Kumpulan Definisi Tindak Pidana

Kumpulan Definisi Tindak Pidana

 

 

Black’s  Law Dictionary Punishment is “any fine penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law”.


Menurut Prof. DR. MULADI, SH.  dan BARDA NAWAWI  A.,SH., pidana mengandung unsur – unsur atau ciri – ciri sebagai berikut:

  1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan arau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan;
  2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
  3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang;

Prof. SUDARTO berpendapat bahwa  “yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu”.


Prof. ROESLAN SALEH menyatakan “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini beujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.


FITZGERALD “Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence”.


TED HONDERICH: “Punisment is an authority’s infliction of penalty (something involving devrivation or distress) on an offender for an offence”.


Sir RUPERT CROSS: Punishment means “The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence”.


BURTON M. LEISER“A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law”.


Menurut ALF ROSS, “concept of punishment” didasarkan pada 2 (dua) syarat atau tujuan, yaitu:

  1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (punsishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed);
  2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed);

Menurut ALF ROSS, tidak dapat dianggap sebagai suatu punishment, hal – hal sebagai berikut:

  1. Tindakan – tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan;
  2. Tindakan – tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan;
  3. Tindakan – tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan;

Strafbaarfeit  itu  dikenal  dalam  hukum  pidana,  diartikan  sebagai  delik,  peristiwa  pidana,  dan  tindak  pidana.  Strafbaarfeit  terdiri  dari  3  (tiga)  kata  yaitu  straf,  baar,  dan  feit.  Straf  diartikan  sebagai  pidana  dan  hukum,  baar  diartikan  sebagai  dapat  dan  boleh.  Sedangkan  feit  diartikan  sebagai  tindak,  peristiwa,  pelanggaran,  dan perbuatan ~  (rumusan tindak pidana yang dikemukana oleh Adam Chazawi).


“Delik  adalah  suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang  terlarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  undang-undang  (pidana)” ~ (rumusan tindak pidana yang dikemukana oleh Halim).


“Suatu  strafbaarfeit  itu  sebenarnya  adalah  suatu  kelakuan  manusia  yang  diancam  pidana  oleh  peraturan  perundang-undangan” ~ (rumusan tindak pidana yang dikemukana oleh Moeljatno).


“Delik  adalah  perbuatan  yang  oleh  Hukum  Pidana  dilarang  dan  diancam  pidana  terhadap  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut” ~ (rumusan tindak pidana yang dikemukana oleh  Rusli Effendy).


Menurut Bambang  Purnomo, terminologi  strafbaarfeit oleh para ahli hukum pidana yang diterjemahkan sebagai “Perbuatan Pidana” pada pokoknya meliputi:

  1. Perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan  mana  yang  disertai  ancaman  (sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut).
  2. Suatu  perbuatan  yang  dilarang  atau  diwajibkan  oleh  undang-undang  yang  apabila  dilakukan  atau  diabaikan,  maka  orang  yang  melakukan  atau  mengabaikan  akan  diancam  dengan  pidana.

Dari sigi definisi,  Bambang  Poernomo  menjelaskan  bahwa “Istilah  delik,  strafbaarfeit,  peristiwa  pidana  dan  tindak  pidana  serta  perbuatan  pidana  mempunyai  pengertian  yang  sama  yaitu  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  hukum  dan  larangan  tersebut  disertai  dengan  ancaman  dan  sanksi  berupa pidana  yang  melanggar  larangan  tersebut”.


Pompe  (sebagaimana dikutip Lamintang, 1985: 173)  memberikan  batasan  pengertian  istilah  strafbaarfeit  sebagai  berikut:  “Secara  teoritis  strafbaarfeit  dapat  dirumuskan  sebagai  suatu  pelanggaran  norma  (ganguan  terhadap  ketertiban  hukum/ law ordeer)  yang  dengan  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  dimana  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  tersebut  adalah  perlu  demi  terpeliharanya  tertib  hukum  dan  terjaminnya  kepentingan  hukum”.


Rusli  Effendy menegaskan  bahwa  “Definisi  dari  peristiwa  pidana  sendiri  tidak  ada.  Oleh  karena  itu  timbullah  pendapat-pendapat  para  sarjana  mengenai  peristiwa  pidana.  Dapat  dikatakan  tidak  mungkin  membuat  definisi  mengenai  peristiwa  pidana,  sebab  hampir  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mempunyai  rumusan  tersendiri  mengenai  hal  itu”.

 

Created  and Posted By :

Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.

Lecturer, Advocate and Legal Consultant

Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

TELL THE TRUTH FOR THE PEOPLE

TELL THE TRUTH FOR THE PEOPLE

 

TELL THE TRUTH

The son said that:

I did a naughty thing yesterday. I lied to mom about not eating candy. When I ate three candies, but God forgave me when I repented and asked for His forgiveness  (Aku berbuat nakal kemarin. Aku berbohong kepada mama tentang tidak makan permen. Padahal aku makan tiga buah permen, tetapi Tuhan mengampuniku ketika aku menyesal dan meminta pengampunanNya).

 

BE KIND:

The son said that:

I did a bad thing yesterday. When I pushed my little brother and I scratched my big sister, but God forgave me when I repented and asked for His forgiveness. (Aku membuat hal yang buruk kemari. Saat aku mendorong adikku dan mencakar kakakku, tetapi Tuhan mengampuniku ketika aku menyesal dan meminta pengampunanNya).

 

BE CONTENT:

The son said that:

I did an awful thing yesterday. When I stole my friend’s beautiful eraser and I took my teacher’s money, but God forgave me when I repented and ask for His forgiveness (Aku berbuat hal yang buruk kemarin. Saat aku mencuri penghapus yang bagus milik temanku dan mengambil uang milik guruku, tetapi Tuhan mengampuniku ketika aku menyesal dan meminta pengampunanNya).

 

BE POLITE:

The son said that:

I did a disgraceful thing yesterday. When I screamed at my friend and I called them names, but God forgave me when I repented and asked for His forgiveness  (Aku berbuat hal yang memalukan kemarin. Saat aku berteriak pada temanku dan meledek – ledek mereka, tetapi Tuhan mengampuniku ketika aku menyesal dan meminta pengampunanNya).

 

FORGIVE OTHERS:

The son said that:

I did a shameful thing yesterday. When I did not forgive Joe even though he asked me forgiveness, but God forgave me when I repented and asked for His forgiveness (Aku berbuat hal yang memalukan kemarin. Saat aku tidak memaafkan Joe walaupun ia telah meminta maaf kepadaku, tetapi Tuhan mengampuniku ketika aku menyesal dan meminta pengampunanNya).

 

RESPECT OUR ELDER:

The son said that:

I did a hurtful thing yesterday. When I did not obey mom and dad, but God forgave me when I repented and asked for His forgiveness (Aku berbuat hal yang menyakitkan kemarin. Saat aku tidak taat pada mama dan papa, tetapi Tuhan mengampuniku ketika aku menyesal dan meminta pengampunanNya).

 

BE FRIEND:

The son said that:

I did an appalling thing yesterday. When I bit my big brother and I fought with my neighbor, but God forgave me when I repented and asked for His forgiveness (Aku berbuat hal yang menakutkan kemarin saat aku menggigit kakakku dan berkelahi dengan tetanggaku, tetapi Tuhan mengampuniku ketika aku menyesal dan meminta pengampunanNya).

 

SO ….. THIS IS THE FACT:

I am glad that God is a forgiving God;

He forgives me no matter what;

He is my father in heaven, and

He lives in my heart.

 

“Aku senang karena Tuhan Maha Pengampun;

Ia mengampuniku dalam segala hal;

Ia adalah Bapaku di Surga, dan

Ia tinggal di dalam hatiku”.

 

Adapted  and Posted By:

Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.

Lecturer, Advocate and Legal Consultant

Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

HIDUP YANG MEMPUNYAI TUJUAN

HIDUP YANG MEMPUNYAI TUJUAN

 

Allah menghendaki kita untuk bersikap bijak, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Allah tidak ingin konsentrasi kita berfokus pada hal – hal yang bertentangan dengan moral yang baik. Kita dapat menemukan hal – hal yang baik, karena dalam masa – masa yang sulit, krisis dan penuh kekhawatiran,  Allah senantiasa mendampingi kita. Tidak peduli seperti apa keberadaan kita, ketika kita menyingkirkan khawatiran dan focus pada Allah sebagai sumber kekuatan maka kita dapat menemukan hidup yang memiliki tujuan (when we set our worries aside and focus oon God we can find a life – fulfilling purpose).

Adigium yang menjadi postulat dogmatis menegaskan CARI DEO NIHILIO CARENT (yang mencintai Tuhan tidak akan kekurangan apapun). Dalil iman tersebut juga diikrarkan dalam Matius 7:7 – 8. ~ (7) “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu”. (8) “Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan”.

Oleh karena itu, tetaplah percaya bila engkau melakukan sesuatu yang benar (CONFIDE RECTA AGENS), sebab doa orang benar besar kuasanya. Kebaikan Allah dapat ditemukan dalam setiap situasi (God goodness can be found in every situation). Menerima kebaikan Allah memberikan kita rahmat untuk melihat penggenapan janji Allah di dalam iman dan pengharapan, janji hidup yang kekal tanpa penyakit, rasa sakit atau kesedihan, bukan semata – mata hanya sekedar soal makanan atau minuman.

Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, sehingga kita tidak khawatir dalam hidup dan kehidupan, maka SEBAGAI TUJUAN HIDUP KITA  sepatutnya kita juga harus berbuat baik dan dermawan kepada orang lain. Sebab kesempatan untuk berbuat baik  dan benar ada batasnya, yaitu ketika ajal telah menjemput.   Tidak ada satupun yang dapat dilakukan dengan benar oleh orang yang kikir kecuali ketika dia mati (AVARUS NISI CUM MORITUR, NIL RECTE FACIT).

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

 

Program Salam Radio: Sabtu, 2 Mei 2020

Program Salam Radio
Sabtu, 2 Mei 2020

Mari ikuti Program Salam Penyejuk hati bersama Dr. K.H. Sodikun, M.Si
Jam 06.00 – 06.30

” Ikhlas Dan Bersungguh-Sungguh ”

Program Salam Indonesia Tangguh Bersama Budayawan Bang Sem Haesy

Jam 06.30 – 07.00

Program Salam Pembakti Anak Bangsa bersama Budi Sadewo Musisi

Jam 07.00-08.00

” Tembang Dan Musik Etnik Hentikan Covid-19“

KOSAN MAMIH
(Siaran Tunda)

Jam 16.25 – 17.25

Program Salam Ifthar / Ngabuburit
bersama Ustadz Aslih Ridwan, Wakil Ketua Majelis Syar’i Syarikat Islam.

Jam 17.30 – 17.45

” Cintailah Anak Yatim Dan Dhuafa ”

Program Salam Harmoni
KOSAN MAMIH EDISI SPESIAL

Bersama Bintang Tamu Hamdan Zoelva menemui para komika ; Panca Atis, Asep Suaji, Syukron Jamal, Sherju dan Hilda

Jam 21.00 – 22.00

Radio salam LIVE di https://salamradio.com

Atau klik link d bawah ini
https://c2.siar.us/proxy/salamradio?mp=/stream

Unduh Aplikasi Salam Radio dari Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salam.radio

MODEL SISTEM PEMERINTAHAN

MODEL SISTEM PEMERINTAHAN

 

 

Mac Iver dalam bukunya berjudul “Modern State”, (tahun 1950: halaman 3 – 4)  menjelaskan  bahwa negara dijadikan obyek pendefinisian yang paling kontroversial (dipertentangkan) oleh karena,   antara lain: Pertama, beberapa penulis mendefinisikan Negara adalah suatu struktur kelas (a class structure) yaitu suatu organisasi dari suatu kelas yang mendominasi atau menguasai kelas lain dan berdiri pada seluruh komunitas. Penulis lainnya, mendefinisikan negara adalah organisasi yang melebihi kelas dan berdiri atas seluruh komunitas; Kedua, mendefinisikan negara sebagai  suatu sistem kekuasaan (a power system). Pakar yang lainnya mendefinisikan negara sebagai suatu sistem kesejahteraan (a welfare sate); Ketiga, sebagian ahli mengkonstruksikan negara sepenuhnya sebagai suatu konstruksi hukum, seperti yang dikemukakan oleh Austinian, yaitu memahami negara adalah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah; atau dalam modern jurisprudence, didefinisikan “a state as a community organized for action under legal rules”; dan Keempat, yaitu menyamakan negara dengan bangsa. Sedangkan yang lainnya menyatakan negara identik dengan nasionalitas atau kebangsaan; hal yang ini dapat menyesatkan hakekat dan fungsi negara.

Istilah “NEGARA” berasal dari kata “polis” dalam lingkungan kota pada masa  Yunani kuno, karena itu “polis” diartikan sama dengan negara kota (city state). Plato  dalam bukunya yang berjudul “Politea” membahas masalah – masalah “polis” atau tentang “negara kota”. Begitupula Aristoteles  dalam  bukunya yang berjudul  “Politica”, yang artinya ilmu tentang polis atau negara kota, membahas tentang fenomena negara. Sedangkan di Romawi digunakan terminus  “civitas”, yang artinya sama dengan “polis” tetapi maksud pokoknya lebih condong pada “warga masyarakat Romawi”. Pada tataran lingkungan akademis, dapat dimengerti bahwa dari kata civitas di Romawi dahulu kemudian dikenal dan populer  istilah “civitas academica” yang berarti “warga akademis”. Dalam kepustakaan ilmu pengetahuan pada masa sekarang, maka istilah “NEGARA” mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban bangsa – bangsa.

Hal yang paling prinsip dan mendasar adalah setiap negara di dunia  mempunyai “BENTUK NEGARA” dan “BENTUK PEMERINTAHAN” serta memiliki “SISTEM PEMERINTAHAN” yang mungkin sama atau berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Rachmat Kusmiadi dalam bukunya yang berjudul “Kerangka Pokok Sistem Pemerintahan RI” memberi penjelasan sebagai berikut: “Kita  mengenal adanya dua bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan (unitary state) dan Negara Serikat (Federation). a) Negara Kesatuan adalah  suatu negara dimana kekuasaan negara sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan pusat. Di dalam negara kesatuan ini dikenal adanya pembagian kekuasaan pemerintahan secara desentralisasi dan secara dekonsentrasi. Pembagian kekuasaan desentralisasi ialah apabila kepada daerah – daerah di negara kesatuan tersebut diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri (hak otonomi), sedangkan dekonsentrasi adalah penyebaran kekuasaan pusat ke dalam wilayah – wilayah negara kesatuan tersebut, b) Negara Serikat (Federation) adalah suatu negara yang terdiri dari gabungan negara – negara bagian, yang pada mulanya sebelum mereka menggabungkan diri  adalah negara – negara bebas yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya, kemudian karena mereka menggabungkan diri, maka negara – negara tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat (pemerintahan federal). Pada umumnya kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah federal adalah kekuasaan militer, luar negeri, keuangan, pos dan hal – hal lain yang dianggap perlu. Negara bagian tetap mempunyai pemerintahan sendiri yang kedaulatannya lebih bersifat ke dalam, yaitu hanya mengurus urusan dalam negeri dan terbatas pada wilayah negara bagian yang bersangkutan”[1]. Selanjutnya Rachmat Kusmiadi dalam bukunya yang berjudul “Kerangka Pokok Sistem Pemerintahan RI”  juga menjelaskan, “Mengenai pembagian bentuk – bentuk pemerintahan, ada beberapa pendapat, terlebih – lebih lagi adanya kesimpangsiuran antara bentuk pemerintahan serta bentuk negara. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu pendapat yang paling maju, dan ternyata sejalan dengan apa yang ada di dalam UUD 1945, yaitu dengan pembagian sebagai berikut: a) Bentuk Pemerintahan Monarchi, ialah apabila   suatu negara dikepalai oleh seorang raja atau sultan atau kaisar dan sifatnya turun temurun tanpa ada pembatasan masa jabatan yang pasti. Artinya masa jabatan seorang monarch (raja) dapat seumur hidup; b) Bentuk Pemerintahan Reublik, yang berasal dari bahasa Latin – Yunani, Res berarti pemerintah, Publica berarti rakyat.  Jadi bentuk pemerintahan republik  adalah pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat). Bentuk pemerintahan ini erat kaitannya dengan teori kedaulatan rakyat, serta demokrasi, yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat”[2].

Sistem pemerintahan  merupakan suatu sistem ketatanegaraan dimana BIROKRAT sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan  kondisi negara dengan tujuan menjaga stabilitas negara  negara pada semua aspek. Terminologi  “Sistem Pemerintahan”  berasal dari 2 (dua)  kata, yakni sistem”  dan pemerintahan”.  Sistem dapat disebut sebagai susunan, tatanan, dan jejaring  yang mempunyai hubungan fungsional baik antar bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan bagian. Implikasi apabila hubungan fungsional tersebut tidak berjalan/bekerja dengan baik, atau  salah satu bagian tidak befungsi  dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruh tatanan sistem pemerintahan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa Pemerintah dalam arti sempit yaitu organ negara pelaksana tugas – tugas eksekutif saja (Presiden beserta pembantu – pembantunya/Para Menteri dalam kabinet pemerintahan). Sedangkan Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh aparatur negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK) termasuk Pemerintah Daerah yang seluruhnya diseut Pemerintahan Negara. Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan, maka “tujuan utama dibentuknya penerintahan negara adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum di dalam mana setiap warga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar”[3].

Secara Umum bentuk “Pemerintahan Monarchi” dapat dibagi 3 (tiga) yaitu:

  1. MONARCHI MUTLAK (ABSOLUT), yaitu apabila seluruh kekuasaan dan wewenang pemerintahan terletak pada seorang raja dengan kekuasaan yang tidak terbatas, dimana setiap perintah atau ucapan raja merupakan undang – undang yang harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh rakyat (Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis Ke – 14 yang terkenal dengan pernyataannya “L’etat cest moi” yang berarti “Negara adalah Saya”).
  2. MONARCHI KONSTITUSIONAL, dimana negara diperintah oleh seorang raja, kaisar atau sultan tetapi kekuasaannya dibatasi oleh suatu Undang – Undang Dasar (Konstitusi) baik yang tertulis (written constitution) atau tidak tertulis (unwritten constitution);
  3. MONARCHI PARLEMENTER, dalam pemerintahan parlementer maka selain di negara tersebut terdapat konstitusi yang harus ditaati dan dijalankan oleh pelaksana pemerintahan, juga ada pemisahan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta adanya Parlemen. Raja. Kaisar atau Sultan sebagai Kepala Negara tidak dapat digulingkan oleh Parlemen. Pemimpin pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh Parlemen sebagai wakil rakyat yang terbentuk dan dipilih melalui Pemilihan Umum.

Selain sistem pemerintahan seperti yang disebutkan diatas, dalam studi Ilmu Negara dan Ilmu Politik dikenal adanya 3 (tiga) Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:[4]

  1. Sistem Presidental

Di dalam sistem presidental dapat dicatat adanya prinsip – prinsip sebagai berikut:

a. Kepala Negara menjadi Kepala Pemerintahan (eksekutif).

b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar.

c. Menteri – menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden.

d. Eksekutif dan Legeslatif sama – sama kuat.

 

  1. Sistem Parlementer

Di dalam sistem parlementer prinsip – prinsip yang dianut adalah:

a. Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa).

b. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.

c. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi.

d. (Karena itu) kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari (dan tergantung pada) parlemen.

e. Kabinet dapat meminta kepada Kepala Negara untuk membubarkan parlemen (DPR) dengan alasan yang sangat kuat sehingga parlemen dinilai tidak representatif.

 

  1. Sistem Referendum

Dalam sistem referendum, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legeslatif,   dimana badan eksekutif yang merupakan bagian badan legeslatif (seperti di Swiss disebut Bundesrat)  adalah badan pekerja legeslatif (yang di Swiss disebut Bundesversammlung). dalam sistem ini, badan legeslatif membentuk sub badan didalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap badan legeslatif dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga REFERENDUM.

Pembuatan undang – undang dalam sistem referendum diputuskan langsung oleh seluruh rakyat melalui dua macam mekanisme, yaitu:

a. REFERENDUM OBLIGATOR, yakni referendum untuk menentukan disetujui atu tidaknya oleh rakyat berlakunya satu peraturan atau undang – undang yang baru. Referendum ini disebut referendum wajib.

b. REFERENDUM FAKULTATIF, yakni referendum untuk menentukan apakah suatu peraturan atau undang – undang yang sudah ada dapat terus diberlakukan ataukah harus dicabut. Referendum ini merupakan referendum tidak wajib.

___________________________________________________________________

[1]) Rachmat Kusmiadi. Kerangka Pokok Sistem Pemerintahan RI. Penerbit Ilham Jaya. Bandung, tahun 1986. halaman 25 – 26.

[2]) Rachmat Kusmiadi.Ibid. halaman 29.

[3]) Delly Mustafa. Birokrasi Pemerintahan . Penerbit CV. Alfa Beta. Bandung, tahun 2013. halaman 79.

[4]) Moh. Mahfud MD. Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Penerbit Rineka Cipta. Yogyakarta, tahun 2001. halaman  74 – 75.

 

Writer and Copy Right:

Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.

Lecturer, Advocate and Legal Consultant

Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

KETENTUAN KAIDAH HUKUM DALAM  YURISPRUDENSI

KETENTUAN KAIDAH HUKUM  DALAM  YURISPRUDENSI

  • Putusan MA Nomor Register: 19 K / SIP / 1983 Tanggal 3 September 1983KAIDAH HUKUM: Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

  • Putusan MA Nomor Register: 20 PK / PERD / 1983 Tanggal 29 September 1984KAIDAH HUKUM: Surat yang diajukan pemohon terbukti bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan (novum) seperti yang dimaksud dalam pasal 2 b Per – MA 1 / 1982, karena itu permohonan PK ditolak;

  • Putusan MA Nomor Register: 568 K / SIP / 1983 Tanggal 28 Juli 1984KAIDAH HUKUM: Ketentuan bahwa apabila dalam jangka waktu 6 bulan uang gadai tidak dikembalikan, maka rumah itu menjadi milik mutlak Tergugat I, adalah bertentangan dengan hukum dan harus dianggap tidak mengikat;

  • Putusan MA Nomor Register: 569 K / SIP / 1983 Tanggal 13 Juni 1984KAIDAH HUKUM: Sebuah ketentuan, bahwa apabila dalam jangka waktu 6 bulan uang gadai tidak dikembalikan, maka rumah yang digadaikan menjadi milik mutlak Tergugat I, bertentangan dengan hukum dan harus dianggap tidak mengikat;

  • Putusan MA Nomor Register: 588 K / SIP / 1983 Tanggal 19 Juni 1984KAIDAH HUKUM: Oleh karena Tergugat telah menyerahkan cek dan giro bilyet kepada Penggugat, maka dapat disimpulkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat,, dan dengan diterimanya cek, giro bilyet dan kuitansi, maka Penggugat mempunyai hak atas jumlah yang tertulis dalam cek, giro bilyet dan kuitansi tersebut;

  • Putusan MA Nomor Register: 597 K / SIP / 1983 Tanggal 8 Mei 1984KAIDAH HUKUM: Tuntutan Penggugat mengenai bunga 3 % sebulan karena keterlambatan pembayaran harus ditolak karena dalam hal jual beli tidak ada persoalan bunga (Hukum Perdata).

Gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawaban.(Hukum Dagang).

Menurut Hukum Acara Perdata, conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan – alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat I HIR tidak dapat dibenarkan; atas utang – utang PT tidak dapat diadakan conservatoir beslag terhadap harta pribadi direkturnya.

Conservatoir beslag harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang – barang bergerak, dan jikalau barang – barang demikian tidak cukup (ada), baru terhadap barang – barang bergerak.

Consevatoir beslag yang telah diadakan tidak dapat dibenarkan karena nilai barang yang disita terlalu tinggi disbanding dengan nilai gugatan yang dikabulkan;


  • Putusan MA Nomor Register: 607 K / SIP / 1983 Tanggal 19 Juli 1984KAIDAH HUKUM: Perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1981 adalah sah dan dengan demikian kedua pihak harus menyelesaikan surat jual beli dan balik nama tanahnya pada instansi agraria setempat;

  •  Putusan MA Nomor Register: 394 K / Pdt / 1984 Tanggal 05 Juli 1985, KAIDAH HUKUM: Barang – barang yang sudah dijadikan jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan consevatoir beslag;

  • Putusan MA Nomor Register: 400 K / Pdt / 1984 Tanggal 19 Juli 1985, KAIDAH HUKUM: Karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hubungan utang – piutang antara Penggugat dan anak – anak Tergugat, maka anak Tergugat tersebut harus turut digugat;

  • Putusan MA Nomor Register: 429 K / Pdt / 1984 Tanggal 29 Juni 1985, KAIDAH HUKUM: Seorang janda yang melakukan mekidang rga (perbuatan menyerahkan diri) hanya berhak membawa harta guna kaya atau harta pencahariannya sendiri;

  • Putusan MA Nomor Register: 443 K / Pdt / 1984 Tanggal 26 September 1985, KAIDAH HUKUM: Karena rumah yang digugat merupakan harta bersama (gana – gini), isteri harus juga digugat;

  • Putusan MA Nomor Register: 515 K / Pdt / 1984 Tanggal 25 Juli 1985, KAIDAH HUKUM: Putusan Pengadilan Tinggi, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, harus diperbaiki tentang sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas uang hasil lelang, sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Karena tidak ada dasarnya, maka sita jaminan harus diangkat. Tetapi Pengadilan Tinggi menyebutkan hal itu dalam amar putusannya, maka putusan tersebut harus diperbaiki dengan memerintahkan agar sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri diangkat;

  • Putusan MA Nomor Register: 546 K / Pdt / 1984 Tanggal 31 Agustus 1985, KAIDAH HUKUM: Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya;

  • Putusan MA Nomor Register: 601 K / Pdt / 1984 Tanggal 31 Juli 1985, KAIDAH HUKUM: Ganti rugi yang layak dan patut dalam perkara ini adalah 2 % sebulan;

  • Putusan MA Nomor Register: 1265 K / Pdt / 1984 Tanggal 15 Mei 1987, KAIDAH HUKUM: Hal – hal yang disebarluaskan oleh para Termohon – kasasi di dalam majalah Selecta adalah perbuatan melawan hukum karena cara pengungkapan dalam tulisan mereka melampaui batas – batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan demi kepentingan umum dan telah menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi Pemohon – kasasi. Dengan tulisan tersebut, Termohon – kasasi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik Pemohon – kasasi, sehingga gugatan ganti rugi dapat dikabulkan sebesar yang dianggap patut serta adil oleh Mahkamah Agung, dan Termohon – kasasi diwajibkan untuk memulihkan nama baik Pemohon – kasasi dengan memuat iklan permohonan maaf di surat kabar;

  • Putusan MA Nomor Register: 1695 K / Pdt / 1984 Tanggal 23 Mei 1986, KAIDAH HUKUM: Perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang asing tidak dapat begitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang objeknyaberada di wilayah Indonesia:

  • Putusan MA Nomor Register: 2916 K / Pdt / 1984 Tanggal 30 Juli 1986, KAIDAH HUKUM: Berdasarkan surat bukti, Penggugat – asal bersama anaknya diberi hak untuk menempati rumah sengketa selama Penggugat – asal masih berstatus janda dan hak tersebut tetap melekat pada Penggugat – asal, meskipun rumah sengketa masih berstatus beli angsur;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K / Sip / 1971 Tanggal 4 Oktober 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi: Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam sengketa;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K / Sip / 1974 Tanggal 1 Mei 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan para Penggugat / Terbanding semata – mata menuntut tentang haknya (Mahkamah Agung: para Tergugat kasasi / Penggugat – penggugat asal hanya menuntut barang – barang dari warisan yang telah dihibahkan pada mereka pada waktu alm. Haji Bustami masih hidup, hal mana tidak bertentangan dengan hukum) dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu – satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 904 K / Sip / 1973 Tanggal 29 Oktober 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dalam mempertahankan gono – gini terhadap orang ketiga memang benar salah seorang dari suami – isteri dapat bertindak sendiri, tetapi karena perkara ini tidak mengenai gono – gini, suami tidak dapat bertindak selaku kuasa dari isterinya tanpa surat kuasa khusus untuk itu;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 668 K / Sip / 1974 Tanggal 19 Agustus 1974, Kaidah Hukumnya berbunyi: Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi: bahwa surat kuasa tanggal 30 April 1972 tidak relevant karena pemberi kuasa (A. Sarwani) selalu hadir dalam sidang – sidang Pengadilan Negeri sampai pada putusan diucapkan, dapat dibenarkan, karena surat kuasa tersebut sudah cukup, karena menyebut “mengajukan gugatan terhadap BNI 1946 Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Barat”, dan juga menyebut “naik appel”, lagi pula pada persidangan – persidangan Pengadilan Negeri pihak materiale partij juga selalu hadir;

(Oleh Pengadilan Tinggi surat kuasa tersebut, karena hanya menyebutkan pihak – pihak yang berperkara saja dan sama sekali tidak menyebut apa yang mereka perkarakan itu, dianggap tidak bersifat khusus, bertentangan dengan pasal 123 HIR. Sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima);


  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 983 K / Sip / 1973 Tanggal 11 September 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10 % incasso komisi ditambah 20 % pajak penjualan incasso komisi tidak dapat dikabulkan;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 933 K / Sip / 1971 Tanggal 30 September 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi: Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat;

  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 431 K / Sip / 1973 Tanggal 9 Mei 1974, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 516 K / Sip / 1973 Tanggal 25 November 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 157 K / Sip / 1974 Tanggal 10 Juli 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan yang ditujukan kepada Musda sebenarnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Musda bukanlah badan hukum, seharusnya yang dapat digugat ialah: 1. M. Rambi, Asisten Wedana Kecamatan Teluk Mengkudu, 2. Letda Bustami, dan Puterpra 19 Teluk Mengkudu, 3. Abunyamin, Inspektur Polisi Tk. II dan Sek 20232 Teluk Mengkudu.

Tetapi seandainya yang disebut belakangan ini yang digugat maka hasil pemeriksaan perkara akan tetap sama, untuk memperoleh peradilan yang sederhana, cepat dan murah seperti yang ditentukan Undang – Undang Pokok Kehakiman No. 14 / 1970, maka haruslah dianggap bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada orang – orang tersebut dalam kedudukannya sebagai pejabat Asisten Wedana dan Puterpra serta Dan Sek Kepolisian;


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 46 K / Sip / 1969 Tanggal 19 Juni 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Putusan PT salah, karena memutus hal – hal yang tidak dituntut;
  2. Dalam perkara perdata, walaupun ada tiga orang yang meminta banding dan banding dari seorang saja yang dapat diterima dan yang lainnya karena formil tidak dapat diterima toh perkara itu tetap diperiksa seluruhnya termasuk kepentingan – kepentingan para pembanding yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 415 K / Sip / 1970 Tanggal 30 Juni 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Pembaenan (Penyerahan tanpa melepaskan hak milik) harus dianggap sebagai usaha untuk memperlunakan Hukum Adat di masa sebelum perang Dunia ke II, dimana seorang anak perempuan tiada mempunyai hak waris;
  2. Hukum Adat di daerah Tapanuli juga telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak lelaki, perkembangan mana sudah diperkuat pula dengan suatu yurisprudensi tetap mengenai hukum waris di daerah tersebut.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 436 K / Sip / 1970 Tanggal 30 Juni 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Keputusan Adat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman, sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim PN dapat menyimpang dari Keputusan tersebut;
  2. Dalam hal ini alasan hukum yang kuat ialah fakta bahwa kemudian ternyata penggugat bukan ahli waris dari Lai Buatua.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 358 K / Sip / 1971 Tanggal 14 Juli 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Terbukti tergugat I sebagai Nyeburin sentana pada Ni Keneng (dalam perkawinannya dengan Ni Keneng, tergugat I berstatus perempuan) dan telah terbukti pula bahwa setelah Ni Keneng meninggal dunia tergugat I kawin lagi tanpa persetujuan semua keluarga terdekat dari alm. Nang Rumen, maka telah terbukti tergugat I menyalahi darmanya sebagai Janda (tergugat I menurut adat berstatus perempuan) dan menurut adat Tergugat I tidak boleh lagi tinggal di rumah almarhum Nang Rumen serta mewarisi harta peninggalan Nang Rumen.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 208 K / Sip / 1971 Tanggal 17 Juni 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Berdasarkan Yurisprudensi perbedaan harga mata uang lama dengan mata uang baru dinilai menurut harga emas dengan membebankan resikonya pada kedua belah pihak secara setengah – setengah, akan tetapi dalam hal ini seluruh resiko dibebankan kepada tergugat, karena ia yang bersalah yaitu telah melepaskan hak penggugat secara sepihak;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 332 K / Sip / 1971 Tanggal 10 Juli 1971, Kaidah Hukumnya: Putusan PT dan PN harus dibatalkan, karena pada waktu putusan PN diucapkan sebenarnya belumlah jelas siapa dari ahliwaris tergugat asal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai tergugat asal;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 429 K / Sip / 1971 Tanggal 10 Juli 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan terhadap alm. tergugat asal dianggap diteruskan terhadap para ahli warisnya, bilaman pihak penggugat tidak menaruh keberatan terhadap kemauan para ahli waris Alm. untuk meneruskan perkara dari Alm. tergugat asal;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 340 K / Sip / 1971 Tanggal 7 Juli 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Bahwa di samping itu juga dari berita acara pemeriksaan sama sekali tidak ternyata darimana ongkos pengacara Rp. 12.500,- diperhitungkan, tegasnya tidak terbukti bahwa ongkosnya adalah demikian. Pasal 5 dari perjanjian menentukan “segala biaya yang bersangkutan dengan penagihan hutang debitur secara demikian itu terhitung juga prosentase yang lazimnya dipungut oleh seorang pengacara atau penguasa lainnya itu ….”, sehingga menurut pendapat MA lebih tepat secara exaequo et bono ongkos pengacara telah termasuk 5 ¼ upah komisi tagihan.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 698 K / Sip / 1969 Tanggal 23 Desember 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Pendapat PT bahwa jual beli persil sengketa yang dilakukan antara Penggugat asal dengan para ahli waris Yan Bas itu adalah sah, tidak dapat dibenarkan karena suatu perjanjian jual beli adalah sah bilamana benda yang menjadi obyek itu ada, dan tidak gugur, sedangkan dalam hal ini pada saat dilakukannya perjanjian jual beli persil sengketa pada tanggal 21 – 2 – 57, hak yang menjadi obyek perjanjian jual beli itu berada dalam keadaan gugur, sedang yang ada hanya baru terdapat kuasa dari Hakim untuk memperbaharui akte hak erfpacht yang berada dalam keadaan gugur itu sehingga tidak dapat dikatakan merupakan suatu barang tertentu yang menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian jual beli, menurut hukum hak atas tanah sengketa belum diserahkan kepada penggugat asal, sehingga belum pernah hak atas tanah itu berpindah kepadanya.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 305 K / Sip / 1971 Tanggal 16 Juni 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: PT tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 372 K / Sip / 1970 Tanggal 1 September 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Penyerahan hak milik mutlak sebagai jaminan oleh pihak ke III hanya berlaku untuk benda – benda bergerak.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 383 K / Sip / 1971 Tanggal 3 Nopember 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Tidak dimintakannya pembatalan sertifikat hak milik, dalam hal ini tidak mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan.

Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata – mata termasuk wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.


  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 209 K / Sip / 1970 Tanggal 6 Maret 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi:

Suatu tuntutan baru (rekonpensi) tidak dapat diajukan dalam tingkat kasasi;

Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas – azas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan Subsidair: untuk peradilan yang adil.


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1001 K / Sip / 1971 Tanggal 13 Nopember 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Terhadap suatu penetapan yang diambil oleh PT dalam bidang pengawasan, tidak dapat diajukan permohonan kasasi, tetapi hanya keberatan atau pengaduan kepada MA sebagai badan pengawas tertinggi atas jalannya peradilan.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1180 K / Sip / 1971 Tanggal 12 April 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi:Persoalan apakah suatu keadaan adalah paksaan atau tidak merupakan suatu persoalan hukum yang menjadi wewenang MA untuk mempertimbangkannya.

Menutut UU “Nood toestand” bukan merupakan “on geoorloofde oorzaak” antara kedua pengertian itu terdapat perbedaan yang prinsipil.

“Nood toestand” yang diataur dalam ps 244 dan ps 1245 BW merupakan suatu keadaan yang dinilai pada saat pelaksanaan perjanjian, sedang “on geoorloofde oorzaak” yang diatur dalam ps 1335 jo ps 1337 jo ps 1320 BW dinilai pada saat perjanjian diadakan atau dibuat.


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 27 K / Sip / 1972 Tanggal 5 Juli 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi: Soal apakah suatu perbuatan merupakan “penghinaan” adalah suatu persoalan hukum yang termasuk wewenang pengadilan Kasasi.

Isi maupun format sesuatu iklan tidak dapat dikatakan mengandung penghinaan atau mencemarkan nama baik seseorang selama tidak melampaui batas – batas daripada yang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan dari pemasangan iklan itu.


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 268 K / Sip / 1971 Tanggal 25 Agustus 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Alasan yang diperbolehkan (een geoorloofde oorzaak)  berdasarkan pasal 1320 BW yang dalam hal ini merupakan suatu “tujuan bersama” (geza menlijkedoel) dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian.

  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 556 K / Sip / 1971 Tanggal 8 Januari 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Mengabulkan lebih daripada yang digugat adalah diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan kejadian materil.
  2. PT berwenang mengambil alih pertimbangan PN jika pertimbangan itu dianggap benar.
  3. Meskipun seorang isteri berstatus WNI, tapi karena ia kawin dengan suaminya Warga Negara Asing, berdasarkan hukum yang berlaku untuk si suami yaitu Hukum Barat, dan ia hidup dalam lingkungan hukum suaminya, maka terhadapnya berlaku Hukum Barat.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 665 K / Sip / 1971 Tanggal 15 Desember 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan.

  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1078 K / Sip / 1971 Tanggal 26 Juli 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang sewa menyewa adalah Kantor Urusan Perumahan.
  2. Suatu perselisihan merupakan perselisihan sewa menyewa, jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian sewa menyewa.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 289 K / Sip / 1972 Tanggal 22 Juli 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi: Besarnya suku bunga pinjaman, adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 677 K / Sip / 1972 Tanggal 20 Desember 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.
  2. Pendaftaran suatu merk hanyalah memberikan hak kepada orang atau badan hukum yang merknya didaftarkan itu. Bahwa ia dianggap sebagai “pemakai pertama” daripada merk itu sampai dibuktikan hal yang sebaliknya oleh pihak lain.
  3. Yang dimaksud oleh UU dengan perkataan – perkataan “pemakai pertama” di Indonesia yang jujur (beritikad baik sesuai dengan azas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk.
  4. Tujuan daripada UU Merk (UU No.21 tahun 1961) adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang – barang tiruan yang bermutu baik, yaitu dengan cara menertibkan kepatutan di dalam lalu lintas perdagangan (handelsmoraal).

  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 61 K / Sip / 1971 Tanggal 13 Nopember 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Suatu Surat Kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi yang memuat dua tanggal (dimana tanggal yang satu adalah tanggal 29 Oktober 1970 dan tanggal 29 November 1970) dan akta kasasi diajukan tanggal 23 November 1970, harus diqualifikasi  sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang Surat Kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa, in casu untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini, karena surat kuasa demikian itu menimbulkan keadaan yang serba tidak menentu yakni:
  1. Bilamana yang dianggap benar tanggal surat kuasa tersebut adalah tanggal 29 Oktober 1970 maka tidak ada persoalan;
  2. Sebaliknya bilamana yang benar dari tanggal surat kuasa tersebut adalah tanggal 29 November 1970 maka kuasa Penggugat untuk kasasi harus dianggap tidak berwenang untuk  mengajukan permohonan kasasi lagi Penggugat untukm kasasi karena saat diajukannya akta kasasi (tanggal 23 November 1970) ia tidak memiliki kuasa untuk itu;

  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 144 K / Sip / 1971 Tanggal 27 Juni 1973, Kaidah Hukumnya berbunyi: Penetapan mengenai ahli waris dan warisan dalam penetapan PN Gresik tanggal 14 April 1956 No. 43/1955/pdt dan dalam putusan PN Gresik tanggal 22 Nopember 1965 No. 66/1962/pdt bukan merupakan nebis in idem, oleh karena penetapan No. 43/1955/pdt tersebut hanya bersifat deklarasi, sedangkan dalam perkara No. 66 / 1962/pdt tersebut ada sengketa antara pihak – pihak yang berkepentingan;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 840 K/Sip/1975 Tanggal 4 Juli 1978, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Surat gugatan bukan merupakan akta dibawah tangan, maka surat gugatan tidak terikat pada ketentuan – ketentuan Pasal 286 (2) RBg jo. Stb. 1916 – 46 jo. Stb. 1919 – 776”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 769 K/Sip/1975 Tanggal 24 Agustus 1978, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisir, berdasarkan Yurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 415 K/Sip/1975 Tanggal 27 Juni 1979, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat – Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing – masing Tergugat harus digugat sendiri – sendiri”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  1075 K/Sip/1980, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  663 K/Sip/1973 Tanggal 6 Agustus 1973, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:   28 K/Sip/1973 Tanggal 5 Nopember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:   582 K/Sip/1973  Tanggal 18 Desember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:   492 K/Sip/1970 Tanggal 21 Nopember 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa – apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:   1391 K/Sip/1975 Tanggal 26 April 1979, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas – batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:   439 K/Sip/1968 Tanggal 8 Januari 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Tentang tuntutan pengembalian barang/harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan semua ahli waris”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:   6 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal in karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  995 K/Sip/1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Bahwa terbanding semula Penggugat sebagai seorang debitor hanya sekedar mempunyai kewajiban – kewajiban, ialah untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap kreditornya, sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  1360 K/Sip/1973 Tanggal 17 Juni 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: “Pengadilan Tinggi telah terlalu formal dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hanya karena Penggugat minta supaya tanah terperkara disahkan menjadi hak miliknya, sedangkan Penggugat mendasarkan gugatannya pada Hak Guna Usaha (HGU); Karena walaupun petitum menyebut milik, tetapi yang dimaksud adalah tanah dalam Hak Guna Usaha”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  4 K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958, Kaidah Hukumnya: “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”;

– Putusan MA Nomor Register: 1400 K / Pdt / 2001 Tanggal 2 Januari 2003, KAIDAH HUKUM: – Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri, tanah yang dijaminkan pada Bank tanpa seijin pemiliknya.

– Pengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasa mutlak batal demi hukum.

– Bantahan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan;


  • Putusan MA Nomor Register: 03 K / Pdt / 2002 Tanggal 2 Januari 2003, KAIDAH HUKUM: Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang menggunakan irah – irah :”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan pasal 10 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999;

  • Putusan MA Nomor Register: 634 PK / Pdt / 2007 Tanggal 22 Mei 2008, KAIDAH HUKUM: Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perburuhan antara Penggugat dan para Tergugat, sengketa perburuhan merupakan wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P);

P4D, P4P serta Pengadilan Tinggi TUN telah memutuskan sengketa tersebut; dengan demikian gugatan Penggugat ini bertujuan untuk mengaburkan kepastian hukum sehingga harus ditolak;


  • Putusan MA Nomor Register: 1498 K / Pdt / 2006 Tanggal 23 Januari 2008, KAIDAH HUKUM: 1. Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi itu untuk menunjang pengakuan Termohon Kasasi / Tergugat III, bahwa tanah sengketa semula milik orang tua Pemohon Kasasi / Penggugat yang setelah beralih ke tangan Termohon Kasasi / Tergugat II kemudian dibeli oleh Termohon Kasasi / Tergugat III. Tanpa melihat konteksnya, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri atas dasar bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada bukti yang tidak sah. Menurut Majelis Hakim kasasi, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atas dasar pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd).
  1. Untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas Bilijkheid beginsel, maka yang harus membuktikannya adalah pembeli (i.c. Termohon Kasasi / Tergugat III), karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya. Menurut Majelis kasasi, bukti – bukti yang diajukan Termohon Kasasi / Tergugat III sebagai dasar telah beralihnya hak atas tanah sengketa kepada Termohon Kasasi / Tergugat III mengandung cacat yuridis.

Dengan pertimbangan itu, Mahkamah Agung menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;


  • Putusan MA Nomor Register: 234 K / Pdt / 1992 Tanggal 20 Desember 1993, KAIDAH HUKUM: – Bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban sesorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasasinya.

– Bahwa Pemohon Kasasi pada waktu itu masih kecil, sehingga wajar kalau pembayaran pajak atas tanah sengketa tersebut dilakukan oleh Bakri H. Burhan dan itu bukan berarti tanah tersebut miliknya.

– Bahwa Pemohon Kasasi dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut berdasarkan bukti P1 yaitu penjualan tanah dari H. Moekri kepada Soeha diperkuat oleh saksi – saksi.

– Bahwa jual beli antara H. Burhan dengan Termohon Kasasi (Tergugat I) terhadap tanah sengketa tersebut adalah tidak sah;


  • Putusan MA Nomor Register: 829 K / Pdt / 1991 Tanggal 10 Desember 1993, KAIDAH HUKUM: – Judex factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa dalam gugatannya para penggugat asal menggugat harta peninggalan orang tua para penggugat yang diserahkan penguasaannya kepada tergugat asal dan harta tersebut merupakan harta peninggalan almarhum yang belum dibagi waris.

– Bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum Iman Ashari harus diikutsertakan dalam gugatan baik sebagai Penggugat ataupun ikut Tergugat, sehingga sesuai dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan para pihak dalam gugatan Penggugat asal tersebut tidak lengkap, maka gugatan para Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima;


  • Putusan MA Nomor Register: 2064 K / Pdt / 1991 Tanggal 28 Pebruari 1994, KAIDAH HUKUM: Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum khususnya dalam hukum pembuktian bahwa legenbewij yang merupakan aanwizingen tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedur;

  • Putusan MA Nomor Register: 3114 K / Pdt / 1991 Tanggal 28 Nopember 1992, KAIDAH HUKUM: Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama: menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Kedua: apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut huku adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa;

  • Putusan MA Nomor Register: 1029 K / Pdt / 1992 Tanggal 29 Juli 1993, KAIDAH HUKUM: Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum bahwa oleh karena telah terbukti harta sengketa adalah barang asal dari almarhum Daniel Melianus Lokollo (ayah dari para suami Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) yang belum dibagi waris, maka sesuai hukum adat dan Undang – Undan Perkawinan, harta asal jatuh kepada garis keturunan Lokollo, sedang Penggugat sebagai janda almarhum Wilhelm Abraham Lokollo, yang tidak mempunyai anak, tidak berhak atas harta asal almarhum suaminya, tetapi berhak atas harta bersama dengan almarhum suaminya, sehingga petitum kedua dari gugatan dapat dikabulkan selebihnya harus ditolak dan Mahkamah Agung mengadili sendiri;

  • Putusan MA Nomor Register: 10 K / Pdt / 1962 Tanggal 17 Maret 1992, KAIDAH HUKUM: Permohonan pemeriksaan kasasi untuk kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung untuk pembataan penetapan Pengadilan Negeri, tidak dapat mengurangi hak – hak yang telah diperoleh pihak yang bersangkutan. Istilah “tidak dapat mengurangi hak – hak tersebut”, hanya pada tempatnya bila penetapan Pengadilan Negeri diambil dalam lapangan attribusinya, kata absoluut atau relatief, telah dilanggar.

Dalam hal ini, oleh karena Pengadilan Negeri tidak mengambil penetapannya dalam lingkungan attribusi untuk pengadilan, melainkan telah melewati batas – batas kekuasaan peradilan (rechtsbedelingsssfeer) untuk seluruh peradilan dan dengan demikian pemohon tidak dapat mengemukakan hak – hak yang diperoleh oleh penetapan yang bersangkutan;


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 938 K / Sip / 1971 Tanggal 4 Oktober 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi: Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam sengketa;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K / Sip / 1974 Tanggal 1 Mei 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan para Penggugat / Terbanding semata – mata menuntut tentang haknya (Mahkamah Agung: para Tergugat kasasi / Penggugat – penggugat asal hanya menuntut barang – barang dari warisan yang telah dihibahkan pada mereka pada waktu alm. Haji Bustami masih hidup, hal mana tidak bertentangan dengan hukum) dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu – satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 904 K / Sip / 1973 Tanggal 29 Oktober 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dalam mempertahankan gono – gini terhadap orang ketiga memang benar salah seorang dari suami – isteri dapat bertindak sendiri, tetapi karena perkara ini tidak mengenai gono – gini, suami tidak dapat bertindak selaku kuasa dari isterinya tanpa surat kuasa khusus untuk itu;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 668 K / Sip / 1974 Tanggal 19 Agustus 1974, Kaidah Hukumnya berbunyi: Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi: bahwa surat kuasa tanggal 30 April 1972 tidak relevant karena pemberi kuasa (A. Sarwani) selalu hadir dalam sidang – sidang Pengadilan Negeri sampai pada putusan diucapkan, dapat dibenarkan, karena surat kuasa tersebut sudah cukup, karena menyebut “mengajukan gugatan terhadap BNI 1946 Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan / Barat”, dan juga menyebut “naik appel”, lagi pula pada persidangan – persidangan Pengadilan Negeri pihak materiale partij juga selalu hadir.

(Oleh Pengadilan Tinggi surat kuasa tersebut, karena hanya menyebutkan pihak – pihak yang berperkara saja dan sama sekali tidak menyebut apa yang mereka perkarakan itu, dianggap tidak bersifat khusus, bertentangan dengan pasal 123 HIR. Sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima);


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 983 K / Sip / 1973 Tanggal 11 September 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10 % incasso komisi ditambah 20 % pajak penjualan incasso komisi tidak dapat dikabulkan;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 933 K / Sip / 1971 Tanggal 30 September 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi: Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 431 K / Sip / 1973 Tanggal 9 Mei 1974, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 516 K / Sip / 1973 Tanggal 25 November 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 157 K / Sip / 1974 Tanggal 10 Juli 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan yang ditujukan kepada Musda sebenarnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Musda bukanlah badan hukum, seharusnya yang dapat digugat ialah: 1. M. Rambi, Asisten Wedana Kecamatan Teluk Mengkudu, 2. Letda Bustami, dan Puterpra 19 Teluk Mengkudu, 3. Abunyamin, Inspektur Polisi Tk. II dan Sek 20232 Teluk Mengkudu.

Tetapi seandainya yang disebut belakangan ini yang digugat maka hasil pemeriksaan perkara akan tetap sama, untuk memperoleh peradilan yang sederhana, cepat dan murah seperti yang ditentukan Undang – Undang Pokok Kehakiman No. 14 / 1970, maka haruslah dianggap bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada orang – orang tersebut dalam kedudukannya sebagai pejabat Asisten Wedana dan Puterpra serta Dan Sek Kepolisian;


  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 46 K / Sip / 1969 Tanggal 19 Juni 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Putusan PT salah, karena memutus hal – hal yang tidak dituntut;
  2. Dalam perkara perdata, walaupun ada tiga orang yang meminta banding dan banding dari seorang saja yang dapat diterima dan yang lainnya karena formil tidak dapat diterima toh perkara itu tetap diperiksa seluruhnya termasuk kepentingan – kepentingan para pembanding yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 415 K / Sip / 1970 Tanggal 30 Juni 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Pembaenan (Penyerahan tanpa melepaskan hak milik) harus dianggap sebagai usaha untuk memperlunakan Hukum Adat di masa sebelum perang Dunia ke II, dimana seorang anak perempuan tiada mempunyai hak waris;
  2. Hukum Adat di daerah Tapanuli juga telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak lelaki, perkembangan mana sudah diperkuat pula dengan suatu yurisprudensi tetap mengenai hukum waris di daerah tersebut.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 436 K / Sip / 1970 Tanggal 30 Juni 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Keputusan Adat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman, sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim PN dapat menyimpang dari Keputusan tersebut;
  2. Dalam hal ini alasan hukum yang kuat ialah fakta bahwa kemudian ternyata penggugat bukan ahli waris dari Lai Buatua.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 358 K / Sip / 1971 Tanggal 14 Juli 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Terbukti tergugat I sebagai Nyeburin sentana pada Ni Keneng (dalam perkawinannya dengan Ni Keneng, tergugat I berstatus perempuan) dan telah terbukti pula bahwa setelah Ni Keneng meninggal dunia tergugat I kawin lagi tanpa persetujuan semua keluarga terdekat dari alm. Nang Rumen, maka telah terbukti tergugat I menyalahi darmanya sebagai Janda (tergugat I menurut adat berstatus perempuan) dan menurut adat Tergugat I tidak boleh lagi tinggal di rumah almarhum Nang Rumen serta mewarisi harta peninggalan Nang Rumen.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 208 K / Sip / 1971 Tanggal 17 Juni 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Berdasarkan Yurisprudensi perbedaan harga mata uang lama dengan mata uang baru dinilai menurut harga emas dengan membebankan resikonya pada kedua belah pihak secara setengah – setengah, akan tetapi dalam hal ini seluruh resiko dibebankan kepada tergugat, karena ia yang bersalah yaitu telah melepaskan hak penggugat secara sepihak;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 332 K / Sip / 1971 Tanggal 10 Juli 1971, Kaidah Hukumnya: Putusan PT dan PN harus dibatalkan, karena pada waktu putusan PN diucapkan sebenarnya belumlah jelas siapa dari ahliwaris tergugat asal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai tergugat asal;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 429 K / Sip / 1971 Tanggal 10 Juli 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Gugatan terhadap alm. tergugat asal dianggap diteruskan terhadap para ahli warisnya, bilaman pihak penggugat tidak menaruh keberatan terhadap kemauan para ahli waris Alm. untuk meneruskan perkara dari Alm. tergugat asal;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 340 K / Sip / 1971 Tanggal 7 Juli 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Bahwa di samping itu juga dari berita acara pemeriksaan sama sekali tidak ternyata darimana ongkos pengacara Rp. 12.500,- diperhitungkan, tegasnya tidak terbukti bahwa ongkosnya adalah demikian. Pasal 5 dari perjanjian menentukan “segala biaya yang bersangkutan dengan penagihan hutang debitur secara demikian itu terhitung juga prosentase yang lazimnya dipungut oleh seorang pengacara atau penguasa lainnya itu ….”, sehingga menurut pendapat MA lebih tepat secara exaequo et bono ongkos pengacara telah termasuk 5 ¼ upah komisi tagihan.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 698 K / Sip / 1969 Tanggal 23 Desember 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: Pendapat PT bahwa jual beli persil sengketa yang dilakukan antara Penggugat asal dengan para ahli waris Yan Bas itu adalah sah, tidak dapat dibenarkan karena suatu perjanjian jual beli adalah sah bilamana benda yang menjadi obyek itu ada, dan tidak gugur, sedangkan dalam hal ini pada saat dilakukannya perjanjian jual beli persil sengketa pada tanggal 21 – 2 – 57, hak yang menjadi obyek perjanjian jual beli itu berada dalam keadaan gugur, sedang yang ada hanya baru terdapat kuasa dari Hakim untuk memperbaharui akte hak erfpacht yang berada dalam keadaan gugur itu sehingga tidak dapat dikatakan merupakan suatu barang tertentu yang menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian jual beli, menurut hukum hak atas tanah sengketa belum diserahkan kepada penggugat asal, sehingga belum pernah hak atas tanah itu berpindah kepadanya.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 305 K / Sip / 1971 Tanggal 16 Juni 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: PT tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 372 K / Sip / 1970 Tanggal 1 September 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Penyerahan hak milik mutlak sebagai jaminan oleh pihak ke III hanya berlaku untuk benda – benda bergerak.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 383 K / Sip / 1971 Tanggal 3 Nopember 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Tidak dimintakannya pembatalan sertifikat hak milik, dalam hal ini tidak mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan.

Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata – mata termasuk wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 209 K / Sip / 1970 Tanggal 6 Maret 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi:

Suatu tuntutan baru (rekonpensi) tidak dapat diajukan dalam tingkat kasasi;

Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas – azas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan Subsidair: untuk peradilan yang adil.


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1001 K / Sip / 1971 Tanggal 13 Nopember 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Terhadap suatu penetapan yang diambil oleh PT dalam bidang pengawasan, tidak dapat diajukan permohonan kasasi, tetapi hanya keberatan atau pengaduan kepada MA sebagai badan pengawas tertinggi atas jalannya peradilan.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1180 K / Sip / 1971 Tanggal 12 April 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi:Persoalan apakah suatu keadaan adalah paksaan atau tidak merupakan suatu persoalan hukum yang menjadi wewenang MA untuk mempertimbangkannya.

Menutut UU “Nood toestand” bukan merupakan “on geoorloofde oorzaak” antara kedua pengertian itu terdapat perbedaan yang prinsipil.

“Nood toestand” yang diataur dalam ps 244 dan ps 1245 BW merupakan suatu keadaan yang dinilai pada saat pelaksanaan perjanjian, sedang “on geoorloofde oorzaak” yang diatur dalam ps 1335 jo ps 1337 jo ps 1320 BW dinilai pada saat perjanjian diadakan atau dibuat.


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 27 K / Sip / 1972 Tanggal 5 Juli 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi: Soal apakah suatu perbuatan merupakan “penghinaan” adalah suatu persoalan hukum yang termasuk wewenang pengadilan Kasasi.

Isi maupun format sesuatu iklan tidak dapat dikatakan mengandung penghinaan atau mencemarkan nama baik seseorang selama tidak melampaui batas – batas daripada yang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan dari pemasangan iklan itu.


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 268 K / Sip / 1971 Tanggal 25 Agustus 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Alasan yang diperbolehkan (een geoorloofde oorzaak)  berdasarkan pasal 1320 BW yang dalam hal ini merupakan suatu “tujuan bersama” (geza menlijkedoel) dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 556 K / Sip / 1971 Tanggal 8 Januari 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Mengabulkan lebih daripada yang digugat adalah diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan kejadian materil.
  2. PT berwenang mengambil alih pertimbangan PN jika pertimbangan itu dianggap benar.
  3. Meskipun seorang isteri berstatus WNI, tapi karena ia kawin dengan suaminya Warga Negara Asing, berdasarkan hukum yang berlaku untuk si suami yaitu Hukum Barat, dan ia hidup dalam lingkungan hukum suaminya, maka terhadapnya berlaku Hukum Barat.

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 665 K / Sip / 1971 Tanggal 15 Desember 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan.

  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1078 K / Sip / 1971 Tanggal 26 Juli 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang sewa menyewa adalah Kantor Urusan Perumahan.
  2. Suatu perselisihan merupakan perselisihan sewa menyewa, jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian sewa menyewa.

  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 289 K / Sip / 1972 Tanggal 22 Juli 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi: Besarnya suku bunga pinjaman, adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama.

  •  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 677 K / Sip / 1972 Tanggal 20 Desember 1972, Kaidah Hukumnya berbunyi:
  1. Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.
  2. Pendaftaran suatu merk hanyalah memberikan hak kepada orang atau badan hukum yang merknya didaftarkan itu. Bahwa ia dianggap sebagai “pemakai pertama” daripada merk itu sampai dibuktikan hal yang sebaliknya oleh pihak lain.
  3. Yang dimaksud oleh UU dengan perkataan – perkataan “pemakai pertama” di Indonesia yang jujur (beritikad baik sesuai dengan azas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk.
  4. Tujuan daripada UU Merk (UU No.21 tahun 1961) adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang – barang tiruan yang bermutu baik, yaitu dengan cara menertibkan kepatutan di dalam lalu lintas perdagangan (handelsmoraal).

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 61 K / Sip / 1971 Tanggal 13 Nopember 1971, Kaidah Hukumnya berbunyi: Suatu Surat Kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi yang memuat dua tanggal (dimana tanggal yang satu adalah tanggal 29 Oktober 1970 dan tanggal 29 November 1970) dan akta kasasi diajukan tanggal 23 November 1970, harus diqualifikasi  sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang Surat Kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa, in casu untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini, karena surat kuasa demikian itu menimbulkan keadaan yang serba tidak menentu yakni:
  1. Bilamana yang dianggap benar tanggal surat kuasa tersebut adalah tanggal 29 Oktober 1970 maka tidak ada persoalan;
  2. Sebaliknya bilamana yang benar dari tanggal surat kuasa tersebut adalah tanggal 29 November 1970 maka kuasa Penggugat untuk kasasi harus dianggap tidak berwenang untuk  mengajukan permohonan kasasi lagi Penggugat untukm kasasi karena saat diajukannya akta kasasi (tanggal 23 November 1970) ia tidak memiliki kuasa untuk itu;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 144 K / Sip / 1971 Tanggal 27 Juni 1973, Kaidah Hukumnya berbunyi: Penetapan mengenai ahli waris dan warisan dalam penetapan PN Gresik tanggal 14 April 1956 No. 43/1955/pdt dan dalam putusan PN Gresik tanggal 22 Nopember 1965 No. 66/1962/pdt bukan merupakan nebis in idem, oleh karena penetapan No. 43/1955/pdt tersebut hanya bersifat deklarasi, sedangkan dalam perkara No. 66 / 1962/pdt tersebut ada sengketa antara pihak – pihak yang berkepentingan;

  • Putusan MA Nomor Register: 10 K / PDT / 1984 Tanggal 31 Agustus 1985, KAIDAH HUKUM: Pelawan adalah isteri Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannya dinyatakan tidak dapat diterima;

  • Putusan MA Nomor Register: 34 PK / PDT / 1984 Tanggal 23 Oktober 1984, KAIDAH HUKUM: Alasan peninjauan kembali (PK) dapat dibenarkan, Pemohon telah mengajukan surat bukti baru yang bersifat novum. Permohonan PK diterima dan putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan PK dibatalkan. Putusan – putusan yang dikeluarkan oleh gubernur dan oleh dirjen Agraria, karena mengandung unsur yang melawan hukum, dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

  • Putusan MA Nomor Register: 51 K / PDT / 1984 Tanggal 29 Agustus 1985, KAIDAH HUKUM: Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan;

  • Putusan MA Nomor Register: 250 K / PDT / 1984 Tanggal 27 Februari 1986, KAIDAH HUKUM: Putusan / akta perdamaian yang dengan tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi kewajiban para pihak (i.c. disebutkan utang US $ 500.000,- akan dibayar lebih lanjut, cara penyelesaiannya sampai memperoleh suatu cara penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua pihak) tidak dapat dieksekusi dan sita eksekusi yang telah dilakukan berdasarkan akta perdamaian itu harus diangkat;

  • Putusan MA Nomor Register: 277 K / PDT / 1984 Tanggal 15 Juni 1985, KAIDAH HUKUM: Dalam hal ini pasal 1579 BW berlaku terhadap perjanjian sewa tersebut, yakni yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang disewakan;

  • Putusan MA Nomor Register: 363 K / PDT / 1984 Tanggal 22 Agustus 1985, KAIDAH HUKUM: Kepada pengangkut tidak dapat dibebankan penggantian kerugian atas kerusakan pada barang muatannya yang disebabkan oleh malapetaka di laut yang tidak dapat dihindarinya;

  • Putusan MA Nomor Register: 365 K / PDT / 1984 Tanggal 30 Juli 1985, KAIDAH HUKUM: Dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan risiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran menjadi tanggung jawab kontraktor, kontraktor tersebut harus ikut digugat;

  • Putusan MA Nomor Register: 370 K / PDT / 1984 Tanggal 31 Juli 1985, KAIDAH HUKUM: Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian;

  • Putusan MA Nomor Register: 371 K / PDT / 1984 Tanggal 31 Agustus 1985, KAIDAH HUKUM: Sita jaminan dapat diminta sepanjang persidangan;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 339 K / Sip / 1969 Tanggal 21 Pebruari 1970, Kaidah Hukumnya:
  1. Putusan PN harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonpensi;
  1. Putusan PT juga harus dibatalkan karena hanya memutuskan sebagian saja dari tuntutannya;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 392 K / Sip / 1969 Tanggal 30 Agustus 1969, Kaidah Hukumnya:
  1. Pembagian harta guna kaya antara bekas suami – isteri masing – masing 50 %;
  2. Pemeliharaan anak – anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu;
  3. Biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak – anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing – masing 50%;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2985 K / Pdt / 2001 Tanggal 29 Januari 2004, Kaidah Hukumnya: “Gugatan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subjek yang digugat sudah dibubarkan lebih dahulu”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1588 K / Pdt / 2001 Tanggal 20 Juni 2004, Kaidah Hukumnya: “Sertifikat tanah yang terbit dulu dari akta jual beli, tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan batal. Penerbitan sertifikat tanah tanpa ada pengajuan permohonan dari pemilik adalah tidak sah”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 626 K / Pdt / 2002 / Tanggal 29 Nopember 2004, Kaidah Hukumnya: “Surat kuasa yang dilegalisir oleh Panitera serta pejabat publik di pengadilan maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2773 K / Pdt / 2002 Tanggal 19 Mei 2004, Kaidah Hukumnya: “Permohonan perlawanan untuk membatalkan putusan Arbiter adalah cacat formil bila diajukan melebihi tenggang waktu 30 hari”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 252 K / Pdt / 2002 Tanggal 11 Juni 2004, Kaidah Hukumnya: “Pemenang lelang dinyatakan tidak beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum jika pemenang lelang ternyata adalah kreditur sendiri yang membeli dengan harga jual lebih rendah dari agunan”;

“Jual beli tanah jika diikuti dengan penyerahan tanah dan uang penjualan dipakai untuk membayar hutang kepada pembeli selisihnya sangat besar, jumlah tersebut direkayasa dan dinyatakan cacat hukum”;


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 445 K / Pdt / 2002  Tanggal 24 Februari 2005, Kaidah Hukumnya: “Orang melanjutkan segala kewajiban dan orang yang meninggal sesuai dengan keterangan kepala desa dan Banjar Adat dan mengabenkan yang meninggal tersebut, terbukti sebagai anak angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1506 K / Pdt / 2002 Tanggal 23 September 2004, Kaidah Hukumnya: “Purchase Order  yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang – undang yang mengikat kedua belah pihak”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:880 K / Pdt / 2003 Tanggal 29 Januari 2003, Kaidah Hukumnya: “Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2671 K / Pdt / 2001 Tanggal 4 Juli 2001, Kaidah Hukumnya: “Meski kedudukan Para Penggugat berbeda, tetapi sama – sama berkepentingan atas obyek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama – sama dan sekaligus mengajukan gugatan”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1226 K / Pdt / 2001 Tanggal 20 Mei 2002, Kaidah Hukumnya: “Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K / Pdt / 2001 Tanggal 28 Agustus 2003, Kaidah Hukumnya: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3642 K / Pdt / 2001  Tanggal 11 September 2002, Kaidah Hukumnya: “Dalam azas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketa pihak dianggap tidak bebas menyatakan kebebasannya”;

“Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai Kepatutan, Keadilan, perikemanusiaan, dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan – ketentuan yang disepakati dalam perjanjian”;


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 294 K / Pdt / 2001 Tanggal 8 Agustus 2002, Kaidah Hukumnya: “Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilimpahkan oleh bukti tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan karena itu gugatan harus dkitolak”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K / Pdt / 2001 Tanggal 2 Januari 2003, Kaidah Hukumnya: “Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan pada Bank tanpa seijin pemiliknya”;

“Pengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasa mutlak adalah batal demi hukum”;

“Bantahan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan  adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan”;


  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 K / Pdt / 2002 Tanggal 2 Januari 2003, Kaidah Hukumnya: “Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha  (KPPU) yang menggunakan irah – irah :”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan pasal 10 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999”;

  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1498 K / Pdt / 2006 Tanggal 23 Januari  2008, Kaidah Hukumnya:
  1. Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan alat bukti fotocopi itu untuk menunjang pengakuan Termohon Kasasi / Tergugat III, bahwa tanah sengketa semula milik orangtua Pemohon Kasasi / Penggugat yang setelah beralih ke tangan Termohon Kasasi / Tergugat II kemudian dibeli oleh Termohon Kasasi / Tergugat III. Tanpa melihat dalam konteksnya, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri atas dasar bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada bukti yang tidak sah. Menurut Majelis Hakim kasasi, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atas dasar pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd).
  2. Untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas Bilijkheid beginsel, maka yang harus membuktikannya adalah pembeli (i.c. Termohon Kasasi / Tergugat III), karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya.  Menurut Majelis Kasasi, bukti – bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Tergugat III sebagai dasar telah beralihnya hak atas tanah sengketa kepada Termohon Kasasi / Tergugat III mengandung cacat yuridis.

Dengan pertimbangan itu, Mahkamah Agung menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

 

Created  and Posted By:

Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.

Lecturer, Advocate and Legal Consultant

Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

Program Salam Radio: Jumat, 1 Mei 2020

Program Salam Radio
Jumat, 1 Mei 2020

Mari ikuti Program Salam Penyejuk hati bersama K.H. Mahmud Alamsyah
Jam 06.00 – 06.30

” Shaum Dan Membangun Semangat Kesalihan ”

Program Salam Indonesia Tangguh Bersama Budayawan Bang Sem Haesy

Jam 06.30 – 07.00

Program Salam Pembakti Anak Bangsa bersama Syamsudin Ilyas Pendiri Komunitas Jurnalis Cilik.

Jam 07.00-08.00

” Merekam Jejak Anak Pesisir“

KOSAN MAMIH
(Siaran Tunda)

Jam 16.25 – 17.25

Program Salam Ifthar / Ngabuburit
bersama H. Barna Sumantri, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Syarikat Islam.

Jam 17.30 – 17.45

” Janganlah Kalian Kikir ”

Program Salam Stimulus Lawan Korona bersama Sinam Pegiat Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI)

” Radio Darurat Siaga Covid-19”

Jam 20.30 – 21.30

Salam Kebaikan
Bersama Ingki Rinaldi

Jam 21.30 – 22.00

Program Salam Harmoni
KOSAN MAMIH bersama Komika ; Panca Atis, Asep Suaji, Syukron Jamal, Sherju dan Hilda

Jam 22.00 – 23.00

Radio salam LIVE di https://salamradio.com

Atau klik link d bawah ini
https://c2.siar.us/proxy/salamradio?mp=/stream

Unduh Aplikasi Salam Radio dari Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salam.radio