Pengalihan Nilai dan “Kekuatan” Pancasila, karena Kepentingan Pemilik Modal

Sidoarjo — Pengalihan (distraksi) nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum, sistem pemerintahan (penyelengaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan), sistem peradilan, dan sisi positif dalam hal kemanusian, karena ada kepentingan pemerintah dan pemilik modal, mempengaruhi pembuatan undang-undang maupun peraturan perundangan terkait.

Demikian secara garis besar pemikiran narasumber pada Webinar tentang “Eksistensi Nilai Pancasila Ditengah Distraksi Cita Kebangsaan”, pada Rabu (29/8/2020), dengan Penyelengaraan Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Univeristas Muhammadiyah Sidoarjo.

Di antaranya undang-undang dan RUU paling disoroti ialah UU ITE, UU Pers, UU KIP, UU Administrasi Kependudukan, UU Grasi, dan RUU HIP serta RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Dan sampai 2019, terdapat 263 permohonan pengujian undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Webinar dengan diikuti Rektor Univeristas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Hidayatulloh, M.Si, Dekan FBHIS Umsida, Wisnu D Setiyono, M.Si PhD, Noor Fatimah Mediawati, SH. MH, (Kaprodi Ilmu Hukum FBHIS), Rifai Ridlo Pahlevi, SH, MH (Ketua LKDH Umsida) dengan diikuti peserta secara nasional sesuai dengan data pendaftaran peserta.

“Webinar ini diselenggarakan karena keprihatinan kita bersama, RUU HIP terjadi pro dan kontra di masyarakat. Dan Pancasila sebagai perjanjian yang Agung, semoga dapat dipertahankan,” kata Wisnu memberikan kata pembuka.

Dipandu moderator Multazam SH, MKN, Dr. Hamdan Zoelva SH, MH, memberikan analisa bahwa eksistensi Pancasila ada yang salah pada penempatan dan ada pemaksaan. Ancaman lain, Pancasila tidak pada posisinya.

Menurut Hamdan, konsep yang berkembang dan prinsip dari sila-sila sudah baik, karena mampu mengatasi ideologi yang ada di dunia ini. “Kenyataannya banyak RUU, justru nilai-nilai Pancasila jauh dari harapan,” katanya.

Ahmad Riyadh UB P.hD memberikan pernyataan penutup bahwa banyak undang undang disusupi sebagai distraksi (pengalihan) nilai-nilai Pancasila karena kepentingan pemerintah dan kepentingan pemilik modal, mengabaikan kepentingan masyarakat.

Padahal, Presiden Joko Widodo bersama Tim Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) semestinya menjadi benteng terakhir memperpanjang eksistensi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana ketika proses pembuatan maupun ketika sudah ditetapkan jadi undang-undang.

Misalnya, kata Riyadh, sudah ditetapkan menjadi undang undang, ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Presiden dengan sungguh-sungguh dalam tempo singkat dapat mengganti dengan PERPU.

“Yang jelas, Pancasila sebagai kesepakatan para pendiri bangsa, san hadiah terbesar bangsa Indonesia dari umat Islam karena sepakat dengan Dasar Negara Pancasila. Oekha karena itu, seharusnya dijaga dengan baik dan tidak boleh ada upaya ingkar janji,” tuturnya.

Presiden, lanjutnya, menjadi benteng terakhir karena ketika sudah jadi undang-undang, ternyata ada distraksi terhadap Pancasila, segera menutup celah itu dengan segera membuat Peraturan Pengganti Undang undang (PERPU). Demikian juga BPIP, semestinya aktif mengoreksi secara konstruktif produk undang-undang sejak proses, jika terdapat diatrasksi nilai-nilai Pancasila. Melaporkan kepada Presiden untuk diperbaiki.

Sementara itu, Prof Dr Aidul Fitricia SH, MHum, menegaskan bahwa dalam sistem peradilan, potensi distraksi ada pada; (1) Hakim; (2) Jaksa, Polisi, dan Lapas; (3) Advokat dan mediator; (4) perangkat di pengadilan seperti panitera, juru sita, dan sekretaris.

Dalam hal kemandirian peradilan, sabagai amanat pasal 3 (1) bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim
dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Juga amanat pasal 4 (1), bahwa; “1)Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Sedangkan dalam hal menegakkan hukum dan keadilan, maka harus memegang amanat pasal pasal 5, yaitu;

(1)Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2)Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3)Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Al Khanif SH, MA, LLM, Ph.D mengatakan bahwa demi kemanusian, keadilan dan persatuan, maka tidak bisa hanya menjadikan sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila utama untuk dapat dipadukan dengan semua sila.

Tetapi, sila pertama dan sila kedua, “Kemanusian yang adil san beradab”, sebagai panduan atau menjadi rujukan dengan sila lain. Hal itu guna menjaga eksistensi Pancasila itu sendiri.

Sebab, menurutnya, pemerintah memiliki peranan penting dalam distraksi pandangan Islam di Indonesia, sehingga eksistensi Pancasila terjaga sesuai dengan kesepakatan nasional dan hak asasi manusia.

Mengenai bantuan asing terkait dengan pembangunan infrastruktur bangunan lembaga peradilan maupun sistem komputerisasi serta digitalisasi, Prof Aidul, melihat sepanjang hanya bantuan atau sumbangan murni tidak apa-apa. Tetapi sangat mencederai keadilan, jika sampai melakukan kontrol terhadap sistem peradilan. “Yang penting jangan sampai konsep keadilan meninggalkan yang rentan,” tandasnya.

Kekhawatiran distraksi Pancasila pada masalah hukum, terutama bagi pencari keadilan, Riyadh menegaskan bahwa, apabila hakim dihadapkan dua pilihan antara kekuatan hukum dan kekuatan keadilan berdasarkan kebenaran, maka putusan hakim wajib memilih memihak atau memutuskan pada keadilan.

Narasumber dan peserta sepakat bahwa pengalihan (distraksi) nilai-nilai Pancasila, sebagai Dasar Negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, juga kekuatan pemersatu bangsa, karena kepentingan elit politik dan elit pemerintah serta pemilik modal. “Oleh karena itu para wakil rakyat, jangan dipilih rakyat, kemudian mengkhianati kepentingan rakyat”. (jt/*)

sumber: tangerangonline.id

PDIP: Pancasila Kehilangan Wataknya Akibat Kapitalisme

Jakarta, CNN Indonesia —

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa kapitalisme merupakan tantangan yang harus dilawan bersama karena bertentangan dengan Pancasila. Terutama mengenai aspek ekonomi dan politik.

Menurutnya, kekuatan kapital hingga saat ini sudah menguasai politik dan ekonomi Indonesia.

“Dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok, itu terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya,” kata Hasto dalam diskusi virtual, Kamis (18/6).

“Dalam konsolidasi demokrasi harus berani gotong royong dalam politik, karena demokrasi kita saat ini diwarnai kekuatan kapitalis. Ini harus diluruskan bagaimana konteks ideal dari sila keempat dapat dijalankan sebaiknya-baiknya,” tambahnya.

“Tantangannya, kita harus melihat ulang demokrasi kita sendiri yang sangat dikuasai oleh kekuatan kapital. Kita harus berani melihat ulang,” ujar Hasto.Sementara terkait ekonomi, kata dia, saat ini banyak terjadi pemusatan modal ekonomi pada kelompok tertentu saja. Padahal Indonesia memiliki pasal 33 UUD 1945 yang harusnya direalisasikan.

Pada kesempatan yang sama, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menyatakan bahwa para pendiri bangsa dulu sudah mendesain Pancasila agar antikapitalisme.

“Ideologi Pancasila itu antikapitalis. Tak ada satupun bapak bangsa kita yang membela kapitalisme,” kata Hamdan Zoelva.

Pancasila, kata dia, mengatur bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan yang mengatur dan memberi kesempatan terutama bagi yang kecil untuk tumbuh dan menjadi besar.

“Bukan berarti menolak pemilik kapital besar, namun Pancasila mengatur negara harus membela yang kecil,” kata dia.

(yoa/bmw)

sumber: cnnindonesia.com

Hamdan Zoelva Anggap Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia Perlu Dikoreksi

jpnn.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva memandang sistem politik dan ekonomi Indonesia sudah begitu liberal saat ini. Karena itu, Zoelva menilai perlunya koreksi melalui aturan, sebelum Pancasila yang digagas oleh pendiri bangsa yang bersifat antikapitalisme, punah dimakan zaman.

“Sepanjang yang saya baca seluruh founding fathers kita, antiterhadap kapitalis. Tidak ada yang bela kapitalis satu pun,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini melalui webinar diskusi bertajuk Pancasila Dalam Tindakan Politik yang diselenggarakan Megawati Institute, Kamis (18/6).

Oleh karena itu, ideologi Pancasila adalah ideologi antikapitalis dan ideologi Pancasila itu adalah ideologi sosialis yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila bukan sosialis yang Marxis, yang berdasarkan apa yang disampaikan Soekarno, materialis historis.

Hamdan menerangkan, Pancasila merupakan ideologi atau falsafah negara sebagai alat kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah.

Pancasila itu, menurut Hamdan, sangat anti-terhadap kapitalisme atau liberalisme. Namun, pada praktiknya kini, paham tersebut justru mendominasi setiap aspek politik dan ekonomi.

Hamdan menceritakan, degradasi nilai Pancasila dimulai sejak Orde Baru yang mengarusutamakan pembangunan dan ekonomi.

Padahal, pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta lewat Pancasila menginginkan pertumbuhan ekonomi itu dibangun lewat rakyat. Dengan kemandirian ekonomi, maka sistem politik yang dibangun juga berdikari.

“Kalau kami runut dan detail sejarah ini, dari satu periode ke periode lain, pemaknaan Pancasila itu bisa berbeda-beda dan bisa sangat berbeda,” kata Hamdan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Syarikat Islam ini menambahkan, saat Orde Baru hingga saat ini, pelaksanaan falsafah bernegara Pancasila kehilangan arah.

Pada praktik politik dan ekonomi saat ini, aturan yang dimainkan sangat bebas dan jauh mengangkat ekonomi dan politik kerakyatan.

“Berkaitan politik, saya ingin katakan dengan melihat rangkaian ini dari 1945 sampai sekarang ini, belum ada suatu role model bahwa inilah apancasila yang betul-betul ajeg sebagai implementasi Pancasila dalam tindakan-tindakan politik,” kata dia.

Dari sisi pemikiran Bung Hatta, kata Hamdan, pelaksanaan pemerintah harus mengedepankan demokrasi daulat rakyatku, bukan demokrasi daulat tuanku.

Sementara pemikiran Bung Karno menginginkan sosialisme yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan mengadaptasi gagasan Umar Said Cokroaminoto yaitu sosialisme Islam.

“Negaralah yang ikut mengatur tang memberi kesempatan pada yang kecil untuk tumbuh dan besar dan membela yang kecil. Kata Hatta, demokrasi daulat, kita kembali pada demokrasi desa, sebelum kita dijajah,” kata Hamdan.

Dengan kata lain, kata Hamdan, penting bagi negara memberikan model agar pelaksanaan Pancasila benar-benar demi kepentingan rakyat. Dengan begitu, kelas menengah bisa mandiri secara ekonomi dan memutuskan politik yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

“Tanpa ada kekuatan kelompok kelas menengah, maka demokrasi dikuasai elite tertentu. Di Indonesia itulah yang terjadi. Karena kelas menengah masih sedikit, sehingga politik dikuasai oleh pemilik modal dan bermutual simbiosis. Itulah yang mengatur negara,” tegas Hamdan. (tan/jpnn)

sumber: jpnn.com

Hamdan Zoelva Bilang Pancasila Anti-Kapitalisme, Sekjen PDIP: Ini Kurang Diresapi

Jakarta, Jurnas.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menyatakan, para bapak pendiri Indonesia sudah sejak awal mendisain bahwa ideologi Pancasila itu adalah anti-kapitalis.

“Ideologi Pancasila itu anti-kapitalis. Tak ada satupun bapak bangsa kita yang membela kapitalisme,” kata Hamdan Zoelva saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno, Kamis (18/6/2020).

Diskusi yang digelar Megawati Institute itu mengambil tema `Pancasila Dalam Tindakan Politik`. Selain Hamdan, hadir juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang didapuk sebagai pembicara utama.

Hamdan mengatakan, Pancasila mengatur bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, dimana negara mengatur dan memberi kesempatan terutama bagi yang kecil untuk tumbuh dan menjadi besar.

“Tapi bukan berarti menolak pemilik kapital besar, namun Pancasila mengatur negara harus membela yang kecil,” tegasnya.

Lalu mana yang lebih penting, demokrasi politik Pancasila atau demokrasi ekonomi Pancasila untuk saat ini? Hamdan Zoelva mengatakan tak mungkin daulat rakyat terjadi dalam daulat demokrasi liberal kapitalis.

Maka syarat demokrasi Pancasila adalah terlaksananya terlebih dahulu demokrasi ekonomi Pancasila. Sebab tanpa itu, demokrasi ekonomi akan mencontoh demokrasi liberal.

“Jadi prasyarat utama adalah ekonomi ini. Kenapa ini penting? Karena demokrasi politik pada hakikatnya adalah demokrasi yang dikuasai kepentingan modal. Dan itulah yang terjadi di demokrasi Indonesia. Kelas menengahnya sedikit, politik dikuasai pemilik modal, bersimbiosis dengan politisi,” bebernya.

Bila demokrasi ekonomi pancasila diperkuat, Hamdan yakin rakyat Indonesia menjadi berdaya. Rakyat kecil yang memiliki kemandirian ekonomi akan memiliki kemandirian di dalam politik.

Maka itu, Hamdan mengatakan, ketika arus ekonomi tak mengutamakan ekonomi berkeadilan dan kerakyatan, maka akan selalu terjadi gap diantara filsafat Pancasila dan tindakan nyata.

Pada diskusi yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan tantangan utama Pancasila saat ini adalah memastikan filsafat ideologi bangsa itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, khususnya menyangkut prinsip politik dan ekonomi.

Sebab, jelas Hasto, disadari sepenuhnya bahwa kekuatan kapital lebih menguasai dunia politik dan ekonomi hingga dianggap tak sejalan dengan filsafat Pancasila.

“Dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok, itu terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya. Pancasila tidak dipahami keseluruhan api penggeraknya di dalam merubah tata pergaulan hidup yang menghisap menuju kemerdekaan sejati bagi setiap warga bangsanya,” ujar Hasto.

Ia mengingatkan, bahwa Indonesia harus kembali pada khitohnya atau landasan perjuangannya, dengan berhenti memakai cara pandang yang sempit. Orang Indonesia harus menjadi outward looking.

Skala prioritas saat ini, bagi Hasto, adalah menjalankan praktek gotong royong memercepat terwujudnya keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan, khususnya di ranah perekonomian sebagai skala prioritas.

“Maka konsolidasi demokrasi melalui pembumian sistem politik Pancasila dan merancang kembali sistem perekonomian nasional yang sesuai spirit pasal 33 UUD 1945 harus ditempatkan sebagai skala prioritas,” paparnya.

Dalam konteks itu, Hasto menyebut filsafat Pancasila sebaiknya secara bersama dimurnikan dengan gotong royong politik, untuk menghindari demokrasi politik yang diwarnai kapital alias kepentingan pemilik modal.

“Jadi bagaimana kita harus bekerja memastikan demokrasi melalui hikmat permusyawaratan, dijalankan sebaiknya. Kontestasi politik dilakukan dengan adil, menghadirkan pemimpin terbaik dengan memastikan tak dipengaruhi kepentingan pemilik modal,” paparnya.

Ia pun menilai tantangan saat ini adalah pemusatan modal ekonomi pada kelompok tertentu saja. Padahal Indonesia memiliki pasal 33 UUD 1945 yang harusnya direalisasikan.

“Tantangannya, kita harus melihat ulang demokrasi kita sendiri yang sangat dikuasai oleh kekuatan kapital. Kita harus berani melihat ulang,” jelas Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.

sumber: jurnas.com

Pancasila adalah Mempersatukan Berbagai Perbedaan

JAKARTA – Indonesia sejatinya adalah negara plural berdasarkan ideologi Pancasila. Namun, dalam sejarahnya kerap ada ideologi impor dan transnasional diinfiltrasi untuk menggoyahkan pilar bernegara.

Tidak ada satu pun yang bisa ditoleransi karena komitmen kebangsaan adalah menjaga Pancasila dari ancaman ideologi apapun.

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi keempat periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, Indonesia adalah negara plural yang di dalamnya memiliki berbagai agama, suku bangsa dan etnik yang berbeda-beda.

Karena perbedaan-perbedaan itu, para fouding fathers mempersatukannya dengan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara yang diterima oleh semua pihak, semua etnik, semua suku.

“Prinsip penting dalam meningkatkan segala perbedaan-perbedaan paham itu, kita keluarga besar bangsa Indonesia harus duduk bersama, membicarakan masalah bersama seperti sebuah keluarga dalam satu rumah. Jadi itlah hakekat Pancasila sebenarnya. Kita berada dalam satu rumah dengan nilai-nilai dasar yang sama, ada perbedaan, tapi kita menyepakati hal-hal yang umum. Ini sebagai muara untuk menyelesaikan segala perbedaan itu,” tutur Hamdan Zoelva di Jakarta, Jumat 12 Juni 2020.

Hamdan menilai setiap penyimpangan dari falsafah bangsa ini pasti akan ditolak. Sejarah sudah membuktikan Pancasila akan selalu balik ke tengah lagi, baik jika ada yang terlalu ke “kanan” maupun ke “kiri” akan selalu ditarik kembali ke tengah lagi.

“Pancasila itu mengambil jalan tengah dari semuanya itu. Ide-ide sosialisme ada dalam Pancasila, ide-ide kemanusian yang hak asasi yang liberal ada dalam Pancasila. Tapi ide sosialisme yang materialism anti Tuhan, itu tidak boleh. Karena dia dibatasi oleh sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,” tutur Ketua Umum Laznah Tanfidziyah Sarekat Islam itu.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini menilai inti dari Pancasila adalah pengakuan terhadap pluralisme, perbedaan bangsa yang majemuk yang terjadi di berbagai keyakinan agama, etnik, suku.

Menurut dia, semua itu bisa bersat dalam falsafah yang sudah disepakati bersama yang dalam istilah-istilah Islam itu dikatakan kalau misalnya di Muhammadiyah diistilah dengan Dahrul Adhi atau Negeri Kesepakatan.

“Kalau saya katakan negeri ini adalah negeri yang dibangun atas dasar kebersamaan dengan segala perbedaan yang ada, Karena kita harus mengakui ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda di Indonesia ini. Di dalam Pancasila pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu ada disana,” tutur mantan Hakim Konstitusi itu.

Hamdan menyampaikan perlu ada kesadaran penuh dari semua tokoh bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan bersama para founding fathers. Apa pun problem yang harus bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah sebagai satu keluarga besar maupun sebagai sebuah rumah di Indonesia ini yang aturan-aturan pokoknya sudah ada.

“Saya kira itulah prinsip dasar yang harus selalu kita pegang teguh. Para tokoh ini harus berpegang teguh bahwa kita berada dalam satu rumah bersama yaitu rumah Indonesia. Kalaupun ada hal-hal yang berbeda, maka ayo kita bermusyawarah, berdialog sebagai satu keluarga besar. Karena tanpa kebersamaan, maka kita akan terkalahkan oleh bangsa-bangsa lain dalam pertarungan dunia,” tuturnya.

(dam)

sumber: nasional.sindonews.com

Pancasila adalah jalan tengah dari semua ideologi yang berbeda dan menyatukan perbedaan itu

LENSAINDONESIA.COM: Indonesia sejatinya adalah negara yang plural berdasarkan ideologi Pancasila. Namun, dalam sejarahnya kerap ada ideologi impor dan transnasional diinfiltrasi untuk menggoyahkan pilar bernegara ini mulai dari liberalisme, komunisme hingga khilafah. Tidak ada satupun yang bisa ditolerir karena komitmen kebangsaan adalah menjaga Pancasila dari ancaman ideologi apapun.

Ketua Mahkamah Konstitusi keempat periode 2013-2015 Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, dimana terdiri dari berbagai agama, suku bangsa dan etnik yang berbeda-beda. Karena perbedaan-perbedaan itu, maka untuk mempersatukannya para fouding fathers kita telah menyepakati Pancasila inilah dasar negara yang diterima oleh semua pihak, semua etnik, semua suku.

“Jadi prinsip penting dalam meningkatkan segala perbedaan-perbedaan paham itu, maka kita keluarga besar bangsa Indonesia harus duduk bersama, membicarakan masalah bersama seperti sebuah keluarga dalam satu rumah. Jadi itlah hakekat Pancasila sebenarnya. Kita berada dalam satu rumah dengan nilai-nilai dasar yang sama, ada perbedaan, tapi kita menyepakati hal-hal yang umum. Ini sebagai muara untuk menyelesaikan segala perbedaan itu,” ujar Dr. Hamdan Zoelva di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Karenanya menurut Hamdan setiap penyimpangan dari falsafah bangsa ini pasti akan ditolak. Karena sejarah sudah membuktikan bahwa betapa Pancasila ini akan selalu balik ke tengah lagi, baik jika ada yang terlalu ke ‘kanan’ maupun ke ‘kiri’ akan selalu ditarik kembali ke tengah lagi.

“Jadi Pancasila itu mengambil jalan tengah dari semuanya itu. Ide-ide sosialisme ada dalam Pancasila, ide-ide kemanusian yang hak asasi yang liberal ada dalam Pancasila. Tapi ide sosialisme yang materialism anti Tuhan, itu tidak boleh. Karena dia dibatasi oleh sila pertama,Ketuhanan Yang Maha Esa,” tutur pria yang juga Ketua Umum Laznah Tanfidziyah Sarekat Islam itu.

Terkait ide Khilafah dan Negara Islam, Hamdan menyampaikan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut sebenarnya sudah final dari dulu perdebatan mengenai hal ini. Karena dalam negara yang berdasarkan Pancasila tidak ada sedikitpun hambatan untuk melaksanakan ajaran dan syariat Islam.

“Perundang-undangan kita sangat diwarnai oleh ajaran dan syariat Islam. Tidak sedikit pun pembatasan untuk menegakkan ajaran Islam di negara Pancasila ini. Karena ada ruang kebebasan untuk kita berdialog dan bermusyawarah untuk memasukkan itu dalam perundang-undangan. Jadi negara kita ini adalah negara yang mengakomodir ajaran-ajaran yang sepanjang itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ucapnya.

Lebih lanjut, Pria kelahiran Bima. 21 Juni 1962 itu mencontohkan negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, nilai-nilai kebersamaan itulah yang diutamakan, tidak saling bermusuhan. Karena itu di Madinah, ada agama Yahudi, Majusi dan sebagainya itu ada kebebasan yang sangat luar biasa. Jadi inilah yang dimuat dalam nilai-nilai Pancasila.

“Jadi kalau kita lihat perspektif sejarah Islam seperti di negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu sama saja dengan Indonesia ini. Piagam Madinah itu ya seperti halnya Pancasila. Ini adalah kesepakatan dari semua kelompok yang sudah kita terima bersama yang arahnya ini kita ingin membangun Indonesia dalam suasana aman dan damai, dimana semua perbedaan-perbedaan ini kita satukan, dan kita berkompromi dalam dasar-dasar falsafah ideologi negara Pancasila ini,” terang anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang hukum itu.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan bahwa inti dari Pancasila adalah pengakuan terhadap pluralisme, perbedaan bangsa yang majemuk yang terjadi di berbagai keyakinan agama, etnik, suku dimana kita bisa bersatu dalam falsafah yang sudah disepakati bersama yang dalam istilah-istilah Islam itu dikatakan kalau misalnya di Muhammadiyah diistilah dengan Dahrul Adhi atau Negeri Kesepakatan.

“Jadi kalau saya katakan Negeri ini adalah negeri yang dibangun atas dasar kebersamaan dengan segala perbedaan yang ada, Karena kita harus mengakui ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda di Indonesia ini. Di dalam Pancasila pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu ada disana,” ujar mantan Hakim Konstitusi itu.

Oleh sebab itu Hamdan menyebutkan bahwa mereka yang berpaham mengganti dasar falsafah negara ini dengan model Khilafah adalah mereka yang pemahaman agamanya sempit. Karena mereka memahami hanya dari segi beberapa bagian dari ajaran agama yang tentunya bisa salah dalam menafsirkannya.

“Orang-orang ini beranggapan bahwa model Khilafah itu menurut mereka akan memberikan keselamatan dan kebaikan. Tentu hal itu tidak mungkin, karena model Khilafah ini sudah tidak ada lagi. Dengan merdekannya berbagai bangsa Arab pada abad 20 dalam bentuk negara-negara nasional maka gugur ide itu,” tegas mantan Wakil Ketua Partai Bulan Bintang itu.

Oleh karena itu menurut Hamdan, menghidupkan Khilafah dalam kondisi seperti ini tentunya hal itu bisa membuat perang baru. Dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Karnea bagi ajaran Islam itu sebenarnya sepanjang Islam bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, itulah Darul Islam, itulah Negeri Muslim.

“Maka, saya kira Pemerintah harus terus-menerus mensosialisasikan bahwa negeri ini adalah negeri yang memberikan ruang. Karena sebenarnya inikan ada kekecewaan bahwa seperti tidak terakomodir di negeri ini sehingga hendak membentuk suatu negara yang berdasarkan yang lain. Nah ini problem yang muncul,” ucap peraih Doktoral bidang Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Padjajaran ini.

Jadi Hamdan menyampaikan perlu ada kesadaran penuh dari semua tokoh bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan bersama para founding fathers. Apapun problem yang tentunya harus bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah sebagai satu keluarga besar maupun sebagai sebuah rumah di Indonesia ini yang aturan-aturan pokoknya sudah ada.

“Saya kira itulah prinsip dasar yang harus selalu kita pegang teguh. Dan para tokoh ini harus berpegang teguh bahwa kita berada dalam satu rumah bersama yaitu rumah Indonesia. Dan kalaupun ada hal-hal yang berbeda, maka ayo kita bermusyawarah, berdialog sebagai satu keluarga besar. Karena tanpa kebersamaan, maka kita akan terkalahkan oleh bangsa-bangsa lain dalam pertarungan dunia,” ujarnya mengakhiri.@licom

sumber: lensaindonesia.com

Hamdan Zoelva: Pancasila Jalan Tengah dari Semua Ideologi yang Berbeda

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva, mengatakan, Pancasila adalah jalan tengah dari semua ideologi yang berbeda dan menyatukan perbedaan.

“Jadi Pancasila mengambil jalan tengah dari semuanya itu. Ide-ide sosialisme ada dalam Pancasila, ide-ide kemanusiaan yang hak asasi yang liberal ada dalam Pancasila. Namun, ide sosialisme yang materialisme anti-Tuhan, itu tidak boleh. Karena dia dibatasi oleh sila pertama,Ketuhanan Yang Maha Esa,” tutur Hamdan Zoelva di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Hamdan mengatakan, prinsip penting dalam meningkatkan segala perbedaan paham itu, maka bangsa Indonesia harus duduk bersama, membicarakan masalah bersama seperti sebuah keluarga dalam satu rumah.

“Jadi itulah hakekat Pancasila sebenarnya. Kita berada dalam satu rumah dengan nilai-nilai dasar yang sama, ada perbedaan, tetapi kita menyepakati hal-hal yang umum. Ini sebagai muara untuk menyelesaikan segala perbedaan itu,” ujarnya.

Terkait ide khilafah dan negara Islam, Hamdan menyampaikan, pembahasan hal itu sebenarnya sudah final dari dulu. Karena dalam negara yang berdasarkan Pancasila tidak ada sedikit pun hambatan untuk melaksanakan ajaran dan syariat Islam.

“Perundang-undangan kita sangat diwarnai oleh ajaran dan syariat Islam. Tidak sedikit pun pembatasan untuk menegakkan ajaran Islam di negara Pancasila ini. Karena ada ruang kebebasan untuk kita berdialog dan bermusyawarah untuk memasukkan itu dalam perundang-undangan. Jadi negara kita ini adalah negara yang mengakomodasi ajaran-ajaran yang sepanjang itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ucap anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang hukum itu.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan, inti dari Pancasila adalah pengakuan terhadap pluralisme

sumber: beritasatu.com

Hamdan Zoelva: Negeri Ini Dibangun Atas Dasar Kebersamaan Dengan Segala Perbedaan

Merdeka.com – Indonesia adalah negara plural terdiri dari berbagai agama, suku bangsa dan etnik yang berbeda-beda. Untuk mempersatukannya para tokoh bangsa telah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara yang diterima oleh semua pihak.

“Jadi kalau saya katakan negeri ini adalah negeri yang dibangun atas dasar kebersamaan dengan segala perbedaan yang ada. Di dalam Pancasila pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sana,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dalam keterangannya, Jumat (12/6).

Hamdan mengatakan bahwa inti dari Pancasila adalah pengakuan terhadap pluralisme, perbedaan bangsa yang majemuk yang terjadi di berbagai keyakinan agama, etnik, suku di mana kita bisa bersatu dalam falsafah yang sudah disepakati. Oleh sebab itu Hamdan menyebut jika ada kelompok ingin mengganti dasar falsafah negara ini dengan model Khilafah pemahaman agamanya sempit.

“Kita ingin membangun Indonesia dalam suasana aman dan damai, di mana semua perbedaan-perbedaan ini kita satukan, dan kita berkompromi dalam dasar-dasar falsafah ideologi negara Pancasila ini,” terang anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang hukum itu.

Hamdan mengatakan, setiap penyimpangan dari falsafah bangsa ini pasti akan ditolak. Karena sejarah sudah membuktikan betapa Pancasila ini akan selalu balik ke tengah jika ada yang terlalu ke ‘kanan’ maupun ke ‘kiri’.

“Jadi Pancasila itu mengambil jalan tengah dari semuanya itu,” tuturnya.

Hamdan menyampaikan perlu ada kesadaran penuh dari semua tokoh bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan bersama para bapak bangsa. Apapun problem yang muncul harus bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah sebagai satu keluarga besar.

“Saya kira itulah prinsip dasar yang harus selalu kita pegang teguh. Dan para tokoh ini harus berpegang teguh bahwa kita berada dalam satu rumah bersama yaitu rumah Indonesia. Dan kalaupun ada hal-hal yang berbeda, maka ayo kita bermusyawarah, berdialog sebagai satu keluarga besar,” tandasnya. [did]

sumber: merdeka.com

Hamdan Zoelva: Pancasila Jalan Tengah Semua Ideologi yang Berbeda

Jakarta, INDONEWS.ID — Indonesia sejatinya adalah negara yang plural berdasarkan ideologi Pancasila. Namun, dalam sejarahnya kerap ada ideologi impor dan transnasional yang diinfiltrasi untuk menggoyahkan pilar bernegara ini mulai dari liberalisme, komunisme hingga khilafah. Tidak ada satupun yang bisa ditolerir karena komitmen kebangsaan adalah menjaga Pancasila dari ancaman ideologi apapun.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, dimana terdiri dari berbagai agama, suku bangsa dan etnik yang berbeda-beda. Karena perbedaan-perbedaan itu, maka untuk mempersatukannya para fouding fathers kita telah menyepakati Pancasila menjadi dasar negara yang diterima oleh semua pihak, semua etnik, semua suku.

“Jadi prinsip penting dalam meningkatkan segala perbedaan-perbedaan paham itu, maka kita keluarga besar bangsa Indonesia harus duduk bersama, membicarakan masalah bersama seperti sebuah keluarga dalam satu rumah. Jadi itulah hakekat Pancasila sebenarnya.  Kita berada dalam satu rumah dengan nilai-nilai dasar yang sama, ada perbedaan, tapi kita menyepakati hal-hal yang umum. Ini sebagai muara untuk menyelesaikan segala perbedaan itu,” ujar Dr. Hamdan Zoelva di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Karenanya menurut Hamdan setiap penyimpangan dari falsafah bangsa ini pasti akan ditolak. Karena sejarah sudah membuktikan bahwa betapa Pancasila ini akan selalu balik ke tengah lagi, baik jika ada yang terlalu ke ‘kanan’ maupun ke ‘kiri’ akan selalu ditarik kembali ke tengah lagi.

“Jadi Pancasila itu mengambil jalan tengah dari semuanya itu. Ide-ide sosialisme ada dalam Pancasila, ide-ide kemanusian yang hak asasi yang liberal ada dalam Pancasila. Tapi ide sosialisme yang materialism anti Tuhan, itu tidak boleh. Karena dia dibatasi oleh sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,” tutur pria yang juga Ketua Umum Laznah Tanfidziyah Sarekat Islam itu.

Terkait ide Khilafah dan Negara Islam, Hamdan menyampaikan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut sebenarnya sudah final dari dulu perdebatan mengenai hal ini. Karena dalam negara yang berdasarkan Pancasila tidak ada sedikitpun hambatan untuk melaksanakan ajaran dan syariat Islam.

“Perundang-undangan kita sangat diwarnai oleh ajaran dan syariat Islam. Tidak sedikit pun pembatasan untuk menegakkan ajaran Islam di negara Pancasila ini. Karena ada ruang kebebasan untuk kita berdialog dan bermusyawarah untuk memasukkan itu dalam perundang-undangan. Jadi negara kita ini adalah negara yang mengakomodir ajaran-ajaran yang sepanjang itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ucapnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Bima pada 21 Juni 1962 itu mencontohkan negara Madinah yang  dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai kebersamaan itulah yang diutamakan, dan tidak saling bermusuhan. Karena itu di Madinah, ada agama Yahudi, Majusi dan sebagainya itu ada kebebasan yang sangat luar biasa. Jadi inilah yang dimuat dalam nilai-nilai Pancasila.

“Jadi kalau kita lihat perspektif sejarah Islam seperti di negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu sama saja dengan Indonesia ini. Piagam Madinah itu ya seperti halnya Pancasila. Ini adalah kesepakatan dari semua kelompok yang sudah kita terima bersama yang arahnya ini kita ingin membangun Indonesia dalam  suasana aman dan damai, dimana semua perbedaan-perbedaan ini kita satukan, dan kita berkompromi dalam dasar-dasar falsafah ideologi negara Pancasila ini,” terang anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang hukum itu.

 

Negeri Kesepakatan

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan bahwa inti dari Pancasila adalah pengakuan terhadap pluralisme, perbedaan bangsa yang majemuk yang terjadi di berbagai keyakinan agama, etnik, suku dimana kita bisa bersatu dalam falsafah yang sudah disepakati bersama. Ini dalam istilah-istilah Islam itu dikatakan, kalau misalnya di Muhammadiyah, diistilahkan dengan Dahrul Adhi atau Negeri Kesepakatan.

“Jadi kalau saya katakan Negeri ini adalah negeri yang dibangun atas dasar kebersamaan dengan segala perbedaan yang ada. Karena kita harus mengakui ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda di Indonesia ini. Di dalam Pancasila pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu ada disana,” ujar mantan Hakim Konstitusi itu.

Oleh sebab itu Hamdan menyebutkan bahwa mereka yang berpaham ingin mengganti dasar falsafah negara dengan model Khilafah adalah mereka yang pemahaman agamanya sempit. Karena mereka memahami hanya dari segi beberapa bagian dari ajaran agama yang tentunya bisa salah dalam menafsirkannya.

“Orang-orang ini beranggapan bahwa model Khilafah itu menurut mereka akan memberikan keselamatan dan kebaikan. Tentu hal itu tidak mungkin, karena model Khilafah ini sudah tidak ada lagi. Dengan merdekannya berbagai bangsa Arab pada abad 20 dalam bentuk negara-negara nasional maka gugur ide itu,” tegas mantan Wakil Ketua Partai Bulan Bintang itu.

Oleh karena itu menurut Hamdan, menghidupkan Khilafah dalam kondisi seperti ini tentunya bisa membuat perang baru. Dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Karena bagi ajaran Islam itu sebenarnya sepanjang Islam bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah Darul Islam, itulah Negeri Muslim.

“Maka, saya kira Pemerintah harus terus-menerus mensosialisasikan bahwa negeri ini adalah negeri yang memberikan ruang. Karena sebenarnya inikan ada kekecewaan bahwa seperti tidak terakomodir di negeri ini sehingga hendak membentuk suatu negara yang berdasarkan yang lain. Nah ini problem yang muncul,” ucap peraih Doktoral bidang Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Padjajaran ini.

Karena itu Hamdan menyampaikan perlu adanya kesadaran penuh dari semua tokoh bahwa Pancasila adalah kesepakatan bersama para founding fathers. Apapun problem yang tentunya harus bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah sebagai satu keluarga besar maupun sebagai sebuah rumah di Indonesia ini yang aturan-aturan pokoknya sudah ada.

“Saya kira itulah prinsip dasar yang harus selalu kita pegang teguh. Dan para tokoh ini harus berpegang teguh bahwa kita berada dalam satu rumah bersama yaitu rumah Indonesia. Dan kalaupun ada hal-hal yang berbeda, maka ayo kita bermusyawarah, berdialog sebagai satu keluarga besar. Karena tanpa kebersamaan, maka kita akan terkalahkan oleh bangsa-bangsa lain dalam pertarungan dunia,” pungkasnya. (Very)

sumber: indonews.id

Hamdan: Pancasila adalah jalan tengah dari semua ideologi yang berbeda

Jakarta (ANTARA) – Ketua Mahkamah Konstitusi keempat periode 2013-2015 Dr Hamdan Zoelva SH MH mengatakan Pancasila adalah jalan tengah dari semua ideologi yang berbeda dan menyatukan perbedaan yang ada.

“Jadi Pancasila itu mengambil jalan tengah dari semuanya itu. Ide-ide sosialisme ada dalam Pancasila, ide-ide kemanusiaan yang hak asasi yang liberal ada dalam Pancasila. Tapi ide sosialisme yang materialisme anti Tuhan, itu tidak boleh. Karena dia dibatasi oleh sila pertama,Ketuhanan Yang Maha Esa,” tutur Hamdan Zoelva di Jakarta, Jumat.

Hamdan mengatakan prinsip penting dalam meningkatkan segala perbedaan-perbedaan paham itu, maka kita keluarga besar bangsa Indonesia harus duduk bersama, membicarakan masalah bersama seperti sebuah keluarga dalam satu rumah.

“Jadi itilah hakekat Pancasila sebenarnya. Kita berada dalam satu rumah dengan nilai-nilai dasar yang sama, ada perbedaan, tapi kita menyepakati hal-hal yang umum. Ini sebagai muara untuk menyelesaikan segala perbedaan itu,” ujar pria yang juga Ketua Umum Laznah Tanfidziyah Sarekat Islam itu.

Terkait ide Khilafah dan Negara Islam, Hamdan menyampaikan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut sebenarnya sudah final dari dulu perdebatan mengenai hal ini. Karena dalam negara yang berdasarkan Pancasila tidak ada sedikitpun hambatan untuk melaksanakan ajaran dan syariat Islam.

“Perundang-undangan kita sangat diwarnai oleh ajaran dan syariat Islam. Tidak sedikit pun pembatasan untuk menegakkan ajaran Islam di negara Pancasila ini. Karena ada ruang kebebasan untuk kita berdialog dan bermusyawarah untuk memasukkan itu dalam perundang-undangan. Jadi negara kita ini adalah negara yang mengakomodir ajaran-ajaran yang sepanjang itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ucapnya.

Hamdan mencontohkan negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, nilai-nilai kebersamaan itulah yang diutamakan, tidak saling bermusuhan. Karena itu di Madinah, ada agama Yahudi, Majusi dan sebagainya itu ada kebebasan yang sangat luar biasa. Jadi inilah yang dimuat dalam nilai-nilai Pancasila.

“Jadi kalau kita lihat perspektif sejarah Islam seperti di negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu sama saja dengan Indonesia ini. Piagam Madinah itu ya seperti halnya Pancasila. Ini adalah kesepakatan dari semua kelompok yang sudah kita terima bersama yang arahnya ini kita ingin membangun Indonesia dalam suasana aman dan damai, dimana semua perbedaan-perbedaan ini kita satukan, dan kita berkompromi dalam dasar-dasar falsafah ideologi negara Pancasila ini,” terang anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang hukum itu.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan bahwa inti dari Pancasila adalah pengakuan terhadap pluralisme, perbedaan bangsa yang majemuk yang terjadi di berbagai keyakinan agama, etnik, suku dimana kita bisa bersatu dalam falsafah yang sudah disepakati bersama yang dalam istilah-istilah Islam itu dikatakan kalau misalnya di Muhammadiyah diistilah dengan Dahrul Adhi atau Negeri Kesepakatan.

“Jadi kalau saya katakan Negeri ini adalah negeri yang dibangun atas dasar kebersamaan dengan segala perbedaan yang ada, Karena kita harus mengakui ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda di Indonesia ini. Di dalam Pancasila pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu ada disana,” ujar mantan Hakim Konstitusi itu.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani

sumber: antaranews.com