TANGGAPAN ATAS SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA BERKAITAN DENGAN KLARIFIKASI BONGKAR MUAT BARANG  

TANGGAPAN ATAS SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

BERKAITAN DENGAN KLARIFIKASI BONGKAR MUAT BARANG  

 

Jakarta, 22  Agustus   2014

Nomor       : 036/TMM /Tanggapan /VIII/2014
Lampiran    : Bukti Pendukung
Perihal     : Tanggapan atas Surat  Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
              DKI Jakarta Nomor: 5394/-/.811.4 Tanggal 14 Agusrus 2014


Kepada, Yth:

Kepala Dinas Perhubungan

Provinsi DKI Jakarta

Jl. Taman Jatibaru No. 1

Jakarta

 

Dengan hormat,-

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Suhaimie Libra, selaku Direktur PT. Tera mare Maju (TMM), berkedudukan di Jl. Buni No. 8 Jakarta Barat 11180, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa management kami telah menerima Surat Nomor: 5394/-1.811.4 Tanggal 14 Agustus 2014 Hal: Peringatan, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  1. Bahwa kami memahami dan memaklumi sepenuhnya isi pokok Surat  Nomor: 5394/-1.811.4 Tanggal 14 Agustus 2014 tersebut, namun demikian perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan atas surat tersebut sebagai itikad baik untuk mengklarifikasi berdasarkan fakta – fakta yang sebenarnya, sebagai berikut:
  • Bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami hanya sekedar berhenti (bukan parkir) untuk menurunkan barang/muatan di depan kantor perusahaan kami dan setelah itu langsung jalan kembali;

Bahwa adalah sangat wajar apabila kendaraan kami berhenti sebentar untuk menurunkan barang/muatan di depan kantor perusahaan kami, sebagaimana juga lazimnya yang dilakukan oleh seluruh perusahaan – perusahan yang lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat selalu lancar dan tidak pernah terjadi kemacetan. Oleh karena itu, sangat tidak adil apabila kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat. Apalagi kenyataannya, di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat, banyak perusahan – perusahaan atau badan usaha lain yang juga memiliki kendaraan – kendaraan operasional yang cukup banyak. Sehingga menjadi pertanyaan kami adalah mengapa hanya perusahaan kami yang selalu menjadi “sasaran tembak” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk memaksakan diskresinya hanya karena surat protes dari seorang yang bernama  ANWAR KESUMA;

  • Bahwa mengenai keharusan kendaraan barang menggunakan plat kuning dan laik jalan, dapat kami jelaskan bahwa kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami selalu mengikuti prosedur dan ketentuan mengenai uji laik jalan. Akan tetapi, khusus mengenai penggunaan “plat kuning”, saat ini kami sedang mengusahakannya dan oleh karena itu kami memohon agar diberikan waktu dan kesempatan kepada kami sampai seluruh kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami menggunakan “plat kuning” sebagaimana dianjurkan olen Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa pengurusan untuk merubah “plat hitam” menjadi  “plat kuning”  memerlukan waktu  yang cukup lama, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan syarat – syarat tertentu dan Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Pengemudi yang telah menjadi karyawan kami;

  • Bahwa mengenai garasi dan lahan parkir sebagai tempat bongkar muat, dapat kami jelaskan bahwa kami sudah membuat garasi di kantor perusahaan kami sebagai tempat bongkar muat. Selain itu, kami juga telah memiliki lahan untuk tempat parkir yang tidak begitu jauh dari kantor kami;
  1. Bahwa kami sangat mengharapkan kearifan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Tata Usaha Negara, agar:
  • Tidak mempersalahkan kendaraan – kendaraan operasional perusahaan kami sebagai penyebab terganggunya kelancaran lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat (sebab fakta yang sebenarnya adalah lalu lintas dan akses keluar masuk warga setempat di sepanjang Jalan Buni, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat selalu lancar, tidak pernah terganggu dan tidak pernah macet);
  • Memberikan perlindungan dan kesempatan seluas – luasnya kepada kami untuk menjalankan usaha tanpa adanya gangguan dari pihak lain, agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dicanangkan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana;
  • Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada perusahaan kami untuk mengurus sarana, prasarana, dan perizinan lain yang diperlukan.

Demikian surat tanggapan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, terimakasih atas pengertian dan kebijaksanaan  yang diberikan.

Hormat Kami
PT.  TERA MARE MAJU


SUHAIMIE LIBRA
 DIREKTUR

Tembusan:

  • Yth: Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  • Yth: Walikota Jakarta Barat;
  • Yth: Kasatlantas Jakarta Barat;
  • Yth: Kasubdis Dalops Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  • Arsip;
Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

CONTOH SURAT KUASA UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

CONTOH SURAT KUASA

UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

 

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 51/AHH&Ass./PN.Jaktim/X/2018

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama            : Drs. ROBERT  I  PELENKAHU
Tempat lahir    : Menado
Tanggal lahir   : 18 April 1946
Jenis kelamin   : Laki – laki
Agama           : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan       : Swasta
Alamat          : Jl. Pulo Asem Utara VII No. 52  RT 011/RW 002
                  Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung
                  Kotamadya  Jakarta Timur
                  Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini secara hukum  bertindak  bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,  selanjutnya disebut   PEMBERI KUASA;

Dengan ini menerangkan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya yang disebutkan dibawah ini dan memberi kuasa penuh kepada :

  1. (Cand) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.;
  2. YANRINO SIBUEA, SH.;

Masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES berkedudukan di Jl.  I Gusti Ngurah Rai No. 13 A  Jakarta Timur 13470 – Indonesia, baik untuk bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama  selanjutnya disebut   PENERIMA KUASA;

K H U S U S
  • Mendampingi serta membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dahulu selaku Penggugat dan Pembanding untuk meminta, mengambil dan menerima dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berkedudukan di Jl. DR Sumarno No.1(Sentra Primer), Penggilingan, Jakarta Timur, berupa: 1)    salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata Nomor: 162/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tmr. Tanggal 26 April 2013, dan 2) Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Tingkat Banding) perkara perdata tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Banding;
  • Selanjutnya Penerima Kuasa diberi kuasa untuk menghadap dan mengadakan pertemuan dengan instansi/pejabat Pemerintah maupun swasta, menerima dan/atau mendapatkan surat – surat dan dokumen – dokumen dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerima dan melakukan pembayaran, menandatangani surat – surat dan kwitansi – kwitansi, serta  melakukan upaya lainnya semata – mata untuk kepentingan Pemberi Kuasa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata  dan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak Retensi dan hak Substitusi.

                                  Jakarta,    11 Oktober   2018

             PENERIMA  KUASA                                    PEMBERI  KUASA 

 
     (Cand) APPE H. HUTAURUK, SH., MH.                                   
                                                            Drs. ROBERT  I  PELENKAHU                                                                          
             YANRINO SIBUEA, SH.                                                                                                     

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) TAHUN 2018 HUKUM ACARA PIDANA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) TAHUN 2018

HUKUM ACARA PIDANA 

 

UNIVERSITAS MPU TANTULAR

FAKULTAS HUKUM

 

Fakultas           : HUKUM
Jurusan            : Ilmu Hukum
Mata Kuliah        : Hukum Acara Pidana 
Hari, Tanggal      : Sabtu, 12 Mei 2018
Waktu              : 60 (enam puluh) menit              
Dosen              : APPE HUTAURUK, SH., MH.
NIDN               : 0307036803

KETENTUAN UJIAN:

  1. Tidak dibenarkan membuka buku referensi atau catatan;
  2. Tidak dibenarkan membuka situs google atau yang lainnya melalui media elektronik;
  3. Tidak dibenarkan bekerja sama;
  4. Jawaban harus ditulis dengan huruf kapital dan jelas dibaca;
  5. Mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh universitas dan/atau fakultas;
  6. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ujian diatas, dikenakan sanksi yang tegas;

PERTANYAAN DAN JAWABAN:


Pertanyaan:

  1. Jelaskan tujuan Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan KUHAP dan fungsi Hukum Acara Pidana menurut van Bemmelen.

Jawaban:

  • Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan tentang tujuan hukum acara pidana, sebagai berikut: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak – tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.
  • Van Bemmelen mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana, yaitu:
  1. Mencari dan menemukan kebenaran;
  2. Pemberian keputusan oleh Hakim;
  3. Pelaksanaan keputusan.

Pertanyaan:

  1. Sebutkan asas – asas utama dalam Hukum Acara Pidana.

Jawaban:

Asas – asas utama  dalam Hukum Acara Pidana, meliputi:

  1. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.
  2. Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence).
  3. Asas Oportunitas.
  4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum.
  5. Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap.

Pengertiannya adalah pengambilan keputusan untuk menentukan salah   tidaknya Terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.

6. Setiap Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim.

7. Semua Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum.

Pasal 69 s/d Pasal 74 KUHAP.

8. Asas Akusator dan Inkisitor (accusatoir dan inquisitoir).

Asas Akusator yaitu Kebebasan untuk memberi dan mendapatkan nasehat hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Asas Inkisitor adalah Tersangka/Terdakwa dianggap sebagai obyek pemeriksaan.

9. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan (Pasal 154, 155 dan seterusnya)


Pertanyaan:

  1. Jelaskan maksud dantujuan dilakukannya Penyelidikan, jelaskan pula apa yang dimaksud dengan alat bukti.

Jawaban:

  • Maksud dan tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mengumpulkan “BUKTI PERMULAAN” atau “BUKTI YANG CUKUP” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan istilah “opspornig” atau “orderzoek”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “Investigation”.
  • Yang dimaksud dengan ALAT BUKTI adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan/peristiwa, dimana dengan alat – alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Pertanyaan:

  1. Jelaskan pengertian Eksepsi/Tangksan dan Teori atau Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, serta Teori atau Sistem Pembuktian yang digunakan dalam praktek peradilan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Criminal Justice System).

Jawaban:

  • Eksepsi/Tangkisan (exeptie, exeption) adalah upaya atau prosedur hukum dalam persidangan perkara pidana di peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang Terdakwa/Penasehat Hukum, disertai dengan alasan-alasannya bahwa Surat Dakwaan dan/atau Dakwaa Jaksa Penuntut Umum disusun dan/atau dibuat tidak dengan cara yang benar, tidak cermat dan/atau mengandung cacat yuridis, yang tidak mengenai pokok perkara.
  • Dalam menilai kekuatan pembuktian “ALAT – ALAT BUKTI” maka dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

a. Teori atau Sistem Pembuktian Berdasar Undang – Undang secara Positif (positief wettelijk bewijstheorie)  atau disebut juga Teori Pembuktian Formal (formele bewijstheorie) yaitu pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat – alat pembuktian yang disebutkan dalam undang – undang, sedangkan keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali;

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif (positief wettelijk) berusaha mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan – peraturan pembuktian yang keras. Sistem ini dianut di Eropa pada masa berlakunya asas inkisitoir (inquisitoir) dalam acara pidana;

b. Teori atau Sistem Pembuktian menurut Keyakinan Hakim Melulu (Conviction intime) yaitu sistem pembuktian dimana putusan pidana dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat – alat bukti dalam undang – undang, akan tetapi pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan penilaian alat – alat bukti hanya didasarkan semata – mata pada keyakinan Hakim. Sistem pembuktian seperti ini dianut dianut oleh peradilan JURY seperti di PERANCIS;

c. Teori atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (La Conviction Raisonnee) yaitu pembuktian dalam hal mana Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya dengan dasar – dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) dan motivasi yang berlandaskan peraturan – peraturan pembuktian tertentu.

Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (La Conviction Raisonnee) terpecah dengan munculnya Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif  (negatief wettelijk bewijstheorie). Persamaannya adalah kedua teori pembuktian tersebut didasarkan pada keyakinan Hakim (artinya Terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan Hakim bahwa ia bersalah). Perbedaannya ialah Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (La Conviction Raisonnee) harus didasarkan pada keyakinan Hakim tetapi keyakinan  tersebut harus didasarkan pada alasan/kesimpulan yang  logis yang tidak didasarkan pada undang – undang (tetapi didasarkan pada keyakinan Hakim menurut pilihannya sendiri mengenai pelaksanaan pembuktian mana yang ia pergunakan. Sedangkan Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif menentukan bahwa keyakinan Hakim harus berpangkal tolak pada pada aturan – aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif  oleh undang – undang. HIR maupun KUHAP menganut Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif  (negatief wettelijk bewijstheorie) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 ayat (1) HIR. Dengan demikian Teori atau Sistem Pembuktian yang diterapkan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif  (negatief wettelijk bewijstheorie).


Pertanyaan:

  1. Jelaskan tahapan beracara di persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri) sesuai dengan urutannya mulai dari awal sampai dengan Putusan Hakim/Putusan Pengadilan.

Jawaban:

Tahapan beracara di persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri), meliputi:

  1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
  2. Eksepsi dari Terdakwa/Penasehat Hukum;
  3. Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum;
  4. Putusan Sela;
  5. Pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum;
  6. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
  7. Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa/Penasehat Hukum;
  8. Replik dari Jaksa Penuntut Umum;
  9. Duplik dari Terdakwa/Penasehat Hukum;
  10. Putusan (akhir);

 

FILSAFAT HUKUM

FILSAFAT HUKUM

 

Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum.

Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Fakta yang demikian  membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, rasa penasaran, dan ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal.

Writer and Copy Right:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN

ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

 

SURAT PERINGATAN I (PERTAMA)

 

Jakarta, 24 September 2014

Nomor             : 051/TMM/Peringatan – 1/IX/2014
Lampiran          : -
Perihal           : Peringatan I (Pertama)

 

Kepada, Yth:

Sdr. WXYZ

Karyawan/Pekerja  PT. TMM Bagian Operator (Supir)

Di-

Tempat

 

Dengan hormat,

Manajemen PT. Tera Mare Maju (TMM) dengan ini menyampaikan kepada:

Nama   Karyawan          : WXYZ
Bagian                   : Operator (Supir)

Saudara telah melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap peraturan Tata Tertib Perusahaan PT. Tera Mare Maju, berupa:

  • Mengeluarkan atau menyampaikan kata – kata kasar, tidak sopan, tidak patut dan bersifat mengancam kepada Pimpinan Perusahaan;
  • Mengeluarkan atau menyampaikan kata – kata kasar, tidak sopan, tidak patut dan bersifat mengancam kepada sesama rekan kerja;
  • Tidak menjaga hubungan baik dan keharmonisan dengan sesama rekan kerja dalam lingkungan perusahaan.

Dengan demikian, manajemen PT. Tera Mare Maju (TMM) memberikan Peringatan I (Pertama) kepada Saudara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Perusahaan, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Apabila Saudara masih melakukan kesalahan/pelanggaran yang sama atau dalam bentuk yang lain, maka perusahaan akan memberikan peringatan II (Kedua) atau peringatan III (Ketiga) atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan tingkat kesalahan Saudara, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan tentang ketenagakerjaan.

Demikian Surat Peringatan I (Pertama) ini disampaikan untuk dapat dimaklumi sebagai pembinaan.

PT. Tera Mare Maju

 

Suheimie Libra

     Direktur

Tembusan:

  • Arsip (sebagai pertinggal)
Created and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

FENOMENA HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI HUKUM POSITIF

FENOMENA HUKUM TATA NEGARA

SEBAGAI HUKUM POSITIF

 

Van Vollenhoven di dalam tulisannya yang berjudul  “Thoerbecke en het Administratief recht”  mengatakan bahwa HTN adalah hukum tentang negara dalam keadaan berhenti (diam, statis), sedangkan HAN hukum tentang negara dalam keadaan bergerak (bekerja, dinamis).

Menurut Logemann bahwa  Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.

Secara umum dapat dikatakan, Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut.

Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah.

Oppenheim menyatakan bahwa Hukum Tata Negara itu sama dengan negara dalam keadaan tidak bergerak (staat in beweging), sedangkan Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan seumpama negara dalam keadaan bergerak (staat in rust).

Sumber Hukum Tata Negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materil.

Sumber hukum materil  dari Hukum Tata Negara (HTN)  adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia kemudian menjadi falsafah negara, yang tidak saja menjiwai bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum.

Sumber hukum formil  dari Hukum Tata Negara, meliputi:

  • UUD 1945;
  • TAP MPR/MPRS;
  • Undang – Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
  • Peraturan Pemerintah;
  • Keputusan Presiden;
  • Peraturan Pelaksana lainnya, misalnya Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya.
  • Kebiasaan ketatanegaraan (Convention);
  • Traktat (Perjanjian Internasional);

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

  1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
  2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
  3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
  4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
  5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah).

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY  

DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

 

 Dalam prinsip “Preceptual Selectivity”, dianut sikap politik yang cenderung membatasi diri secara cermat dan selektif untuk menanggapi aspek – aspek tertentu  dari semua persepsi yang muncul dalam percaturan politik, yang merupakan selektivitas aturan. Esensi prinsip “Preceptual Selectivity” ialah keselektifan dalam menilai fenomena – fenomena (gejala – gejala) termasuk simpang siur opini dan persepsi yang berkembang dalam masyarakat, apalagi dalam situasi dan kondisi politik yang sedang mengalami goncang (shock), baik karena pengaruh tekanan – tekanan  terutama dari para “POLITIKUS/POLITISI BUSUK”, “KELOMPOK INTOLERANT”, “KELOMPOK RADIKALISME”, dan bahkan “KRONI ORDE BARU” yang masih bertekad mempertahankan hegemoninya dengan membangun kembali “DINASTI OTORITARIAN”   atau tekanan yang datangnya  dari luar yang bermaksud merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui aspek teknologi, ekonomi dan sebagainya. Seperti sejak tahun 1998, saya pernah menyatakan  dalam berbagai kegiatan aksi bahwa rakyat Indonesia harus tetap waspada sebab Orde Baru dalam narasi konteks “Pengaruh dan Kekuasaan” sampai saat ini sesungguhnya belum “lengser keprabon” (step down), tetapi masih sebatas mundur (step back)   dan setiap saat dia dapat bermetamorposa untuk menampilkan eksistensiya.

Indonesia masa/era reformasi dewasa ini,  dimana gerakan reformasi itu seperti tak punya konsep yang jelas mengenai misi dan visinya (bebeda dengan tekad dan prinsip Gerakan Reformasi Tahun 1998), bahkan dapat dikatakan  visi dan misi reformasi tidak sesuai dengan konstruksi yang dicita – citakan oleh “moral movement” dalam kebangkitannya pada pertengahan tahun 1998, apakah reformasi itu sekedar mengembangkan power structure yang sedang berkuasa atau benar – benar memiliki  visi dan misi sesuai ekspektasi perjuangan “Gerakan Perubahan” yaitu untuk melakukan pembaharuan  (reform) dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara  dari yang tadinya dinilai menunjukkan banyak deviasi dari koridor – koridor yang paradigmatik untuk dikembalikan kepada koridor “cita – cita luhur para pendiri bangsa yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kesetaraan harkat dan martabat setiap orang dihadapan hukum dan pemerintahan  sesuai dengan konsep Demokrasi Konstitusional.

Seyogyanya rakyat Indonesia tidak  terbawa arus  gonjang – ganjing dan hiruk – pikuk politik yang menjadi alat propaganda kelompok kepentingan (interest group) tertentu yang memanipulasi fakta sejarah. Segenap lapisan masyarakat  Indonesia harus senantiasa berusaha memposisikan dirinya sebagai pemersatu dan corong kebenaran untuk secara berhati – hati menanggapi situasi gonjang – ganjing dan hiruk – pikuk sehingga tidak terkontaminasi dengan berita bohong (hoax), sembari  berusaha fokus pada  perhatian agar “hakekat memperjuangkan tujuan bangsa”  kembali kepada paradigma – paradigma yang telah disepakati secara nasional, sebagai titik tolak solusi dari upaya mencegah dan mengantisipasi disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu kita kawal dan kita dukung terus pemerintahan JOKO WIDODO, untuk membangun PERUBAHAN dan PEMBAHARUAN menuju TATANAN INDONESIA BARU dengan KONSEP REFORMA AGRARIA dan REFORMASI BIROKRASI, yanga salin bertautan dan berkesinambungan. Hakekatnya, kita butuh pemimpin KARISMATIK seperti PRESIDEN JOKO WIDODO yang memiliki hati YANG TULUS dan semangat tinggi tanpa pamrih untuk membangun NKRI.

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

 

 

Kekuatan “KEHENDAK RAKYAT” untuk turut terlibat aktif dalam perjuangan memprotes dan melakukan perlawanan terhadap propaganda – propaganda menyesatkan dan upaya – upaya agitasi – provokasi adalah merupakan potensi yang harus dikelola dan diberdayakan oleh PEMERINTAH.

 

Kelompok dan AKTOR INTELEKTUAL pelaku keserakahan dan kekerasan saat ini sudah tidak dapat lagi bersembunyi dalam WILAYAH YANG SERBA KABUR dan ABU – ABU, dimana pada waktu yang lampau di ERA ORDE BARU dengan seenaknya mereka menikmati KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PEMERINTAH yang memperdaya, mengelabui RAKYAT INDONESIA.

 

Slogan “Pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanya JARGON bersifat ABSURD dan  MANIPULATIF. Pada kenyataan, hanya sekelompok orang  yang berada di LINGKARAN dan PUSARAN KEKUASAAN PEMERINTAH ORDE BARU yang menikmati pembangunan dan kekayaan bumi Indonesia.

 

Salah satu KOMITMEN  PERJUANGAN tujuan aksi tanpa kekerasan yang harus terus – menerus kita gelorakan dengan menggalang “KEKUATAN RAKYAT” adalah agar PELANGGRAN dan KEJAHATAN masa lalu yang telah  meluluh-lantakkan HAK – HAK MASYARAKAT dan mengamputasi, mengkebiri HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA melalui tindakan – tindakan PENGHILANGAN SECARA PAKSA serta  PENGGUNAAN KEWENANGAN dan KEKUASAAN  ABSOLUT demi mempertahankan hegemoni Pemerintahan, harus diungkap demi rasa KEADILAN RAKYAT INDONESIA.

 

Bersama Pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, kita galang kekuatan yang maha dahsyat untuk mengambil kembali hak – hak rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih DIKUASAI oleh PARA KORUPTOR, TIKUS PEMBANGUNAN dan KRONI – KRONI ORDE BARU, sebab misi agung ini adalah AMANAT KONSTITUSI yang menjelma dalam KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

SELAMAT BERJUANG,

SALAM PERSAUDARAAN DALAM PERSATUAN INDONESIA.

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

PENGERTIAN HUKUM WARIS

PENGERTIAN HUKUM WARIS

 

  • Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataanmengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris;
  • PADA ASASNYA, yang dapat diwariskan “hanya hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja”;
  • KECUALI (hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan), yaitu   Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, pemberian kuasa;
  • Hak-hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diwariskan, yaitu   Hak suami, menyangkal keabsahan seorang anak;

 

SUBJEK HUKUM WARIS, terdiri dari:

  1. Pewaris

–   Meninggalkan harta;

–   Diduga meninggal dengan meninggalkan harta;

  1. Ahli waris

–   Sudah lahir pada saat warisan terbuka (pasal 836 KUHPerdata);

 

SYARAT PEWARISAN, terjadi dengan keadaan – keadaan sebagai berikut:

  • Pewaris meninggal meninggalkan harta;
  • Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (untuk mewaris berdasarkan Undang – Undang);
  • Ahli waris harus patut mewaris →onwaardig(Pasal 838 KUHPerdata);

 

Ketentuan mengenai MENINGGAL BERSAMA-SAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS, sebagai berikut:

  • Pasal 831 KUHPerdata: malapetaka yang sama;
  • Jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu → tidak saling mewaris;
  • Harus dibuktikan: selisih 1 (satu) detik dianggap tidak meninggal bersama-sama;

 

MEWARIS BERDASARKAN Undang – Undang:

  1. Atas dasar kedudukan sendiri;.
  • Penggolongan ahli waria berdasarkan garis keutamaan:
  • Golongan I  (Pertama),  Pasal . 852 – Pasal 852 a KUHPerdata
  • Golongan II (Kedua), Pasal . 855 KUHPerdata
  • Golongan III (Ketiga), Pasal . 850 jo. Pasal  858 KUHPerdata
  • Golongan IV (Keempat), Pasal . 858 sampai dengan Pasal  861 KUHPerdata;
  1. Berdasarkan penggantian;

Syarat penggantian → orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris;

 

Macam penggantian:

  • Dalam garis lencang kebawah tanpa batas → Pasal 842 KUHPerdata;
  • Dalam garis menyamping; saudara digantikan anak-anaknya → Pasal 844 KUHPerdata;
  • Penggantian dalam garis samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi, atau keponakan;

 

 

HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta stuktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :

  1. Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya;
  1. Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa;
  1. Sistem Kolektif, Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu;
  1. Sistem Mayorat, merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat lampung dan Bali;
Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

HUKUM WARIS PERDATA

HUKUM WARIS PERDATA

 

Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUHPerdata. Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUHPerdata tersebut.

Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris.

Hukum waris menurut Pitlo adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Pengertian mengenai hukum waris juga dapat ditemukan  dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Pasal 171 disebutkan bahwa: “Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing”..

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada Ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga diwarisi utang (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Utang seperti utang kepada pihak bank,  dan pihak lainnya.

PRINSIP UMUM DALAM KEWARISAN (PEWARISAN), meliputi:

  1. Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan harta peninggalan;
  2. Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan “beralih” demi hukum. Pasal 833 KUHPerdata (Saisine) → menimbulkan hak menuntut → Heriditatis Petitio
  3. Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah → pasal 832 KUHPerdata;
  4. Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi;
  5. Setiap orang cakap mewaris kecuali pasal 838 KUHPerdata (onwaardig);

CARA MEWARIS, dapat terjadi melalui ketentuan sebagai berikut:

  • Mewaris berdasarkan Undang – Undang  (ab intestato)
    1. Atas dasar kedudukan sendiri;
    2. Atas dasar penggantian;
  • Mewaris berdasarkan testament (wasiat);

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002