PP PERISAI akan sambangi Mabes Polri Terkait pelanggaran Kapolda NTB

JAKARTA, – Akibat adanya video viral yang isinya pengakuan mahasiswa bernama rian Faot asal kupang yang dipaksa oleh kepolisian Polda NTB untuk mengaku sebagai orang papua asal wamena, aktivis PERISAI akan melakukan aksi dan membuat laporan ke Bidang Propam mabes Polri atas tindakan tersebut (08/07/2020)

Ada dua video viral yang beredar, video pertama berisi tentang mahasiswa yang mengaku dari papua mengajak orang-orang papua untuk mencintai Indonesia dengan terdapat logo di sisi kiri dan kanan atas berupa logo kepolisian Polda NTB dan logo Bid Humas Polri.

Video kedua berjudul klarifikasi yang berisi pengakuan bahwa pemuda tersebut yang berasal dari kupang ternyata dipaksa oleh polisi untuk mengaku sebagai mahasiswa dari wamena papua.

Menyikapi hal ini panglima laskar PERISAI, Mohammad Hapi menyayangkan Tindakan jajaran polda NTB tersebut.

menurut hapi, selama ini pihaknya tahu bahwa Polda NTB selalu melakukan sosialisasi Anti Hoax ke seluruh elemen masyarakat mengenai Waspada penyebaran informasi hoax baik itu terkait pilpres, maupun mengenai virus Corona.

namun dengan adanya peristiwa tersebut maka hal ini sangat mencoreng citra kepolisian karena ternyata kepolisian di Polda NTB terindikasi melakukan penyebaran berita palsu atau Hoax.

“Hukum itu tidak tebang pilih, Bagi penyebar hoax atau berita palsu akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” kata hapi.

Kata dia, sanksi pidana bagi penyebar hoax dalam Undang-undang ITE diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan pasal 45A ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar.

Hapi mengaku pihaknya akan melakukan aksi dan Menyusun laporan untuk diserahkan ke Mabes Polri bidang Propam atau menghubungi Div Propam Polri agar kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

“kami meminta mabes Polri agar Irjen Pol Mohammad Iqbal bertanggung jawab dan kepolisian Republik Indonesia segera mengambil Langkah cepat agar Etika Kelembagaan dapat dijunjung tinggi” Ujar Hapi

Sekjend PP PERISAI, Jojo menambahkan bahwa kejadian yang sangat mencoreng citra kepolisian ini harus diusut tuntas agar citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri tetap terjaga.

“Mabes Polri Harus segera proses kejadian ini agar citra kepolisian tetap baik, sebab selama ini tagline kepolisian adalah Promoter (profesional, modern, terpercaya), lantas bagaimana publik bisa percaya kalau terbukti bagian dari institusi kepolisian republik Indonesia mencoreng marwah lembaga kepolisian” ujar jojo

Menurut jojo, dalam pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.

sumber: perisai.or.id

Jadi Polemik, Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Diminta Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tengah menjadii bahan perbincangan dan menuai pro kontra.

Sikap menolak terang-terangan ditunjukkan sejumlah Organisasi Kemasyarakatn (Ormas) Islam di Indonesia. Tidak kurang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama menyatakan menolak RUU menjadi Undang-Undang.

Penolakan juga disampaikan Pertahanan ideologi (Perisai) Syarikat Islam. Ketua Umum Perisai  Syarikat Islam Chandra Halim meminta agar pembahasan RUU tersebut tidak diteruskan.

“RUU ini sangat membahayakan dan mengganggu kerukunan antara kelompok dalam masyarakat dan akan menambah beban permasalahan bangsa Indonesia yang sangat plural dan majemuk,” ucap Chandra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2020).

Dia menilai, RUU HIP ini sejak halaman pertama sudah banyak mengundang masalah. Masalah pertama yang ditemui adalah tidak disertakannya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada konsideran ‘MENGINGAT’ di RUU tersebut.

“Entah lalai atau disengaja, ketidak ikutsertaan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 pada konsideran ‘MENGINGAT’ akhirnya mengundang kecurigaan masyarakat dan berprasangka pembuat RUU ini dalam hal ini legislatif sedang membuka pintu masuk atau memberikan ruang untuk Ideologi Komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) hidup lagi di Indonesia,” ucap dia.

Menurutnya, TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 adalah gembok yang mengunci pintu bagi masuknya Ideologi Komunis atau PKI di Indonesia. Namun sejatinya, masalah RUU HIP ini bukan hanya disitu. Ada persoalan lain yang tidak kalah penting dibanding sekadar TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 ini.

“Katakanlah DPR RI setuju memasukkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 kedalam konsideran ‘MENGINGAT’ pada RUU HIP seperti yang disampaikan oleh PDI-P, RUU HIP tetap saja mengandung bahaya yang tidak kecil,” ucap Chandra.


Pemahaman Berbahaya

Menurutnya, Memang tidak haram mengganti Pancasila sebagai Ideologi negara namun hingga saat ini belum ditemukan urgensi mengganti Pancasila dengan Ideologi lain. Namun, memberikan panduan atau Haluan Ideologi Pancasila yang bertentangan dengan semangat dari ruh Pancasila itu sendiri bukan hanya perbuatan sia-sia tapi juga tidak diperbolehkan.

“Dalam pandangan PP PERISAI apa yang terkandung dalam RUU HIP bertentangan dengan ruh Pancasila yang kelahirannya mengakomodir keberagaman dan kemajemukan Bangsa Indonesia,” ucap dia.

Chandra mencontohkan, dalam RUU HIP BAB II, Haluan Ideologi Pancasila merupakan pokok-pokok pikiran dan keyakinan yang menjadi semangat dan ruh dari RUU tersebut.  Pada bagian ini Pancasila bisa diperas menjadi trisila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan) bahkan bisa diperas lagi menjadi ekasila (gotong-royong).

“Ini pemahaman yang berbahaya dan jelas bentuk penyelewengan terhadap Pancasila. Karena alasan ini RUU ini pantas untuk ditolak. Memeras Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila sama saja dengan merubah identitas negara ini dari negara Berketuhanan menjadi negara Sekular,” ucap dia.

sumber: liputan6.com