Inilah Fungsi Putusan MA

Indopos.co.id – Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5/2019 yang memenangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan­kawan dinilai tidak mengganggu eksistensi presiden dan wakil presiden terpilih yang sudah dilantik. Meski demikian, ke depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI harus memperbaiki regulasi mengenai penetapan pasangan calon presiden terpilih.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga Pakar Hukum Tata Negara, Hamdan Zoelva mengatakan, putusan MA kepada presiden yang sudah dilantik tidak ada pengaruhnya.

”Memang, kalau saja diputuskan sebelum penetapan, keluar putusan (MA, Red) itu, mungkin akan menjadi perdebatan (panjang, Red). Perdebatannya, apakah jumlah mengenai 20 persen di lebih dari setengah provinsi itu,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, kalau lebih dari setengah provinsi, ada yang tidak mencapai 20 persen, maka itu menjadi persoalan.

”Tapi secara substansial, sebenarnya juga dari cara berhitung, ya keb anyakan, lebih dari set engah provinsi pada saat itu, lebih dari 20 per sen, perolehan sua ra Jokowi­Maruf saat itu. Jadi, kalaupun diputus sebelum penetapan pre siden tidak terlalu memberikan pengaruh,” tandasnya.

Apa lagi, lanjut Hamdan, putusan MA tersebut diputus setelah pelantikan presiden Ini karena sekali lagi bahwa peraturan KPU eksistensinya saat itu tetap berlaku dan tidak bisa diganggu atas hasil penetapan pasangan calon maupun putusan MK yang sudah menetapkan presiden berdasarkan peraturan perundangundangan.

”Jadi inilah yang saya katakan tidak bisa berlaku surut. Jadi, putusan MA ini, sekali lagi sama sekali tidak mengganggu eksistensi presiden-wakil presiden terpilih dan dilantik. Tetapi, KPU dan DPR dalam membuat undang-undang dan peraturan mengenai penetapan pasangan calon presiden terpilih itu memperbaiki regulasinya. Itulah fungsinya putusan MA ini,” tandasnya.

Senada dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Topo Santoso yang menegaskan bahwa putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 tidak bertentangan dengan putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014. Sebab, putusan MA yang menguji Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No 5/2019 itu berdasarkan pengujian terhadap UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Pada pasal 3 ayat (7) PKPU No 5/2019 menyatakan apabila hanya terdapat dua pasangan calon dalam pemilihan presiden (pilpres), maka syarat keterpilihannya hanya berdasarkan jumlah suara terbanyak. Ini artinya, KPU tidak mensyarakatkan tambahan perolehan suara minimum 20 persen di tiap provinsi.

”Kalau menguji materi PKPU No 5/2019 terhadap UU No 7/2017 memang tidak diatur bagaimana jika pasangan calon hanya dua dalam pilpres. Jadi putusan MA itu tentu sudah mempertimbangkan dari segi yuridis,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Topo melanjutkan, putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 untuk menguji Pasal 159 UU No 42.2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Alat uji yang digunakan dalam putusan MK tersebut, yakni Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Dengan batu uji tersebut, MK lantas menyatakan jika pilpres hanya diisi dua pasangan calon, sehingga presiden dan wakil presiden terpilih yang ditetapkan oleh KPU merupakan peraih suara terbanyak.

”Jadi UU No 7/2017 tidak mencantumkan formula berdasarkan putusan MK No 50/PUU-XII/2014. Ketika dipakai sebagai alat uji ini, maka putusan MA tidak bisa dikatakan menyalahi putusan MK. Harus bisa dipahami dua hal ini berbeda,” paparnya.

Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Ni’matul Huda menuturkan, persoalan gugatan itu muncul karena putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tidak diadopsi ke dalam UU No 7/2017. Padahal, UU tersebut merupakan perubahan dari UU No 42/2008 yang diujimaterikan di MK. Dengan demikian, celah ini yang digunakan kelompok tersebut menggugat.

”Kalau dibaca di UU No 7/2017 Pasal 419 itu sebenarnya sama persis dengan bunyi dari Pasal 159 UU Nomor 42/2008 yang dipakai untuk Pilpres 2014. Tapi saat Pilpres 2019 itu tidak diaplikasikan, makanya digugat,” tutur dia. Ditambahkan Ni’matul, KPU mendasarkan Pasal 3 ayat (7) PKPU No 5/2019 kepada putusan MK Nomor 50/ PUU-XII/2014. Karena itu, KPU dianggap membuat aturan yang bertentangan dengan UU Nomor 7/2017 oleh MA. Pasalnya, KPU tidak memiliki kewenangan legislasi dalam membuat peraturan yang normanya setingkat UU.

”Itu harusnya DPR yang akomodir. Kalau dianggap putusan MK jadi jalan keluar jika calonnya hanya dua dihitung dengan suara terbanyak. Semua ini memang harus ditelaah agar tidak seperti ini. Ini bagus sebagai kajian agar pembuatan peraturan harus lebih arif lagi mengadopsi UU yang sudah ada,” pungkasnya. (wok/cok)

sumber: indopos.co.id