FENOMENA HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI HUKUM POSITIF

FENOMENA HUKUM TATA NEGARA

SEBAGAI HUKUM POSITIF

 

Van Vollenhoven di dalam tulisannya yang berjudul  “Thoerbecke en het Administratief recht”  mengatakan bahwa HTN adalah hukum tentang negara dalam keadaan berhenti (diam, statis), sedangkan HAN hukum tentang negara dalam keadaan bergerak (bekerja, dinamis).

Menurut Logemann bahwa  Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.

Secara umum dapat dikatakan, Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut.

Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah.

Oppenheim menyatakan bahwa Hukum Tata Negara itu sama dengan negara dalam keadaan tidak bergerak (staat in beweging), sedangkan Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan seumpama negara dalam keadaan bergerak (staat in rust).

Sumber Hukum Tata Negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materil.

Sumber hukum materil  dari Hukum Tata Negara (HTN)  adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia kemudian menjadi falsafah negara, yang tidak saja menjiwai bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum.

Sumber hukum formil  dari Hukum Tata Negara, meliputi:

  • UUD 1945;
  • TAP MPR/MPRS;
  • Undang – Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
  • Peraturan Pemerintah;
  • Keputusan Presiden;
  • Peraturan Pelaksana lainnya, misalnya Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya.
  • Kebiasaan ketatanegaraan (Convention);
  • Traktat (Perjanjian Internasional);

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

  1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
  2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
  3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
  4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
  5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah).

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY   DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

PRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY  

DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO

 

 Dalam prinsip “Preceptual Selectivity”, dianut sikap politik yang cenderung membatasi diri secara cermat dan selektif untuk menanggapi aspek – aspek tertentu  dari semua persepsi yang muncul dalam percaturan politik, yang merupakan selektivitas aturan. Esensi prinsip “Preceptual Selectivity” ialah keselektifan dalam menilai fenomena – fenomena (gejala – gejala) termasuk simpang siur opini dan persepsi yang berkembang dalam masyarakat, apalagi dalam situasi dan kondisi politik yang sedang mengalami goncang (shock), baik karena pengaruh tekanan – tekanan  terutama dari para “POLITIKUS/POLITISI BUSUK”, “KELOMPOK INTOLERANT”, “KELOMPOK RADIKALISME”, dan bahkan “KRONI ORDE BARU” yang masih bertekad mempertahankan hegemoninya dengan membangun kembali “DINASTI OTORITARIAN”   atau tekanan yang datangnya  dari luar yang bermaksud merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui aspek teknologi, ekonomi dan sebagainya. Seperti sejak tahun 1998, saya pernah menyatakan  dalam berbagai kegiatan aksi bahwa rakyat Indonesia harus tetap waspada sebab Orde Baru dalam narasi konteks “Pengaruh dan Kekuasaan” sampai saat ini sesungguhnya belum “lengser keprabon” (step down), tetapi masih sebatas mundur (step back)   dan setiap saat dia dapat bermetamorposa untuk menampilkan eksistensiya.

Indonesia masa/era reformasi dewasa ini,  dimana gerakan reformasi itu seperti tak punya konsep yang jelas mengenai misi dan visinya (bebeda dengan tekad dan prinsip Gerakan Reformasi Tahun 1998), bahkan dapat dikatakan  visi dan misi reformasi tidak sesuai dengan konstruksi yang dicita – citakan oleh “moral movement” dalam kebangkitannya pada pertengahan tahun 1998, apakah reformasi itu sekedar mengembangkan power structure yang sedang berkuasa atau benar – benar memiliki  visi dan misi sesuai ekspektasi perjuangan “Gerakan Perubahan” yaitu untuk melakukan pembaharuan  (reform) dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara  dari yang tadinya dinilai menunjukkan banyak deviasi dari koridor – koridor yang paradigmatik untuk dikembalikan kepada koridor “cita – cita luhur para pendiri bangsa yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kesetaraan harkat dan martabat setiap orang dihadapan hukum dan pemerintahan  sesuai dengan konsep Demokrasi Konstitusional.

Seyogyanya rakyat Indonesia tidak  terbawa arus  gonjang – ganjing dan hiruk – pikuk politik yang menjadi alat propaganda kelompok kepentingan (interest group) tertentu yang memanipulasi fakta sejarah. Segenap lapisan masyarakat  Indonesia harus senantiasa berusaha memposisikan dirinya sebagai pemersatu dan corong kebenaran untuk secara berhati – hati menanggapi situasi gonjang – ganjing dan hiruk – pikuk sehingga tidak terkontaminasi dengan berita bohong (hoax), sembari  berusaha fokus pada  perhatian agar “hakekat memperjuangkan tujuan bangsa”  kembali kepada paradigma – paradigma yang telah disepakati secara nasional, sebagai titik tolak solusi dari upaya mencegah dan mengantisipasi disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu kita kawal dan kita dukung terus pemerintahan JOKO WIDODO, untuk membangun PERUBAHAN dan PEMBAHARUAN menuju TATANAN INDONESIA BARU dengan KONSEP REFORMA AGRARIA dan REFORMASI BIROKRASI, yanga salin bertautan dan berkesinambungan. Hakekatnya, kita butuh pemimpin KARISMATIK seperti PRESIDEN JOKO WIDODO yang memiliki hati YANG TULUS dan semangat tinggi tanpa pamrih untuk membangun NKRI.

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

KOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA

 

 

Kekuatan “KEHENDAK RAKYAT” untuk turut terlibat aktif dalam perjuangan memprotes dan melakukan perlawanan terhadap propaganda – propaganda menyesatkan dan upaya – upaya agitasi – provokasi adalah merupakan potensi yang harus dikelola dan diberdayakan oleh PEMERINTAH.

 

Kelompok dan AKTOR INTELEKTUAL pelaku keserakahan dan kekerasan saat ini sudah tidak dapat lagi bersembunyi dalam WILAYAH YANG SERBA KABUR dan ABU – ABU, dimana pada waktu yang lampau di ERA ORDE BARU dengan seenaknya mereka menikmati KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PEMERINTAH yang memperdaya, mengelabui RAKYAT INDONESIA.

 

Slogan “Pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanya JARGON bersifat ABSURD dan  MANIPULATIF. Pada kenyataan, hanya sekelompok orang  yang berada di LINGKARAN dan PUSARAN KEKUASAAN PEMERINTAH ORDE BARU yang menikmati pembangunan dan kekayaan bumi Indonesia.

 

Salah satu KOMITMEN  PERJUANGAN tujuan aksi tanpa kekerasan yang harus terus – menerus kita gelorakan dengan menggalang “KEKUATAN RAKYAT” adalah agar PELANGGRAN dan KEJAHATAN masa lalu yang telah  meluluh-lantakkan HAK – HAK MASYARAKAT dan mengamputasi, mengkebiri HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA melalui tindakan – tindakan PENGHILANGAN SECARA PAKSA serta  PENGGUNAAN KEWENANGAN dan KEKUASAAN  ABSOLUT demi mempertahankan hegemoni Pemerintahan, harus diungkap demi rasa KEADILAN RAKYAT INDONESIA.

 

Bersama Pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, kita galang kekuatan yang maha dahsyat untuk mengambil kembali hak – hak rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih DIKUASAI oleh PARA KORUPTOR, TIKUS PEMBANGUNAN dan KRONI – KRONI ORDE BARU, sebab misi agung ini adalah AMANAT KONSTITUSI yang menjelma dalam KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

SELAMAT BERJUANG,

SALAM PERSAUDARAAN DALAM PERSATUAN INDONESIA.

 

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 

CONTOH SURAT TANGGAPAN ATAS SURAT  TEGURAN  PAJAK PENGHASILAN

CONTOH SURAT TANGGAPAN

ATAS SURAT  TEGURAN  PAJAK PENGHASILAN 

Jakarta, 29  Mei 2019

Nomor           : 032/AHH&Ass./PPh/V/2019
Lampiran        : -
Perihal         : Tanggapan dan Penjelasan atas Surat Teguran
                  No.  ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019
                  Tanggal 17 Mei 2019


Kepada, YTh:

Kepala Kantor

KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Jl. Matraman Raya No. 43A

Jakarta 13150

 

 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Teguran No.  ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019 Tanggal 17 Mei 2019 yang telah disampaikan kepada kami, maka kami selaku Persekutuan Perdata Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA), dengan menyampaikan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:

  1. Bahwa kami telah menerima Surat Teguran ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019 Tanggal 17 Mei 2019 yang disampaikan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit;
  1. Bahwa akan tetapi perlu kami beritahukan bahwa penghasilan kami sampai saat ini adalah minus bahkan mengalami defisit karena kegiatan kami bersifat sosial dalam rangka memberdayakan masyarakat,  yang sifatnya non profit  (tidak untuk mencari laba atau keuntungan), sehingga tidak melaporkan SPT TAHUNAN PPH Pasal 25 /29 Badan tahun pajak 2018;

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terimakasih atas pengertian dan kerjasama yang diberikan.

 

Hormat kami
DPP – LSM KOMAKOPEPA

Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Ketua Umum 

Tembusan:

  • Arsip sebagai pertinggal

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

 

I.  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.

Apabila dibahas wacana mengenai  pertanggung jawaban pidana korporasi harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan . Dengan demikian,  harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat  untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak Pidana yang bersangkutan.

BardaNawawi Arif menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggung jawaban pidananya ? Masalah pertanggung jawaban pidana merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah sipembuat(yang melakukan tindak pidana).Pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah sipembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggung jawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Berkaitan dengan konteks   “kedudukan sebagai pembuat”  dan “sifat pertanggung jawaban pidana korporasi”, maka  terdapat model pertanggung jawaban korporasi sebagai berikut :

  1. Apabila Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka  pengurus  yang bertanggung jawab.
  2. Apabila Korporasi sebagai pembuat, maka  pengurus bertanggung.
  3. Selain itu berlaku pula ketentuan dimana Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajibandari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah : korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Ketentuan yang mengatur hal tersebut dianut oleh KUHP seperti Pasal 169 KUHP, Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab,  Pengurus yang ditunjuk  sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap tindak pidana oleh atau dengan suatu korporasi karena denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan melakukan tindak pidana itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat adalah lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

 

II.  PENGARUH ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN.    

 Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak diatur dalam KUHP, sebagaimana halnya asas legalitas, namun asas tersebut telah dimuat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 6 ayat 2). Adagium tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu, asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Adapun arti yang tepat dalam adagium tiada pidana tanpa kesalahan menurut E. Ph. R Sutorius, menyatakan : pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan haltersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Pada pokoknya, yang menjadi permasalahan dalam konteks kajian ini  ialah bagaimanakah pengaruh asas kesalahan apabila suatu korporasi dituntut untuk suatu tindak    pidana?  Menurut Suprapto, bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, bila kesengajaan dan  kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu bersifat kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.  Van Bemmelen dan Remmenlink, sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar korporasi itu sendiri.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini, cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium “res ipsa loquitur”, fakta sudah berbicara sendiri. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat dikecualikan dalam tindak pidana tertentu, yaitu dengan adanya doktrin :

A.  Strict liability atau absolut liability (tangung jawab mutlak)

Menurut doktrin striict liability, seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens rea). Secara singkat, strict liability diartikan sebagai “liability without fault” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Doktrin strict liability ini terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum.

B.  Vicarious liability

Vicarious liability  adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Dengan demikian dalam pengertian vicariousliability ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Suprapto menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah :

  1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan siterhukum untuk waktu tertentu.
  2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
  3. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.

Pada hakekatnya  sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah :

  1. Pidana denda.
  2. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan.
  3. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaannya, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib.
  4. Sanksi perdata (ganti kerugian).

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

PERTANYAAN DAN JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) MATA KULIAH PRAKTEK PERADILAN PERDATA

PERTANYAAN DAN JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

MATA KULIAH PRAKTEK PERADILAN PERDATA

 

UNIVERSITAS MPU TANTULAR
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)  
Fakultas               : HUKUM
Jurusan                : Ilmu Hukum
Mata Kuliah            : PRAKTEK PERADILAN PERDATA
Hari, Tanggal          : Kamis, 11  Juni  2020
Waktu                  : 60 (enam puluh) menit.      
Dosen                  : APPE HUTAURUK, SH., MH.
NIDN                   : 0307036803

 

 

KETENTUAN UJIAN:
  1. Tidak dibenarkan membuka buku referensi atau catatan;
  2. Tidak dibenarkan membuka situs google atau yang lainnya melalui media elektronik;
  3. Tidak dibenarkan bekerja sama;
  4. Jawaban harus ditulis dengan huruf kapital dan jelas dibaca;
  5. Mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh universitas dan/atau fakultas;
  6. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ujian diatas, dikenakan sanksi yang tegas;

 

PERTANYAAN:

  1. Jelaskan secara komprehensif, apakah permohonan Conservatoir Beslag yang dicantumkan dalam posita gugatan, secara serta – merta dapat dikabulkan oleh Hakim? Bagaimana tata cara mengajukan Conservatoir Beslag dalam praktek peradilan? Jelaskan pula perbedaan antara Conservatoir Beslag dengan Revindicatoir Beslag.

Jawaban:

  • Tidak, tetapi harus diajukan/dimohonkan kembali berdasarkan Surat Permohonan tersendiri kepada Majelis Hakim selama proses perkara a quo sedang diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan;
  • Tata cara mengajukan permohonan Conservatoir Beslag yaitu harus disampaikan secara resmi berdasarkan Surat Permohonan dalam persidangan kepada Majelis Hakim dengan menyebutkan identitas harta kekayaan (assets) Tergugat yang akan diletakan/dimohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut secara lengkap dan benar, untuk menghindari salah sita;
  • Perbedaan antara Conservatoir Beslag dengan Revindicatoir Beslag, adalah:
  1. Conservatoir Beslag adalah siita yang diletakkan atas harta kekayaan (assets) Tergugat/Para Tergugat;
  2. Revindicatoir Beslag adalah sita yang diletakkan atas harta kekayaan (assets) milik Penggugat sendiri yang berada dalam penguasaan Tergugat/Para Tergugat dan/atau Pihak Lain.

 

PERTANYAAN:

  1. Jelaskan tata cara mengajukan gugatan Harta Gono – Gini menurut prosedur dalam Praktek Peradilan di Pengadilan Negeri, dibandingkan dengan prosedur Praktek Peradilan di Pengadilan Agama.

Jawaban:

  • Pengajuan gugatan menurut prosedur dalam Praktek Peradilan di Pengadilan Negeri hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat putusan perkara perceraian antara suami – isteri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah yurisdiksi tempat tinggal Tergugat, sesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei yang ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
  • Pengajuan gugatan mengenai pembagian harta gono – gini menurut prosedur Praktek Peradilan Agama dapat dilakukan dapat diajukan bersamaan dengan PERMOHONAN CERAI TALAK atau CERAI GUGAT, atau dapat dilakukan secara terpisah, sesuai ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  • Jadi, perbedaan prinsipnya adalah menurut prosedur  dalam Praktek Peradilan di Pengadilan Negeri maka secara imperatif gugatan harta gono – gini diajukan secara terpisah dengan gugatan perceraian, sedangkan  menurut prosedur Praktek Peradilan di Pengadilan Agama  maka terdapat opsi apakah gugatan pembagian harta gono – gini  digabung sekaligus bersamaan dengan   PERMOHONAN CERAI TALAK atau CERAI GUGAT atau diajukan secara terpisah (bersifat optional).

 

PERTANYAAN:

  1. Jelaskan secara seksama dan konkrit bagaimana caranya dan prosedurnya dalam Praktek Peradilan apabila pemegang saham minoritas suatu perseroan bermaksud meminta dilakukan AUDIT atas harta kekayaan perseroan, apabila terdapat dugaan Direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para pesero (pemegang saham).

Jawaban:

  • Menurut Pasal 138 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa pemeriksaan (audit) terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan mengenai terdapatnya dugaan bahwa suatu perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pemegang Saham.
  • Permintaan pemeriksaan (audit) dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) berkaitan dengan permintaan agar dilakukan AUDIT INVESTIGASI terhadap perseroan.
  • Apabila dalam RUPS LB tersebut Pemegang Saham mayoritas tidak bersedia atau tidak setuju dilakukan AUDIT INVESTIGASI terhadap perseroan maka Pemegang Saham yang lain (minoritas) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dengan disertai dasar atau alasan yang wajar dan dimaksudkan dengan itikad baik (vide Pasal 139 UUPT).
  • Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki wilayah yurisdiksi dimana perseroan tersebut berdomisili.
  • Apabila Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan tersebut maka Pengadilan Negeri mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.
  • Laporan hasil pemeriksaan (Audit) disampaikan oleh Ahli (Ahli dalam hal ini dapat merupakan Akuntan Publik) kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Penetapan Pengadilan untuk pemeriksaan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.
  • Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemohon dan Perseroan yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan (Audit Investigasi) diterima.

 

PERTANYAAN:

  1. Jelaskan ketentuan – ketentuan yang principal (bukan pengertian/definisi) antara DERDEN VERZET dengan  INTERVENTIE dalam Praktek peradilan perdata.

Jawaban:

  • Derden Verzet merupakan upaya hukum berupa perlawanan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya atas adanya suatu Putusan Pengadilan. Sedangkan INTERVENTIE adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan cara melibatkan diri sendiri untuk masuk sebagai pihak atau ditarik/dilibatkan sebagai pihak oleh Hakim atau Pihak yang berperkara sebagai INTERVENIENT (Voeging/Menyertai atau Tussenkomst/Menengahi) sebagaimana diatur dalam Pasal 279 s/d Pasal 282 Rv, dalam suatu perkara a quo yang sedang berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan Negeri.
  • Upaya Hukum Derden Verzet dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan baik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maupun atas putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
  • Upaya INTERVENTIE dalam Praktek peradilan perdata adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara atau sengketa yang sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, jadi proses pemeriksaan perkara a quo  masih berlangsung di Pengadilan Negeri
  • Pihak yang mengajukan Derden Verzet adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas adanya suatu Putusan Pengadilan, baik yang berkaitan karena diletakkan Conservatoir Beslag dengan Revindicatoir Beslag atas suatu barang tertentu, atau karena adanya kepentingan hukum lain yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga tersebut atas terbitnya suatu Putusan Pengadilan.
  • Derden Verzet harus diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan, sedangkan INTERVENTIE dapat dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan hukum atau pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan hukum tetapi bermaksud menengahi sengketa yang sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri.

 

PERTANYAAN:

  1. Dalam Praktek Peradilan Perdata, berkaitan dengan apa saja lazimnya permohonan DESCENTE diajukan dalam perkara a quo? Pihak – pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan DESCENTE? Jelaskan relevansi dan kekuatan pembuktian DESCENTE dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata.

Jawaban:

  • Permohonan Descente atau Permohonan Pemeriksaan setempat lazim diajukan dalam sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan pembangunan suatu proyek tertentu atau pengadaan suatu barang tertentu.
  • Permohonan Descente atau Permohonan Pemeriksaan setempat dapat diajukan oleh Pihak Penggugat atau Pihak Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang disengketakan (perkara a quo).
  • Relevansi kekuatan pembuktian DESCENTE dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai BUKTI PERSANGKAAN dalam memutus perkara a quo yang sedang diperiksa dan diadilinya.

 

“Gagal dalam kemuliaan adalah lebih baik, daripada menang dalam kehinaan dan kecurangan” 

LORD EFEBRY 

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN SEMENTARA PROSES PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN SEMENTARA

PROSES PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Jakarta,  9  Juni  2015

 

Nomor            : 36/AR & Ass./Konf./VI/2015
Lampiran         : Copy Surat Kuasa  dan Dokumen Pendukung
Sifat            : Penting dan Mendesak
Perihal          : Pemberitahuan  agar  demi  hukum menghentikan untuk
                   sementara proses penyelesaian perselisihan Hubungan
                   Industrial   antara   antara PT. Banteng Pratama  Rubber
                   dengan  Sdr. WXYZ dan Sdr. ABCDE

 

Kepada, Yth:

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor

Jl. Bersih No. 2

Cibinong

 

Up: -  Sdri. Sutinah, SH. (Mediator)
    -  Arifianto B, SH. (Asisten Mediator)

 

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Klien kami, Pengurus  Koperasi Karyawan “Roda Kencana” PT. Banteng Pratama Rubber, beralamat di Jl. Pahlawan Km 1,5 Citeureup – Bogor;

Kami, Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office  APPE HUTAURUK, ROSMAIDA SIAHAAN & ASSOCIATES,  selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ……………… (terlampir), dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa berkaitan dengan adanya perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Banteng Pratama Rubber selaku Klien kami dengan WXYZ dan Sdr. ABCDE, yang saat ini telah memasuki tahap mediasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 565/3563/HI Syaker/2015 Tanggal 1 Juni 2015 Perihal Panggilan Mediasi III, jo. Surat Nomor: 565/3481/HI Syaker/2015  Tanggal  27 Mei 2015  Perihal: Panggilan Mediasi II, jo. Surat Nomor: 565/3270/HI Syaker/2015  Tanggal  18  Mei 2015  Perihal: Panggilan Mediasi I (untuk perkara Sdr. WXYZ), dan Surat Nomor: 565/3262/HI Syaker/2015  Tanggal 18 Me1 2015 Perihal: Panggilan Kelengkapan Berkas (untuk perkara Sdr. ABCDE), maka kami mengharapkan/meminta agar tindak lanjut penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tersebut untuk sementara dihentikan demi hukum;
  1. Bahwa adapun pertimbangan kami menyampaikan pertimbangan tersebut adalah:
  • Bahwa terhadap WXYZ, sampai saat ini masih diproses di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan yang bersangkutan (adanya dugaan melakukan perbuatan melawan hukum)  selama menjalankan kepengurusan  Koperasi Karyawan “Roda Kencana” PT. Banteng Pratama Rubber (Bukti terlampir);
  • Bahwa terhadap ABCDE, sampai saat ini masih diproses di Polda Jawa Barat berkaiatan dengan adanya dugaan tindak pidana 317 KUHP, 318 KUHP, 335 KUHP dan 310, 311 KUHP, sesuai Surat Nomor: B/323/V/2014/Dit Reskrim Um. Tanggal 20 Mei 2014 Perihal:  Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, jo. Surat Nomor: B/705/X/2014/Dit Reskrim Um. Tanggal 28 Oktober 2014 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Bukti terlampir);

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, terimaksih atas pengertian dan kerjasama yang diberikan.

 

Hormat kami

Kuasa Hukum

 KopKar “Roda Kencana” PT. Banteng Pratama Rubber

 

 

APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.

  

Tembusan:

  • Yth: Direktur Utama PT. Banteng Pratama Rubber;
  • Yth: Kepala Pabrik PT. Banteng Pratama Rubber;
  • Arsip

MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM TATA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2020

MATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM TATA NEGARA

TAHUN AKADEMIK 2020

 

Fakultas                   : HUKUM
Jurusan                    : Ilmu Hukum
Mata Kuliah                : Hukum Tata Negara (HTN)
Hari, Tanggal              : Sabtu,     Juni  2020
Waktu                      : 60 (enam puluh) menit       
Dosen                      : APPE HUTAURUK, SH., MH.
NIDN                       : 0307036803

 

 

KETENTUAN UJIAN:

  1. Tidak dibenarkan membuka buku referensi atau catatan;
  2. Tidak dibenarkan membuka situs google atau yang lainnya melalui media elektronik;
  3. Tidak dibenarkan bekerja sama;
  4. Jawaban harus ditulis dengan huruf kapital dan jelas dibaca;
  5. Mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh universitas dan/atau fakultas;
  6. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ujian diatas, dikenakan sanksi yang tegas;

 

PERTANYAAN DAN JAWABAN:

 

  1. Jelaskan definisi Hukum Tata Negara (HTN) secara umum, serta definisi yang dikemukakan oleh  J.H.A. Logemann  dan  Prof. van Der Pot.

 

  1. Jelaskan yang dimaksud dengan staatsrech in engere zin, dan jelaskan pula perbedaan antara Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) menurut Oppenheim dan van Vollenhoven.

 

  1. Jelaskan dan sebutkan Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materil dari Hukum Tata Negara (HTN).

 

  1. Jelaskan kriteria yang digunakan oleh JELLINEK dan LEON DUGUIT  Untuk menentukan suatu negara itu berbentuk “Monarki” atau “Republik”.

 

  1. Dalam sistem Pemilihan Umum (PEMILU) dikenal adanya Sistem Distrik dan Sistem Perwakilan Berimbang. Jelaskan pengertian kedua sistem Pemilihan Umum tersebut, dan menurut  Saudara Sistem Pemilihan Umum yang mana yang paling tepat dalam negara Indonesia, jelaskan pendapat Saudara.

 

  1. Jelaskan melalui perbandingan antara “TRIAS POLITICA DOCTRINE”  yang menggunakan konsep “SEPARATION OF POWER”  dengan “TRIAS POLITICA DOCTRINE”  yang menggunakan konsep “DIVISION OF POWER/DISTRIBUTION OF POWER”.

 

SELAMAT UJIAN

“Keberuntungan ialah bertemunya persiapan dengan kesempatan”

(ADRIAN BRODY)

KUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA

KUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA

 

Konstitusi adalah kumpulan asas – asas yang menyesuaikan kekuasaan pemerintah dan hak – hak yang diperintah serta menyesuaikan hubungan antara keduanya.

Setelah keluarnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tidak dikenal lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Tetapi dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakrat (TAP MPR) kembali masuk dalam tata urutan perundang – undangan dimana TAP MPR berkedudukan di bawah Undang – Undang Dasar dan diatas undang – undang.

Setelah keluarnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, materi – muatan Instruksi Presiden ditertibkan. Kemudian, dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan Instruksi Presiden lebih ditertibkan lagi.

Hukum Tata Negara mencakup pengaturan hukum dan pelembagaan hukum dimana bentuk negara  (negara kesatuan atau negara serikat) ditentukan, bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik) ditetapkan, cara kerjasama lembaga – lembaga negara diatur serta hak – hak warga negara (hak – hak asasi manusia) dirumuskan.

Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami pembangunan yang dibagi dalam tahap – tahap lima tahunan yang disebut PELITA (Pembangunan Lima Tahun). Selama Soeharto berkuasa, telah berlangsung enam kali Pelita (I s/d VI) selama 30 tahun. Sesudah akhir Pelita Vi dan memasuki  Pembangunan Jangka Panjang Kedua pada tahun 1997, Presiden Soeharto tak sempat meneruskan karena setahun kemudian pada 21 Mei 1998 ia “lengser keprabon” sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tahun 1967 adalah tahun ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) MENCABUT MANDAT  dari Presiden Soekarno (akhir masa pemerintahan Soekarno) dan menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia (awal pemerintahan Soeharto).

 

Created  and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002