Undang Ulama dan Ormas Islam ke Istana Wapres, Ini yang Menjadi Pembahasan Maruf Amin

RIAU24.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin,  mengundang makan siang bersama yang dihadiri oleh sejumlah ulama dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Islam. Pertemuan yang berlangsung di Istana Wapres itu, membahas upaya penanganan Covid-19.

Dikutip dari Tempo.co, usai makan siang bersama, Maruf Amin menyebutkan jika acara itu bertujuan untuk membangun silaturahmi antara ulama dan umara, sekaligus menyelesaikan masalah-masalah keumatan.

“Saya ini sekarang posisinya lagi umara (pemimpin). Oleh karena itu, ulama dan umara ini harus terus dibangun dalam menghadapi semua persoalan kebangsaan dan keumatan,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Dalam menangani masalah kebangsaan dan keumatan saat ini, yaitu pandemi Covid-19, dia mengatakan, kepada para ulama bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya mengatasi dua dharar atau bahaya yang harus diselesaikan segera.

Dua bahaya yang dimaksud adalah penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dan penyelesaian masalah ekonomi sebagai dampak dari pandemi.

“Ekonomi awalnya dianggap sebagai masalah yang ringan, tetapi setelah terjadi dampak ekonomi yang begitu parah, maka ini juga mengubah pendekatan pemerintah, yakni mendahulukan dua-duanya,” kata dia

Ma’ruf Amin juga mengingatkan jika pandemi Covid-19 merupakan persoalan yang penyelesaiannya tidak hanya pasrah kepada Allah SWT, melainkan juga memerlukan upaya dari manusia untuk mencegah penyebarannya meluas.

“Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahannya wajib kita lakukan. Kalau belum sampai kepada bahaya yang luar biasa, itu hukumnya fardhu kifayah, tapi kalau sudah sampai pada tingkat membahayakan itu sudah fardhu ain,” kata dia.

Saat acara tersebut hadir Menteri Agama Fachrul Razi, Ketua Umum PP Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua Umum PB AI Washliyah Yusnar Yusuf Rangkuti.

Kemudian, ada Ketua PB Mathlaul Anwar Sadali Karim, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Bermanda dan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie.

sumber: riau24.com

Ini pihak-pihak yang menggugat UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah kalangan menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at (10/7) siang ini. Rencananya, para memohon akan mengajukan gugatan ke MK pada pukul 13.30 WIB nanti.

Menurut Ahmad Redi, salah satu tim kuasa hukum, pihaknya mengajukan judicial review berupa uji formil. Para pemohonan menggugat proses pembentukan dan pembahasan UU No. 3 Tahun 2020 yang dinilai cacat, tidak transparan dan menyalahi ketentuan perundang-undangan.

“Terbentuknya UU No. 3 Tahun 2020 ini mengandung potensi moralitas hukum formil dan materiil yang jahat bagi pembangunan nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara,” kata Redi saat dihubungi Kontan.co.id, Jum’at (10/7).

Ada sejumlah pemohon yang mengajukan gugatan, terdiri dari tokoh-tokoh yang bergerak di berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari gubernur, mantan pejabat, pakar pertambangan hingga aktivitas mahasiswa.

Pemohon gugatan UU Minerba baru itu antara lain: Erzaldi Rosman Djohan (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung), Alirman Sori (Ketua PPUU DPD RI), Tamsil Linrung (anggota DPD RI), Hamdan Zoelva (Perkumpulan Serikat Islam), Marwan Batubara (Indonesian Resources Studies/IRESS), Budi Santoso (Indonesia Mining Watch/IMW), Ilham Rifki Nurfajar (Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan), dan M. Andrean Saefudin (Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

Adapun, pendaftaran permohonan pengujian UU No. 3 Tahun 2020 rencananya dilaksanakan pada Jum’at 10 Juli 2020 pukul 13.30 WIB di kantor Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini, paling tidak ada 10 pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum pemohon.

Redi membeberkan, paling tidak ada tiga hal pokok yang menjadi pertimbangan pengajuan gugatan ini. Pertama, Rancangan UU Minerba (RUU) tidak memenuhi kriteria carry over atau keberlanjutan pembahasan ke DPR periode berikutnya.

Menurut penggugat, carry over yang pada pembahasan UU Minerba baru itu dipaksakan, dan tidak sesuai dengan Pasal 71 A UU No. 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.  Pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, maka hasil pembahasan RUU disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

Secara faktual, lanjut Redi, RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR yang telah disusun drafnya sejak DPR periode 2014-2019 dan hingga masa jabatan DPR periode lalu berakhir bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba. Sehingga, RUU Minerba bukan lah RUU carry over sehingga tidak dapat dilanjutkan pembahasannya.

“Sebaliknya ia harus mulai dari tahap awal, yaitu perencanaan, penyusunan, baru pembahasan.  Artinya, pemaksaan carry over RUU Minerba ke DPR Periode 2019-2024 jelas ilegal karena bertentangan dengan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019,” terang Redi.

Kedua, pelibatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam pembahasan UU Minerba. Menurut pemohon, DPD RI mendapat atribusi kewenangan dari Konstitusi bahwa setiap RUU di bidang sumber daya alam mesti ada peran DPD RI dalam penyusunan dan pembahasannya.

Hal itu berdasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945, Pasal 249 UU Nomor 17 tahun 2014 serta Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. “Menyatakan bahwa DIM diajukan oleh Presiden dan DPD jika RUU berasal dari DPR. Kenyataannya tidak ada DIM yang dibuat oleh DPD sepanjang pembahasan RUU Minerba,” terang Redi.

Ketiga, gugatan uji formil ini juga menyoroti soal asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011. Pemohon menilai, pembahasan  RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder secara luas, termasuk pemerintah daerah dan BUMN.

“Hal ini jelas melanggar asas keterbukaan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka,” tutur Redi.

Menurutnya, perlu waktu yang Panjang untuk memvalidasi, mengklarifikasi, memfalsifikasi setiap rencana norma yang akan mengatur rakyat. “Uji publik ini amatlah penting melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi berbagai kelompok kepentingan. RUU ini dibahas secara kilat dan tertutup,” pungkas Redi.

Asal tahu saja, UU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan UU Minerba yang baru, menggantikan UU No. 4 Tahun 2009. UU Minerba baru itu disahkan, dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020. Kemudian diundangkan di hari yang sama oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sejak penyusunannya, perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 ini memang kontroversial. Meski banyak penolakan, DPR dan Pemerintah tetap melanjutkan pembahasan hingga akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020.

sumber: kontan.co.id

Baru sebulan diundangkan, UU Minerba sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah kalangan menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at (10/7) siang ini. Rencananya, para memohon akan mengajukan gugatan ke MK pada pukul 13.30 WIB nanti.

Menurut Ahmad Redi, salah satu tim kuasa hukum, pihaknya mengajukan judicial review berupa uji formil. Para pemohonan menggugat proses pembentukan dan pembahasan UU No. 3 Tahun 2020 yang dinilai cacat, tidak transparan dan menyalahi ketentuan perundang-undangan.

“Terbentuknya UU No. 3 Tahun 2020 ini mengandung potensi moralitas hukum formil dan materiil yang jahat bagi pembangunan nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara,” kata Redi saat dihubungi Kontan.co.id, Jum’at (10/7).

Ada sejumlah pemohon yang mengajukan gugatan, terdiri dari tokoh-tokoh yang bergerak di berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari gubernur, mantan pejabat, pakar pertambangan hingga aktivitas mahasiswa.

Pemohon gugatan UU Minerba baru itu antara lain: Erzaldi Rosman Djohan (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung), Alirman Sori (Ketua PPUU DPD RI), Tamsil Linrung (anggota DPD RI), Hamdan Zoelva (Perkumpulan Serikat Islam), Marwan Batubara (Indonesian Resources Studies/IRESS), Budi Santoso (Indonesia Mining Watch/IMW), Ilham Rifki Nurfajar (Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan), dan M. Andrean Saefudin (Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

Adapun, pendaftaran permohonan pengujian UU No. 3 Tahun 2020 rencananya dilaksanakan pada Jum’at 10 Juli 2020 pukul 13.30 WIB di kantor Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini, paling tidak ada 10 pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum pemohon.

Redi membeberkan, paling tidak ada tiga hal pokok yang menjadi pertimbangan pengajuan gugatan ini. Pertama, Rancangan UU Minerba (RUU) tidak memenuhi kriteria carry over atau keberlanjutan pembahasan ke DPR periode berikutnya.

Menurut penggugat, carry over yang pada pembahasan UU Minerba baru itu dipaksakan, dan tidak sesuai dengan Pasal 71 A UU No. 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.  Pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, maka hasil pembahasan RUU disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

Secara faktual, lanjut Redi, RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR yang telah disusun drafnya sejak DPR periode 2014-2019 dan hingga masa jabatan DPR periode lalu berakhir bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba. Sehingga, RUU Minerba bukan lah RUU carry over sehingga tidak dapat dilanjutkan pembahasannya.

“Sebaliknya ia harus mulai dari tahap awal, yaitu perencanaan, penyusunan, baru pembahasan.  Artinya, pemaksaan carry over RUU Minerba ke DPR Periode 2019-2024 jelas ilegal karena bertentangan dengan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019,” terang Redi.

Kedua, pelibatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam pembahasan UU Minerba. Menurut pemohon, DPD RI mendapat atribusi kewenangan dari Konstitusi bahwa setiap RUU di bidang sumber daya alam mesti ada peran DPD RI dalam penyusunan dan pembahasannya.

Hal itu berdasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945, Pasal 249 UU Nomor 17 tahun 2014 serta Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. “Menyatakan bahwa DIM diajukan oleh Presiden dan DPD jika RUU berasal dari DPR. Kenyataannya tidak ada DIM yang dibuat oleh DPD sepanjang pembahasan RUU Minerba,” terang Redi.

Ketiga, gugatan uji formil ini juga menyoroti soal asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011. Pemohon menilai, pembahasan  RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder secara luas, termasuk pemerintah daerah dan BUMN.

“Hal ini jelas melanggar asas keterbukaan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka,” tutur Redi.

Menurutnya, perlu waktu yang Panjang untuk memvalidasi, mengklarifikasi, memfalsifikasi setiap rencana norma yang akan mengatur rakyat. “Uji publik ini amatlah penting melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi berbagai kelompok kepentingan. RUU ini dibahas secara kilat dan tertutup,” pungkas Redi.

Asal tahu saja, UU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan UU Minerba yang baru, menggantikan UU No. 4 Tahun 2009. UU Minerba baru itu disahkan, dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020. Kemudian diundangkan di hari yang sama oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sejak penyusunannya, perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 ini memang kontroversial. Meski banyak penolakan, DPR dan Pemerintah tetap melanjutkan pembahasan hingga akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020.

sumber: kontan.co.id

Judges Age Limitations

Ruang Itu Bernama Ruang Gelap

Oleh
Arip Musthopa
Founder KOMPAK Kartu Prakerja

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja terus bergulir meski kritik publik deras menerpa. The show must go on, begitu kira-kira slogan Pemerintah. Dengan demikian, potensi kerugian negara akibat mekanisme yang tidak efisien, dan adanya “ruang gelap” laksana black hole yang terus menarik keuangan negara pada tingkat pengeluaran yang irasional.

Ruang gelap adalah ruang dimana tidak ada transparansi, kejelasan dan kepastian. Kita tidak tahu pasti ada apa di dalamnya. Hanya bisa mencium aroma kurang sedap darinya. Oleh sebab itu, ruang gelap sangat rawan menjadi tempat berlangsungnya praktek korupsi.

Dimana letak ruang gelap dalam mekanisme pelaksanaan Kartu Prakerja? Silahkan Anda tebak, saya berikan kisi-kisinya : program Kartu Prakerja sebenarnya bisa berjalan tanpa melibatkan 8 platform digital, karena www.prakerja.go.id adalah juga platform digital resmi milik Pemerintah untuk program Kartu Prakerja yang bisa difungsikan untuk seluruh tahapan pelatihan daring

Ruang gelap tidak berdiri sendiri. Ruang gelap kokoh berdiri ditopang oleh sejumlah “keanehan” dalam regulasi program Kartu Prakerja.

Keanehan pertama, Perpres No 36/2020 yang menjadi dasar hukum Kartu Prakerja dalam konsideran ‘mengingat’ hanya mencantumkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Lazimnya Perpres mencantumkan juga Undang-undang atau Peraturan Pemerintah terkait yang secara hierarki peraturan berada di atas Perpres. Sekedar contoh, konsideran ‘mengingat’ Perpres No 60/2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, selain mencantumkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, juga mencantumkan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Idealnya Perpres No 36/2020 minimal mencantumkan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Lantas, kenapa tidak dicantumkan? Apakah karena definisi ‘kompetensi kerja’ dan ‘pelatihan’ dalam Perpres 36/2020 berbeda dengan definisi yang terdapat dalam UU No 13/2003? Apakah karena ‘menteri’ yang memimpin pelaksanaan Kartu Prakerja berbeda dengan ‘menteri’ urusan ketenagakerjaan?

Sejauh yang saya tahu, di era reformasi, bahkan di era Presiden Jokowi, hanya Perpres No 36/2020 yang begitu. Menurut seorang ahli hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Hamdan Zoelva, format Perpres yang demikian banyak ditemukan di era otoritarian Orde Baru.

Keanehan kedua, Perpres No 36/2020 Pasal 1 ayat (10) mendefiniskan Platform Digital sebagai mitra resmi Pemerintah dalam pelatihan daring. Pasal ini diperkokoh dengan Pasal 6 ayat (2) poin a yang mensyaratkan lembaga pelatihan yang terlibat dalam Kartu Prakerja harus bekerjasama dengan platform digital. Tidakkah ini aneh karena pasal tersebut mengatur hal yang terlalu teknis? Bukankah ini area Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa?

Ketentuan tersebut menutup opsi lain yang lebih efisien dalam pelaksanaan Kartu Prakerja. Keanehan ini diperkuat oleh penentuan 8 platform digital (Skills Academy by Ruangguru, Bukalapak, Tokopedia, Pintaria, MahirPijar, Sisnaker, Sekolahmu, dan MauBelajarApa) yang tidak melalui tender, hanya penunjukan.

Keanehan ketiga, Pasal 52 ayat (1) Permenko Perekonomian No 3/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 36/2020 menyebutkan bahwa platform digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari lembaga pelatihan. Pasal ini adalah pasal karet karena tidak ada ukuran pasti untuk frase “komisi jasa yang wajar” tersebut.

Bila ditelaah lebih lanjut, saya yakin akan ditemukan sejumlah keanehan lain. Penting tahu berapa jumlahnya, dan lebih penting lagi kita tahu apa penyebabnya. Apakah karena ketidaksengajaan akibat lupa atau tidak tahu? Apakah karena kesengajaan untuk menutupi modus tindak pidana tertentu? Apabila pertanyaan kedua yang relevan, inilah legalized corruption.

Jakarta, 25/5/2020.

sumber: beritalima.com

Mahfud MD Silaturahmi secara Virtual Bersama Tokoh KAHMI

JAKARTA – Sejumlah tokoh nasional yang merupakan bagian dari keluarga besar KAHMI hadir dalam Halal bi Halal dan Silaturahmi dengan menggunakan perangkat teknologi video conference pada Senin (25/5/2020).

Mereka antara lain adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, tokoh senior Akbar Tandjung, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, pengamat politik Siti Zuhro, dan beberapa rektor perguruan tinggi seperti Arif Satria (IPB), Muh. Nasih (Unair), dan Nuhfil Hanafi (Unbraw).

Para mantan aktivis HMI ini bersilaturrahmi dengan saling sapa dan bertukar informasi tentang suasana iedul fitri di tengah pandemi covid, serta berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Mahfud MD yang diminta memberikan sambutan mengajak sekitar 300 anggota KAHMI yang hadir dari seluruh Indonesia untuk terus melangkah maju atau move on khususnya dari kondisi pandemi covid 19. Sebagaimana Syawal yang bermakna mendaki atau naik ke derajat yang lebih tinggi, termasuk bila terjadi perbedaan pandangan atas kebijakan pemerintah.

“Berbeda pendapat itu hal biasa, asal jangan saling menghambat satu dengan yang lain. Mari kita bersyawal ke arah yang lebih baik sesuai dengan semangat ke-HMI-an yang selalu dimanis sejak dulu” ujar Mahfud yang juga adalah Ketua Dewan Pakar KAHMI dala keterangan tertulis yang diterima.

Sementara, Muhadjir Effendy menegaskan salah satu kebiasaan HMI adalah berdebat dan berbeda pendapat, tapi setelah itu tetap kompak. Karena itu, bulan Syawal ini adalah momentum untuk semua anggota KAHMI melangkah bersama mencapai kemajuan bagi umat, bangsa, dan negara.

Mengenai silaturahmi melalui aplikasi video conference seperti ini, menurut Hamdan Zoelva adalah bentuk dari kehidupan the new normal yang mesti kita hadapi secara positif dan tetap produktif.

(aky)

sumber: nasional.okezone.com

Constitutional Review dan Adikuasa MK

Oleh: Zelig Ilham Hamka

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga peradilan yang merdeka untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dibentuk dari semangat reformasi yang dituangkan dalam amandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2001, MK diberikan kewenangan secara spesifik dan fundamental untuk memastikan nilai-nilai konstitusi Indonesia dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pemerintah dan seluruh elemen bangsa.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi tersebut tertuang dalam kewenangan konstitusional MK, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap UUD. Feri Amsari dalam bukunya Perubahan UUD 1945 (2013) menyatakan bahwa, kewenangan pengujian UU yang melekat pada MK menimbulkan kewenangan yang mutatis mutandis untuk menafsirkan konstitusi itu sendiri, oleh sebab itu sering dinyatakan bahwa Constitutional Court adalah the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.

Mahfud MD dalam bukunya Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu (2012) menjelaskan bahwa, pengujian UU terhadap UUD oleh MK biasa disebut constitutional review, sedangkan istilah judicial review digunakan untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Kewenangan Mahkamah Agung). Penggunaan istilah constitutional review dipandang lebih tepat untuk menggambarkan fungsi pengujian UU yang melekat pada MK, mengingat tujuan hakiki dari kewenangan tersebut adalah untuk menguji konstitusionalitas suatu UU, yang mana batu uji nya dalam pengujian materil adalah konstitusi atau UUD NRI 1945 itu sendiri dan dalam pengujian formil diperiksa dan diputuskan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 51 A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang MK). Di sisi lain, tidak pula salah menggunakan istilah judicial review untuk menyebutkan pengujian peraturan perundang-undangan secara umum, hal ini dalam artian pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial.

Constitutional review merupakan instrumen yang sangat penting dalam negara hukum. Secara khusus Mahfud MD dalam bukunya Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi (2010) menyatakan, secara historis pengujian UU terhadap konstitusi pertama kali terjadi di Supreme Court Amerika Serikat pada Tahun 1803 yang dilakukan oleh Chief Justice John Marshal. Ada 3 alasan yang mendasari John Marshal untuk melakukan constitutional review, meskipun konstitusi Amerika Serikat tidak memberikan hak untuk melakukan hal tersebut secara eksplisit pada saat itu.

Ketiga alasan itu adalah, pertama hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi ia harus melakukan uji materi.

Kedua, konstitusi sebagai the supreme law of the land, sehingga harus ada pengujian terhadap peraturan yang ada di bawahnya agar isi the supreme law itu tidak dilangkahi.

Ketiga, hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan judicial review haruslah dipenuhi. Setelah melakukan penelitian tentang politik hukum Indonesia, Mahfud menemukan bahwa selain ketiga alasan tersebut, ada satu alasan lagi yakni karena hukum merupakan produk politik.

Pengujian konstitusionalitas dilakukan agar isi maupun prosedur pembuatan suatu UU benar secara hukum dan bukan hanya sebagai alat justifikasi kehendak pemegang kekuasaan politik belaka, hal ini penting dilakukan karena UU merupakan kristalisasi atau formalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing karena hegemoni ataupun suatu kompromi.

Berdasar pada urgensi constitutional review tersebut, maka tidak mengherankan begitu banyak pengujian UU yang diadili dan diputuskan oleh MK. Merujuk data rekapiitulasi perkara pengujian UU yang diakses melalui situs resmi MK (https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU , diunduh pada 16 Mei 2020), terhitung sejak berdirinya MK Tahun 2003 hingga Bulan Mei Tahun 2020, telah terdapat 2056 kali pengujian UU, adapun perkara yang diregistrasi oleh MK berjumlah 1353 perkara, dan dari keseluruhan perkara pengujian UU di MK telah menghasilkan 1307 putusan.

Secara yuridis merujuk pada Pasal 56 dan 57 UU Nomor 8 Tahun 2011 juncto UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK, amar putusan MK dalam memutus perkara pengujian UU baik pengujian formil ataupun pengujian materil dibagi menjadi tiga jenis amar putusan yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak. Bahkan dalam hal permohonan dikabulkan, secara eksplisit Pasal 57 ayat (2a) butir a menyatakan, putusan MK tidak memuat amar selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), yaitu, menyatakatan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian UU bertentangan dengan UUD NRI 1945 (materil) atau menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI 1945 (formil).

Namun dalam pelaksanaannya ada pula perkembangan dalam amar putusan MK di luar dari ketentuan Pasal 56 dan 57 UU MK tersebut, seperti putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutionally), putusan yang melakukan penundaan keberlakukan putusan, dan putusan yang memuat norma di dalamnya.

Perkembangan putusan MK dalam dinamika ketatanegaraan dewasa ini banyak menuai pro dan kontra, tidak hanya karena MK berani membuat putusan di luar dari ketentuan yang ada, namun langkah MK yang ditampilkan melalui putusannya acap kali dianggap menciderai semangat awal berdirinya MK itu sendiri. Misalnya saja putusan MK yang merumuskan sebuah norma didalamnya, hal ini sering dikatakan bahwa MK telah berubah menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi positive legislature (pembentuk norma) dan mengakuisisi fungsi lembaga negara lainnya, hal ini secara jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2a) butir c UU MK yang menyebutkan bahwa, putusan MK tidak memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Menjawab persoalan tersebut, Hamdan Zoelva sebagai mantan Hakim MK dan Ketua MK Tahun 2013-2015 sebagaimana dikutip Muhammad Junaidi dalam bukunya Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Negara Hukum (2018) menyebutkan, pergeseran MK yang seolah-olah menjadi positive legislature ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan secara proposional anatara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Langkah demikian dilakukan oleh MK untuk menghindari kekosongan hukum jika MK hanya membatalkan suatu norma UU.

Pendapat Hamdan Zoelva tersebut secara jelas bertolak belakang dengan pemikiran Mahfud MD yang juga merupakan mantan Hakim MK dan Ketua MK Tahun 2009-2013, dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia (2012), Mahfud mengungkapkan bahwa dalam membuat putusan, MK tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur, MK hanya boleh menyatakan sebuah UU atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagain tertentu di dalam UUD, betapapun MK mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas norma yang dibatalkannya, maka hal itu tetap tidak boleh dilakukan karena urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif. Pendapat ini menurut Mahfud sejalan dengan latar belakang sejarah pembentukan MK yang tertuang dalam risalah-risalah persidangan Panitia Ad-Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH MPR) yang membahas mengenai kekuasaan kehakiman disaat melakukan amandemen UUD.

Perdebatan terkait kewenangan constitutional review yang dianggap telah menjadikan MK sebagai lembaga superbody tidak hanya berkutat pada amar putusan yang di luar ketentuan dalam UU MK semata, ada pula permasalahan lain mengenai kewenangan konstitutional MK, yaitu MK menerima pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU). Akhir-akhir ini persoalan pengujian PERPPU kembali diperbincangkan setelah diajukannya constitutional review PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 oleh beberapa kelompok masyarakat. Perdebatan mengenai boleh atau tidaknya MK melakukan constitutional review suatu PERPPU bukan pula tidak berdasar, hal ini mengingat kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24 C UUD NRI 1945 tidak menyebutkan mengenai pengujian PERPPU, begitupun hal nya dengan UU MK sebagai turunan dari Pasal 24 C yang juga tidak menyebutkan kewenangan untuk melakukan pengujian PERPPU. Di sisi lain, logika hukum yang menyatakan MK dapat menguji PERPPU sebagaimana dituangkan MK dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 dapatlah diterima karena benar adanya secara formil PERPPU setingkat dengan UU dan akibat hukum dikeluarkannya PERPPU sama dengan UU. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apakah cukup suatu kewenangan dilahirkan dari suatu putusan, yang terlebih lagi lahir dari putusan MK itu sendiri.

Pelbagai persoalan dalam kewenangan constitutional review MK yang telah dijabarkan tersebut, mulai dari permasalahan putusan yang terkesan mengangkangi ketentuan regulasi yang ada hingga persoalan pengujian PERPPU yang dilahirkan dari putusan MK haruslah segera diselesaikan.

Tepat kiranya bahwa kewenangan MK dalam pengujian UU yang pada pelaksanaannya dianggap melebihi kewenangan yuridis yang telah ditetapkan, agar lebih ditegaskan dalam revisi UU MK sebagaimana telah diwacanakan oleh lembaga legislatif. Legal drafter harus memanfaatkan momentum perubahan UU MK untuk menyelsaikan permasalahan yang ada dan tidak hanya memfokuskan pada perubahan ketentuan-ketentuan formalitas belaka. Pilihannya adalah, berikan legitimasi kepada MK untuk melakukan atau pun untuk tidak melakukan hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam UU MK, mulai dari beragam putusan dalam pengujian UU hingga pada kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap PERPPU. Hal ini dipandang perlu untuk dilakukan dalam semangat membenahi MK, karena harus disadari pentingnya constitutional review dalam negara hukum Indonesia dan di sisi lain jangan sampai MK dianggap sebagai lembaga adikuasa sehingga berhak melakukan hal-hal diluar dari ketentuan yang ada.

sumber: pedomanbengkulu.com

Negara rentan salah gunakan kewenangan selama pandemi: pentingnya MK adopsi sistem pengaduan konstitusional

Gedung Mahkamah Konstitusi (GRESNEWS.COM)

Kris Wijoyo Soepandji, Universitas Indonesia dan Fakhridho Susilo, Australian National University

Peran lembaga peradilan, khususnya peradilan konstitusi, menjadi makin krusial dalam pandemi.

Ini karena pemerintah bisa saja secara sewenang-wenang membuat aturan dan kebijakan yang merugikan masyarakat atau mengelak kewajiban yang harus dilakukannya dengan dalih suasana darurat pandemi.

Peran peradilan konstitusi penting untuk mengevaluasi kebijakan negara dan permasalahan tata kelola pemerintahan agar memastikan hak dan kewajiban warga negara terpenuhi dengan adil bahkan selama pandemi.

Selama ini lembaga peradilan hanya memiliki dua jalur upaya hukum warga masyarakat dalam menuntut keadilan karena kelalaian pemerintah: gugatan perwakilan kelompok (class action) dan uji materi (judicial review).

Pada awal masa pandemi, beberapa pihak yang mewakili pengusaha usaha kecil dan menengah memang telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan class action terhadap kegagalan pemerintah dalam merespons pandemi.

Namun dampak hukumnya terbatas karena hanya memberikan penyelesaian pada para penggugat terkait dalam bentuk ganti rugi finansial. Class action bukanlah jalur yang tepat untuk menuntut ‘kompensasi politik’ atau perubahan dengan dampak yang lebih universal atas suatu keputusan politik.

Demikian juga judicial review.

Walau warga negara dapat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melindungi hak konstitusionalnya, upaya tersebut hanya terbatas pada pengujian atas konstitusionalitas undang-undang.

Jalur ini tidak dapat digunakan untuk menguji segala keputusan atau tindakan aparatur negara yang berpotensi mencederai hak asasi manusia, yang mungkin saja berlandaskan pada produk hukum yang lebih rendah daripada undang-undang.

Dalam konteks inilah, pengaduan konstitusional (constitutional complaint) sebagai suatu mekanisme hukum perlu diadopsi.

Konsep constitutional complaint

Pada dasarnya, constitutional complaint dapat diartikan sebagai mekanisme langsung bagi warga negara untuk membuat pengaduan ke peradilan konstitusi manakala mereka merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya telah tercederai atau terabaikan oleh kebijakan, keputusan, ataupun tindakan aparatur negara.

Peran lembaga peradilan yang memungkinkan warga untuk melakukan gugatan langsung pada negara muncul seiring gelombang demokratisasi di berbagai belahan dunia yang meningkatkan peran lembaga peradilan dalam merespons kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan permasalahan politik yang pelik.

Pengaduan ini merupakan perwujudan perlindungan tertinggi atas hak asasi manusia dalam negara demokratis dimana segala keputusan, kebijakan, dan tindakan otoritas publik wajib didasarkan – pertama-tama dan terutama – pada konstitusi yang menggariskan antara kewenangan negara dengan hak dan kewajiban rakyatnya.

Dalam penanganan pandemi, ada kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang berpotensi mencederai hak konstitusional warga negara.

Misalnya, negara gagal dalam menyediakan alat pelindung diri untuk tenaga medis yang memadai dengan segera, sehingga turut meningkatkan jumlah dokter dan perawat yang berguguran dalam penanganan pasien.

Hal ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945), yang menjamin hak tiap warga negara untuk hidup dan melindungi kehidupannya, serta yang mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai.

Contoh yang lain adalah polisi yang melakukan penangkapan orang-orang yang diduga telah menghina presiden dan otoritas publik dalam mengekpresikan kekecewaannya terkait penanganan wabah oleh pemerintah, sebagaimana dialami oleh aktivis Ravio Patra bulan lalu.

Aktivis hukum mengecam kepolisian karena secara terbuka melawan putusan MK tahun 2006) terkait penghinaan presiden dan kekuasaan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penangkapan ini tentunya bertentangan dengan UUD 1945 tentang hak tiap warga negara untuk bebas berpendapat.

Pengadopsian constitutional complaint sebagai suatu mekanisme hukum akan mengukuhkan perlindungan hak tiap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan.

Dengan mekanisme ini, warga negara yang merasa hak konstitusionalnya tercederai atau dilanggar oleh kebijakan pemerintah dalam penanganan krisis pandemi sebagaimana diilustrasikan diatas, dapat secara langsung mengajukan permohonan ke MK.

Teknis pengajuan permohonan tentunya perlu diatur lebih lanjut dalam hukum acara persidangan yang berlaku di MK.

Di Jerman, pemohon mengajukan constitutional complaint kepada mahkamah konstitusi setempat Bundesverfassungsgericht secara tertulis dengan menerangkan sejelas-jelasnya tindakan atau kebijakan otoritas publik yang berdampak negatif pada dirinya serta hak konstitusional yang dilanggar oleh kebijakan tersebut.

Di sana, mahkamah berwenang, antara lain, untuk menyatakan suatu tindakan otoritas publik sebagai tidak konstitusional atau membatalkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Satu kasus yang cukup populer di sana adalah pengajuan constitutional complaint atas larangan pemakaian hijab terhadap guru sekolah di negara bagian North Rhine-Westphalia. Beberapa guru perempuan beragama Islam yang keberatan dan merasa dirugikan atas larangan tersebut mengajukan pengaduan.

Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dan kemudian mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa larangan tersebut inkonstitusional karena melanggar hak kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam konstitusi Jerman. Putusan ini berdampak luas berupa dicabutnya aturan larangan serupa yang berlaku di beberapa negara bagian lain di sana.

Mengadopsi constitutional complaint

Penanganan constitutional complaint oleh MK sebenarnya bukanlah konsep yang baru di Indonesia. Gagasan ini pernah mengemuka di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa amandemen konstitusi Indonesia zaman Reformasi.

Namun gagasan ini tidak berlanjut karena adanya kekhawatiran tumpang tindih fungsi kehakiman dan perluasan kewenangan MK.

Pada kenyataannya, di berbagai negara lain sangat jarang peradilan konstitusi yang tidak memiliki kewenangan constitutional complaint mengingat fungsinya yang sangat penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara.

Mantan hakim ketua MKRI, Hamdan Zoelva, bahkan menyatakan bahwa semenjak didirikan, MK banyak menerima pengajuan kasus yang pada hakekatnya adalah constitutional complaint namun tidak dapat diterima karena tidak adanya kewenangan.

Idealnya, diperlukan amandemen konstitusi atau setidaknya revisi undang-undang yang mengatur constitutional complaint sebagai kewenangan kehakiman MK.

MK sendiri juga secara hukum berwenang untuk melakukan penafsiran konstitusi guna memasukkan constitutional complaint sebagai bagian dari mekanisme judicial review yang telah dimilikinya.

Kesempatan untuk melakukan hal tersebut sejatinya muncul saat beberapa elemen masyarakat sipil tahun lalu mengajukan permohonan pada MK untuk menginterpretasikan kewenangannya sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan terkait sehingga meliputi kewenangan untuk mengadili constitutional complaint.

Sayangnya, meskipun MK mengakui berwenang mengadili kasus tersebut namun permohonan tersebut tidak diterima karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum.

Dorongan dan dukungan bagi MK untuk mengambil inisiatif progresif sehingga constitutional complaint dapat diadopsi di Indonesia perlu terus dilakukan demi kemaslahatan warga negara.

Hanya waktu yang akan menjawab apakah MK akan terus berlaku sebagai ‘judicial activist’, memainkan peran aktif dalam membumikan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia seperti dicatat oleh ahli politik Bjoern Dressel, ataukah dia akan secara bertahap menanggalkan jubah ‘kepahlawanannya’ sebagaimana ditulis oleh ahli hukum Stefanus Hendrianto.

 

Kris Wijoyo Soepandji, Assistant Professor of Law. Theory of State Lecturer, Universitas Indonesia dan Fakhridho Susilo, PhD Candidate in Policy and Governance at the Crawford School of Public Policy, Australian National University

sumber: gresnews.com