Ketua PW Pemuda Muslim Sulteng mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H

Kala sa’i adalah harapan, putaran thawaf adalah cermin penghambaan. Di kala wukuf menjadi wujud ketundukan, serta lemparan jumrah adalah perjuangan.
Belajar dari keikhlasan seorang Ibrahim di kala mengorbankan anaknya dan seperti Ismail yang ikhlas dan menerima segala kehendak Allah SWT. Jadikanlah Idul Adha tahun ini sebagai waktu untuk kita saling belajar mengikhlaskan.
Selamat Hari Raya IDUL ADHA
10 Dzulhijjah 1441 H / 2020 M
————————————————
Syahril Rahman

, S.Kom.l

KETUA PW PEMUDA MUSLIM Sulawesi Tengah
sumber: facebook.com/pmi.sulteng.125

PIMPINAN WILAYAH PEMUDA MUSLIM SULAWESI TENGAH mengucapkan: “Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1441 H”

Keluarga Besar
PIMPINAN WILAYAH
PEMUDA MUSLIM SULAWESI TENGAH
mengucapkan :
————————-
*”Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1441 H”*

تَقَبَّلَ اللّهُ مِنَّا وَمنِْكُمْ صِيَامَنَا وَصِيَامَكُمْ,
كُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ. اَللّهُمَّ اجْعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ العَاءِدِيْنَ وَالفَاءِزِيْنَ وَالمَقْبُوْلِيْنَ.

*Mohon maaf lahir bathin*
بَارَكَ اللهُ فِيْكُم,
آمِيّنْ آمِيّنْ آمِّيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْن

sumber: facebook.com/alamsyahnurdinbobi.bobi

PW Pemuda Muslim Sulteng Sambut Baik Langkah Gubernur Terkait Pelaksanaan Sholat Idul Fitri Berjamaah

Sulawesi Tengah- Newinfo.id – Pengurus Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muslim Sulawesi Tengah mengapresiasi dan mendukung langkah kebijakan Gubernur Sulteng H Bapak Longki Djanggola yang mengizinkan warga melaksanakan Sholat Idul Fitri berjamaah di masjid atau lapangan.

Kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Maklumat yang telah di keluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia.

“Hanya saja yang perlu kita pahami bersama bahwa Kebijakan tersebut tidak berlaku secara umum, kerena hanya warga di daerah kategori Zona hijau yang belum Terdampak Covid-19 yang dapat melaksanakannya.” Kata Syahril R Ketua Pemuda Muslim Sulawesi Tengah.

Masyarakat dan pemerintah terkait baik Desa, Kecamatan dan Kelurahan harus tetap memperhatikan Protokol Kesehatan misalnya rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan mengenakan masker, terutama tetap menjaga jarak (sosial distancing) agar aman.

PW Pemuda Muslim Sulteng, “berharap masyarakat juga dapat berpartisipasi dan ikut mengindahkan maklumat pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut terkait Polemik pelaksanaan sholat Iedul Fitri dan dengan tetap mengacu sesuai penerapan protokol kesehatan Covid19.”

Maka dari itu, PW Pemuda Muslim menambahkan beberapa poin agar pemerintah dapat memberikan sosialisasi, bahwa pelaksanaan Sholat idul fitri dapat dilakukan apabila :

  1. Berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang sudah terkendali pada 1 Syawal 1441 H
  2. Ditandai angka penularan yang cenderung menurun
  3. Berada di kawasan bebas dan diyakini tidak ada penularan COVID-19, misal di perumahan terbatas
  4. Selain di masjid, sholat Idul Fitri juga bisa dilakukan di tanah lapang.

“Saat ini, sejumlah daerah membolehkan sholat Idul Fitri di masjid dengan syarat tertentu. Aturan tersebut untuk mencegah penularan dan tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di wilayahnya.” Tutup Syahril

sumber: newinfo.id

Ketua Pemuda Muslim Sulteng ajak Berbagai pihak Awasi Dana Covid19 26 M Di Kab Parigi Moutong

Parigi Moutong – Newinfo.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, Telah menetapkan Anggaran penanganan Corona Virus Diasse (Covid 19) sebesar Rp. 26 Miliar.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Nurul Qiram Anggota DPRD Fraksi PDIP Via percakapan pesan Singkat WhatsApp dengan Ketua Pemuda Muslim Sulteng (13/05/20).

Mengetahui Informasi tersebut, Syahril Rahman selaku Putra daerah Kab. Parigi Moutong yang juga merupakan Ketua Pemuda Muslim Sulteng mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam mengawasi dana tersebut.

Ia Berharap dengan adanya Anggaran yang besar tersebut bisa membantu berbagai pihak untuk gotong royong melawan Pandemi COVID19 ini yang sudah meresahkan masyarakat secara Global.

Lanjut Syahril, selain masyarakat, yang tak kalah penting nya harus berperan aktif dan tegas adalah Institusi Penegak Hukum. Jangan sampai dana sebesar itu disalahgunakan oleh Oknum-oknum untuk kepentingan pribadi.

Sebagaimana amanat Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Covid-19 tak boleh kebal hukum.

Karena Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan Corona sebagai bencana nasional. Maka dari itu, jika terjadi tindak pidana korupsi terhadap anggaran untuk penanganan Covid 19, dapat ditindak sesuai Pasal 2 UU 20 Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tipikor yang menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati. Tutup Syahril.

MR

sumber: newinfo.id

OMNIBUS LAW Cipta Kerja atau Petaka bagi Pekerja

Oleh, Ketua PW Pemuda Muslim Sulteng
(Syahril Rachman)
———————

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terkait investasi dan ketenagakerjaan atau RUU Cipta Kerja dari sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja hanya memberi karpet merah kepada pengusaha, tetapi menyudutkan buruh.

Judulnya saja Cipta Lapangan Kerja, tapi sejatinya tidak untuk membuka lapangan kerja, melainkan investasi dan kepentingan pemodal yang diberikan seluas-luasnya.

Dalam RUU Cipta Kerja tidak ada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam rancangan undang-undang tersebut.

Kemudahannya bukan bagi warga negara yang minim akses terhadap sumber daya alam atau sumber daya ekonomi. Kemudahan diberikan justru kepada pemilik modal, kepada asing, dalam rangka mengundang investor lebih banyak. Jadi bukan memberikan kemudahan dalam mencari kerja.

Yang menjadi Kajian kami adalah Pasal-pasal yang kemudian dianggap kontroversial dalam OMNIBUS LAW cipta Kerja yakni :

Dalam ayat (1) Pasal 42 RUU Omnibus Law disebutkan, “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat,”.

Artinya ini sangat memungkinkan tenaga kerja Asing dapat menduduki jabatan, kecuali jabatan yang mengurusi Personalia.

Pada pasal 89 poin 20 tercantum, pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu.

Pada pasal 89 poin 24 disebutkan, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.

Pasal 170 pada Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan Pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah ( PP) dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dari Pasal-pasal Kontroversial tersebut menjadi alasan untuk menolak OMNIBUS LAW Cipta Kerja, yaitu mulai dari hilangnya upah minimum, hilangnya jaminan sosial, berkurangnya pesangon PHK, jam kerja yang eksplotatif, hingga ketidakjelasan nasib pekerja kontrak dan outsourcing.

Kemudian ancaman banjir tenaga kerja asing yang tak berkeahlian, kemudahan PHK oleh perusahaan, upaya penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan, dan aturan yang diskriminatif bagi perempuan seperti cuti haid dan melahirkan hilang.

Poin soal ketenagakerjaan ini tertuang dalam Bab IV draf RUU Cipta Kerja.
Ada tiga Kebijakan terkait ketenagakerjaan yang akan diubah dalam omnibus law ini, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sebagai contoh, Pasal 88C draf RUU tersebut berbunyi: Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP).
Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.

Rancangan aturan yang baru itu juga hendak menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. Dalam UU Ketenagakerjaan, aturan tersebut tercantum dalam Pasal 93 huruf a.Juga diusulkan dihapus izin atau cuti khusus menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan/keguguran kandungan, hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia (huruf b).RUU Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cilaka ini Alih-alih menciptakan lapangan kerja, namun rancangan Kebijakan ini dikhawatirkan justru berpotensi memberi ancaman bagi pekerja.

Sehingga kami Pimpinan wilayah pemuda muslim Sulteng tegas menyatakan sikap, yakni: “TOLAK RUU OMNIBUS LAW CILAKA.”

1. Menolak RUU OMNIBUS LAW CILAKA, bahwa RUU ini jika disahkannya bakal menyunat hak-hak yang telah diterima buruh selama ini.

2. Bahwa Pemerintah harus bersikap dan berpihak kepada Buruh, sebab RUU ini sebagai ancaman dan kekhawatiran yang sensitif dan fundamental bagi kalangan pekerja, yakni perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, outsourcing, upah minimum, dan pesangon.

3. Pemerintah dan DPR RI harus serius dan tidak main-main dengan nasib Buruh. Sebab RUU ini dikhawatirkan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing, liberalisasi berbagai sistem kerja yang tadinya long life menjadi flexible employment, lalu menyangkut jaminan sosial.

4. DPR RI harus bisa bersikap tegas agar tidak menjadi Bumper atau kambing hitam atas penolakan RUU Cipta Kerja.

Kami menilai RUU Cipta Kerja seolah memiliki tujuan mulia, yakni menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, sayangnya penciptaan lapangan kerja ini memfokuskan pada iklim investasi.

Rancangan ini menyebutkan, “Upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.”
Pada bagian lain tertulis,

“memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.”

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kesejahteraan pekerja dan kepentingan investasi atau pemilik modal…???.

Bukan rahasia umum, peningkatan kesejahteraan pekerja, misalnya melalui kenaikan gaji atau pembayaran bonus, sering kali tidak beriringan dengan kepentingan pemilik modal. Sulitnya dua pihak ini untuk beriringan juga terlihat pada setiap pembahasan kenaikan upah minimum setiap tahunnya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi selaku kepala negara mungkin memang ingin menyelesaikan satu persoalan, yakni investasi. Dengan harapan, penyelesaian persoalan itu akan menyelesaikan masalah pengangguran atau penciptaan lapangan kerja. Tidak bermaksud untuk berpandangan negatif, tapi semoga saja harapan itu terwujud dan bukan justru menjadi CILAKA dan PETAKA bagi bangsa ini.

sumber: sigipos.com