Hamdan Zoelva: Corona Tak Diketahui Berakhirnya, Perlu Solusi Baru Gelar Pilkada

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyambut baik skenario KPU yang menawarkan opsi Pilkada Serentak di 270 daerah bisa ditunda lagi dari Desember 2020 menjadi Maret atau September 2021.
Skenario disiapkan terkait dengan pandemi corona yang masih gawat di Indonesia saat ini dengan kenaikan kasus positif 400-500 per hari. Namun, Hamdan menilai bisa jadi skenario terjauh Pilkada bulan September 2021 pun tak tercapai karena corona mungkin belum berakhir.
“(Pilkada) sampai masyarakat betul-betul nyaman tidak khawatir, ini sepertinya tidak bisa diketahui kapan. Itu susah dipastikan, karena dari berbagai penjelasan, COVID-19 ini kapan berhenti tidak bisa dipastikan, tapi melandai mungkin iya,” ucap Hamdan Zoelva dalam diskusi Syarikat Islam (SI), Minggu (18/5).
“Karena itu memang harus ada (rencana) kontingensi. Kalau tunggu betul-betul clear saya khawatir tidak akan sampai ke situ, tidak dilaksanakan kalau sangat clear,” imbuhnya.
Hamdan lalu merespons pertanyaan KPU soal Perppu Nomor 2 tahun 2020 yang memberi kewenangan KPU mengatur tata cara Pilkada yang tertunda. Pasal 122A ayat 3 menyebut:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU”
KPU tak yakin pasal itu membolehkan KPU membuat aturan yang berbeda dengan UU Pilkada. Misal, verifikasi faktual calon perseorangan diubah jadi online, begitu juga pemutakhiran data pemilih, hingga kampanye diubah jadi online karena pandemi corona. Padahal UU tak mengatur tahapan digelar online.
TPS 021 di kolong jembatan kawasan Penjaringan
Seorang warga sedang melihat DPT di TPS 021. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Menurut Hamdan Zoelva, Perppu yang diteken Jokowi hanya mengatur penundaan, sehingga aturan teknis dalam Peraturan KPU (PKPU) harus tetap merujuk UU Pilkada yang tak mengatur online tadi.
“Kalau saya baca Perppu itu memang hanya atur penundaan waktu, termasuk tata cara dimaksud masih berkaitan tata cara penundaan termasuk tahapan berkaitan penundaan,” kata Hamdan.
ADVERTISEMENT
Karena itu menurut Hamdan, perlu payung hukum yang tegas mengatur tata cara Pilkada bisa dilaksanakan menyesuaikan situasi pandemi corona. Bisa ditempuh dengan menerbitkan Perppu baru.
“Harus ada tata cara yang memungkinkan ada COVID-19, tapi (Pilkada) bisa dilakukan dengan cara tertentu, ini bisa jalan keluar.”
Karena itu, Hamdan meyakini rencana Pilkada digelar Desember tidak bisa tercapai mengingat corona masih tinggi. Dalam hal ini, KPU mensyaratkan jika ingin digelar Desember, maka 29 Mei batas akhir status darurat bencana nonalam corona tidak diperpanjang.
“Saya tidak yakin 29 Mei sudah bisa diputuskan tombol start mulai. Karena itu perlu dilakukan rapat kembali untuk pastikan makna tadi (tata cara Pilkada) antara Komisi II, KPU, pemerintah,” saran Hamdan.
Masalah utamanya kata Hamdan, adalah pemenuhan hak warga untuk dipilih dan memilih yang dijamin konstitusi. Bukan semata persoalan hukum aturan teknis Pilkada.
“Karena itu jika memang KPU tak diberi kewenangan, dibuat lagi tidak apa keluarkan lagi satu Perppu agar tak timbulkan problem di masa yang akan datang. Jadi khawatir (kalau disusun hanya di PKPU) digugat itu akan sulitkan penyelenggara pemilu,” pungkasnya.
sumber: kumparan.com

Mardani: Kampanye Online Bisa Diterapkan di Pilkada Serentak, e-Voting Berat

Pilkada Serentak 2020 bukan mustahil akan kembali mundur hingga 2021 jika wabah corona belum juga usai. Saat ini, Presiden Jokowi memang telah menerbitkan Perppu Nomor 2/2020 pilkada serentak akan digelar Desember 2020.
Berbagai usulan muncul terkait tahapan Pilkada Serentak menyesuaikan protokol pencegahan corona. Salah satunya, ada beberapa tahapan pilkada serentak yang digelar secara virtual.
Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva, bahkan mengusulkan Jokowi perlu menerbitkan Perppu baru yang mengatur agar tahapan Pilkada dapat dilaksanakan secara virtual seperti verifikasi faktual syarat calon, pendataan pemilih, hingga kampanye.
Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyambut baik adanya penerapan sistem online dalam tahapan Pilkada. Namun, kata dia, dalam Pilkada 2020, ada dua tahapan yang dapat dilakukan secara online yakni kampanye dan rekapitulasi.
“Usulan pilkada online bagus. E-voting masih berat tapi e-kampanye dan e-rekap bisa mulai diterapkan,” kata Mardani saat dihubungi, Senin (18/5).
Meski demikian, Mardani menuturkan, pelaksanaan tahapan Pilkada dengan menggunakan sistem online juga perlu memperhatikan kesiapan masyarakat. Apalagi, hal ini baru pertama kali terjadi di Indonesia.
“Walau secara sosiologis, kesiapan masyarakat perlu kita cek. Penerapan e-rekap dan e-kampanye bisa dimulai,” ucap dia.
Ketua DPP PKS itu menuturkan apabila terjadi tahapan pilkada dengan sistem online, KPU harus memastikan seluruh keamanan data dapat terjaga dengan baik.
Ilustrasi mencoblos
Ilustrasi mencoblos Foto: kumparan/Denny Armandhanu
“Penggunaan IT memudahkan namun harus dipastikan keamanan dan ketangguhan sistemnya. Walau di atas semuanya, keselamatan publik nomor satu,” tandas Mardani.
Sebelumnya, Hamdan menilai Perppu yang dikeluarkan Jokowi tak mengatur kewenangan KPU untuk mengatur tata cara Pilkada yang diundur. Karena itu kata Hamdan, perlu payung hukum yakni Perppu baru yang mengatur tata cara Pilkada sesuai dengan situasi pandemi corona.
“Harus ada tata cara yang memungkinkan ada COVID-19, tapi (Pilkada) bisa dilakukan dengan cara tertentu, ini bisa jalan keluar,” kata Hamdan, Minggu (17/5).
sumber: kumparan.com

Komisi II: KPU Bisa Atur Tahapan Pilkada Serentak Sesuai Protokol COVID-19

Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva, menilai perlu ada Perppu baru yang mengatur tahapan Pilkada bisa digelar menyesuaikan pandemi COVID-19, salah satunya melalui virtual. Misal tahapan verifikasi faktual syarat calon, pendataan pemilih, hingga kampanye.
Pasalnya, dalam Perppu Nomor 2/2020 hanya mengatur penundaan Pilkada, sementara teknisnya tidak menawarkan opsi bisa digelar online. Hal lain, Perppu dibutuhkan sebagai kepastian hukum Pilkada bisa digelar sebab tak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 di tanah air berakhir.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, menilai KPU sebetulnya bisa mengatur teknis Pilkada dengan protokol COVID-19 melalui Peraturan KPU (PKPU), namun tidak termasuk pemungutan dan penghitungan suaranya.
Distribusi logistik pilkada di Jambi
Distribusi logistik pilkada di Jambi Foto: Wahdi Septiawan/Antara
“Mungkin di tahapan-tahapan pilkadanya nanti diatur di dalam PKPU. Jadi, ada tahapan-tahapan Pilkada yang tidak harus dilakukan secara fisik, tapi juga ada juga yang dilakukan secara virtual sesuai dengan protokol COVID-19,” kata Saan kepada kumparan, Senin (18/5)
“Artinya tahapan-tahapan yang bersentuhan dengan masyarakat banyak itu bisa dihindari. Jadi, di tahapannya,” sambungnya.
Saan menyebut, tahapan Pilkada digelar online juga tergantung pada kesiapan teknologi penyelenggara Pemilu. Saan menyinggung satu tahapan sebetulnya sedang disiapkan online, meski baru untuk rekapitulasi suara online (e-rekap).
“Itu ya sebuah masukan. Tetapi, daerah daerah tertentu ini kan tergantung pada kesiapan teknologi kita dan yang kita lagi (bahas) sekarang itu yang tahap di teman-teman penyelenggara maupun yang lain bukan pada pungut hitungnya tetapi lebih kepada rekapnya. Jadi ada rekapitulasi elektronik,” papar Sekretaris Fraksi NasDem DPR itu.
PTR, KPU RI, OTT KPK
Suasana kantor KPU RI, Jakarta Pusat. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
Lebih lanjut, Saan mengatakan memang UU Pilkada tidak mengatur tahapan Pilkada bisa secara online, tapi teknis tahapan bisa diatur PKPU.
“Sampai hari ini kita belum berpikir membicarakan soal Perppu lanjutannya,” tandas Ketua DPW NasDem Jabar itu.
Sebelumnya, usulan Hamdan Zoelva itu disampaikan dalam sebuah diskusi Syarikat Islam (SI) yang turut dihadiri Ketua KPU Arief Budiman dan pegiat Pemilu Titi Anggraini, Minggu (18/5).
Arief bertanya pada Hamdan soal apakah Perppu memberi kewenangan pada KPU boleh mengatur teknis Pilkada yang berbeda dengan UU. Misal verifikasi faktual di UU harus ke rumah, diganti jadi online.
Menurut Hamdan, Perppu tidak secara jelas memberi kewenangan itu, sehingga PKPU berpotensi digugat dan dibatalkan. Jalan keluarnya, diatur langsung dengan revisi UU atau lewat Perppu baru.
“Jika memang KPU tak diberi kewenangan, dibuat lagi tidak apa keluarkan lagi satu Perppu agar tak timbulkan problem di masa yang akan datang. Jadi khawatir (kalau disusun hanya di PKPU) digugat itu akan menyulitkan penyelenggara pemilu,” kata Hamdan.
sumber: kumparan.com