BIAYA  PANJAR PERKARA DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

BIAYA  PANJAR PERKARA

DAN CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

 

Uang Panjar  Perkara atau Biaya Panjar Perkara yang harus dibayarkan pada saat Penggugat  mengajukan gugatan  merupakan  biaya yang harus dibayarkan oleh Penggugat  ketika mengajukan  PENDAFTARAN  gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam penjelasan  Pasal 121 ayat (4)  Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“RIB”) atau dikenal juga sebagai “HIR”, yang berbunyi:

“Pendaftaran gugatan dalam buku register perkara, baru dapat dilakukan setelah penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang ditetapkan panggilan dibayar, penggugat berhak atas pendaftaran gugatan serta panitera wajib mendaftarkan dalam buku register perkara”.

Biaya berupa “UANG PANJAR PERKARA” tersebut dipergunakan untuk bea administrasi di kepaniteraan, membuat surat pemanggilan (Relaas Panggilan)  pihak – pihak yang berperkara serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai.

Keharusan untuk membayar uang panjar perkara melalui bank, disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara:

“Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang panjar yang harus dibayarkan ketika mengajukan pendaftaran GUGATAN di KEPANITERAAN PENGADILAN adalah sebagai uang muka untuk untuk suatu perkara tertentu yang akan akan diproses, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan. Sisa atau kelebihan dari dari Uang Panjar Perkara dalam hal perkara tersebut DICABUT, atau terjadi PERDAMAIAN, atau PERKARA TERSEBUT TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP  wajib dikembalikan oleh Pengadilan kepada Penggugat yang telah menyerahkan pembayaran  terlebih dahulu pada saat mengajukan pendaftaran Gugatan. Dalam hal sebagaimana yang diuraikan di depan berlaku juga dalam perkara yang bersifat PERMOHONAN  yang diajukan oleh PEMOHON.

Metode dan prosedur pengembalian sisa Uang Panjar Perkara adalah berbeda – beda pada masing – masing Pengadailan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan lainnya). Akan tetapi sebagai salah satu contoh dapat diintrodusir prosedur sebagai berikut:

 

PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENADO

  1. Sebelum Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Pengganti menanyakan kepada kasir rincian biaya perkara kepada Panmud Perkara atau stafnya untuk diserahkan kepada Majelis Hakim guna dimasukkan dalam amar putusan.
  2. Setelah Majelis Hakim Membacakan Putusan, Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perkara siapa saja pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan akan diberitahukan amar putusan kepada para pihak dan rincian biaya perkara untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan buku  induk keuangan perkara juga pada SIPP. (diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja).
  3. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan.
  4. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada penggugat. (diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja).
  5. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk diatandatangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

  1. Lembar pertama untuk pemegang kas.
  2. Lembar kedua untuk penggugat.
  3. Lembar ketiga untuk dimasukan dalam berkas perkara.
  4. Penggugat setelah menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.
  5. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada penggugat. 

 

PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

  1. Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Panitera Pengganti menginformasikan nomor perkara tersebut kepada Panitera Muda Perkara atau stafnya untuk dicatat dalam buku jurnal keuangan perkara dan Buku induk keuangan perkara.(diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja).
  2. Penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya yang telah diputus oleh pengadilan
  3. Pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara memberikan penjelasan mengenai perincian biaya perkara kepada penggugat. (diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja)
  4. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada penggugat untuk diatandatangani, karena bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut dikeluarkan dari Buku Jurnal dan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan Sema No. 4 Tahun 2008.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari tiga lembar yaitu:

  1. Lembar pertama untuk pemegang kas
  2. Lembar kedua untuk penggugat/Tergugat
  3. Penggugat setelah menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.
  4. Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada penggugat.

CONTOH SURAT PERMINTAAN BIAYA PANJAR PERKARA

 

Jakarta, 23  Juni  2020

Nomor      : 02/AHH&Ass./SEKUM/VI/2020
Lampiran   : Surat Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukung
Perihal    : Permintaan  Pengembalian   Biaya    Perkara 
             (Uang Panjar Perkara) dalam Perkara Perdata
             Nomor  732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. yang telah
             mempunyai kekuatan hukum tetap.  

 

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Jl. Gajah Mada No.17 (eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Jakarta Pusat

 

 

Dengan hormat,

Kami, Dr. (Cand)APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH., dan AGUSTUS HUTAURUK, SH., Advokat dan Konsultan Hukum  pada LAW FIRM  APPE HAMONANGAN HUTAURUK   & ASSOCIATES   berkedudukan di Jl.  I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13220 – Indonesia,   berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:51/SK/AHH&Ass./ G.Pdt./PN.Jkt.Utr./2018 Tanggal 13 Desember  2018 (terlampir) dan Surat Kuasa Khusus Nomor:4/SK/AHH&Ass./Pdt.G-PMH/III/2019 Tanggal 13 Desember  2018 (terlampir), bertindak selaku Kuasa Hukum dari Drs. ROBERT I PELENKAHU, beralamat di Jl. Pulo Asem Utara VII No. 52 RT 011/RW 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku PENGGUGAT dalam  Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr, yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut:
                                            MENGADILI:

  DALAM KONVENSI
  Dalam Eksepsi
  • Menolak Eksepsi Tergugat
  Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
  3. Menyatakan Perjanjian yang termuat dalam Akta Pembiayaan Al Murabahah No.41/2012 yang dibuat dihadapan Agus Riyanto, SH., MKn Notaris di Kabupaten Serang batal demi hukum (nietig);
  4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 4270/Rawamangun (sekarang Kelurahan Jati) atas nama Doktorandus Robert Ignatius Palenkahu, kepada Penggugat;
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  Dalam Rekonvensi
  • Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
  Dalam Konvensi dan Rekonvensi
  • Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.627.000,- (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
  1. Bahwa dalam perkara perdata a quo tersebut Klien kami adalah Penggugat yang telah membayar biaya – biaya perkara selama proses persidangan;
  1. Bahwa oleh karena Perkara Perdata Nomor 732/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr serta Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dan dihukum untuk membayar biaya – biaya perkara a quo berdasarkan Putusan Nomor 732/PDT/G/2018/PN.Jkt.Utr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir), maka dengan ini kami meminta pengembalian seluruh biaya – biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Klien kami selaku Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  1. Bahwa sehubungan dengan permintaan pengembalian biaya – biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Klien kami tersebut, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan verifikasi besaran uang yang sepatutnya dikembalikan kepada Klien kami, demi hukum;

Demikian surat permintaan pengembalian biaya – biaya perkara ini disampaikan, terimakasih atas kebijakan yang diberikan.

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat

Dr. (Cand)APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.

 

AGUSTUS HUTAURUK, SH.

 Tembusan:

  • Arsip sebagi pertinggal

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

CONTOH SURAT KUASA UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

CONTOH SURAT KUASA

UNTUK MENGAMBIL SALINAN PUTUSAN RESMI

 

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 51/AHH&Ass./PN.Jaktim/X/2018

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama            : Drs. ROBERT  I  PELENKAHU
Tempat lahir    : Menado
Tanggal lahir   : 18 April 1946
Jenis kelamin   : Laki – laki
Agama           : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan       : Swasta
Alamat          : Jl. Pulo Asem Utara VII No. 52  RT 011/RW 002
                  Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung
                  Kotamadya  Jakarta Timur
                  Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini secara hukum  bertindak  bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,  selanjutnya disebut   PEMBERI KUASA;

Dengan ini menerangkan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya yang disebutkan dibawah ini dan memberi kuasa penuh kepada :

  1. (Cand) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.;
  2. YANRINO SIBUEA, SH.;

Masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES berkedudukan di Jl.  I Gusti Ngurah Rai No. 13 A  Jakarta Timur 13470 – Indonesia, baik untuk bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama  selanjutnya disebut   PENERIMA KUASA;

K H U S U S
  • Mendampingi serta membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dahulu selaku Penggugat dan Pembanding untuk meminta, mengambil dan menerima dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berkedudukan di Jl. DR Sumarno No.1(Sentra Primer), Penggilingan, Jakarta Timur, berupa: 1)    salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata Nomor: 162/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tmr. Tanggal 26 April 2013, dan 2) Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Tingkat Banding) perkara perdata tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Banding;
  • Selanjutnya Penerima Kuasa diberi kuasa untuk menghadap dan mengadakan pertemuan dengan instansi/pejabat Pemerintah maupun swasta, menerima dan/atau mendapatkan surat – surat dan dokumen – dokumen dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerima dan melakukan pembayaran, menandatangani surat – surat dan kwitansi – kwitansi, serta  melakukan upaya lainnya semata – mata untuk kepentingan Pemberi Kuasa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata  dan peraturan perundang – undangan lain yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak Retensi dan hak Substitusi.

                                  Jakarta,    11 Oktober   2018

             PENERIMA  KUASA                                    PEMBERI  KUASA 

 
     (Cand) APPE H. HUTAURUK, SH., MH.                                   
                                                            Drs. ROBERT  I  PELENKAHU                                                                          
             YANRINO SIBUEA, SH.                                                                                                     

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) TAHUN 2018 HUKUM ACARA PIDANA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) TAHUN 2018

HUKUM ACARA PIDANA 

 

UNIVERSITAS MPU TANTULAR

FAKULTAS HUKUM

 

Fakultas           : HUKUM
Jurusan            : Ilmu Hukum
Mata Kuliah        : Hukum Acara Pidana 
Hari, Tanggal      : Sabtu, 12 Mei 2018
Waktu              : 60 (enam puluh) menit              
Dosen              : APPE HUTAURUK, SH., MH.
NIDN               : 0307036803

KETENTUAN UJIAN:

  1. Tidak dibenarkan membuka buku referensi atau catatan;
  2. Tidak dibenarkan membuka situs google atau yang lainnya melalui media elektronik;
  3. Tidak dibenarkan bekerja sama;
  4. Jawaban harus ditulis dengan huruf kapital dan jelas dibaca;
  5. Mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh universitas dan/atau fakultas;
  6. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ujian diatas, dikenakan sanksi yang tegas;

PERTANYAAN DAN JAWABAN:


Pertanyaan:

  1. Jelaskan tujuan Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pedoman pelaksanaan KUHAP dan fungsi Hukum Acara Pidana menurut van Bemmelen.

Jawaban:

  • Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan tentang tujuan hukum acara pidana, sebagai berikut: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak – tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.
  • Van Bemmelen mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana, yaitu:
  1. Mencari dan menemukan kebenaran;
  2. Pemberian keputusan oleh Hakim;
  3. Pelaksanaan keputusan.

Pertanyaan:

  1. Sebutkan asas – asas utama dalam Hukum Acara Pidana.

Jawaban:

Asas – asas utama  dalam Hukum Acara Pidana, meliputi:

  1. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.
  2. Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence).
  3. Asas Oportunitas.
  4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum.
  5. Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap.

Pengertiannya adalah pengambilan keputusan untuk menentukan salah   tidaknya Terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.

6. Setiap Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim.

7. Semua Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum.

Pasal 69 s/d Pasal 74 KUHAP.

8. Asas Akusator dan Inkisitor (accusatoir dan inquisitoir).

Asas Akusator yaitu Kebebasan untuk memberi dan mendapatkan nasehat hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Asas Inkisitor adalah Tersangka/Terdakwa dianggap sebagai obyek pemeriksaan.

9. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan (Pasal 154, 155 dan seterusnya)


Pertanyaan:

  1. Jelaskan maksud dantujuan dilakukannya Penyelidikan, jelaskan pula apa yang dimaksud dengan alat bukti.

Jawaban:

  • Maksud dan tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mengumpulkan “BUKTI PERMULAAN” atau “BUKTI YANG CUKUP” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan istilah “opspornig” atau “orderzoek”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “Investigation”.
  • Yang dimaksud dengan ALAT BUKTI adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan/peristiwa, dimana dengan alat – alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Pertanyaan:

  1. Jelaskan pengertian Eksepsi/Tangksan dan Teori atau Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, serta Teori atau Sistem Pembuktian yang digunakan dalam praktek peradilan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Criminal Justice System).

Jawaban:

  • Eksepsi/Tangkisan (exeptie, exeption) adalah upaya atau prosedur hukum dalam persidangan perkara pidana di peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang Terdakwa/Penasehat Hukum, disertai dengan alasan-alasannya bahwa Surat Dakwaan dan/atau Dakwaa Jaksa Penuntut Umum disusun dan/atau dibuat tidak dengan cara yang benar, tidak cermat dan/atau mengandung cacat yuridis, yang tidak mengenai pokok perkara.
  • Dalam menilai kekuatan pembuktian “ALAT – ALAT BUKTI” maka dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

a. Teori atau Sistem Pembuktian Berdasar Undang – Undang secara Positif (positief wettelijk bewijstheorie)  atau disebut juga Teori Pembuktian Formal (formele bewijstheorie) yaitu pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat – alat pembuktian yang disebutkan dalam undang – undang, sedangkan keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali;

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif (positief wettelijk) berusaha mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan – peraturan pembuktian yang keras. Sistem ini dianut di Eropa pada masa berlakunya asas inkisitoir (inquisitoir) dalam acara pidana;

b. Teori atau Sistem Pembuktian menurut Keyakinan Hakim Melulu (Conviction intime) yaitu sistem pembuktian dimana putusan pidana dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat – alat bukti dalam undang – undang, akan tetapi pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan penilaian alat – alat bukti hanya didasarkan semata – mata pada keyakinan Hakim. Sistem pembuktian seperti ini dianut dianut oleh peradilan JURY seperti di PERANCIS;

c. Teori atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (La Conviction Raisonnee) yaitu pembuktian dalam hal mana Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya dengan dasar – dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) dan motivasi yang berlandaskan peraturan – peraturan pembuktian tertentu.

Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (La Conviction Raisonnee) terpecah dengan munculnya Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif  (negatief wettelijk bewijstheorie). Persamaannya adalah kedua teori pembuktian tersebut didasarkan pada keyakinan Hakim (artinya Terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan Hakim bahwa ia bersalah). Perbedaannya ialah Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (La Conviction Raisonnee) harus didasarkan pada keyakinan Hakim tetapi keyakinan  tersebut harus didasarkan pada alasan/kesimpulan yang  logis yang tidak didasarkan pada undang – undang (tetapi didasarkan pada keyakinan Hakim menurut pilihannya sendiri mengenai pelaksanaan pembuktian mana yang ia pergunakan. Sedangkan Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif menentukan bahwa keyakinan Hakim harus berpangkal tolak pada pada aturan – aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif  oleh undang – undang. HIR maupun KUHAP menganut Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif  (negatief wettelijk bewijstheorie) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 ayat (1) HIR. Dengan demikian Teori atau Sistem Pembuktian yang diterapkan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah Teori Pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif  (negatief wettelijk bewijstheorie).


Pertanyaan:

  1. Jelaskan tahapan beracara di persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri) sesuai dengan urutannya mulai dari awal sampai dengan Putusan Hakim/Putusan Pengadilan.

Jawaban:

Tahapan beracara di persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri), meliputi:

  1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
  2. Eksepsi dari Terdakwa/Penasehat Hukum;
  3. Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum;
  4. Putusan Sela;
  5. Pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum;
  6. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
  7. Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa/Penasehat Hukum;
  8. Replik dari Jaksa Penuntut Umum;
  9. Duplik dari Terdakwa/Penasehat Hukum;
  10. Putusan (akhir);

 

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN

ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

 

SURAT PERINGATAN I (PERTAMA)

 

Jakarta, 24 September 2014

Nomor             : 051/TMM/Peringatan – 1/IX/2014
Lampiran          : -
Perihal           : Peringatan I (Pertama)

 

Kepada, Yth:

Sdr. WXYZ

Karyawan/Pekerja  PT. TMM Bagian Operator (Supir)

Di-

Tempat

 

Dengan hormat,

Manajemen PT. Tera Mare Maju (TMM) dengan ini menyampaikan kepada:

Nama   Karyawan          : WXYZ
Bagian                   : Operator (Supir)

Saudara telah melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap peraturan Tata Tertib Perusahaan PT. Tera Mare Maju, berupa:

  • Mengeluarkan atau menyampaikan kata – kata kasar, tidak sopan, tidak patut dan bersifat mengancam kepada Pimpinan Perusahaan;
  • Mengeluarkan atau menyampaikan kata – kata kasar, tidak sopan, tidak patut dan bersifat mengancam kepada sesama rekan kerja;
  • Tidak menjaga hubungan baik dan keharmonisan dengan sesama rekan kerja dalam lingkungan perusahaan.

Dengan demikian, manajemen PT. Tera Mare Maju (TMM) memberikan Peringatan I (Pertama) kepada Saudara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Perusahaan, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Apabila Saudara masih melakukan kesalahan/pelanggaran yang sama atau dalam bentuk yang lain, maka perusahaan akan memberikan peringatan II (Kedua) atau peringatan III (Ketiga) atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan tingkat kesalahan Saudara, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan tentang ketenagakerjaan.

Demikian Surat Peringatan I (Pertama) ini disampaikan untuk dapat dimaklumi sebagai pembinaan.

PT. Tera Mare Maju

 

Suheimie Libra

     Direktur

Tembusan:

  • Arsip (sebagai pertinggal)
Created and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

PENGERTIAN HUKUM WARIS

PENGERTIAN HUKUM WARIS

 

  • Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataanmengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris;
  • PADA ASASNYA, yang dapat diwariskan “hanya hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja”;
  • KECUALI (hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan), yaitu   Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, pemberian kuasa;
  • Hak-hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diwariskan, yaitu   Hak suami, menyangkal keabsahan seorang anak;

 

SUBJEK HUKUM WARIS, terdiri dari:

  1. Pewaris

–   Meninggalkan harta;

–   Diduga meninggal dengan meninggalkan harta;

  1. Ahli waris

–   Sudah lahir pada saat warisan terbuka (pasal 836 KUHPerdata);

 

SYARAT PEWARISAN, terjadi dengan keadaan – keadaan sebagai berikut:

  • Pewaris meninggal meninggalkan harta;
  • Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (untuk mewaris berdasarkan Undang – Undang);
  • Ahli waris harus patut mewaris →onwaardig(Pasal 838 KUHPerdata);

 

Ketentuan mengenai MENINGGAL BERSAMA-SAMA ANTARA PEWARIS DAN AHLI WARIS, sebagai berikut:

  • Pasal 831 KUHPerdata: malapetaka yang sama;
  • Jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu → tidak saling mewaris;
  • Harus dibuktikan: selisih 1 (satu) detik dianggap tidak meninggal bersama-sama;

 

MEWARIS BERDASARKAN Undang – Undang:

  1. Atas dasar kedudukan sendiri;.
  • Penggolongan ahli waria berdasarkan garis keutamaan:
  • Golongan I  (Pertama),  Pasal . 852 – Pasal 852 a KUHPerdata
  • Golongan II (Kedua), Pasal . 855 KUHPerdata
  • Golongan III (Ketiga), Pasal . 850 jo. Pasal  858 KUHPerdata
  • Golongan IV (Keempat), Pasal . 858 sampai dengan Pasal  861 KUHPerdata;
  1. Berdasarkan penggantian;

Syarat penggantian → orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris;

 

Macam penggantian:

  • Dalam garis lencang kebawah tanpa batas → Pasal 842 KUHPerdata;
  • Dalam garis menyamping; saudara digantikan anak-anaknya → Pasal 844 KUHPerdata;
  • Penggantian dalam garis samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi, atau keponakan;

 

 

HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta stuktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :

  1. Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya;
  1. Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa;
  1. Sistem Kolektif, Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu;
  1. Sistem Mayorat, merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat lampung dan Bali;
Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

HUKUM WARIS PERDATA

HUKUM WARIS PERDATA

 

Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUHPerdata. Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUHPerdata tersebut.

Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris.

Hukum waris menurut Pitlo adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Pengertian mengenai hukum waris juga dapat ditemukan  dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Pasal 171 disebutkan bahwa: “Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing”..

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan kepada Ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan termasuk juga diwarisi utang (kewajiban). Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya. Harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Utang seperti utang kepada pihak bank,  dan pihak lainnya.

PRINSIP UMUM DALAM KEWARISAN (PEWARISAN), meliputi:

  1. Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan harta peninggalan;
  2. Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan “beralih” demi hukum. Pasal 833 KUHPerdata (Saisine) → menimbulkan hak menuntut → Heriditatis Petitio
  3. Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah → pasal 832 KUHPerdata;
  4. Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi;
  5. Setiap orang cakap mewaris kecuali pasal 838 KUHPerdata (onwaardig);

CARA MEWARIS, dapat terjadi melalui ketentuan sebagai berikut:

  • Mewaris berdasarkan Undang – Undang  (ab intestato)
    1. Atas dasar kedudukan sendiri;
    2. Atas dasar penggantian;
  • Mewaris berdasarkan testament (wasiat);

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN  NOVUM DEMI KEPENTINGAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  DALAM PERKARA PIDANA

CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN  NOVUM

DEMI KEPENTINGAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  DALAM PERKARA PIDANA

 

 

Jakarta,   19   Juni   2020

Kepada, Yth:

Direktur RESNARKOBA POLDA METRO JAYA

Jl. Jend. Sudirman No. 55

Jakarta 12190

 

Perihal: Permohonan Permintaan Surat Keterangan Resmi dan Dokumen     
         Pendukung    berkaitan     dengan   BERITA ACARA PENYITAAN 
         Tanggal   27 Oktober 2015

 

 

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                    : HOTMAN H. SIPAYUNG
Tempat/Tgl. lahir       : P. Siantar, 16 Agustus 1966
Agama                   : Kristen
Pekerjaan               : Karyawan Swasta
Alamat                  : Cawang III No. 12, RT 004/RW 007
                          Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar
                          Jakarta Timur

adalah suami yang sah dari Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa saat ini isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI SARINA SINAGA sedang menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur sesuai dengan Amar  Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor: W10.UI/10872/HK.01.VII.201.03.Whd Tanggal 19 Juli 2019 dan Surat Nomor: W10.UI/11759/HK.01.VIII.2019.02.Whd  Tanggal 01 Agustus 2019;
  1. Bahwa berkaitan dengan  Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut, isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA telah mengajukan upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali/PK (Herziening) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI);
  1. Bahwa mengingat terdapat fakta penting yang diabaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya selama pemeriksaan perkara a quo di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan Penyitaan Barang Bukti yang dilakukan oleh DIT RESNARKOBA Polda Metro Jaya sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan Tanggal 27  Oktober 2015, maka demi kepentingan hukum dan perlindungan Hak Asasi isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA maka dengan ini kami mohon agar  Direktur RESNARKOBA POLDA METRO JAYA   berkenan untuk menerbitkan dan memberikan kepada kami dokumen – dokumen dan/atau surat – surat, berupa:
  • Surat Keterangan Resmi (Asli) bahwa benar telah dilakukan penyitaan berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 di rumah Terpidana/Narapidana BASAULI  SARINA SINAGA, beralamat di Cawang III No, 12 Jakarta Timur;
  • Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP – Sita/08/X/2015/Dit Resnarkoba Tanggal 26 Oktober 2015 (Asli);
  • Berita Acara Penggeledahan Rumah/Ruangan berkaitan dengan penyitaan berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) (Asli);
  • Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berkaitan dengan Barang Sitaan  berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) sebagaimana dimaksud diatas  (Asli);
  • foto – foto Pemusnahan Barang Bukti berkaitan dengan Barang Sitaan  berupa 6 (enam) bungkusan kecil di lak warna coklat yang berisi Narkoba jenis Shabu seberat 1,1 Kg (satu koma satu kilogram) sebagaimana dimaksud diatas;
  1. Bahwa seluruh dokumen – dokumen dan/atau surat – surat selanjutnya akan kami pergunakakan sebagai BUKTI BARU (NOVUM) dalam upaya hukum Peninjauan Kembali/PK (Herziening) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang telah diajukan oleh isteri saya Terpidana/Narapidana BASAULI SARINA SINAGA;

Demikian surat Permohonan Permintaan Surat Keterangan Resmi ini disampaikan, terimakasih atas bantuan dan kebijaksanaan yang diberikan.

Hormat saya

HOTMAN H. SIPAYUNG

 

Tembusan:`

  • Yth: Ketua Komnas HAM Republik Indonesia;
  • Yth: Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  • Yth: Kapolda Metro Jaya;
  • Yth: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur
  • Yth: Arsip sebagai pertinggal

 

Writer and Copy Right:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

 

CONTOH SURAT TANGGAPAN ATAS SURAT  TEGURAN  PAJAK PENGHASILAN

CONTOH SURAT TANGGAPAN

ATAS SURAT  TEGURAN  PAJAK PENGHASILAN 

Jakarta, 29  Mei 2019

Nomor           : 032/AHH&Ass./PPh/V/2019
Lampiran        : -
Perihal         : Tanggapan dan Penjelasan atas Surat Teguran
                  No.  ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019
                  Tanggal 17 Mei 2019


Kepada, YTh:

Kepala Kantor

KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No. 43A

Jakarta 13150

 

 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Teguran No.  ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019 Tanggal 17 Mei 2019 yang telah disampaikan kepada kami, maka kami selaku Persekutuan Perdata Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA), dengan menyampaikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:

  1. Bahwa kami telah menerima Surat Teguran ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019 Tanggal 17 Mei 2019 yang disampaikan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit;
  1. Bahwa akan tetapi perlu kami beritahukan bahwa penghasilan kami sampai saat ini adalah minus bahkan mengalami defisit karena kegiatan kami bersifat sosial dalam rangka memberdayakan masyarakat,  yang sifatnya non profit  (tidak untuk mencari laba atau keuntungan), sehingga tidak melaporkan SPT TAHUNAN PPH Pasal 25 /29 Badan tahun pajak 2018;

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terimakasih atas pengertian dan kerjasama yang diberikan.

 

Hormat kami
DPP – LSM KOMAKOPEPA

Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Ketua Umum 

Tembusan:

  • Arsip sebagai pertinggal

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENYATAKAN PENINJAUAN KEMBALI   (HERZIENING)

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENYATAKAN PENINJAUAN KEMBALI

  (HERZIENING)

 

Jakarta, 9 Juli 2019

Nomor           : 36/AHH&Ass./Permohonan – Akta.PK/VII/2019
Lampiran        : Copy Surat Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukung
Perihal         : Permohonan Menyatakan dan Menandatangani Akta Peninjauan
                  Kembali (PK)  oleh  Terpidana BASAULI  SARINA SINAGA

 

Kepada, Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jl. Bungur Besar Raya  No. 24, 26, 28
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran 
Jakarta  Pusat  10610


Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.,  dan  AGUSTUS HUTAURUK, SH., MH., masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm  APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13470 Indonesia, selaku Penasehat Hukum  berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/AHH&Ass./PK-Pid/PT.Jkt.Pst/IV/2019 Tanggal 10 April 2019     (terlampir),  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Terpidana BASAULI  SARINA SINAGA, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON  PENINJAUAN  KEMBALI, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, dan dijatuhkan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga)   dengan pidana selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, – (satu milyar rupiah), sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 (Terlampir);
  1. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) menyatakan keberatan dan menolak  Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 tersebut dan hendak mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI oleh karena “terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” dalam putusan – putusan aquo,  sesuai dengan ketentuan  Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  1. Bahwa saat ini Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, Jl. Pahlawan Revolusi No.38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
  1. Bahwa untuk kepentingan upaya hukum Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) menggunakan haknya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menerbitkan surat penetapan dan/atau surat perintah dan/atau relaas panggilan terhadap   Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Basauli Sarina Sinaga) agar datang menghadap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 untuk kepentingan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI);

Demikian surat permohonan ini disampaikan, terimakasih atas kebijaksanaan yang diberikan.

Hormat Kami
Pemohon Peninjauan Kembali (Herziening)


BASAULI SARINA SINAGA

Penasehat Hukum  Pemohon Peninjauan Kembali
(Terpidana Basauli Sarina Sinaga)


Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.


AGUSTUS HUTAURUK, SH., MH.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

 

I.  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.

Apabila dibahas wacana mengenai  pertanggung jawaban pidana korporasi harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan . Dengan demikian,  harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat  untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak Pidana yang bersangkutan.

BardaNawawi Arif menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggung jawaban pidananya ? Masalah pertanggung jawaban pidana merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah sipembuat(yang melakukan tindak pidana).Pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah sipembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggung jawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Berkaitan dengan konteks   “kedudukan sebagai pembuat”  dan “sifat pertanggung jawaban pidana korporasi”, maka  terdapat model pertanggung jawaban korporasi sebagai berikut :

  1. Apabila Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka  pengurus  yang bertanggung jawab.
  2. Apabila Korporasi sebagai pembuat, maka  pengurus bertanggung.
  3. Selain itu berlaku pula ketentuan dimana Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajibandari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah : korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Ketentuan yang mengatur hal tersebut dianut oleh KUHP seperti Pasal 169 KUHP, Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab,  Pengurus yang ditunjuk  sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap tindak pidana oleh atau dengan suatu korporasi karena denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan melakukan tindak pidana itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat adalah lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

 

II.  PENGARUH ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN.    

 Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak diatur dalam KUHP, sebagaimana halnya asas legalitas, namun asas tersebut telah dimuat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 6 ayat 2). Adagium tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu, asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Adapun arti yang tepat dalam adagium tiada pidana tanpa kesalahan menurut E. Ph. R Sutorius, menyatakan : pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan haltersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Pada pokoknya, yang menjadi permasalahan dalam konteks kajian ini  ialah bagaimanakah pengaruh asas kesalahan apabila suatu korporasi dituntut untuk suatu tindak    pidana?  Menurut Suprapto, bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, bila kesengajaan dan  kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu bersifat kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.  Van Bemmelen dan Remmenlink, sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar korporasi itu sendiri.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini, cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium “res ipsa loquitur”, fakta sudah berbicara sendiri. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat dikecualikan dalam tindak pidana tertentu, yaitu dengan adanya doktrin :

A.  Strict liability atau absolut liability (tangung jawab mutlak)

Menurut doktrin striict liability, seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens rea). Secara singkat, strict liability diartikan sebagai “liability without fault” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Doktrin strict liability ini terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum.

B.  Vicarious liability

Vicarious liability  adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Dengan demikian dalam pengertian vicariousliability ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Suprapto menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah :

  1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan siterhukum untuk waktu tertentu.
  2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
  3. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.

Pada hakekatnya  sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah :

  1. Pidana denda.
  2. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan.
  3. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaannya, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib.
  4. Sanksi perdata (ganti kerugian).

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002