FENOMENA HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI HUKUM POSITIF

FENOMENA HUKUM TATA NEGARA

SEBAGAI HUKUM POSITIF

 

Van Vollenhoven di dalam tulisannya yang berjudul  “Thoerbecke en het Administratief recht”  mengatakan bahwa HTN adalah hukum tentang negara dalam keadaan berhenti (diam, statis), sedangkan HAN hukum tentang negara dalam keadaan bergerak (bekerja, dinamis).

Menurut Logemann bahwa  Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.

Secara umum dapat dikatakan, Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut.

Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah.

Oppenheim menyatakan bahwa Hukum Tata Negara itu sama dengan negara dalam keadaan tidak bergerak (staat in beweging), sedangkan Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan seumpama negara dalam keadaan bergerak (staat in rust).

Sumber Hukum Tata Negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materil.

Sumber hukum materil  dari Hukum Tata Negara (HTN)  adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia kemudian menjadi falsafah negara, yang tidak saja menjiwai bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum.

Sumber hukum formil  dari Hukum Tata Negara, meliputi:

  • UUD 1945;
  • TAP MPR/MPRS;
  • Undang – Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
  • Peraturan Pemerintah;
  • Keputusan Presiden;
  • Peraturan Pelaksana lainnya, misalnya Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya.
  • Kebiasaan ketatanegaraan (Convention);
  • Traktat (Perjanjian Internasional);

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

  1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
  2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
  3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
  4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
  5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah).

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY  

DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

 

 Dalam prinsip “Preceptual Selectivity”, dianut sikap politik yang cenderung membatasi diri secara cermat dan selektif untuk menanggapi aspek – aspek tertentu  dari semua persepsi yang muncul dalam percaturan politik, yang merupakan selektivitas aturan. Esensi prinsip “Preceptual Selectivity” ialah keselektifan dalam menilai fenomena – fenomena (gejala – gejala) termasuk simpang siur opini dan persepsi yang berkembang dalam masyarakat, apalagi dalam situasi dan kondisi politik yang sedang mengalami goncang (shock), baik karena pengaruh tekanan – tekanan  terutama dari para “POLITIKUS/POLITISI BUSUK”, “KELOMPOK INTOLERANT”, “KELOMPOK RADIKALISME”, dan bahkan “KRONI ORDE BARU” yang masih bertekad mempertahankan hegemoninya dengan membangun kembali “DINASTI OTORITARIAN”   atau tekanan yang datangnya  dari luar yang bermaksud merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui aspek teknologi, ekonomi dan sebagainya. Seperti sejak tahun 1998, saya pernah menyatakan  dalam berbagai kegiatan aksi bahwa rakyat Indonesia harus tetap waspada sebab Orde Baru dalam narasi konteks “Pengaruh dan Kekuasaan” sampai saat ini sesungguhnya belum “lengser keprabon” (step down), tetapi masih sebatas mundur (step back)   dan setiap saat dia dapat bermetamorposa untuk menampilkan eksistensiya.

Indonesia masa/era reformasi dewasa ini,  dimana gerakan reformasi itu seperti tak punya konsep yang jelas mengenai misi dan visinya (bebeda dengan tekad dan prinsip Gerakan Reformasi Tahun 1998), bahkan dapat dikatakan  visi dan misi reformasi tidak sesuai dengan konstruksi yang dicita – citakan oleh “moral movement” dalam kebangkitannya pada pertengahan tahun 1998, apakah reformasi itu sekedar mengembangkan power structure yang sedang berkuasa atau benar – benar memiliki  visi dan misi sesuai ekspektasi perjuangan “Gerakan Perubahan” yaitu untuk melakukan pembaharuan  (reform) dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara  dari yang tadinya dinilai menunjukkan banyak deviasi dari koridor – koridor yang paradigmatik untuk dikembalikan kepada koridor “cita – cita luhur para pendiri bangsa yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kesetaraan harkat dan martabat setiap orang dihadapan hukum dan pemerintahan  sesuai dengan konsep Demokrasi Konstitusional.

Seyogyanya rakyat Indonesia tidak  terbawa arus  gonjang – ganjing dan hiruk – pikuk politik yang menjadi alat propaganda kelompok kepentingan (interest group) tertentu yang memanipulasi fakta sejarah. Segenap lapisan masyarakat  Indonesia harus senantiasa berusaha memposisikan dirinya sebagai pemersatu dan corong kebenaran untuk secara berhati – hati menanggapi situasi gonjang – ganjing dan hiruk – pikuk sehingga tidak terkontaminasi dengan berita bohong (hoax), sembari  berusaha fokus pada  perhatian agar “hakekat memperjuangkan tujuan bangsa”  kembali kepada paradigma – paradigma yang telah disepakati secara nasional, sebagai titik tolak solusi dari upaya mencegah dan mengantisipasi disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu kita kawal dan kita dukung terus pemerintahan JOKO WIDODO, untuk membangun PERUBAHAN dan PEMBAHARUAN menuju TATANAN INDONESIA BARU dengan KONSEP REFORMA AGRARIA dan REFORMASI BIROKRASI, yanga salin bertautan dan berkesinambungan. Hakekatnya, kita butuh pemimpin KARISMATIK seperti PRESIDEN JOKO WIDODO yang memiliki hati YANG TULUS dan semangat tinggi tanpa pamrih untuk membangun NKRI.

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

 

 

Kekuatan “KEHENDAK RAKYAT” untuk turut terlibat aktif dalam perjuangan memprotes dan melakukan perlawanan terhadap propaganda – propaganda menyesatkan dan upaya – upaya agitasi – provokasi adalah merupakan potensi yang harus dikelola dan diberdayakan oleh PEMERINTAH.

 

Kelompok dan AKTOR INTELEKTUAL pelaku keserakahan dan kekerasan saat ini sudah tidak dapat lagi bersembunyi dalam WILAYAH YANG SERBA KABUR dan ABU – ABU, dimana pada waktu yang lampau di ERA ORDE BARU dengan seenaknya mereka menikmati KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PEMERINTAH yang memperdaya, mengelabui RAKYAT INDONESIA.

 

Slogan “Pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanya JARGON bersifat ABSURD dan  MANIPULATIF. Pada kenyataan, hanya sekelompok orang  yang berada di LINGKARAN dan PUSARAN KEKUASAAN PEMERINTAH ORDE BARU yang menikmati pembangunan dan kekayaan bumi Indonesia.

 

Salah satu KOMITMEN  PERJUANGAN tujuan aksi tanpa kekerasan yang harus terus – menerus kita gelorakan dengan menggalang “KEKUATAN RAKYAT” adalah agar PELANGGRAN dan KEJAHATAN masa lalu yang telah  meluluh-lantakkan HAK – HAK MASYARAKAT dan mengamputasi, mengkebiri HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA melalui tindakan – tindakan PENGHILANGAN SECARA PAKSA serta  PENGGUNAAN KEWENANGAN dan KEKUASAAN  ABSOLUT demi mempertahankan hegemoni Pemerintahan, harus diungkap demi rasa KEADILAN RAKYAT INDONESIA.

 

Bersama Pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, kita galang kekuatan yang maha dahsyat untuk mengambil kembali hak – hak rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih DIKUASAI oleh PARA KORUPTOR, TIKUS PEMBANGUNAN dan KRONI – KRONI ORDE BARU, sebab misi agung ini adalah AMANAT KONSTITUSI yang menjelma dalam KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

SELAMAT BERJUANG,

SALAM PERSAUDARAAN DALAM PERSATUAN INDONESIA.

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM TATA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2020

MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM TATA NEGARA

TAHUN AKADEMIK 2020

 

Fakultas                   : HUKUM
Jurusan                    : Ilmu Hukum
Mata Kuliah                : Hukum Tata Negara (HTN)
Hari, Tanggal              : Sabtu,     Juni  2020
Waktu                      : 60 (enam puluh) menit       
Dosen                      : APPE HUTAURUK, SH., MH.
NIDN                       : 0307036803

 

 

KETENTUAN UJIAN:

  1. Tidak dibenarkan membuka buku referensi atau catatan;
  2. Tidak dibenarkan membuka situs google atau yang lainnya melalui media elektronik;
  3. Tidak dibenarkan bekerja sama;
  4. Jawaban harus ditulis dengan huruf kapital dan jelas dibaca;
  5. Mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh universitas dan/atau fakultas;
  6. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ujian diatas, dikenakan sanksi yang tegas;

 

PERTANYAAN DAN JAWABAN:

 

  1. Jelaskan definisi Hukum Tata Negara (HTN) secara umum, serta definisi yang dikemukakan oleh  J.H.A. Logemann  dan  Prof. van Der Pot.

 

  1. Jelaskan yang dimaksud dengan staatsrech in engere zin, dan jelaskan pula perbedaan antara Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) menurut Oppenheim dan van Vollenhoven.

 

  1. Jelaskan dan sebutkan Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materil dari Hukum Tata Negara (HTN).

 

  1. Jelaskan kriteria yang digunakan oleh JELLINEK dan LEON DUGUIT  Untuk menentukan suatu negara itu berbentuk “Monarki” atau “Republik”.

 

  1. Dalam sistem Pemilihan Umum (PEMILU) dikenal adanya Sistem Distrik dan Sistem Perwakilan Berimbang. Jelaskan pengertian kedua sistem Pemilihan Umum tersebut, dan menurut  Saudara Sistem Pemilihan Umum yang mana yang paling tepat dalam negara Indonesia, jelaskan pendapat Saudara.

 

  1. Jelaskan melalui perbandingan antara “TRIAS POLITICA DOCTRINE”  yang menggunakan konsep “SEPARATION OF POWER”  dengan “TRIAS POLITICA DOCTRINE”  yang menggunakan konsep “DIVISION OF POWER/DISTRIBUTION OF POWER”.

 

SELAMAT UJIAN

“Keberuntungan ialah bertemunya persiapan dengan kesempatan”

(ADRIAN BRODY)

KUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA

KUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA

 

Konstitusi adalah kumpulan asas – asas yang menyesuaikan kekuasaan pemerintah dan hak – hak yang diperintah serta menyesuaikan hubungan antara keduanya.

Setelah keluarnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tidak dikenal lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Tetapi dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakrat (TAP MPR) kembali masuk dalam tata urutan perundang – undangan dimana TAP MPR berkedudukan di bawah Undang – Undang Dasar dan diatas undang – undang.

Setelah keluarnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, materi – muatan Instruksi Presiden ditertibkan. Kemudian, dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan Instruksi Presiden lebih ditertibkan lagi.

Hukum Tata Negara mencakup pengaturan hukum dan pelembagaan hukum dimana bentuk negara  (negara kesatuan atau negara serikat) ditentukan, bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik) ditetapkan, cara kerjasama lembaga – lembaga negara diatur serta hak – hak warga negara (hak – hak asasi manusia) dirumuskan.

Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami pembangunan yang dibagi dalam tahap – tahap lima tahunan yang disebut PELITA (Pembangunan Lima Tahun). Selama Soeharto berkuasa, telah berlangsung enam kali Pelita (I s/d VI) selama 30 tahun. Sesudah akhir Pelita Vi dan memasuki  Pembangunan Jangka Panjang Kedua pada tahun 1997, Presiden Soeharto tak sempat meneruskan karena setahun kemudian pada 21 Mei 1998 ia “lengser keprabon” sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tahun 1967 adalah tahun ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) MENCABUT MANDAT  dari Presiden Soekarno (akhir masa pemerintahan Soekarno) dan menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia (awal pemerintahan Soeharto).

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

 

PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

 

Apabila ilmu politik dipandang semata – mata sebagai salah satu cabang dari ilmu – ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang sudah jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke – 19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang – cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi.

Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasionil dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya; malahan ia sering dinamakan “ilmu sosial yang tertua” di dunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.

Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun s.M. seperti terbukti dalam karya – karya ahli sejarah seperti HERODOTUS, atau filsuf – filsuf seperti PLATO, ARISTOTELES, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina yang telah mewariskan tulisan – tulisan politik yang bermutu. Tulisan – tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusasteraan DHARMASASTRA dan  ARTHASASTRA yang berasal dari masa kira – kira tahun 500 s.M. Diantara filsuf Cina yang terkenal ialah CONFUCIUS atau K’UNG FU TZU (+ 500 s.M), MENCIUS (+ 350 s.M.) dan mazhab legalists (antara lain SHANG YANG + s.M.).

Di Indonesia kita mendapati beberapa karya  tulisan yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya NEGARAKERTAGAMA yang ditulis pada masa Majapahit abad ke – 13 dan ke – 15 dan BABAD TANAH JAWI. Sayanglah bahwa di negara – negara Asia tersebut kesusasteraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke – 19 telah mengalami kemundurann karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara – negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam rangka imperialisme.

Di negara – negara benua Eropa seperti Jerman, Austria dan Perancis, bahasan mengenai Politik dalam abad  ke – 18 dan ke – 19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena kitu fokus perhatiannya adalah negara semata – mata. Bahasan mengenai negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah Ilmu Negara (Staatslehre). Di Inggris permasalahan politik dianggap termasuk filsafat, terutama moral philosophy, dan bahasannya dianggap tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya Ecole Libre des Sciences Politiques di Paris (1870) dan London School of Economies and Political Science (1895) ilmu politik untuk pertama kali dalam negara – negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Namun demikian, pengaruh dari ilmu hukum, filsafat dan sejarah sampai Perang Dunia II masih tetap terasa.

Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat. Mula – mula tekanan yuridis yang seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi bahasan masalah politik, akan tetapi lam – lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri atas pergumulan data empiris.  Kebetulan perkembangan selanjutnya bersamaan waktunya dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga kedua cabang ilmu sosial ini banyak mempengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik. Pada tahun 1858 seorang sarjana kelahiran Jerman FRANCIS LIEBER diangkat sebagai guru besar sejarah dan ilmu politik di Colombia College, dan kejadian ini di Amerika dianggap sebagai pengakuan pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiri. Perkembangan selanjutnya berjalan secara cepat, yang dapat dilihat juga dari didirikannya American Political Science Association (APSA) pada tahun 1904.

Sesudah Perang Dunia II perkembangan ilmu politik semakin pesat. Di negeri Belanda, dimana sampai  waktu itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan Faculteit der Sociale en Politieke (sekarang namanya Faculteit der Sociale Wetenschappen) pada tahun 1947 di Amsterdam. Di Indonesia juga didirikan fakultas – fakultas yang serupa, yang dinamakan Fakultas Sosial dan Politik (seperti pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta) atau Fakultas Ilmu – Ilmu Sosial (seperti pada Universitas Indonesia, Jakarta) dimana Ilmu Politik merupakan departemen tersendiri. Akan tetapi, oleh karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju, tidaklah mengherankan apabila pada permulaan perkembangannya, Ilmu Politik di Indonesia terpengaruh secara kuat oleh ilmu hukum itu. Akan tetapi dewasa ini, konsep – konsep ilmu politik yang baru berangsur – angsur mulai dikenal.

Sementara itu, perkembangan ilmu politik di negara – negara Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat dan yuridis masih digunakan hingga dewasa ini.

 

Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia II juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam Ilmu Politik, UNESCO dalam tahun 1948 menyelenggarakan suatu survey mengenai kedudukan Ilmu Politik  dalam kira – kira 30 negara. Proyek ini dipimpin W. EBENSTEIN dan PRINCETON UNIVERSITY Amerika Serikat, kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam suatu pertemuan di Paris dan menghasilkan buku  CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE (1948). Sebagai tindak lanjutnya UNESCO bersama INTERNATIONAL POLITICAL  SCIENCE ASSOCIATION (IPSA) yang didirikan pada tahun 1949, menyelenggarakan suatu penelitian secara mendalam yang mencakup kira – kira 10 negara, diantaranya negara – negara Barat besar, disamping India, Mexico dan Polandia. Pada tahun 1952 laporan – laporan ini dibahas dalam suatu konferensi di CAMBRIDGE, Inggris dan hasilnya disusun oleh  W.A. ROBSON  dari LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE dalam buku THE UNIVERSITY TEACHING OF SOCIAL SCIENCES: POLITICAL SCIENCE. Buku ini merupakan bagaian dari suatu rangkaian penerbitan UNESCO mengenai pengajaran beberapa ilmu sosial (termasuk ekonomi, antropologi budaya dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini merupakan usaha internasional untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda – beda.

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002