 1)    salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata Nomor: 162/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tmr. Tanggal 26 April 2013, dan 2) Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Tingkat Banding) perkara perdata tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Banding;
  • Selanjutnya Penerima Kuasa diberi kuasa untuk menghadap dan mengadakan pertemuan dengan instansi/pejabat Pemerintah maupun swasta, menerima dan/atau mendapatkan surat – surat dan dokumen – dokumen dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerima dan melakukan pembayaran, menandatangani surat – surat dan kwitansi – kwitansi, serta  melakukan upaya lainnya semata – mata untuk kepentingan Pemberi Kuasa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata  dan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak Retensi dan hak Substitusi.

                                  Jakarta,    11 Oktober   2018

             PENERIMA  KUASA                                    PEMBERI  KUASA 

 
     (Cand) APPE H. HUTAURUK, SH., MH.                                   
                                                            Drs. ROBERT  I  PELENKAHU                                                                          
             YANRINO SIBUEA, SH.                                                                                                     

PENGERTIAN HUKUM WARIS

PENGERTIAN HUKUM WARIS

 

  • Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataanmengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris;
  • PADA ASASNYA, yang dapat diwariskan “hanya hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja”;
  • KECUALI (hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan), yaitu   Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, pemberian kuasa;
  • Hak-hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diwariskan, yaitu   Hak suami, menyangkal keabsahan seorang anak;

 

SUBJEK HUKUM WARIS, terdiri dari:

  1. Pewaris

–   Meninggalkan harta;

–   Diduga meninggal dengan meninggalkan harta;

  1. Ahli waris

–   Sudah lahir pada saat warisan terbuka (pasal 836 KUHPerdata);

 

SYARAT PEWARISAN, terjadi dengan keadaan – keadaan sebagai berikut:

  • Pewaris meninggal meninggalkan harta;
  • Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (untuk mewaris berdasarkan Undang – Undang);
  • Ahli waris harus patut mewaris →onwaardig(Pasal 838 KUHPerdata);

 

Ketentuan mengenai MENINGGAL BERSAMA-SAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS, sebagai berikut:

  • Pasal 831 KUHPerdata: malapetaka yang sama;
  • Jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu → tidak saling mewaris;
  • Harus dibuktikan: selisih 1 (satu) detik dianggap tidak meninggal bersama-sama;

 

MEWARIS BERDASARKAN Undang – Undang:

  1. Atas dasar kedudukan sendiri;.
  • Penggolongan ahli waria berdasarkan garis keutamaan:
  • Golongan I  (Pertama),  Pasal . 852 – Pasal 852 a KUHPerdata
  • Golongan II (Kedua), Pasal . 855 KUHPerdata
  • Golongan III (Ketiga), Pasal . 850 jo. Pasal  858 KUHPerdata
  • Golongan IV (Keempat), Pasal . 858 sampai dengan Pasal  861 KUHPerdata;
  1. Berdasarkan penggantian;

Syarat penggantian → orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris;

 

Macam penggantian:

  • Dalam garis lencang kebawah tanpa batas → Pasal 842 KUHPerdata;
  • Dalam garis menyamping; saudara digantikan anak-anaknya → Pasal 844 KUHPerdata;
  • Penggantian dalam garis samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi, atau keponakan;

 

 

HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta stuktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :

  1. Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya;
  1. Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa;
  1. Sistem Kolektif, Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu;
  1. Sistem Mayorat, merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat lampung dan Bali;
Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

HUKUM WARIS PERDATA

HUKUM WARIS PERDATA

 

Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUHPerdata. Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUHPerdata tersebut.

Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris.

Hukum waris menurut Pitlo adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Pengertian mengenai hukum waris juga dapat ditemukan  dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Pasal 171 disebutkan bahwa: “Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing”..

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada Ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga diwarisi utang (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Utang seperti utang kepada pihak bank,  dan pihak lainnya.

PRINSIP UMUM DALAM KEWARISAN (PEWARISAN), meliputi:

  1. Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan harta peninggalan;
  2. Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan “beralih” demi hukum. Pasal 833 KUHPerdata (Saisine) → menimbulkan hak menuntut → Heriditatis Petitio
  3. Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah → pasal 832 KUHPerdata;
  4. Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi;
  5. Setiap orang cakap mewaris kecuali pasal 838 KUHPerdata (onwaardig);

CARA MEWARIS, dapat terjadi melalui ketentuan sebagai berikut:

  • Mewaris berdasarkan Undang – Undang  (ab intestato)
    1. Atas dasar kedudukan sendiri;
    2. Atas dasar penggantian;
  • Mewaris berdasarkan testament (wasiat);

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

ASPEK PERJANJIAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA

 ASPEK PERJANJIAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA

 

 

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangakaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Buku III KUHPerdata Tentang Perikatan, memuat ketentuan – ketentuan  tentang Hukum Perikatan  atau yang  lazim juga disebut  perjanjian (meskipun hakekatnya  terminologi  “PERIKATAN” dan “PERJANJIAN”  mempunyai makna yuridis yang berbeda). Hukum Perikatan dimaksud mencakup dan meliputi berbagai aspek hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum dibidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat – syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, maka selain ketentuan – ketentuan dalam “Buku III KUHPerdata” juga ketentuan – ketentuan dalam  Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) secara normatif  dipakai sebagai acuan. Substansi atau isi materi  KUHD berkaitan erat dengan KUHPerdata, khususnya Buku III, atau dengan perkataan lain diartikan  bahwa KUHD adalah bagian khusus dari KUHPerdata.

Mengacu pada KUHPerdata, maka  terdapat 3 (tiga)  sumber yang dapat menimbulkan PERIKATAN, yaitu:

  1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
  2. Perikatan yang timbul undang-undang, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
    • Perikatan terjadi karena undang-undang semata;
    • Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia;
  3. Perikatan yang timbul bukan dari perjanjian, tetapi terjadi karena Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan Perwakilan Sukarela (Zaakwarneming).

Penyalahgunaan hak (misbruik van recht) adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi yang buruk. Suatu pihak atau seorang atau  debitur dikatakan wanprestasi apabila tidak menepati janjinya. Debitur  tersebut telah “ALPA” atau “LALAI” atau “CIDERA JANJI”. Dengan perkataan lain perkataan lain bahwa ia telah  “melanggar perjanjian”, yaitu apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, atau telah berbuat yang tidak sesuai dengan perjanjian.

  • Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.
  • Menurut J. Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.
  • Menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi  dapat dikualifikasikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
  3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah debitur tersebut dapat dibebani hukuman atau sanksi berupa:

  1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
  2. Pembatalan perjanjian;
  3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
  4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tesebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdata):

  1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
  2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
  3. Membayar ganti rugi;
  4. Membatalkan perjanjian; dan
  5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Secara yuridis formal, ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad/unlawful act) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: “Tiap – tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang  yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Merujuk pada  ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka unsur – unsur dari dari Perbuatan Melawan Hukum harus meliputi:

  1. Adanya suatu perbuatan;
  2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  4. Adanya kerugian yang dialami korban;
  5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

 

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

 

OBYEK DAN RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA

OBYEK DAN RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA

 

Istilah lain yang dipakai untuk Hukum Tata Negara dalam kepustakaan Indonesia adalah Hukum Negara. Kedua – duanya adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “staatsrecht”. Menurut kepustakaan Belanda istilah staatsrecht mempunyai 2 (dua) arti yaitu staatsrecht in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrecht in engere zin (dalam arti sempit). Penggunaan istilah Hukum Negara dimaksud untuk membedakannya dari Hukum Tata Negara dalam arti sempit (staatsrecht in engere zin). Sedangkan bagi pihak  lain yang lebih senang mempergunakan istilah Hukum Tata Negara sebagai terjemahan dari staatsrecht, senantiasa menambahkannya dengan istilah dalam arti luas, yang sama artinya dengan pengertian Hukum Negara, dan dalam arti sempit itu membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan (Administratief recht). Perbedaan prinsip penggunaan istilah Hukum Negara dan Hukum Tata Negara pada hakekatnya tidak ada, karena baik Hukum Negara maupun Hukum Tata Negara dalam arti luas mengandung arti yang sama.

Di Inggris pada umumnya digunakan istilah “Constitutional Law” untuk menunjukkan arti yang sama dengan Hukum Tata Negara. Penggunaan istilah “Constitutional Law” didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur “konstitusi” lebih menonjol. Sebagai variasi dari istilah Constitutional Law, dijumpai istilah “State Law” yang didasarkan atas pertimbangan bahwa Hukum Negara – nya lebih pebting. Di Prancis orang menggunakan istilah “Droit Constitutionnel” sebagai lawan dari arti “Droit Administrative”, sedangkan di Jerman untuk istilah Hukum Tata Negara disebut “Verfassungrecht” dan “Verwaltungsrecht” untuk istilah Hukum Administasi Negara.

Obyek Hukum Tata Negara adalah negara, dalam arti konkret negara tertentu atau negara yang terikat oleh kurun waktu dan tempat.

Ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara adalah mengenai organisasi negara yang mencakup mengenai lembaga – lembaga negara, hubungan satu dengan yang lain, dan kekuasaannya. Selain itu, juga mencakup mengenai warga negara termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), dan wilayah negara.

Dalam kaitan dengan ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara, Logemann dalam bukunya “Het Staatsrecht van Indonesie”, seperti dikutip Usep Ranawidjaja, mengatakan bahwa Hukum Tata Negara adalah  hukum mengenai organisasi (tata susunan) negara yang mencakup dua bidang pokok, yaitu: hukum mengenai kepribadian hukum dari jabatan – jabatan; dan hukum mengenai lingkungan kekuasaan negara yaitu lingkungan manusia tertentu, lingkungan wilayah tertentu, dan lingkungan waktu tertentu.

Mengenai kepribadian hukum dari jabatan – jabatan, Logemann dalam bukunya “College aantekeningen over het Staatsrecht van Nederlands Indie”  mengatakan bahwa hal itu merupakan obyek kajian Hukum Tata Negara (dalam arti sempit) yakni mengenai:

  • Jabatan – jabatan yang terdapat dalam susunan negara;
  • Siapa yang mengadakan jabatan;
  • Cara pengisian jabatan dengan pejabat;
  • Tugas jabatan;
  • Wewenang jabatan;
  • Hubungan antar jabatan;
  • Batas – batas dari tugas – tugas organisasi negara;

Sedangkan menurut Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Negara mengatur persoalan – persoalan ketatanegaraan, yaitu:

  1. Struktur umum dari organisasi negara, yang terdiri dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan (diktator  atau demokrasi), sistem pemencaran kekuasaan negara (desentralisasi), garis – garis besar tentang organisasi pelaksana (perundang – undangan, pemerintahan, peradilan), wilayah negara, hubungan antara negara dengan rakyat, cara rakyat menjalankan hak – hak ketatanegaraan (hak politiknya), dasar negara, ciri – ciri lahir dari kepribadian negara Republik Indonesia (lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambing bendera dan sebagainya);
  2. Badan – badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan di dalam organisasi negara. Mengenai hal ini, penyelidikan mencakup cara pembentukan, susunannya, tugas dan wewenangnya, cara bekerjanya masing – masing, hubungannya satu dengan yang lain, dan masa jabatannya;
  3. Pengaturan kehidupan rakyat. Substansi ini mencakup partai badan negara, kekuatan politik, hubungan antara kekuatan – kekuatan politik dengan badan – badan negara, kekuatan politik dan pemilihan umum, arti dan kedudukan golongan kepentingan dan golongan penekan, pencerminan pendapat, dan cara kerjasama antar kekuatan – kekuatan politik (koalisi, oposisi, kerjasama atas dasar kerukunan);
  4. Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku.

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat 4 (empat) hal pokok yang menjadi ruang lingkup Hukum Tata Negara, yaitu:

  1. Struktur umum organisasi negara;
  2. Badan – badan ketatanegaraan;
  3. Pengaturan kehidupan politik rakyat;
  4. Sejarah perkembangan ketatanegaraan suatu negara;

Bagir Manan dan Kuntana Magnar dalam bukunya “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia” mengemukakan bahwa yang juga merupakan masalah Hukum Tata Negara Indonesia adalah “bentuk dan teknik perancangan peraturan perundang – undangan”.

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia belum menyelidiki secara mendalam kaidah – kaidah Hukum Tata Negara Positif. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia hanya membahas asas – asas dan pengertian – pengertian dari Hukum Tata Negara yang berlaku di Indonesia.

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

 

CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SERTIFKAT HAK ATAS TANAH KEPADA KANTOR PERTANAHAN

CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SERTIFKAT

HAK ATAS TANAH KEPADA KANTOR PERTANAHAN

 

Jakarta, 28 Pebruari 2018

Nomor           : 051/AHH&Ass./Somasi – BPN/II/2018
Lampiran        : Surat Kuasa dan Dokumen Pendukung
Sifat           : Penting dan Segera
Perihal         : Somasi agar Kepala Kantor  Pertanahan  Kota Tangerang 
                  Membatalkan Sertipikat Pengganti berupa Sertipikat HGB
                  Nomor 390/Nusa Jaya dan Sertipikat 829/Nusa Jaya;

 

 

Kepada, Yth:

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan Kav. V

Kota Tangerang

 

Dengan hormat,-

Untuk dan atas nama Klien Kami:

  • Nyonya LINA, beralamat di APT MITRA OASIS T/C  1805-1806 RT 001/RW 002, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
  • Nona JULIANA, beralamat di APT MITRA OASIS T/C 1805-1806 RT 001/RW 002, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
  • Tuan IEKY, bertempat tinggal di APT MITRA OASIS T/C 1805-1806 RT  001/RW 002, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
  • Tuan YUDI atau HARTO YUDI dahulu bernama IE LIANG, beralamat di Kav. Polri G. VII Nomor 1737A, RT 002/RW 006, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Kami, Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk,, SH., MH., dan Andreas Asan, SH.  masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES,   selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 38/AHH&Ass./Per.Pembatalan/II/2018 Tanggal 27 Pebruari 2018, dengan ini menyampaikan alasan – alasan somasi  sebagai berikut:

  1. Bahwa adapun pertimbangan yuridis yang menjadi dasar somasi kami ini adalah:
  • Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, yaitu: “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
  • Putusan Mahkamah Agung Nomor: 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokok amar putusannya menyatakan, “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011”;
  • Pasal 23 huruf (d) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: “Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menaati ketentuan peraturan perundang – undangan”;
  • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menetapkan kewenangan pembatalan sertipikat tanah dan hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tanpa putusan pengadilan;
  1. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang telah menerbitkan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Karawaci atas nama Siti Hasanah (sertifikat atas tanah yang terletak di Desa Karawaci, seluas 28.540 m2), yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Nusa Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390/Nusa Jaya;
  1. Bahwa pada prinsipnya, tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang menerbitkan Sertipikat Pengganti tersebut adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan  Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011;
  1. Bahwa akan tetapi kemudian, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 telah dianulir (dibatalkan) oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 PK/Pdt/2014 Tanggal 18 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)  (Terlampir sebagai Bukti);
  1. Bahwa berpedoman pada dasar yuridis tersebut pada angka 1 diatas, dengan telah dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 299/Pdt.G/2011/PN.Tng. Tanggal 13 Desember 2011 tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang  secara ex officio sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban untuk mentaati/mematuhi peraturan perundang – undangan dengan memulihkan/mengembalikan keadaan semula, seperti pada saat belum diterbitkannya Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Nusa Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390/Nusa Jaya;
  1. Bahwa pemulihan/pengembalian keadaan semula tersebut antara lain yang terutama adalah pembatalan  Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Nusa Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390/Nusa Jaya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, sehingga mengurangi beban kerugian yang selama ini telah dialami oleh Klien kami;
  1. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas adalah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016, yang menegaskan: 

“Setelah  menerima  Laporan  Penyelesaian  Sengketa  dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan: a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah; b. Keputusan Pembatalan Sertifikat;  c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya….”;

  1. Bahwa akan tetapi, sampai saat ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang belum juga melakukan kewajiban dan tanggung jawab jabatannya secara hukum untuk membatalkan Sertipikat Pengganti yang telah diterbitkan yang menjadi obyek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Nusa Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390/Nusa Jaya;
  1. Bahwa berdasarkan deskripsi yuridis diatas, dengan ini kami menyampaikan teguran hukum (sommatie) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang agar secara ex officio sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab mewujudkan good governance, dapat segera membatalkan  Sertipikat Pengganti yang telah diterbitkan yang menjadi obyek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 829/Nusa Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 390/Nusa Jaya;

Demikian somasi ini disampaikan agar demi hukum dapat dipatuhi secara bertanggung jawab, dan selanjutnya kami sampaikan terimakasih atas pengertian dan kebijaksanaan yang diberikan.

 

Hormat kami

Kuasa Hukum

APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.

 

 ANDREAS ASAN, SH.

 

 Tembusan:

  • Yth: Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN RI;
  • Yth: Para Klien;
  • Arsip sebagai pertinggal;

CONTOH KESIMPULAN GUGATAN WANPRESTASI YANG DIKABULKAN OLEH PENGADILAN

CONTOH KESIMPULAN GUGATAN WANPRESTASI

YANG DIKABULKAN OLEH PENGADILAN

 

 

KESIMPULAN PENGGUGAT

Dalam Perkara Perdata  Nomor: 399/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. 

Antara: 

MARAGANTI,  beralamat di Jalan Mustika IV/37 RT 08/RW 11 Kelurahan Rawamangun, Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai  PENGGUGAT; 

Melawan: 

  • Koperasi Perhimpunan Purna Karyawan Pertamina (KOPANA), semula beralamat/berkedudukan hukum di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 18 Jakarta 12510, sekarang domisili hukum/kedudukan hukum/ alamatnya sudah tidak diketahui/tidak dikenal lagi, selanjutnya disebut sebagai  TERGUGAT;
  • SAKRI, beralamat di Kampung Karet No. 76 RT 01/RW 01 Desa Setusari, Kecamatan Ceulengsi, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Jakarta,  7  Nopember   2017

Nomor           : 027/AHH & Ass./G.Pdt./XI/2017
Lampiran        :
Perihal         : KESIMPULAN


Kepada, Yth:
Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 399/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
Jl. Ampera Raya No. 133
Jakarta  Selatan 12550

 

 

Dengan Hormat,

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH., dan YANRINO SIBUEA, SH., masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 13 A Jakarta Timur 13470 Indonesia, selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/AHH&Ass./SK/VI/2017  Tanggal 23 Juni 2017 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama   MARAGANTI baik selaku diri sendiri, beralamat di Jl. Mustika IV/37  RT 08/RW 11 Kelurahan Rawamangun, Kotamadya Jakarta Timur, dan maupun selaku Kuasa dari YAYO SAHRONI, beralamat di  Kp. Tunggilis RT 19/RW 04 Desa Setusari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 13 Desember 2016   (terlampir),  selanjutnya disebut  sebagai PENGGUGAT;

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan KESIMPULAN sebagai pendapat yuridis berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan,  sebagai berikut:

  1. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan melalui Bukti P – 1 berupa KESEPAKATAN KERJA SAMA DALAM PEMBEBASAN TANAH DI DESA SETUSARI BLOK 20 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR Tanggal 18 November 1997, Bukti P – 1B  berupa SURAT TANDA LAPOR KEHILANGAN BARANG/SURAT SURAT Nomor: 2958/STLK/X/2017/Spg. Tanggal 10 Oktober 2017, jo.  Bukti P – 1C berupa Surat Nomor: 039/KOPANA/ I/1999 Tanggal 28 Januari 1999 Perihal: Pengembalian Dana, jo. Bukti P – 2 berupa Surat Nomor: 38/KOPANA/II/09 Tanggal 19 Pebruari 2009 Perihal: Kavling Mutiara Cileungsi, jo. Bukti P – 4B berupa Surat No.: 189/Kopana/XII/08/ Tanggal 2 Desember 2008 Hal: Undangan, jo. Bukti P – 4C berupa Surat Nomor:47/Kopana/III/09 Tanggal 10 Maret 2009 Perihal: Pemberitahuan,   terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum (rechtsverhouding/rechtbetrekking)  dalam bentuk kerjasama pembebasan lahan/tanah yang terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
  1. Bahwa fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui Bukti P – 1 berupa KESEPAKATAN KERJA SAMA DALAM PEMBEBASAN TANAH DI DESA SETUSARI BLOK 20 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR Tanggal 18 November 1997, adalah:
  • Bahwa Penggugat selaku PIHAK PERTAMA berkewajiban mengadakan/menyediakan pembebasan lahan/tanah seluas + 50 Ha (lima puluh Hektare) atau sama dengan 500.000 M2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Setusari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (vide Pasal 1 angka 1  Bukti P – 1);
  • Bahwa di sisi lain, Tergugat selaku PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dana/anggaran untuk pembayaran atas pengadaan/ penyediaan/pembebasan lahan/tanah tersebut kepada Penggugat, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per M2 (vide Pasal 1 angka 1 Bukti P – 1);
  • Bahwa dengan demikian, mengacu pada klausul yang terdapat pada Bukti P – 1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka anggaran/dana yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran atas pengadaan/penyediaan/pembebasan lahan/tanah sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN KERJASAMA DALAM PEMBEBASAN TANAH DI DESA SETUSARI BLOK 20 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR Tanggal 18 November 1997 adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) X 50 Ha (lima puluh Hektare) atau 500.000 M2 (lima ratus meter persegi) yaitu sama dengan 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah);
  1. Bahwa selain itu, fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dengan berpedoman pada Bukti P – 1  (vide Pasal 2 angka 1  KESEPAKATAN KERJASAMA Tanggal 18 November 1997) sebagai dasar hubungan Hubungan Hukum (rechtsbetrekking) antara Penggugat dan Tergugat, maka sistem pembayaran yang disepakti antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  • Pembayaran Tahap I (Pertama) yaitu sebesar 60 % (enam puluh persen) dari anggaran keseluruhan yang diperlukan untuk pembebasan/pengadaan tanah/lahan seluas 50 Hektare (50 Ha) atau 60 % (enam puluh persen) dari Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) yaitu sama dengan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa akan tetapi Penggugat baru menerima pembayaran Tahap Pertama sebesar 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah). Sehingga sisa pembayaran Tahap Pertama yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini adalah sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);

Bahwa padahal seharusnya, Tergugat seharusnya telah menyerahkan pembayaran Tahap Pertama kepada Penggugat sebesar 60 % (enam puluh persen) dari Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) yaitu sama dengan Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) pada saat diadakannya penandatanganan KESEPAKATAN KERJASAMA DALAM PEMBEBASAN TANAH DI DESA SETUSARI BLOK 20 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR Tanggal 18 November 1997;

  • Pembayaran Tahap II (Kedua) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) setelah Akte Jual Beli selesai ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/camat;

Bahwa pembayaran Tahap Kedua ini adalah sampai saat ini sama sekali seluruhnya belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Pengggugat;

Bahwa padahal seharusnya Tergugat telah menyerahkan Pembayaran Tahap Kedua sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) setelah Akte Jual Beli selesai ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/camat, oleh karena fakta hukum yang sebenarnya adalah Akte Jual Beli atas tanah – tanah/lahan – lahan yang dibebaskan oleh Penggugat tersebut telah  ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/camat dan telah pula diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sehingga jumlah keseluruhan pembayaran yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan pelaksanaan KESEPAKATAN KERJASAMA DALAM PEMBEBASAN TANAH DI DESA SETUSARI BLOK 20 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR Tanggal 18 November 1997 adalah sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) +  Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) atau sama dengan Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah);

  1. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan melalui: (1) Bukti P – 1C  berupa Surat Nomor: 039/KOPANA/ I/1999 Tanggal 28 Januari 1999 Perihal: Pengembalian Dana; (2) Bukti P – 2 berupa Surat Nomor: 38/KOPANA/II/09 Tanggal 19 Pebruari 2009 Perihal: Kavling Mutiara Cileungsi; (3) Bukti P – 3 berupa Tanda Terima Tanggal 6 Pebruari 2004 yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan; dan (4) Bukti P – 4 berupa LAMPIRAN SURAT KAPOLRES METRO JAKSEL No. Pol.: B/-/I/2005/RES JAKSEL, JANUARI  2005, (5)  Bukti P – 5 berupa Surat Nomor: 52/Kopana/III/09 Tanggal 16 Maret 2009 Perihal: AJB (Akta Jual Beli) Kapling Mutiara Cileungsi, dan (6)  Bukti P – 6 berupa Surat Nomor: B/821/IV/2010/ Res Jaksel Tanggal 26 April 2010 Perihal: Pengembalian berkas Akta Jual Beli  terungkap bahwa Penggugat telah melakukan sebagian dari prestasinya yaitu telah melaksanakan  kewajibannya untuk melakukan pengadaan/pembebasan tanah/lahan di Desa Setusari seluas  +000 m2 (+ 15,3 Ha);
  1. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan/menerima keseluruhan Pembayaran Tahap Pertama sebesar  4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dari Tergugat. Pembayaran Tahap Pertama yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat hanya sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), fakta hukum ini terungkap di persidangan melalui:
  • Bukti P – 1C  berupa Surat Nomor: 039/KOPANA/ I/1999 Tanggal 28 Januari 1999 Perihal: Pengembalian Dana;

Bahwa berdasarkan Bukti P – 1C   tersebut, Tergugat mengakui dengan tegas bahwa Penggugat baru mengambil dana dari Tergugat sebesar  Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

  • sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam Surat No.:189/Kopana/XII/08 Tanggal 2 Desember 2008 Hal: Undangan ( vide Bukti P – 2);
  1. Bahwa begitupula seterusnya, Penggugat sama sekali belum menerima Pembayaran Tahap II (Kedua) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Tergugat. Padahal in actu, Akta Jual Beli (AJB) PPAT Camat Cileungsi yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pihak POLRES METRO Jakarta Selatan, sesuai dengan Lampiran Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan No.Pol.:B/-/I/2005/ RES JAKSEL, sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui Bukti P – 3 berupa   Tanda Terima Tanggal 6 Pebruari 2004 yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian Resort  Metropolitan Jakarta Selatan,   Bukti P – 4 berupa LAMPIRAN SURAT KAPOLRES METRO JAKSEL No. Pol.: B/-/I/2005/RES JAKSEL, JANUARI  2005, Bukti P – 5 berupa Surat Nomor: 52/Kopana/III/09 Tanggal 16 Maret 2009 Perihal: AJB (Akta Jual Beli) Kapling Mutiara Cileungsi, dan Bukti P – 6 berupa Surat Nomor: B/821/IV/2010/ Res Jaksel Tanggal 26 April 2010 Perihal: Pengembalian berkas Akta Jual Beli;
  1. Bahwa adapun Akta Jual Beli (AJB) PPAT Camat Cileungsi yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu:

 

  1. ` AJB Nomor Akta 125/CILEUNGSI/1998 Tanggal 28 – 10 – 1998;
  2. AJB Nomor Akta 126/CILEUNGSI/1998 Tanggal 28 – 10 – 1998;
  3. AJB Nomor Akta 128/CILEUNGSI/1998 Tanggal 28 – 10 – 1998;
  4. AJB Nomor Akta 129/CILEUNGSI/1998 Tanggal 28 – 10 – 1998;
  5. AJB Nomor Akta 155/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  6. AJB Nomor Akta 156/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  7. AJB Nomor Akta 157/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  8. AJB Nomor Akta 158/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  9. AJB Nomor Akta 159/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  10. AJB Nomor Akta 160/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  11. AJB Nomor Akta 161/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  12. AJB Nomor Akta 162/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  13. AJB Nomor Akta 163/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  14. AJB Nomor Akta 164/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  15. AJB Nomor Akta 165/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  16. AJB Nomor Akta 166/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  17. AJB Nomor Akta 167/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  18. AJB Nomor Akta 168/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  19. AJB Nomor Akta 169/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  20. AJB Nomor Akta 170/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  21. AJB Nomor Akta 171/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  22. AJB Nomor Akta 172/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  23. AJB Nomor Akta 173/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  24. AJB Nomor Akta 174/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  25. AJB Nomor Akta 175/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  26. AJB Nomor Akta 726/CILEUNGSI/1998 Tanggal 19 – 05 – 1998;
  27. AJB Nomor Akta 728/CILEUNGSI/1998 Tanggal 19 – 05 – 1998;
  28. AJB Nomor Akta 730/CILEUNGSI/1998 Tanggal 19 – 05 – 1998;
  29. AJB Nomor Akta 732/CILEUNGSI/1998 Tanggal 19 – 05 – 1998;
  30. AJB Nomor Akta 750/CILEUNGSI/1998 Tanggal 22 – 05 – 1998;
  31. AJB Nomor Akta 763/CILEUNGSI/1998 Tanggal 25 – 05 – 1998;
  32. AJB Nomor Akta 768/CILEUNGSI/1998 Tanggal 25 – 05 – 1998;
  33. AJB Nomor Akta 772/CILEUNGSI/1998 Tanggal 26 – 05 – 1998;
  34. AJB Nomor Akta 773/CILEUNGSI/1998 Tanggal 26 – 05 – 1998;
  35. AJB Nomor Akta 774/CILEUNGSI/1998 Tanggal 26 – 05 – 1998;
  36. AJB Nomor Akta 784/CILEUNGSI/1998 Tanggal 27 – 05 – 1998;
  37. AJB Nomor Akta 786/CILEUNGSI/1998 Tanggal 27 – 05 – 1998;
  38. AJB Nomor Akta 787/CILEUNGSI/1998 Tanggal 27 – 05 – 1998;
  39. AJB Nomor Akta 811/CILEUNGSI/1998 Tanggal 29 – 05 – 1998;
  40. AJB Nomor Akta 812/CILEUNGSI/1998 Tanggal 29 – 05 – 1998;
  41. AJB Nomor Akta 816/CILEUNGSI/1998 Tanggal 30 – 05 – 1998;
  42. AJB Nomor Akta 819/CILEUNGSI/1998 Tanggal 30 – 05 – 1998;
  43. AJB Nomor Akta 820/CILEUNGSI/1998 Tanggal 30 – 05 – 1998;
  44. AJB Nomor Akta 824/CILEUNGSI/1998 Tanggal 30 – 05 – 1998;
  45. AJB Nomor Akta 1201/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  46. AJB Nomor Akta 1203/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  47. AJB Nomor Akta 1207/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  48. AJB Nomor Akta 1208/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  49. AJB Nomor Akta 1213/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  50. AJB Nomor Akta 1220/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  51. AJB Nomor Akta 1227/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  52. AJB Nomor Akta 1233/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  53. AJB Nomor Akta 1235/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  54. AJB Nomor Akta 1239/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  55. AJB Nomor Akta 1241/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  56. AJB Nomor Akta 1243/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  57. AJB Nomor Akta 1245/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  58. AJB Nomor Akta 1624/CILEUNGSI/1998 Tanggal 02 – 10 – 1998;
  59. AJB Nomor Akta 1627/CILEUNGSI/1998 Tanggal 02 – 10 – 1998;
  60. AJB Nomor Akta 1629/CILEUNGSI/1998 Tanggal 02 – 10 – 1998;
  61. AJB Nomor Akta 1631/CILEUNGSI/1998 Tanggal 02 – 10 – 1998;
  62. AJB Nomor Akta 1743/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  63. AJB Nomor Akta 1744/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  64. AJB Nomor Akta 1745/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  65. AJB Nomor Akta 1746/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  66. AJB Nomor Akta 1747/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  67. AJB Nomor Akta 1750/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  68. AJB Nomor Akta 1819/CILEUNGSI/1998 Tanggal 14 – 11 – 1998;
  69. AJB Nomor Akta 1820/CILEUNGSI/1998 Tanggal 14 – 11 – 1998;
  70. AJB Nomor Akta 1821/CILEUNGSI/1998 Tanggal 14 – 11 – 1998;
  71. AJB Nomor Akta 1947/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 12 – 1998;
  72. AJB Nomor Akta 1948/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 12 – 1998;
  73. AJB Nomor Akta 1949/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 12 – 1998;
  74. AJB Nomor Akta 1954/CILEUNGSI/1998 Tanggal 17 – 12 – 1998;
  75. AJB Nomor Akta 1955/CILEUNGSI/1998 Tanggal 17 – 12 – 1998;
  76. AJB Nomor Akta 1956/CILEUNGSI/1998 Tanggal 17 – 12 – 1998;
  77. AJB Nomor Akta 1957/CILEUNGSI/1998 Tanggal 17 – 12 – 1998;
  78. AJB Nomor Akta 1962/CILEUNGSI/1998 Tanggal 17 – 12 – 1998;
  79. AJB Nomor Akta 1963/CILEUNGSI/1998 Tanggal 18 – 12 – 1998;
  80. AJB Nomor Akta 1964/CILEUNGSI/1998 Tanggal 18 – 12 – 1998;
  81. AJB Nomor Akta 107/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  82. AJB Nomor Akta 110/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  83. AJB Nomor Akta 111/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  84. AJB Nomor Akta 113/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  85. AJB Nomor Akta 114/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  86. AJB Nomor Akta 115/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  87. AJB Nomor Akta 116/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  88. AJB Nomor Akta 117/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  89. AJB Nomor Akta 118/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  90. AJB Nomor Akta 120/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  91. AJB Nomor Akta 121/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  92. AJB Nomor Akta 122/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  93. AJB Nomor Akta 128/CILEUNGSI/1999 Tanggal 13 – 01 – 1999;
  94. AJB Nomor Akta 131/CILEUNGSI/1999 Tanggal 13 – 01 – 1999;
  95. AJB Nomor Akta 132/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  96. AJB Nomor Akta 135/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  97. AJB Nomor Akta 136/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  98. AJB Nomor Akta 140/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  99. AJB Nomor Akta 143/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  100. AJB Nomor Akta 146/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  101. AJB Nomor Akta 147/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  102. AJB Nomor Akta 148/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  103. AJB Nomor Akta 149/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  104. AJB Nomor Akta 151/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  105. AJB Nomor Akta 152/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  106. AJB Nomor Akta 237/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  107. AJB Nomor Akta 254/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  108. AJB Nomor Akta 255/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  109. AJB Nomor Akta 256/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  110. AJB Nomor Akta 258/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  111. AJB Nomor Akta 259/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  112. AJB Nomor Akta 260/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  113. AJB Nomor Akta 261/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  114. AJB Nomor Akta 262/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  115. AJB Nomor Akta 264/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  116. AJB Nomor Akta 266/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  117. AJB Nomor Akta 268/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  118. AJB Nomor Akta 269/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  119. AJB Nomor Akta 271/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  120. AJB Nomor Akta 272/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  121. AJB Nomor Akta 277/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  122. AJB Nomor Akta 278/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  123. AJB Nomor Akta 280/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  124. AJB Nomor Akta 283/CILEUNGSI/1999 Tanggal 09 – 02 – 1999;
  125. AJB Nomor Akta 711/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 04 – 1999;
  126. AJB Nomor Akta 712/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 04 – 1999;
  127. AJB Nomor Akta 714/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 04 – 1999;
  128. AJB Nomor Akta 715/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 04 – 1999;
  129. AJB Nomor Akta 744/CILEUNGSI/1999 Tanggal 13 – 04 – 1999;
  130. AJB Nomor Akta 746/CILEUNGSI/1999 Tanggal 13 – 04 – 1999;
  131. AJB Nomor Akta 756/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 04 – 1999;
  132. AJB Nomor Akta 759/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 04 – 1999;
  133. AJB Nomor Akta 1268/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 07 – 1999;
  134. AJB Nomor Akta 1269/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 07 – 1999;
  135. AJB Nomor Akta 1272/CILEUNGSI/1999 Tanggal 13 – 07 – 1999;
  136. AJB Nomor Akta 1384/CILEUNGSI/1999 Tanggal 09 – 08 – 1999;
  137. AJB Nomor Akta 1386/CILEUNGSI/1999 Tanggal 30 – 07 – 1999;
  138. AJB Nomor Akta 1387/CILEUNGSI/1999 Tanggal 30 – 07 – 1999;
  139. AJB Nomor Akta 1388/CILEUNGSI/1999 Tanggal 30 – 07 – 1999;
  140. AJB Nomor Akta 1389/CILEUNGSI/1999 Tanggal 09 – 08 – 1999;
  141. AJB Nomor Akta 1410/CILEUNGSI/1999 Tanggal 30 – 07 – 1999;
  142. AJB Nomor Akta 1411/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 08 – 1999;

 

  1. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas yaitu oleh karena Tergugat belum menuntaskan Pembayaran Tahap I (Pertama) dan Pembayaran Tahap II (Kedua) kepada Penggugat padahal Penggugat telah melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam KESEPAKATAN KERJA SAMA DALAM PEMBEBASAN TANAH DI DESA SETUSARI BLOK 20 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR Tanggal 18 November 1997, maka  sangat jelas dan nyata Tergugat  telah melakukan wanprestasi (ingkar janji/cidera janji);
  1. Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan KESEPAKATAN KERJA SAMA DALAM PEMBEBASAN TANAH DI DESA SETUSARI BLOK 20 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR Tanggal 18 November 1997, diakui Tergugat sendiri secara tegas sebagaimana terungkap dipersidangan melalui Bukti P – 1C berupa Surat Nomor: 039/KOPANA/ I/1999 Tanggal 28 Januari 1999 Perihal: Pengembalian Dana;

Bahwa dalam Bukti P – 1C berupa Surat Nomor: 039/KOPANA/ I/1999 Tanggal 28 Januari 1999 Perihal: Pengembalian Dana tersebut, Tergugat dengan tegas mengakui dan menyatakan:

  • Bahwa Tergugat tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembebasan tanah/lahan di Desa Setusari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
  • Bahwa Tergugat meminta agar Penggugat mengembalikan dana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) yang telah diterima/diambil oleh Penggugat dari Tergugat;
  • Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan kembali seluruh Akta Jual Beli (AJB) yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
  1. Bahwa bahkan selain itu, dalam hal pembebasan tanah/lahan sebagaimana dimaksud dalam KESEPAKATAN KERJA SAMA DALAM PEMBEBASAN TANAH DI DESA SETUSARI BLOK 20 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR Tanggal 18 November 1997 maka Tergugat  mengakui  dan menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat adalah pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab apabila timbul permasalahan (unsur) pidana maupun perdata berkaitan dengan pembebasan tanah/lahan tersebut. Fakta hukum tersebut terungkap di persidangan melalui Bukti P – 4C berupa Surat Nomor:47/Kopana/III/09 Tanggal 10 Maret 2009 Perihal: Pemberitahuan, yang menyebutkan hal – hal sebagai berikut:
  • Bahwa “untuk itu segala sesuatunya yang berhubungan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Saudara (Penggugat) dengan Kopana (Tergugat) akan tetap mengacu kepada Surat Pernyataan Pengurus Lama tertanggal 29 Maret 2006”;
  • Bahwa “khususnya kapling Mutiara Cileungsi baik yang sudah ada AJB (Akta Jual Beli) maupun yang belum di area tanah tersebut tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pengurus Kopana (Tergugat) yang lama jika nantinya terjadi unsur baik pidana maupun perdata”;
  1. Bahwa dalam hal Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dijelaskan di atas, maka Penggugat telah menyampaikan teguran/somasi atau peringatan agar Tergugat segera melaksanakan kewajinannya. Akan tetapi, sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat secara tuntas meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat, sebagaimana terungkap di persidangan melalui:
  • Bukti P – 7 berupa Surat Nomor: 078/AHH&Ass./Som – 1/XII/2016 Tanggal 17 Desember 2016 Perihal: Teguran Hukum (Somasi);
  • Bukti P – 8 berupa Surat Nomor: 081/AHH&Ass./Som – 2/XII/2016 Tanggal 22 Desember 2016 Perihal: Teguran Hukum (Somasi) Ke – 2 (Kedua);
  1. Bahwa dengan demikian, pertimbangan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah lalai atau telah melakukan wanprestasi berdasarkan fakta sebagaimana disebutkan diatas yang sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyakan bahwa:  “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, adalah telah terbukti dan memenuhi syarat secara hukum, oleh karena:
  • Bahwa Tergugat sendiri yang telah menyatakan tidak sanggup menuntaskan pembayaran kepada Penggugat karena tidak tersedianya dana pada Tergugat, sebagaimana terungkap di persidangan melalui Bukti P – 1C berupa Surat Nomor: 039/KOPANA/ I/1999 Tanggal 28 Januari 1999 Perihal: Pengembalian Dana; 
  • Bahwa secara prosedural hukum, Penggugat telah menyampaikan teguran/somasi atau peringatan kepada Tergugat (vide Bukti P – 7 dan Bukti P – 8);
  1. Bahwa oleh oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan KESEPAKATAN KERJA SAMA DALAM PEMBEBASAN TANAH DI DESA SETUSARI BLOK 20 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR Tanggal 18 November 1997 adalah batal dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap,  yang menyatakan bahwa “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

  1. Bahwa Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian, dalam hal pembatasan tuntutan ganti rugi diatur pula dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

 

PRIMAIR: 

  1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  1. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji/cidera janji);
  1. Menyatakan KESEPAKATAN KERJASAMA DALAM PEMBEBASAN TANAH DI DESA SETUSARI BLOK 20 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR Tanggal 18 November 1997   adalah BATAL dengan segala akibat hukumnya;
  1. Menyatakan seluruh bidang tanah/lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat yang seluas +000 m2 (+ 15,3 Ha) yang terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor adalah milik Penggugat secara sah;
  1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh Akta Jual Beli (AJB) atas seluruh bidang tanah/lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat yang terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan yang dikuasai oleh Tergugat, kepada Penggugat, yaitu diantaranya:

 

  1. AJB Nomor Akta 125/CILEUNGSI/1998 Tanggal 28 – 10 – 1998;
  2. AJB Nomor Akta 126/CILEUNGSI/1998 Tanggal 28 – 10 – 1998;
  3. AJB Nomor Akta 128/CILEUNGSI/1998 Tanggal 28 – 10 – 1998;
  4. AJB Nomor Akta 129/CILEUNGSI/1998 Tanggal 28 – 10 – 1998;
  5. AJB Nomor Akta 155/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  6. AJB Nomor Akta 156/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  7. AJB Nomor Akta 157/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  8. AJB Nomor Akta 158/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  9. AJB Nomor Akta 159/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  10. AJB Nomor Akta 160/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  11. AJB Nomor Akta 161/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  12. AJB Nomor Akta 162/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  13. AJB Nomor Akta 163/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  14. AJB Nomor Akta 164/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  15. AJB Nomor Akta 165/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  16. AJB Nomor Akta 166/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  17. AJB Nomor Akta 167/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  18. AJB Nomor Akta 168/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  19. AJB Nomor Akta 169/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  20. AJB Nomor Akta 170/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  21. AJB Nomor Akta 171/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  22. AJB Nomor Akta 172/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  23. AJB Nomor Akta 173/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  24. AJB Nomor Akta 174/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  25. AJB Nomor Akta 175/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 11 – 1998;
  26. AJB Nomor Akta 726/CILEUNGSI/1998 Tanggal 19 – 05 – 1998;
  27. AJB Nomor Akta 728/CILEUNGSI/1998 Tanggal 19 – 05 – 1998;
  28. AJB Nomor Akta 730/CILEUNGSI/1998 Tanggal 19 – 05 – 1998;
  29. AJB Nomor Akta 732/CILEUNGSI/1998 Tanggal 19 – 05 – 1998;
  30. AJB Nomor Akta 750/CILEUNGSI/1998 Tanggal 22 – 05 – 1998;
  31. AJB Nomor Akta 763/CILEUNGSI/1998 Tanggal 25 – 05 – 1998;
  32. AJB Nomor Akta 768/CILEUNGSI/1998 Tanggal 25 – 05 – 1998;
  33. AJB Nomor Akta 772/CILEUNGSI/1998 Tanggal 26 – 05 – 1998;
  34. AJB Nomor Akta 773/CILEUNGSI/1998 Tanggal 26 – 05 – 1998;
  35. AJB Nomor Akta 774/CILEUNGSI/1998 Tanggal 26 – 05 – 1998;
  36. AJB Nomor Akta 784/CILEUNGSI/1998 Tanggal 27 – 05 – 1998;
  37. AJB Nomor Akta 786/CILEUNGSI/1998 Tanggal 27 – 05 – 1998;
  38. AJB Nomor Akta 787/CILEUNGSI/1998 Tanggal 27 – 05 – 1998;
  39. AJB Nomor Akta 811/CILEUNGSI/1998 Tanggal 29 – 05 – 1998;
  40. AJB Nomor Akta 812/CILEUNGSI/1998 Tanggal 29 – 05 – 1998;
  41. AJB Nomor Akta 816/CILEUNGSI/1998 Tanggal 30 – 05 – 1998;
  42. AJB Nomor Akta 819/CILEUNGSI/1998 Tanggal 30 – 05 – 1998;
  43. AJB Nomor Akta 820/CILEUNGSI/1998 Tanggal 30 – 05 – 1998;
  44. AJB Nomor Akta 824/CILEUNGSI/1998 Tanggal 30 – 05 – 1998;
  45. AJB Nomor Akta 1201/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  46. AJB Nomor Akta 1203/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  47. AJB Nomor Akta 1207/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  48. AJB Nomor Akta 1208/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  49. AJB Nomor Akta 1213/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  50. AJB Nomor Akta 1220/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  51. AJB Nomor Akta 1227/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  52. AJB Nomor Akta 1233/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  53. AJB Nomor Akta 1235/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  54. AJB Nomor Akta 1239/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  55. AJB Nomor Akta 1241/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  56. AJB Nomor Akta 1243/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  57. AJB Nomor Akta 1245/CILEUNGSI/1998 Tanggal 01 – 07 – 1998;
  58. AJB Nomor Akta 1624/CILEUNGSI/1998 Tanggal 02 – 10 – 1998;
  59. AJB Nomor Akta 1627/CILEUNGSI/1998 Tanggal 02 – 10 – 1998;
  60. AJB Nomor Akta 1629/CILEUNGSI/1998 Tanggal 02 – 10 – 1998;
  61. AJB Nomor Akta 1631/CILEUNGSI/1998 Tanggal 02 – 10 – 1998;
  62. AJB Nomor Akta 1743/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  63. AJB Nomor Akta 1744/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  64. AJB Nomor Akta 1745/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  65. AJB Nomor Akta 1746/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  66. AJB Nomor Akta 1747/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  67. AJB Nomor Akta 1750/CILEUNGSI/1998 Tanggal 21 – 10 – 1998;
  68. AJB Nomor Akta 1819/CILEUNGSI/1998 Tanggal 14 – 11 – 1998;
  69. AJB Nomor Akta 1820/CILEUNGSI/1998 Tanggal 14 – 11 – 1998;
  70. AJB Nomor Akta 1821/CILEUNGSI/1998 Tanggal 14 – 11 – 1998;
  71. AJB Nomor Akta 1947/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 12 – 1998;
  72. AJB Nomor Akta 1948/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 12 – 1998;
  73. AJB Nomor Akta 1949/CILEUNGSI/1998 Tanggal 16 – 12 – 1998;
  74. AJB Nomor Akta 1954/CILEUNGSI/1998 Tanggal 17 – 12 – 1998;
  75. AJB Nomor Akta 1955/CILEUNGSI/1998 Tanggal 17 – 12 – 1998;
  76. AJB Nomor Akta 1956/CILEUNGSI/1998 Tanggal 17 – 12 – 1998;
  77. AJB Nomor Akta 1957/CILEUNGSI/1998 Tanggal 17 – 12 – 1998;
  78. AJB Nomor Akta 1962/CILEUNGSI/1998 Tanggal 17 – 12 – 1998;
  79. AJB Nomor Akta 1963/CILEUNGSI/1998 Tanggal 18 – 12 – 1998;
  80. AJB Nomor Akta 1964/CILEUNGSI/1998 Tanggal 18 – 12 – 1998;
  81. AJB Nomor Akta 107/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  82. AJB Nomor Akta 110/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  83. AJB Nomor Akta 111/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  84. AJB Nomor Akta 113/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  85. AJB Nomor Akta 114/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  86. AJB Nomor Akta 115/CILEUNGSI/1999 Tanggal 11 – 01 – 1999;
  87. AJB Nomor Akta 116/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  88. AJB Nomor Akta 117/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  89. AJB Nomor Akta 118/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  90. AJB Nomor Akta 120/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  91. AJB Nomor Akta 121/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  92. AJB Nomor Akta 122/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 01 – 1999;
  93. AJB Nomor Akta 128/CILEUNGSI/1999 Tanggal 13 – 01 – 1999;
  94. AJB Nomor Akta 131/CILEUNGSI/1999 Tanggal 13 – 01 – 1999;
  95. AJB Nomor Akta 132/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  96. AJB Nomor Akta 135/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  97. AJB Nomor Akta 136/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  98. AJB Nomor Akta 140/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  99. AJB Nomor Akta 143/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  100. AJB Nomor Akta 146/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  101. AJB Nomor Akta 147/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  102. AJB Nomor Akta 148/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  103. AJB Nomor Akta 149/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  104. AJB Nomor Akta 151/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  105. AJB Nomor Akta 152/CILEUNGSI/1999 Tanggal 15 – 01 – 1999;
  106. AJB Nomor Akta 237/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 01 – 1999;
  107. AJB Nomor Akta 254/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  108. AJB Nomor Akta 255/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  109. AJB Nomor Akta 256/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  110. AJB Nomor Akta 258/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  111. AJB Nomor Akta 259/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  112. AJB Nomor Akta 260/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  113. AJB Nomor Akta 261/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  114. AJB Nomor Akta 262/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  115. AJB Nomor Akta 264/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  116. AJB Nomor Akta 266/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  117. AJB Nomor Akta 268/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  118. AJB Nomor Akta 269/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  119. AJB Nomor Akta 271/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  120. AJB Nomor Akta 272/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  121. AJB Nomor Akta 277/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  122. AJB Nomor Akta 278/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  123. AJB Nomor Akta 280/CILEUNGSI/1999 Tanggal 08 – 02 – 1999;
  124. AJB Nomor Akta 283/CILEUNGSI/1999 Tanggal 09 – 02 – 1999;
  125. AJB Nomor Akta 711/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 04 – 1999;
  126. AJB Nomor Akta 712/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 04 – 1999;
  127. AJB Nomor Akta 714/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 04 – 1999;
  128. AJB Nomor Akta 715/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 04 – 1999;
  129. AJB Nomor Akta 744/CILEUNGSI/1999 Tanggal 13 – 04 – 1999;
  130. AJB Nomor Akta 746/CILEUNGSI/1999 Tanggal 13 – 04 – 1999;
  131. AJB Nomor Akta 756/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 04 – 1999;
  132. AJB Nomor Akta 759/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 04 – 1999;
  133. AJB Nomor Akta 1268/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 07 – 1999;
  134. AJB Nomor Akta 1269/CILEUNGSI/1999 Tanggal 12 – 07 – 1999;
  135. AJB Nomor Akta 1272/CILEUNGSI/1999 Tanggal 13 – 07 – 1999;
  136. AJB Nomor Akta 1384/CILEUNGSI/1999 Tanggal 09 – 08 – 1999;
  137. AJB Nomor Akta 1386/CILEUNGSI/1999 Tanggal 30 – 07 – 1999;
  138. AJB Nomor Akta 1387/CILEUNGSI/1999 Tanggal 30 – 07 – 1999;
  139. AJB Nomor Akta 1388/CILEUNGSI/1999 Tanggal 30 – 07 – 1999;
  140. AJB Nomor Akta 1389/CILEUNGSI/1999 Tanggal 09 – 08 – 1999;
  141. AJB Nomor Akta 1410/CILEUNGSI/1999 Tanggal 30 – 07 – 1999;
  142. AJB Nomor Akta 1411/CILEUNGSI/1999 Tanggal 14 – 08 – 1999;

 

  1. Menyatakan sah dan berharga pengembalian pembayaran dan penitipan uang dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai Konsignasi;
  1. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) setahun dari keseluruhankewajiban Tergugat untuk melakukan pelunasan pembayaran  kepada Penggugat  sebesar Rp. 5.600.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)  terhitung sejak tahun 1997, atau sama dengan Rp. Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah)  per tahun terhitung sejak tahun 1997;
  1. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan akibat langsung dari perbuatan Tergugat tidak melunasi pembayaran kepada Penggugat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah)  terhitung sejak awal 1997, atau sama dengan sebesar  Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah)  setiap tahunnya terhitung sejak tahun  1997, atau sampai dengan tahun 2017 sejak diajukannya gugatan ini adalah sebesar Rp. 11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah)  secara tunai dan seketika;
  1. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebagai pengganti dari biaya – biaya (kosten) yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh  juta rupiah) setiap bulan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan/diucapkan  di persidangan;
  1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Perlawanan/Verzet, atau Kasasi (Uitvoerbar Bij Voorraad);
  1. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. 

 

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

 

Hormat kami
Kuasa Hukum PENGGUGAT 

APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH.,  MH.

YANRINO SIBUEA, SH.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN EKONOMI

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN EKONOMI

 

Note: Jakarta, 7 Mei 2020
      Tulisan   singkat Appe   Hamonangan  Hutauruk
      pada   masa Penerapan  Kebijakan   Pemerintah
      dalam rangka untuk Penanggulangan wabah Virus
      Corona (Covid – 19)

 

Pada kalangan akademisi ekonomi (economic academics), dapat dikatakan jarang ditemukan pakar/ahli ekonomi (economist) yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar “MORALITAS KEMANUSIAAN” dan “KETUHANAN” (humanity and divinity morality). Keadaan demikian menyebabkan   pengembangan ekonomi (economic development) mengarah pada sistem persaingan bebas yang tidak terkendali (free fight liberalism system), yang ditandai dengan  “yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat akan menjadi pemenang”. Sistem dan model ekonomi liberal dan persaingan bebas demikian, timbul  sebagai implikasi dari perkembangan dan kemajuan  Ilmu Ekonomi (economics) sekitar  akhir abad ke – 18 yang memberikan stimulus tumbuh-kembangnya “ekonomi kapitalis” (capitalist economy). Selanjutnya di Eropa pada awal abad ke – 19 muncul suatu aliran pemikiran sebagai reaksi dikotomi  atas perkembangan “ekonomi pasar bebas(free market economy) tersebut,  yaitu faham “ekonomi  sosialisme – komunisme” (communist – socialism economy) yang berorientasi pada memperjuangkan nasib kaum PROLETAR  (kelompok masyarakat kelas kedua atau kelas rendah  yang hanya hidup dari upah/gaji) yang ditindas oleh kaum KAPITALIS.  Kelompok Kapitalis sering memperlakukan kelompok Proletar secara sewenang – wenang dengan merendahkan harkat dan martabat manusia, dimana buruh dianggap  hanya seagai obyek dari mesin produksi dalam sistem perekonomian. Dengan demikian, merujuk pada deskripsi singkat diatas, maka dapat dipahami pemikiran yang mendalilkan bahwa dewasa ini negara – negara modern yang fokus pada penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia menganggap sebagai suatu syarat utama yang  sangat penting dan mendesak sifatnya untuk mengembangkan  “sistem perekonomani yang didasarkan  pada moralitas humanistik dan ekonomi yang berkemanusiaan”.

Konsepsi dan tatanan “sistem perekonomani yang didasarkan  pada moralitas humanistik dan ekonomi yang berkemanusiaan” apabilah ditelaah secara lebih mendalam, memiliki sinkronisasi dengan ekonomi kerakyatan yang menjadi esensi dari model “EKONOMI PANCASILA”.    Di Indonesia dikenal  Mubyarto sebagai seorang ahli ekonomi (economist) yang memprakarsai dan mengembangkan “ Model Ekonomi Kerakyatan” (populist economic model), yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat (society/people welfare) secara menyeluruh dan merata. Tujuan pembangunan dan pengembangan ekonomi Pancasila (yang didalamnya termaktub ekonomi kerakyatan) bukan hanya mengejar pertumbuhan neraca perdagangan (balance of trade) dan perbaikan sistem finansial (financial system), melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Berdasarkan pada premis “Ekonomi Pancasila adalah Ekonomi Kerakyatan” maka sebagai conclusie dapat dikemukakan postulat bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah didasarkan atas sistem kekeluargaan seluruh bangsa dengan tetap berorientasi pada peradaban budaya local dan nilai – nilai luhur yang terkristalisasi dalam interaksi pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Secara konseptual, pengembangan paradigma   sistem “EKONOMI PANCASILA” pada hakekatnya dimaksudkan dalam rangka  memenuhi segala aspek kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera secara adil dan merata, materil dan spirituil, jasmani dan rohani sesuai dengan cita – cita Negara Kesejahteraan (welfare state) yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.  Pengembangan paradigma “EKONOMI PANCASILA”  harus didasarkan pada prinsip – prinsip perlindungan nilai – nilai kemanusiaan (human values), meningkatkan kesejahteraan masyarakat/kesejahteraan umum (public wefare), menghindari bahkan menentang pengembangan ekonomi yang berorientasi pada persaingan bebas yang tidak terkendali (free fight liberalism), termasuk menentang sistem monopoli pasar (market monopoly),   dan sistem etatisme (negara sebagai pusat monopoli yang mengontrol secara ketat jejaring perekonomian)  dan perilaku – perilaku lainnya dari Pemeritah dan Kelompok Kapitalis  yang berpotensi   menimbulkan penindasan harkat dan martabat umat manusia.

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002