Tak Izinkan RDP Kasus Djoko Tjandra, Ada Apa dengan Azis Syamsuddin?

MerahPutih.com – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyoroti tindakan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yang menolak menandatangani surat izin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR RI bersama unsur penegak hukum.

Ketua bidang pemuda dan olahraga PB SEMMI, Silmi mengatakan, penolakan itu membuat publik curiga. Menurutnya, dengan penolakan dari Azis Syamsuddin patut menduga pimpinan DPR tak konsisten dalam upaya penegakan hukum.

“Penolakan RDP membahas kasus Djoko Tjandra membuat masyrakat bingung akan kepastian proses hukum skandal Djoko Tjandra. Jangan sampai penolakan RDP ini ditengarai ada unsur ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra,” jelas dia.

Ia mengakui, alasan Azis Syamsuddin tidak menandatangani persetujuan adanya RDP Komisi III dengan gabungan aparat penegak hukum adalah benar secara normatif. Hal ini karena melanggar tata tertib DPR.

Azis Syamsuddin

Pasalnya, dalam Pasal 1, angka 13 dan Pasal 13 huruf I Tata Tertib (Tatib) DPR dinyatakan bahwa reses merupakan kewajiban DPR untuk menyerap atau menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja. Namun, kasus Djoko Tjandra ini sudah mempermalukan hukum di Indonesia. Sehingga pengusutannya tak bisa ditunda lagi.

“Hanya saja, secara faktual tidak bisa dijadikan alasan, karena permasalahan ini juga sudah masuk dalam katagori urgent” jelasnya.

Silmi mendesak penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang membantu Djoko Tjandra ke Indonesia selain dari intitusi Polri. Baik di internal aparat maupun eksternal.

“Semua mesti dikupas tuntas demi penegakan hukum di Indonesia,” tutup Silmi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Komisi III DPR RI melakukan pengawasan kelapangan ke mitra kerjanya Kepolisian,Kejaksaan dan Kemenkumhan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan kasus dokumen berupa surat jalan Djoko Tjandra. Ia meminta semua pihak tak berdebat masalah administrasi.

“Karena saya tidak ingin melanggar Tatib dan hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja,” tegas Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/7).

Azis menjelaskan berdasarkanTatib DPR, masa reses adalah masa bagi anggota dewan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar kompleks parlemen untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Kemudian, sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat dalam melaksanakan tugas Badan Musyawarah dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang. (Knu)

sumber: merahputih.com

Serukan Tolak Omnibus Law, Puluhan Mahasiswa Sempat Masuk ke Jalan Tol

Suara.com – Sejumlah elemen mahasiswa yang menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja mengular hingga jalan tol yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Mereka terdiri dari beberapa orgsnisasi, diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia.

Pantauan Suara.com, mereka berada di jalan tol sekitar pukul 14.50 WIB. Sejumlah massa aksi turut menyampaikan orasinya secara bergantian meski berada di tengah jalan tol yang cukup padat kendaraan.

Meski demikian, keberadaan mereka di jalan tol tidak berlangsung lama. Aparat kepolisian meminta mereka agar meninggalkan lokasi.

Setelah mendapat imbauan tersebut mereka kemudian berpindah tempat ke sisi kiri Gedung DPR/MPR yang menjadi titik kumpul massa buruh.

sumber: suara.com

Tetapkan Izin Impor Lobster 30 Perusahaan, SEMMI Desak Bareskrim dan KPK Usut KKN Menteri KKP

RadarKotaNews, Jakarta – Setelah sekian lama menuai polemik dan penolakan, akhirnya keran ekspor benih lobster dibuka kembali oleh menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Keputusan menteri Edhy Prabowo disambut kritikan dari pendahulunya, yakni mantan menteri KKP, Susi Pudjiastusi yang menutup keran ekspor bibit lobster.

Tidak hanya sampai disana, kegaduhan kembali mencuat setelah media tempo merilis sejumlah perusahaan yang diberikan izin melakukan ekspor benih lobster merupakan kolega atau kerabat dari Edhy Prabowo di Partai Gerindra.

Sebanyak 30 perusahaan tersebut diantaranya PT Royal Samudera Nusantara, yang tercantum nama Ahmad Bachtiar yang juga merupakan Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap partai Gerindra. Selanjutnya, PT Bima Sakti Mutiara yang sahamnya dipegang full oleh PT. Arasari Pratama milik Hashim Djojohadikusumo yang juga dari partai yang sama dengan menteri kelautan Edhy Prabowo.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, meminta kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindak pidana Kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) yang telah menetapkan izin impor lobster kepada 30 perusahaan yang disinyalir kuat dikuasai oleh elite partai Gerindra.

Bintang menambahkan, kebijakan Edhy Prabowo dapat memberikan citra buruk bagi pemerintahan Jokowi di jilid ke II. Untuk itu, PB SEMMI meminta kepada presiden Jokowi untuk mereshuffle Edhy Prabowo dari kursi menteri kelautan dan perikanan.

“Edhy Prabowo jangan mengkapitalisasi dan melakukan praktik KKN yang hanya memperkaya kelompok tertentu saja, yang ujungnya merugikan bangsa dan negara,” kata Bintang dalam keterangan pers nya, di Jakarta, Minggu (5/7/2020)

Sebagai bentuk kritis mahasiswa, PB SEMMI akan segera melakukan pelaporan ke KPK dan mabes polri hingga melalukan aksi demonstrasi besar besaran.(fy)

sumber: radarkotanews.com

Peduli Covid-19 Kemenpora Menyalurkan Bantuan Kepada Masyarakat Melalui PB SEMMI, Badko HMI jawa timur, PP SAPMA Pemuda Pancasila, Bem Kedokteran UI

Menpora Zainudin Amali, secara simbolis melepas rangkaian bantuan Kemenpora berupa peralatan kesehatan dan penunjangnya, untuk mencegah terinfeksi penyakit Covid-19 yang diakibatkan oleh virus Corona, di kantor Kemenpora, pada Jumat (3/7/2020) siang.

Menpora Zainudin Amali dalam sambutannya mengatakan bahwa ini merupakan lanjutan kegiatan Kemenpora dalam rangka re-focusing dan merealokasikan anggaran ditengah pandemi Covid-19. “Seperti hari ini dan beberapa waktu yang lalu, kami juga sudah melakukan pemberian bantuan APD ini dari Aceh sampai Papua,” ucap Menpora Zainudin Amali.

Lebih lanjut Menteri asal Gorontalo itu mengatakan jika ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dan sekaligus ikut merasakan apa yang masyarakat rasakan di tengah pandemi ini. “Kemenpora melalui program re-focusing melakukan beberapa hal yang langsung menyentuh dan diterima masyarakat,” tambahan.

Total 8542 paket alat pelindung diri (APD) didistribusikan melalui stakeholder Kemenpora seperti BEM Fakultas Kedokteran UI sebanyak 1.000 paket,PP SAPMA Pemuda Pancasila,sebanyak 1.750,Badko HMI jawa timur sebanyak 3000 paket.

Sedangkan melalui pengurus besar(PB) serikat mahasiswa muslimin indonesia (SEMMI) Kemenpora memberikan sebanyak 1.792 paket dengan sasaran penyalurannya adalah mahasiswa perantau yang berada di jakarta,”Ujar Bintang Wahyu Saputra.

“PB SEMMI yang bertempat di Jalan taman  amir hamzah nomor 2 kecamatan menteng,jakarta pusat sejak awal pandemi aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat seperti penyaluran alkes,sembako,ta jil saat ramadhan serta bantuan lainya yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat,”Lanjutnya.

“Tentunya bantuan yang diterima saat ini diserahkan secara simbolis oleh zainudin amali selaku menteri pemuda dan olahraga selanjutnya melalui PB Semmi akan di salurkan langsung kepada mahasiswa rantau di jakarta,”Ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama PB Semmi yang diketuai oleh Bintang Wahyu Saputra  saat bertemu menpora menegaskan “jika PB Semmi serumpun dari organisasi masyarakat syarikat islam dan berhimpun di dpp knpi tidak ada dualisme dalam internal kepengurusan PB Semmi yang ada hanya oknum yang tidak bertanggung jawab mengatas namakan lembaga demi kepentingan pihak tertentu,”Tutupnya.

sumber: pbsemmi.org