Tagar Selamat Hari Koperasi Nasional Trending, Begini Sejarahnya

GenPI.co – Tagar Selamat Hari Koperasi Nasional trending di Twitter pada Minggu, kalangan netter ramai-ramai mengucapkan selamat.

Hari Koperasi di Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli.

Dilansir dari Wikipedia, disebutkan pada tahun 1896 seorang pamong praja patih bernama Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau para priyayi.

Ia ingin menolong para pegawai yang terjerat lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Cita-cita tersebut diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda.

De Wolffvan Westerrode mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa.

Dengan begitu, selain pegawai negeri juga para petani bisa mengaksesnya. Petani juga dinilai sering tercekik karena ulah pengijon.

Namun, pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Soetomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat.

Kemudian pada tahun 1927 dibentuk Sarekat Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan ekonomi pengusaha pribumi.

Di tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya.

Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Redaktur : Linda Teti Cordina

sumber: genpi.co

Upaya Bersama Membendung Radikalisme

Oleh : Panji Saputra

Radikalisme telah memiliki rekam jejak panjang di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama untuk membendung radikalisme, termasuk dengan mendalami pemahaman tokoh bangsa HOS Tjokroaminoto.

Sejarawan Bonni Triyanto, ia mengungkapkan sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Pemikiran HOS Tjokroaminoto bisa dipraktikkan untuk membendung radikalisme berbasis agama.

Menurutnya, Tjokroaminoto yang dijuluki sebagai sang ‘Indonesia’ karena menjadi guru para founding father bangsa dan menyatukan berbagai perbedaan lewat Sarekat Islam, bisa dijadikan rujukan untuk menangangi masalah radikalisme saat ini.

Bonnie menuturkan, bahwa Presiden Soekarno kala itu telah menegaskan pernyataan dari bangsa oleh bangsa dan untuk bangsa. Pernyataan tersebut seharusnya membuat statistik agama yang membagi mayoritas-minoritas tidak lagi relevan.

Untuk membendung radikalisme agama melalui pemikiran-pemikiran Tjokroaminoto juga perlu menggandeng organisasi muslim tradisional terbesar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tentunya menggandeng yang dimaksud bukan dalam bentuk politik.

Tujuan menggandeng organisasi Islam tradisional tersebut bertujuan untuk menjaga dan merawat perbedaan, mereduksi potensi konflik dan memoderasi mereka yang memiliki tafsir lain terhadap pemahaman agama.
Bonnie menerangkan di masa organisasi awal seperti lahirnya Sarekat Islam (SI) yang didirikan HOS Tjokroaminoto pada 1912, gerakan radikalisme tersebut.

Hingga pemerintah Belanda saat itu begitu takut dan mencoba meredam radikalisasi Sarekat Islam. Namun, radikalisasi yang muncul di era Tjokroaminoto itu bukan isu agama, melainkan keadilan, penindasan dan juga kemerdekaan.

Ketika Sarekat Islam berjaya, Islam menjadi pengikat solidaritas untuk melawan koloialisme semua yang beda, termasuk mereka yang beda agama diperbolehkan masuk Sarekat Islam.
Bahkan Sarekat Islam bisa dimasuki orang-orang berhaluan kiri, seperti Henk Sneevliet, tokoh Belanda pendiri ISDV yang menjadi cikal bakal lahirnya PKI.

Berbeda dengan saat ini, dirinya melanjutkan bahwa radikalisme muncul dari satu kelompok berdasarkan agama.

Bonnie tak menampik sejumlah survei yang dirilis lembaga seperti Setara Institute dan Wahid Institute yang menyebut bahwa radikalisme sudah merasuki pemikiran jutaan masyarakat Indonesia.

Tjokroaminoto telah memberikan Warisan terbaik dimana Sarekat Islam bisa menjadi wadah bersama dan memberikan kebebasan sesuai aturan bersama dengan tanggungjawab.
Tentu saja kebebasan itu tidak melanggar aturan yang sudah disepakati, yakni Pancasila dan UUD 1945. Dengan memahami pancasila tentu saja kita telah memiliki dasar untuk menolak paham radikal.

Radikalisme adalah ancaman terhadap ideologi bangsa, karena hal tersebut ada kaitannya dengan faktor Kebhinekaan, toleransi dan harmoni. Dengan kita memahami Pancasila, tentu saja kita akan memiliki dasar untuk melawan segala paham radikalisme seperti intoleransi dan terorisme.

Oleh karena itu penting kiranya penanaman kembali nilai-nilai pancasila di benak masyarakat, sehingga masyarakat dapat memaknai arti sebenarnya dari sikap bela negara.

Pancasila lahir sebagai buah ideologi yang berasal dari hasil rapat yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang memerintahkan kepada 9 orang untuk merumuskan naskah Pancasila yang berlaku hingga saat sekarang.

Pada tahun 1916 saat Kongres Sarekat Islam yang bernama National Congress 1 Central Sarekat Islam yang dilaksanakan di Bandung, HOS Tjokroaminoto berorasi dengan nada tinggi. Pemimpin besar Sarekat Islam ini berseru tentang ide kemerdekaan bagi bangsa Hindia (Indonesia).

Dari 9 tokoh BPUPKI atau yang disebut tim sembilan yang diberikan wewenang untuk menyempurnakan naskah Pancasila ini, ada sosok sentral yang merupakan murid langsung yang pernah ditempa oleh Tjokroaminoto, yakni presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.

Hal tersebut dibuktikan dari beberapa buku yang ditulis oleh Soekarno perihal pemikiran nasionalisme yang ia miliki merupakan bentuk dari banyaknya ia berdiskusi dengan Tjokroaminoto.

Dengan memahami sejarah nasionalisme ini, tentu saja bisa memahami bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun. Semua sila yang ada dalam pancasila merupakan tuntutan yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia dari berbagai suku maupun agama.

Radikalisme adalah musuh bersama, paham radikal tidak hanya ada dalam agama tertentu tetapi semua agama juga memiliki potensi untuk bertindak radikal. Menjadikan pancasila sebagai tuntunan tentu menjadi salah satu cara untuk menghadang paham radikal yang bisa masuk dari berbagai penjuru.

Penulis adalah warganet, tinggal di Depok

sumber: deliknews.com

Sarekat Islam: Jejak Awal Perseteruan Islam Dan Komunis

REPUBLIKA — Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika

Persoalan pertarungan Islam dan komunis entah karena sebab apa kini marak. Tapi pasti banyak yang tak tahu bahwa konflik ini sudah berlangsung seabad silam, yakni semenjak terjadinya perpecahan dalam Sarekat Islam (SI).

Pada awalnya, hingga sekitar dari awal berdirinya Sarekat Islam pada 1912 dan embrionya sudah ada sejak pendirian Sarekat Dagang Islam pada 1904, dalam kurun itu sampai dekade awal 1920-an tidak ada masalah. Namun, kemudian berubah dengan datangnya ide komunisme yang dibawa dari Belanda dengan tokohnya yang bernama Heenk Sneevliet (Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, yang lahir 13 Mei 1883 di Belanda dan meninggal di kamp konsentrasi Aersfoort pada 13 April 1942.

Setelah datang ke Indonesia dia berusaha menyusupkan ide komunis ke dalam Sarekat Islam yang merupakan organisasi massa terbesar di Indonesia kala itu. Dengan jumlah pengikut yang mencapai jutaan dan jumah bentengan kader dan pengurus yang meluas di sekujur wilayah Hindia Belanda, dia melihat organiasi ini sangat potensial untuk ‘digarap’.

Pada masa awal pengaruh Sneevliet sangat susah masuk. Ketua Umum Sarekat Islam HOS Cokroamnito dan H Agus Salim tidak bisa dipengaruhi. Namun, ide komunis ini kemudian bisa menyesup kedalam benar generasi muda SI seperti Semaun, H Misbach, dan beberapa  nama lainnya.

Maka kemudian semenjak awal dekade 1920-an itu timbul perpecahan dalam SI menjadi dua kubu Hijau yang islamis dan Merah (komunis).  Cokro Aminoto dituduh dengan berbagai macam ‘bulyan’ seperti mengkorupsi uang partai. Bahkan kemudian dari generasi muda SI yang jadi seteru membuat idiom ‘Nyokro’ sebagai kata lain dari tindakan orang yang melakukan korupsi

Hari ini Dalam Sejarah: 16 Oktober 1905, Sarekat Dagang Islam ...

  • Keterangan foto: Sarekat Islam

Perpecahan SI  makin lama terus menjadi. Generasi muda yang menginginkan SI lebih radikal (revolusioner). Langkah Cokro yang membawa masuk SI ke dalam parlemen Hindia Belanda (Volksraad) di kritik habis sebagai kelemahan. Mereka melihat SI sebagai organisasi lembek dalam melawan kolonial.

Perpecahan ini mencapai titik kulminasi 1924 dengan berdiri PKI. Semaun yang dahulunya merupakan kader SI yang lahir di desa Curah Malan, kecamatan Sumobito, kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi ketua PKI pertama. Selain Semuan, saat itu tokoh PKI lainnya yang terkenal adalah Dharsono.

Salah satu penanda perpecahan umat Islam Indonesia

Dalam catatan sejarawan MC Ricklefs soal pendirian PKI yang berawal dari Sarekat Islam sempat di bahas dalam bukunya ‘Mengislamkan Jawa’. Dia menulis begini:

Sebuah organisasi radikal yang mulanya dipimpun orang Eropa berkembang menjadi organisasi Komunis yang dipimpin orang Indonesia (yang sebagian besarnya orang Jawa) pada 1920; pada 1924, organisasi ini mengadopsi nama Partai Komunis Indonesia (PKI). Konstituensinya berasal dari kalangan ‘abangan’, baik dari antara kaum proletraiat yang jumlahnya terus berkembang di kota-kota di jawa maupun di antara para oetani kecil.

Kaum komunis mengakui tradisi–tradisi Jawa yang ingin menyesuaikan diri dengannya. Di dinding-dinding gedung yang dijadikan tempat berlangsungnya konggres PKI di Semarang pada 1921, tegantung lukisan Dipanegara dan para pembantunya, yakni Kyai Maja dan Sentot, berdampingan dengan potret Marx, Lenin, Trotsky dan Risa Luxembrug.

Namun demikian PKI meripakan sebuah organisasi yang kurang memiliki koherensi dan disiplin internal sehingga menjadi subyek pengawasan serta penyusupan agen pemerintah. Pada 1926-7, PKI mendalangi pemberontakan terhadap rezim kolonial yang berakhir dengan kegagalan total sehingga keberadaanya ditumpas –- episode 1926 ini yang pertama dari tiga episode kelam sejarah PKI di Indonesia, yakni pada 1948 dan 1965.

Menjelang kehancuran PKI, seorang pemimpin muda yang karismatis bernama Sukarno –yang kemudian menjadi presiden setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya –mendirikan sebuah partai nasionalis pada 1927 yang pada tahun 1928 menjadi Partai Nasioalis Indonesia (PNI). Konstituennya, seperti PKI berasal, dari kalangan ‘abangan’.

Karikatur Sarekat Islam tahun 1915.

Tetapi pemberontakan PKI yang gagal tersebut telah menyembunyikan alarm kaum Eropa. Pemerintah kolonial kemduian membatasi kebebasan yang sebelumnya ditunjukan semasa Politik Etis. Organisasi-organisasi politik diawasi secara ketat dan bisa dibubarkan secara sewenang-wenang. Sukarno dan para tokoh elit politik lokal lain keluar masuk penjara dan tempat pengasingan. Pemerintah –dengan dukungan dan sebagian besar kaum priyayi adminstratif –melakukan segala cara untuk mencegak agitator anti-kolonial mendapatkan akses ke massa baik di perkotaan maupun pedesaan.

Sementara itu pertengkaran yang merugikan di antara sedikit kalangan elite anti-kolonial terus berlangsung dengan getirnya.

*****

Jadi inilah asal mula persaingan –bahkan permusuhan—yang laten dari kekuatan islamis dan komunis yang memang sudah sangat lama dan berdarah-darah jejaknya. Pertarungan ini bisa juga menjadi salah satu penanda terjadinya polarisasi umat Islam menjelang tahun-tahun berat semasa ‘Depresi Besar’ (krisis ekonomi dunia tahun 1930) atau juga masa setelah usainya pandemi flu Spanyol yang mengangkangi dunia pada 1918-1920.

Maka, kalau sekarang sekarang terjadi lagi sebenarnya sejarah seperti kata orang Prancis memang selalu berulang. Apalagi situasi global dunia sangat mirip. Lalu apa yang sejatinya baru di bawah terik matahari? Lalu apa ada yang bisa menahan perubahan dunia?

Jawabnya, seperti kata syair lagu pop Ebiet G Ade: Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang.

sumber: republika.co.id

Raja Jawa yang Tak Dinobatkan

Jember (beritajatim.com) – Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1921 dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Rai Srimben. Ia dilahirkan di saat fajar menyingsing. Awalnya, Soekemi menamakan sang anak ‘Kusno’. Namun Kusno kecil sakit-sakitan, dan Soekemi memutuskan mengubah nama sang anak menjadi Soekarno.

Dalam bukunya mengenai sang presiden itu, wartawati Cindy Adams menuliskan betapa bangganya Soekarno dengan fakta kelahiran dirinya pada saat fajar. “Kita orang Jawa mempunyai suatu kepercayaan, bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan terlebih dulu,” kata Soekarno.

“Bersamaan dengan kelahiranku menyingsinglah fajar dari suatu hari yang baru dan menyingsing pulalah fajar dari satu abad yang baru. Karena aku dilahirkan di tahun 1901. Bagi bangsa Indonesia abad ke sembilan belas merupakan zaman yang gelap. Sedangkan zaman sekarang baginya adalah zaman yang terang-benderang dalam menaiknya pasang revolusi kemanusiaan,” kata Soekarno.

Soekarno menggambarkan kehidupan masa kecilnya dalam kemiskinan. Kisah kemiskinannya di masa kecil, seolah meneguhkan, bahwa dia bagian dari kaum proletar, bukan borjuis, walaupun sang ayah adalah seorang raden. Gaji ayahnya yang bekerja pada pemerintahan kolonial Belanda hanya f 25 sebulan. Setelah dikurangi uang sewa rumah di Jalan Pahlawan 88, Surabaya, keluarga itu hanya punya f15. “Aku tidak mempunyai sepatu. Aku mandi tidak dalam air yang keluar dari kran. Aku tidak mengenal sendok dan garpu,” katanya.

Saat pindah ke Mojokerto, sebuah kota sekitar 30 kilometer dari Surabaya, kemiskinan belum juga beranjak dari keluarga Soekemi. “Kami tinggal di daerah yang melarat dan keadaan tetangga-tetangga kami tidak berbeda dengan keadaan sekitar itu sendiri,” kata Soekarno.

Namun Soekarno masih beruntung bisa bersekolah dan mengenyam ilmu politik dalam usia muda. Ini seperti menegaskan Takdir kepemimpinan Soekarno. Dia mulai mengenal pemikiran-pemikiran politik di rumah Ketua Sarekat Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto, di kawasan Peneleh, pada usia baru 14 tahun. Kala itu ia bersekolah di Hoogere Burger School.

Soekarno sengaja dititipkan oleh sang ayah kepada Tjokroaminoto. “Tjokro adalah pemimpin politik dari orang Jawa. Sungguhpun engkau akan mendapat pendidikan Belanda, aku tidak ingin darah dagingku menjadi kebarat-baratan. Karena itu kau kukirim kepada Tjokro, orang yang dijuluki oleh Belanda sebagai ‘Raja Jawa yang tidak dinobatkan,” kata Soekemi kepada anaknya.

Soekarno menyebut Tjokroaminoto gurunya. Dari Tjokro, ia menerima bahan-bahan bacaan yang kelak membentuk pemikirannya. Ia menyaksikan langsung para aktivis Sarekat Islam berdiskusi di Peneleh. “Aku menghirup lebih banyak lagi persoalan politik di rumah Pak Tjokro, dapur daripada nasionalisme,” katanya.

Selain memberikan sang anak, Oetari, untuk dinikahi Soekarno, Tjokroaminoto juga memberikan panggung bagi anak muda itu. Dalam usia 20 tahun, Soekarno sudah diminta menulis secara teratur di koran milik Sarekat Islam, Oetoesan Hindia. Tjokroaminoto adalah salah satu ilham bagi Soekarno untuk menyatukan tiga ideologi besar: Islam, Marxisme, dan nasionalisme. Tjokroaminoto adalah guru besar bagi tiga aliran gerakan di Indonesia itu.

Medio 1921, Soekarno diterima di Technische Hooge School (sekarang Institut Teknologi Bandung) jurusan Teknik Sipil. Selepas dari kuliah, ia aktif di dunia pergerakan. Tanggal 4 Juni 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia di Bandung. Tujuan pendirian partai ini cukup terang-benderang jika dilihat dari slogannya: ‘Merdeka sekarang juga!’. Ia ditangkap oleh Belanda karena dianggap makar.

Belakangan urusan ditangkap oleh Belanda menjadi ‘makanan sehari-hari’ bagi Soekarno. Tahun 1934, ia dibuang ke Ende, Flores. Tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Ia kembali ke Jawa saat Jepang berkuasa. Dan 17 Agustus 1945, bersama Mohammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dua orang ini kelak dijuluki ‘Dwitunggal’: Soekarno menjadi presiden, Hatta menjadi wakil. [wir/kun]

sumber: beritajatim.com

Kiai Raden Asnawi, Sesepuh Ulama Kudus

KH  Raden Muhammad Asnawi (1861-1959), atau akrab disapa Raden Asnawi, adalah ulama karismatik dan sesepuh ulama Kudus pada zamannya. Putra pasangan H Abdullah Husnin dan Raden Sarbinah ini lahir di Desa Damaran Kudus (1861), dengan nama Ahmad Syamsyi. Pendidikan agama, terutama ilmu tajwid dan penguasaan bacaan Alquran, diperoleh dari sang ayah. Pada usia 15 tahun, kedua orangtuanya pindah ke Tulungagung; di kota ini sang ayah mengajarinya berdagang di pagi hingga siang hari. Adapun sore dan malam hari, kegiatan Ahmad Syamsi adalah mengaji di Pondok Pesantren Mangunsari (Tulungagung).

Selanjutnya, remaja Ahmad Syamsi mengaji kepada KH Irsyad di Mayong Jepara. Saat berusia 25 tahun, ia menunaikan ibadah haji yang pertama (1886) dan sepulangnya berganti nama Haji Ilyas. Sejak itu Raden Ilyas mulai aktif berdakwah. Lima tahun berselang, ia diajak sang ayah menunaikan ibadah haji yang kedua. Selanjutnya, Raden Ilyas bermukim dan menuntut ilmu di Tanah Suci selama 20 tahun (1891-1911) hingga berganti nama Asnawi.

Guru-gurunya semasa di Mekkah antara lain Syekh Nawawi Banten, Syekh Sholeh Darat (Semarang), Syekh Muhammad Mahfudz (Tremas), dan Sayyid Umar Syatha. Semasa di Tanah Suci, beliau juga sempat mengajar di Masjidil Haram; murid-muridnya antara lain KH Abdul Wahab Hasbullah (Jombang), KH Bisri Sansuri (Jombang), KHaji Dahlan (Pekalongan), KH Shaleh (Tayu), KH Chambali (Kudus), KH Mufid (Kudus), dan KH Ahmad Mukhit (Sidoarjo).

Raden Asnawi terbilang aktif dalam pergerakan Sarekat Islam (SI), yakni sebagai komisaris semasa di Makkah. Oleh karenanya, beliau cukup dekat tokoh pergerakan semisal Agus Salim dan Oemar Said Tjokroaminoto. Sepulang dari Tanah Suci, Raden Asnawi dipercaya sebagai Penasihat SI Cabang Kudus (1918).

Raden Asnawi aktif mengembangkan ajaran Islam ala Ahlussunnah Waljama’ah. Usai salat Shubuh, misalnya, beliau mengajar di masjid-masjid sekitar Kota Kudus. Adapun setiap Jumat Pahing mengajar materi Tauhid di Masjid Muria (Masjid Sunan Muria) bakda Jumatan.

Antara Kudus dan Muria sejauh 18 kilometer itu konon ditempuhnya dengan berjalan kaki. Pada tahun 1919, Raden Asnawi merintis Madrasah Qudsiyyah di wilayah Kelurahan Kerjasan, Kota Kudus. Selain itu, beliau juga mendirikan Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin (1927) di Bendan Kudus.

Selama Ramadhan, agenda Raden Asnawi adalah kajian kitab Tafsir Jalalain di Pesantren Bendan; kajian kitab Bidayatul Hidayah dan al-Hikam di Tajuk Makam Sunan Kudus; kajian kitab Hadis Bukhari di Masjid al-Aqsha Kauman Menara Kudus. Kegiatan dakwahnya tak terbatas di Kudus, namun hingga Demak, Jepara, Tegal, Pekalongan, Semarang, Blora, Cepu, dan Gresik.

Pada tahun 1924, KH Abdul Wahab Hasbullah  menemui Raden Asnawi untuk bermusyawarah guna membentengi pertahanan akidah Ahlussunah wal Jamaah. Beliau menyetujui gagasan Kiai Wahab tersebut. Selanjutnya, bersama sejumlah ulama yang hadir di Surabaya, Raden Asnawi turut membidani kelahiran jamiyah Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu terjadi pada 16 Rajab 1344 (31 Januari 1926).

Selain istikamah berdakwah, beliau juga menanamkan pentingnya nasionalisme kepada para santri. Di samping itu, Raden Asnawi menulis sejumlah karya, di antaranya Syari’atul Islam Lit Ta’limin Nisa’ wal Ghulam (1934), Kitab Fashalatan (1954), Kitab Soal Jawab Mu’takad Seket, Syair Nasionalisme Relijius, dan Shalawat Asnawiyah.

Raden Asnawi meninggal dunia pada 25 Jumadilakhir 1378 (26 Desember 1959). Atas inisiataif KH Abdul Wahab Hasbullah, Menteri Agama RI waktu itu, kabar wafat Raden Asnawi disiarkan oleh RRI Jakarta melalui warta berita pagi.

(Akhmad Saefudin SS MEPenulis Buku 17 Ulama Banyumas)

sumber: suaramerdeka.com

Lembaga Pendidikan Islam di Masa Lalu: Kuttab dan Madrasah

Istilah kuttāb dan maktab secara umum dapat saling dipertukarkan, tetapi di daerah tertentu seperti Nishapur di timur laut Iran keduanya mewakili fase pendidikan yang berbeda

Lembaga Pendidikan Islam di Masa Lalu: Kuttab dan Madrasah

Para pendiri dan staf Jamiat Kheir berfoto di depan Madrasah Jamiatul Khair di Tanah Abang, 1923 (Wiki)

Oleh: Alwi Alatas

Hidayatullah.com | BULAN Mei di Indonesia mungkin dapat disebut sebagai bulan pendidikan dan bulan kebangkitan, karena pada tanggal dua di bulan tersebut diperingati Hari Pendidikan Nasional dan pada tanggal dua puluh diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kedua hal itu memang berkaitan, tiada kebangkitan tanpa adanya pendidikan yang baik.

Di dalam Islam, pendidikan juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam konteks sejarah Indonesia di awal abad ke-20, upaya pembaruan pendidikan dan pendirian sekolah modern yang menjadi pionir kebangkitan masyarakat sebenarnya dimulai oleh sekolah-sekolah Islam. Sekolah Jam’iyyat Khair di Jakarta dan Sekolah Adabiyah di Padang Panjang berdiri pada dekade pertama abad ke-20. Pada dekade berikutnya, Sarekat Islam dan Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah. Hanya sayangnya kenyataan ini tidak menjadi rujukan bagi penentuan Hari Pendidikan Nasional.

Bahkan sebelum munculnya sekolah-sekolah lokal modern di Indonesia pada awal abad ke-20 dan juga sebelum adanya sekolah-sekolah Belanda pada dekade-dekade sebelumnya, pesantren-pesantren tradisional telah lama memainkan peranan penting dalam mendidik masyarakat serta dalam membangun literasi (Ricklefs, 2001: 151-152). Adapun keberadaan pesantren merupakan kesinambungan dari budaya ilmu di dunia Islam.

Islam memang menekankan akan pentingnya pendidikan serta transmisi keilmuan sejak awal kemunculannya di Jazirah Arab. Tulisan kali ini akan mengangkat tentang muncul dan berkembangnya institusi kuttāb dan madrasah di dalam sejarah Islam, sehingga dapat membantu kita memahami bagaimana lembaga pendidikan Islam memainkan peranannya di dalam sejarah.

Lembaga pendidikan dasar: kuttāb

Turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah ﷺ berupa perkataan iqra’ (QS 96: 1) menunjukkan pentingnya ilmu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam pandangan Islam, tempatnya ilmu adalah di dalam dada seorang alim, dan para penuntut ilmu didorong untuk datang dan belajar kepada mereka yang memiliki ilmu. Karena itu, inti dari lembaga pendidikan adalah guru, atau mereka yang memiliki ilmu dan layak untuk mengajar. Ketika lembaga pendidikan atau sekolah muncul dan berkembang dengan segala fasilitasnya, maka semua itu pada hakekatnya adalah ekstensi atau perluasan dari seorang guru.

Syed Muhammad Naquib al-Attas (2018) mendefinisikan ilmu sebagai “sampainya jiwa kepada makna sesuatu atau obyek dari ilmu”. Jiwa yang dapat mencapai makna ini tentu saja berada pada diri manusia, bukan pada sekolah atau perguruan tinggi. Karena itu tanpa otoritas guru yang beradab, sekolah hanyalah entitas yang kehilangan makna. Bangga akan fasilitas sekolah yang hebat, tetapi pada saat yang sama mereduksi keberadaan serta peranan guru-guru yang mengetahui dan memiliki adab, merupakan suatu pemahaman pendidikan yang keliru dan semu. Kekeliruan semacam ini, dalam pandangan Islam, hanya akan melahirkan kerancuan dan kerusakan, seperti yang ditulis Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud (2020: 32) di dalam kumpulan puisinya Jalan Pulang:

Budaya Dungu leburkan Nizamiyyah dengan kuasa dan fitnah

Menggantikan Hujjatul Islam dengan Hassan bin Sabbah

Penjarakan sarjana dengan peraturan dan halangan

Menutup kebenaran dengan amaran dan sanjungan

Pada bagian lain beliau (2020: 9) menulis:

Bolehkah khinzir dikalungi permata

Kera dihadiahkan mawar berharga?

Pabila ilmu ketandusan makna:

Keras suara penentu wibawa

Madrasah Baghdad

Pada zaman dahulu, saat Nabi ﷺ berada di Makkah, para sahabat biasa berkumpul dan belajar di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam ataupun di tempat-tempat lainnya dengan fasilitas yang biasa saja. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Nabawi di kota itu, masjid memainkan peranan utama dalam proses pendidikan dan transmisi ilmu.

Sejak saat itu, bahkan hingga ke masa sekarang ini, masjid masih memainkan peranan yang penting di bidang pendidikan. Kelak dari masjid akan berkembang institusi pendidikan yang memiliki bangunan tersendiri, walaupun masjid mungkin tetap menjadi bagian penting dari lembaga tersebut. Di antara bentuk perkembangannya adalah dengan munculnya madrasah.

Bagaimanapun madrasah pada masa lalu bukanlah lembaga pendidikan dasar dan menengah seperti yang hari ini banyak dijumpai di Indonesia, dengan tingkatan mulai dari ibtida’iyah hingga Aliyah. Madrasah pada masa lalu adalah lembaga pendidikan tinggi, kurang lebih sebanding dengan perguruan tinggi (college).

Untuk pendidikan dasar, ada lembaga lain yang muncul dan berkembang sejak awal sejarah Islam, yaitu kuttāb (atau maktab) yang berkaitan dengan kata kātib yang berarti ‘penulis’ (Landau, 1985: 567). Penggunaan kata kuttāb untuk sekolah dasar sudah muncul sejak masa hidup Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anbasah bahwa ia melihat Ibn Umar memberi salam kepada anak-anak (ṣibyān) di suatu sekolah (al-kuttāb) (al-Bukhari, 1971: 654, hadith No. 1044). Bagaimanapun, keberadaannya pada masa yang awal ini tentunya masih sangat terbatas.

Guru di lembaga ini, sebagaimana contoh di Baghdad pada awal abad ke-4 Hijriah, disebut sebagai mu’addib. Di kuttāb atau maktab, setidaknya pada abad ke-4/10 dan ke-5/11, anak-anak Muslim mempelajari al-Qur’an, menulis dan kaligrafi, dasar-dasar keyakinan (i’tiqad), serta puisi (Makdisi, 1981: 19). Kurikulum ini mungkin sebagiannya sulit difahami dalam konteks masyarakat modern. Bagaimanapun, kurikulum tersebut secara langsung ataupun tak langsung dapat dipastikan telah mentransmisikan pandangan alam Islam kepada para peserta didik menurut kadar usia mereka.

Istilah kuttāb dan maktab secara umum dapat saling dipertukarkan, tetapi di daerah tertentu seperti Nishapur di timur laut Iran keduanya mewakili fase pendidikan yang berbeda. Abd al-Ghafir al-Farisi (w. 529/1134), seorang pakar hadith bermazhab Syafi’i, masuk maktab di kota itu saat berusia lima tahun dan belajar al-Qur’an serta dasar aqidah di lembaga itu. Saat berusia sepuluh tahun ia masuk kuttāb dan mempelajari sastra serta menyalin dan menghafalkan buku-buku yang berkaitan dengan tema ini. Terlepas dari itu, kuttāb atau maktab juga menjadi pendidikan dasar bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Makdisi, 1981: 19).

Kemunculan dan perkembangan madrasah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, selepas menempuh pendidikan dasar, para pelajar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada awalnya, hal ini biasanya ditempuh bukan melalui lembaga, melainkan langsung kepada individu-individu ulama. Bidang lanjutan yang paling popular adalah Fikih atau Hukum Islam, walaupun ada juga yang mendalami bidang-bidang lainnya seperti Bahasa Arab, Kalam (Teologi), Filsafat, maupun bidang-bidang sains seperti Kedokteran.

Setelah terbentuknya mazhab-mazhab fikih pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah (abad ke-8 dan ke-9 Masehi), bidang fikih yang banyak diambil oleh para pelajar lanjutan biasanya mengikuti jalur mazhab fikih yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali).

Pada awalnya pelajaran fikih berlangsung di masjid, biasanya selama empat tahun. Keperluan akan tempat tinggal bagi guru dan pelajar menjadikan lembaga pendidikan tinggi ini berkembang dari masjid kepada masjid-khan (masjid dengan bangunan tempat tinggal di sekitarnya) dan kemudian kepada madrasah. Masjid-khan berkembang pada skala yang luas pada abad ke-4/10, sementara madrasah berkembang pada abad ke-5/11 (Makdisi, 1981: 27-28).

Madrasah berasal dari akar bahasa Arab darasa yang bermakna ‘belajar’. Namun, menjelang dan pada masa berkembangnya lembaga ini sebagai institusi pendidikan, kata ini telah menjadi istilah khusus bagi pelajaran fikih. Kata darrasa yang sebenarnya bermakna umum ‘mengajar’ atau ‘menginstruksikan’ dalam konteks ini bermakna mengajarkan fikih. Kata dars digunakan untuk pelajaran fikih dan pengajar fikih disebut sebagai mudarris. Dengan demikian, setidaknya pada awal perkembangannya, madrasah dapat disebut sebagai perguruan tinggi hukum Islam (college of law) (Makdisi, 1961: 10). Abu Ishaq al-Shirazi (w. 476/1083), pakar fikih mazhab Syafi’i yang menjadi profesor pertama Madrasah Nizamiyah Baghdad, misalnya, disebut oleh al-Farisi (1989: 124) sebagai seorang faqih Irak dan mudarris di Baghdad. Ia mengajar fikih (darrasa) di Baghdad selama lebih dari tiga puluh tahun. Seorang ulama lainnya, Ismail bin Zahir (w. 479/1086), mempelajari fikih (darasa al-fiqh) pada masa mudanya pada Abu Bakar al-Tusi dan aktivitas itu berlangsung di masjid (al-Farisi, 1989: 139).

Kemunculan madrasah sebagai sekolah tinggi hukum, lagi-lagi, menunjukkan popularitas bidang fikih di antara cabang-cabang keilmuan yang ada. Bagaimanapun, ini tidak bermakna fikih menjadi satu-satunya bidang yang diajarkan di dalam madrasah. Ismail bin Zahir yang telah disebutkan di atas, misalnya, mengajar hadits (Majlis al-Imlā’) selama bertahun-tahun di Madrasah Nizamiyah (al-Farisi, 1989: 139). Begitu pula kadar dan komposisi pelajaran yang diberikan di dalam madrasah mungkin tidak persis sama antara satu madrasah dengan madrasah yang lain, walaupun ada kitab-kitab standar yang dipelajari di dalam madrasah-madrasah tersebut. Selain itu, munculnya madrasah juga tidak menghentikan pelajaran fikih yang ada di masjid.

Karena proses perkembangannya yang gradual dari satu fase ke fase berikutnya, tidak mudah untuk menentukan kapan tepatnya madrasah muncul untuk pertama kalinya di dalam sejarah. Beberapa sumber menyebut tentang Masjid al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang dibangun oleh Fatimah al-Fihriyah pada tahun 859 serta madrasah dengan nama dan lokasi yang sama yang masih berfungsi hingga hari ini.

Jika merujuk pada narasi ini, Madrasah al-Qarawiyyin dapat dianggap sebagai madrasah yang paling awal di dalam sejarah. Bagaimanapun, tidak begitu jelas apakah istilah madrasah digunakan sejak awal bagi lembaga pendidikan ini. Selain itu, setidaknya pada masa yang belakangan, lembaga pendidikan ini memiliki kurikulum yang berbeda dengan madrasah-madrasah di pusat kekhalifahan Islam sehingga berbeda juga secara kategori dengan madrasah yang telah dijelaskan sebelum ini. Dikatakan bahwa Madrasah al-Qarawiyyin mengajarkan Matematika, Kedokteran, Logika, Astronomi, Sejarah, Geografi, dan Musik, di samping juga al-Qur’an dan fikih (FSTC, 2004), berlainan dengan madrasah-madrasah di Iraq-Iran-Suriah-Mesir yang menekankan pada fikih dan ilmu-ilmu agama.

Ada sebagian yang berpendapat bahwa madrasah yang pertama di dalam sejarah adalah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Muluk (w. 485/1092) di Baghdad pada tahun 459/1067. Namun pandangan ini tidak akurat, karena sebelum berdirinya Nizamiyah sudah ada beberapa madrasah lainnya di dunia Islam.

Walaupun tidak mudah untuk melacak madrasah yang pertama berdiri, setidaknya kita mengetahui bahwa madrasah sudah muncul pada awal abad ke-11 Masehi. Di samping Baghdad, Nishapur merupakan kota yang menonjol pada masa itu terkait dengan dunia pendidikan. Nama-nama madrasah yang berdiri pada masa ini biasanya tidak disebutkan secara jelas, tetapi madrasah-madrasah ini dikenal karena ulama yang menjadi pimpinannya.

Sebelum tahun 418/1027 sudah ada sebuah madrasah yang dipimpin oleh Abu Ishaq al-Isfaraini (w. 418/1027), seorang teolog dan ulama penting Mazhab Syafi’i yang majelisnya antara lain dihadiri oleh Syaikh Abul Qasim al-Qusyairi dan al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi. Sayangnya tidak disebutkan kapan persisnya lembaga pendidikan ini berdiri, walaupun secara jelas disebutkan sebagai ‘madrasah yang masyhur di Nishapur’ (Ibn Khallikān, n.d.: I/28).

Abd al-Ghafir al-Farisi (1989: 120-121) menyebutkan adanya satu lembaga pendidikan di Nishapur yang dipimpin oleh al-Isfaraini sejak tahun 410/1019-1020, menggantikan Abū Ṭāhir al-Ziyādī, tetapi tempatnya di masjid dan ia menyebutnya dengan nama Majlis al-Imlā’ yang biasanya berkaitan dengan ilmu hadith. Bagaimanapun, boleh jadi ini merupakan lembaga yang berbeda dengan yang disebut oleh Ibn Khallikan.

Beberapa dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 391/1001, Abu Ali al-Daqqaq, seorang syaikh sufi, mendirikan sebuah madrasah di Kota Nishapur. Madrasah ini memiliki sesi tazkirah (majālis al-tadhkīr) yang khas di kalangan ahli tasawuf dan mungkin juga sesi Hadith (majlis al-imlā’), tetapi tidak disinggung tentang kurikulum fikih di dalamnya. Terlepas dari itu, madrasah ini kemudian dilanjutkan oleh menantu al-Daqqaq, yaitu Abul Qasim al-Qusyairi, dan selepas itu dikenal sebagai al-Madrasah al-Qusyairiyah (Halm, 1986: 526). Al-Qusyairi dikuburkan bersama gurunya di madrasah tersebut (Ibn Khallikan, 1843: II/154).

Ibn Khallikan (1843: II/120) juga menyinggung sekilas tentang Madrasah al-Baihaqi di Nishapur yang didirikan oleh Imam Abu Bakar al-Baihaqi (w. 458/1066) yang merupakan seorang pakar hadits dan juga pemuka Mazhab Syafi’i. Imam al-Haramain Abul Ma’ali al-Juwaini pernah belajar di madrasah ini setelah ayahnya yang juga seorang ulama besar wafat.

Abu Muhammad al-Juwaini, ayah Abul Ma’ali, wafat pada tahun 438/1047 (al-Farisi, 1989: 276; Ibn Khallikan, 1843: II/ 27). Adapun Imam al-Bayhaqi baru memulai aktivitas mengajarnya di Nishapur setelah ia kembali ke kota itu pada tahun 441/1050 dan diadakan satu majelis ilmu yang dipimpin olehnya dan dihadiri oleh para ulama dan ahli fikih. Disebutkan juga bahwa beliau datang dan mengajar di Madrasah Suyuri di kota itu (al-Farisi, 1989: 104).

Sayangnya tidak dijelaskan apakah madrasah ini merupakan pengembangan dari majelis ilmu yang beliau pimpin atau kelanjutan dari Madrasah Suyuri atau lembaga yang lain lagi. Terlepas dari itu, Madrasah al-Baihaqi sudah berdiri sebelum Imam al-Baihaqi wafat pada tahun 458/1066.

Madrasah tentunya bukan hanya muncul dan berkembang di Nishapur. Pada tahun 1012 di Baghdad sudah ada madrasah yang didirikan oleh Syaikh al-Sarakhsi. Al-Sarakhsi sendiri wafat saat berusaha melerai konflik antar mazhab yang terjadi di madrasah itu pada tahun tersebut (Makdisi, 1961: 18).

Pada tahun 459/1067, barulah Madrasah Nizamiyah di Baghdad didirikan oleh wazir Bani Saljuk, Nizam al-Muluk. Setelah itu dibangun pula Nizamiyah di Nishapur dan beberapa kota besar lainnya. Nizamiyah nantinya memainkan peranan yang cukup penting dalam mengokohkan dan memperluas tradisi keilmuan di dunia Ahlus Sunnah.

Pada masa-masa berikutnya, di samping madrasah banyak pula lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang dapat menjadi pilihan bagi para penuntut ilmu, seperti Darul Qur’an dan Darul Hadits, ribat dan zawiyah bagi kaum sufi, serta sekolah kedokteran. Semua lembaga pendidikan ini memberi kontribusi penting dalam melahirkan para ulama dan ilmuan serta dalam memajukan peradaban Islam.*/Kuala Lumpur, 4 Syawal 1441/ 27 Mei 2020

Penulis pengajar di International Islamic University Malaysia (IIUM)

Daftar Pustaka

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2018. The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur: Ta’dib International.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1971. Manners in Islam (al Adab al Mufrad). Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Al-Fārisī, ꜥAbd al-Ghāfir. 1989. Al-Muntakhab min al-Siyāq li-Tārīkh Naysābūr. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

FSTC. 2004, 20 Oktober. “Al-Qarawiyyin Mosque and University”. Dirujuk pada tanggal 24 Mei 2020 dari https://muslimheritage.com/qarawiyyin-mosque-university/.

Halm, H. 1986. “Al-Kushayri”, dalam C.E. Bosworth, et.al. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Vol. 5. Leiden: E.J. Brill.

Ibn Khallikān. n.d. Wafayāt al-Aꜥyān, Vol. 1. Beirut: Dār al-Ṣādir.

Ibn Khallikan. 1843. Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary, Vol. II. Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.

Landau, J.M. 1986. “Kuttāb”. The Encyclopaedia of Islam, new edition, Vol. 5. Leiden: E.J. Brill.

Makdisi, George. 1961. “Muslim Institutions of Learning in Eleventh Century Baghdad”. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 24, No. 1.

Maqdisi, George. 1981. The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. California: Stanford University Press.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2020. Jalan Pulang. Kuala Lumpur: Hakim

Rep: Insan Kamil

sumber: hidayatullah.com

100 Tahun PKI: Jejak Sarekat Islam Tanpa Islam

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh : Beggy Rizkiyansyah — Pegiat Sejarah dan aktivis Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)

Diantara berbagai ketidaksepahaman kubu kiri di Sarekat Islam, satu hal yang cukup krusial adalah soal agama. Kubu kiri ingin menarik Sarekat Islam ke arah netral agama. Mereka beralasan bahwa agama tidak menyediakan basis yang luas bagi aksi politk. Hal ini diperparah nantinya oleh usul Alimin Prawirodirdjo, yang menginginkan nama Sarekat Islam diganti menjadi Sarekat Hindia. Persoalan agama sebagai landasan berjuang Sarekat Islam memang menjadi isu yang melandasi pertentangan antara kubu kiri dan Islam di SI. Isu ini nantinya akan semakin santer diperdebatkan, khususnya pasca terjadinya Revolusi 1917 di Rusia.

Revolusi 1917 mendapatkan sambutan hangat orang-orang kiri di Hindia Belanda khsusunya Sneevliet. Ia menulis sebuah artikel berjudul ”Zegepraal“ yang berarti kemenangan. Artikel ini memberikan dukungan agar rakyat Indonesia berjuang melawan imperialisme dan keterbelakangan feodal.

Diserukannya, ”Disini ada satoe bangsa jang bersabar hati, sengsara, memikoel kesengsara’an, jalah satoe bangsa dari beberapa million djiwa telah beberapa abad…dan sesoedahnja Dipo Negoro, tiadalah ada bangoen lagi saorang banjak aken mereboet hak beoat mengatoer nasibnja sendiri. Hei, rajat bangsa Djawa, revolutie Rusland mengandoeng pengadjaran djoega bagi kamoe!”

Tulisan ini membawa Sneevliet ke dalam masalah. Pemerintah kolonial bereaksi dengan menyeretnya ke pengadilan dan kemudian mengusirnya dari Hindia Belanda. Di Hindia Belanda orang-orang lintas pergerakan seperti Mas Marco hingga H. Fachrodin bereaksi menentang pengusiran Sneevliet.1-4-sneevliet

  • Keterangan foto: Sneevliet di Semarang tahun 1917. Sumber foto: International Institute of Social History. www.iisg.nl
     

Memang, revolusi di Rusia bukan hanya disambut kaum kiri di Hindia Belanda, tetapi juga tokoh nasionalis semacam Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, yang pertama kali menerbitkan tulisan Sneevliet pada 19 Maret 1917 di De Indier, media massa yang dipimpinnya. Selain Dr Tjipto, Mas Marco juga menulis artikel yang menyambut revolusi tersebut. Ki Hajar Dewantara juga menyambutnya dengan menerjemahkan lagu Internationale. Semangat anti kapitalisme memang menjadi bahasa pada zaman itu. Tetapi Revolusi 1917, secara khusus semakin memperlihatkan kubu kiri yang bergerak diatas prinsip marxisme. Hal ini menjadi persoalan ketika kubu kiri juga turut meluaskan pengaruhnya di Sarekat Islam. Kecurigaan tokoh-tokoh Islam dalam SI seperti Abdoel Moeis dan Haji Agus Salim pada sepak terjang kubu kiri di SI sudah sejak lama. Menurut mereka dibalik Semaoen, ada sosok Sneevliet yang mengendalikannya.

”Lihatlah pekerdjaan Sneevliet, lebih dahoeloe ia petjah persekoetoean jang sebidji-bidjinja!
Sarekat Islam digojang Sneevliet! Padahal masih banjak pekerdjaan jang lain, jang akan lebih berhasil dari ini kelakoean, jang ia soedah bikin.“

Haji Agus Salim pun bereaksi atas pandangan marxis kubu kiri di SI. Dalam artikelnya di surat kabar Neratja pada 1 Oktober 1917, Haji Agus Salim menyebut kelompok SI Semarang sebagai kaum yang,
”…hendak membagi bangsa kita atas ’kaoem pekerdja‘ dengan ’kaoem bermodal.‘ Kaoem itoe jang membatalkan hak-milik, jang memakai nama ‘socialist‘ jang dibangoenkan dan dikembangkan dalam negeri ini oleh toean-toean Sneevliet, Baars d.l.l.“

Haji Agus Salim juga mengkritik mereka dengan mengatakan, ”…kaoem ’socialist‘ itoe memboeta toeli sadja hendak memindahkan sengketa dan perselisihan di roemah tangganja (Eropa) ke tanah air kita.”

Abdoel Moeis juga senada dengan Haji Agus Salim dan dengan terang menunjuk Sneevliet berada di balik Semaoen. Dalam tulisannya yang diterbitkan Sinar Djawa pada 2 Oktober 1917, Moeis menyebut,
”…SI Semarang masih koeat melengkat pada Sneevliet, karena dijwanja SI Semarang ialah Semaoen, sedang toelang tonggong Semaoen ialah Sneevliet.
Boekankah kita tahoe penghidoepan Semaoen ialah dari perkoempoelan VTSP, sedang Djiwanja VTSP ialah Sneevliet poela.“

Gambar 1.5 Abdoel Moeis. Sumber foto: Keith Foulcier (2005)

  • Keterangan foto: Abdoel Moeis. Sumber foto: Keith Foulcier (2005)

Semaoen menolak tuduhan Moeis ini. Dalam brosur Anti Indie Werbaar, Semaoen menyanggahnya seraya menyebutkan,”Sneevliet BOEKAN toelang poenggoeng saja, sebab semoea manoesia poenja fikiran sendiri-sendiri. Begitoepoen saja. Perkara SI tida ada perhoeboengan atoe pengaroeh dari Sneevliet.”[7]

Semaoen bisa saja menyanggah, tetapi tuduhan Abdoel Moeis kelak terbukti oleh pernyataan Sneevliet sendiri. Sneevliet menyebutkan,“The Sarekat Islam has provided us with the people for the unions which are developing in Java. The Sarekat Islam has also given us railway workers, the rest of the government employees and also workers in private enterprise. It is the task of the revolutionaries to develop the Sarekat Islam into a communist organisation; an organisation which will be a member of the Third International”[8]

Bagi Sneevliet, infiltrasi gerakan kiri ke dalam Sarekat Islam memberikan akses pada massa (kelompok) pekerja khsusunya buruh pekerja rel kereta. Adalah tugas bagi kelompok komunis untuk mengubah Sarekat Islam menjadi organisasi komunis, dan menjadikan Moskow dan Petrograd sebagai ‘Mekkah’ baru bagi Timur.[9] Senada dengan Sneevliet, aktivis ISDV,-organisasi kiri yang menjadi bagian dari Sarekat Islam- aktivis ISDV, Adolf Baars, menginginkan keterlibatan kelompok kiri di SI hanyalah sebuah ‘batu loncatan.’ Menurutnya ketika perkembangan SI mencapai titik akhir, SI akan kehilangan karakter relijius dan nasionalisnya dan hanya menganggap satu karakter kelas, saat itulah orang ISDV (sebagai organisasi kiri) yang ada di dalam SI hanya akan membiarkan perbedaan di tubuh SI (yang sudah lenyap ) menjadi persatuan aksi massa sosialis.[10]

Gambar 1.6 Salah satu pamflet ISDV. Sumber foto: International Institute of Social History. www.iisg.nl

  • Keterangan foto: Salah satu pamflet ISDV. Sumber foto: International Institute of Social History. www.iisg.nl

Pengaruh kubu kiri dipimpin Semaoen kuat. Di Kongres Nasional Sarekat Islam ke-2 pada 20-27 Oktober 1917, kehadiran Semaoen menimbulkan dua mosi. Yang pertama penolakan indie werbaar dan yang kedua mosi pemecatan Semaoen.Akhirnya dicapai kompromi. Kedua mosi tersebut dicabut. CSI tetap mendukung indie Werbaar sebagai daya tawar untuk perjuangan menuju kedaulatan politik dan kesejahteraan. Kapitalisme juga menjadi pembahasan penting. Semaoen menolak adanya kapitalisme pribumi. Namun sikap SI diputuskan untuk menolak kapitalisme jahat sekaligus tidak menolak kapitalisme pribumi. Kongres CSI kedua tersebut menghasilkan keputusan yang membahas antara agama, kekuasaan dan kapitalisme dan menyimpulkan:

“Dengan tiada ferdoelikan segala igama jang lain, dan mengoesahakan kesabaran hati sebagai jang terboeka oleh Al-Qoeran dalam soerat Qoelya, maka Centraal Sarekat Islam pertjaja igama Islam itoe memboeka rasa fikiran demokratis.

Sambil mendjoendjoeng tinggi pada koeasa negeri. Maka Centraal Sarekat Islam menoentoet bertambah-tambah koeasa negeri, pengaroehnja segala golongan ra’jat Hindia di atas djalannja Pemerintahan agar soepaja kelak mendapat koeasa pemerintah sendiri (zelfbestuur). Boeat mentjapai hal itoe maka Centraal SI akan menggunakan segala kekoeatannja menoeroet djalan jang patoet. Centraal Sarekat Islam tidak menjoekai soeatoe bangsa berkoeasa di atas bangsa jang lain dan menoentoet soeatoe pihak keoasa negri akan memberikan perlindoenagna jang besar oentoek orang-orang jang lembek dan miskin baik beoat keperloean mentjari kepandaian, moepoen boeat keperloean mentjari makan. Centraal Sarekat Islam memerangi kekoeasannja kapitalsime jang djahat pada kejakinannja bahagian terbesar daripada pendoedoek boemipoetra amat boeroek adanja.”

Perseturan dua kubu Sarelat Islam makin kencang dan tak mencapai kompromi.

Pengaruh kiri pada Sarekat Islam memang tak bisa dipungkiri. Perseteruan kedua kubu tidak bisa tidak juga saling mempengaruhi dan mencapai kompromi.

Hubungan tarik-menarik antara kedua kubu ini tetap dijaga oleh Tjokroaminoto. Tjokroaminoto adalah sosok pemersatu di Sarekat Islam. Baginya kedua kubu ini tetap harus dijembatani oleh dirinya. Pada kongres nasional kedua Sarekat Islam tahun 1918, Tjokroaminoto mengakomodir kubu kiri dengan mengangkat Semaoen sebagai komisaris CSI dan Dharsono, sebagai propagandis resmi CSI.[12]
Menjelang akhir 1918 keadaan semakin memburuk. Harga-harga melambung tinggi.

Tak lagi terjangkau oleh rakyat. Pemerintah colonial dan sebagian besar anggota Volksraad lebih memihak pada pengusaha industri gula yang menolak untuk mengurangi wilayah perkebunan mereka untuk tanaman rakyat. Sarekat Islam mengadakan sidang di September 1918 untuk merespon keadaan ini. Kongres ini membicarakan badan penyokong untuk para aktivis yang terkena hantam tangan besi penguasa. Perbedaan pandangan kubu Semaoen dan Abdoel Moeis masih sangat tajam. Beberapa pokok perbedaan itu antara lain soal nasionalisme dan kapitalisme.

Kubu Abdoel Moeis menolak dominasi satu bangsa atas bangsa lainnya. Sedangkan bagi kubu Semaoen, melawan kapitalisme adalah yang paling utama. Pun dalam menyikapi kapitalisme keduanya tak sejalan. Abdoel Moeis menganggap modal capital harus diserahkan kepada pengusaha-pengusaha pribumi, sedangkan kubu Semaoen menganggap harus diserahkan pada koperasi-koperasi. Dalam ihwal politik, Abdoel Moeis bagaiamanapun masih mengupayakan kerjasama dengan pemerintah, sesuatu yang ditolak sama sekali oleh kubu kiri.

Semaoen, selain hal tadi, berhasil mempengaruhi kongres sehubungan dengan status Sneevliet. Semaoen mengusulkan agar Sneevliet menjadi wakil Sarekat Islam di Belanda. Namun usul ini ditentang banyak pihak karena khawatir SI akan menjadi alat dari Sneevliet. Akhirnya dicapai kompromi, Sneevliet diangkat menjadi wakil SI dengan mandate terbatas yang dapat dicabut sewaktu-waktu. Usul ini diterima dengan 5 : 4 dengan satu suara abstain.

Usul lain Semaoen terkait dengan sikap SI terhadap orang-orang tionghoa. Semaoen mengusulkan agar Sarekat Islam tak lagi memusuhi orang-orang tionghoa. Karena musuh sebenarnya adalaha kapitalisme. Sidang memutuskan SI akan menyambut jika ada tawaran perdamaian dari orang-orang tionghoa, selama mereka mendukung pergerakan, membantu menghilangkan perbedaan dan tidak merintangi SI melawan kapitalisme. Lolosnya beberapa usulan Semaoen mencerminkan besarnya pengaruh kubu kiri kala itu.

Perseteruan kubu kiri dan Islam di SI memang terus terjadi, namun mereka juga tetap bekerja sama dalam persoalan-persoalan lainnya. Termasuk perhatian Sarekat Islam pada buruh. Perhatian SI pada buruh sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal, aktivis Sarekat Islam seperti Abdul Muis dan Haji Agus Salim sudah memberikan perhatian dan pembelaan mereka pada kaum buruh, terutama kuli kontrak di Deli, Sumatera Utara yang amat tertindas.

Perhatian SI pada buruh semakin menguat dengan dibentuknya serikat buruh Personeel Fabriek Bond (PFB) yang dibentuk oleh Surjopranoto, seorang komisaris CSI yang dilantik berdasarkan kongres 1918. Surjopranoto yang lahir tahun 1871, adalah keturunan bangsawan dari keraton Pakualaman. Ia terlibat dalam pembelaan buruh di kelompok Prawiro Pandojo in Joedo, cabang perkumulan Adhi Dharmo. Surjopranoto, Voorszitter Sarekat Islam Jogjakarta. yang mendapat julukan ‘Si Raja Mogok ini,’ menegaskan perjuangannya membela kaum buruh. Ia menggugat “tuan-tuan kapitalis” yang hanya bertindak seenaknya, “tanpa berbitjara dengan boeroehnja? Pada taraf jang paling ringan mereka hanja memakinya; dan pada poentjak jang tertinggi mereka memoekoeli dan memetjatnya.”

PFB menjadi salah satu serikat buruh yang berkembang pesat diperkebunan pulau Jawa. Surjopranoto bersama PFB berhasil mengorganisir pemogokan-pemogokan buruh yang berhasil memperbaiki pendapatan kaum buruh. Disebabkan aksi-aksi pemogokannya, Soerjopranoto sampai dijuluki ‘Si Raja Mogok.’ PFB pada tahun 1920 memiliki anggota sebanyak 32 ribu orang. Tak ayal PFB menjadi salah satu serikat buruh terbesar di Hindia Belanda, bersama dengan VTSP yang diorganisir oleh SI Semarang di bawah Semaoen. Surjopranoto berhasil ‘menarik’ pusat pergerakan dari Semarang ke Jogjakarta. Persaingan ini kemudian semakin mengokohkan perseteruan dengan kubu kiri di Sarekat Islam.

Gambar 1.7 Buruh pabrik gula di Jawa tahun 1919. Sumber foto: lens.blogs.nytimes.com

  • Keterangan foto:  Buruh pabrik gula di Jawa tahun 1919. Sumber foto:http://lens.blogs.nytimes.com/2012/12/12/sugars-bittersweet-legacy

Selain Semarang dan Jogjakarta, satu daerah lain memunculkan peta kekuatan baru di Sarekat Islam, yaitu Surakarta, dengan munculnya nama Haji Misbach. Nama Haji Misbach tak bisa dilepaskan dari terjadinya peristiwa penistaan terhadap Nabi Muhammad (SAW) oleh artikel Djojodikoro dalam Djawi Hisworo pada awal Januari 1918. Artikel tersebut menghina Rasulullah (SAW) dengan menyebut Rasulullah sebagi peminum Gin (sejenis minuman keras) dan penghisap opium. Sontak terbitnya artikel ini menimbulkan kemarahan dan protes umat Islam. Sarekat Islam dibawah Tjokroaminoto kemudian membentuk milisi bernama Tentara Kandjeng Nabi Moehammad (TKNM). TKNM berhasil mengadakan protes serentak pada 24 Februari 1918 dilebih dari 42 tempat di Jawa dan Sumatera, dan mengumpulkan massa sebanyak 150 ribu orang.

Di Surakarta sendiri, SI Surakarta menolak untuk mendukung aksi ini, karena menganggap apa yang dilakukan oleh Djawi Hisworo sebagai kebebasan pers. Aksi anti Djawi Hisworo digerakkan oleh Haji Misbach. Ia adalah mubaligh yang banyak berdakawah di berbagai lapisan masyarakat dan menyentuh beragam sektor termasuk ekonomi dan media massa. Lewat media massa yang dipimpinnya, yaitu Medan Moeslimin dan kemudian Islam bergerak ia banyak menyampaikan aksi protesnya. Mengendornya TKNM dan diikuti dengan kacaunya kordinasi serta pengelolaan keuangan di TKNM membangkitkan kekecewaan Haji Misbach.

Haji Misbach yang bergabung dengan Mas Marco Kartodikromo dalam Inlandsche Journalisten Bond (IJB) memang menjadi tokoh yang frontal mengkritik pemerintah kolonial. Hal ini membuatnya dipenjara oleh pemerintah kolonial. Selepas dari penjara, pandangan-pandangannya yang menentang kapitalisme kemudian membuatnya dikenal sebagai Haji komunis, tokoh yang menggabungkan pemikiran Islam dengan komunisme.

Kepedulian H. Misbach pada rakyat kecil dan kebenciannya terhadap sistem kapitalisme yang mengeksploitasi rakyat pada masa itu membuatnya tertarik dengan pemikiran komunisme. Bagi H. Misbach seorang muslim sejati pasti adalah seorang komunis, begitu pula sebaliknya. Seorang komunis yang masih membenci agama Islam, maka dia bukanlah komunis sejati atau orang yang belum mengerti hakikat komunisme. H. Misbach menganggap Muhammadiyah dan kubu Tjokroaminoto di Sarekat Islam adalah kapitalis. Dalam tulisannya yang berjudul Islamisme dan Komunisme, Haji Misbach menganggap Sarekat Islam dan Muhammadiyah sebagai racun. ”Sebaliknya untuk orang yang […] mengakunya, seperti: Mohammadiyah dan SO Tjokro, musti saya keterangan hal […] dianggap sebagai racun saja. Keduwa golongan ini (M.D dan Tjokrio) bukannya mereka menggerakkan agama […] yang sejati…“

Serangan-serangan Haji Misbach kepada Muhammadiyah semakin keras selepas disiplin partai di Sarekat Islam. Dalam Medan Moeslimin No. 24 tahun 1922 misalnya, Haj i Misbach menulis,
”Nah sekarang tuan-tuan pembaca bisa fikir sendiri, sudah terang sekali H.A Dahlan dan sikap Muhammadiyah pada waktu sekarang ini perlu membuang IMAM kepada Al-quran, bisa juga H. A. Dahlan menjalankan sikapnya kanjeng Nabi Muhammad, sebab Kanjeng Nabi tidak suka menjilat kepada orang Musyrik di Mekkah,…“

Tuduhan Muhammadiyah adalah kapitalis sebetulnya tak berdasar. H. Fachrodin, salah seorang tokoh SI dari Muhammadiyah telah terang menolak kapitalisme. Bahkan ia pernah dipenjara oleh pemerintah kolonial karena mengkritik praktek eksploitasi terhadap rakyat di Jawa. Meski demikian tuduhan agen kapitalis tetap ditujukan kepada dirinya. Hal ini bermula dari upaya H. Fahcrodin meminjamkan uang untuk Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemipoetra (PPPB). KH. Ahmad Dahlan lewat Muhammadiyah mencarikan pinjaman bagi PPPB. Dan Muhammadiyah terpaksa meminjam uang dan menanggung bunganya. Hal ini langsung diserang oleh Haji Misbach yang menganggapnya melakukan praktek rentenir dan mencap Haji Fahcrodin sebagai ´agen kapitalis.‘

Menanggapi serangan-serangan ini, Haji Fachrodin dalam Kongres Muhammadiyah tahun 1925, mengingatkan para peserta kongres. Majalah Soewara Moehaammadiyah No. 6 tahun 1925 melaporkan pernyataan Haji Fahcordin tersebut,

”Zaman baroe, fikiran orang baroe djoega. Moesoeh-moesoeh Islam memakai djalan baroe djoega, dengan djalan jang roepa-roepa sekali. Kita haroes membaharoe roh kita lagi, djangan senantiasa banjak loepa. Koerang hati-hati itoe menjebabkan keroegian Islam. Djangan kita salah, mana jang memang teman dan mana jang memang boekan…“

Gambar 1.8 Haji Fachrodin. Sumber foto: Mu’arif. 2010. Benteng Muhammadiyah; Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Haji Fahcrodiin. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

  • Keterangan foto: Haji Fachrodin. Sumber foto: Mu’arif. 2010. Benteng Muhammadiyah; Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Haji Fahcrodiin. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

Hadirnya Haji Misbach di Surakarta, memberikan peta baru konflik di Sarekat Islam. Di Kubu kiri SI Semarang bersama SI Surakarta menjadi seteru sengit kelompok Islam dibawah Haji Agus Salim – Abdul Muis, Haji Fachrodin, dan Surjopranoto. Keputusan Tjokroaminoto mengakomodir Semaoen dan Darsono dalam kepengurusan CSI tak meredam konflik. Kedua kubu bersaing dalam kedudukan di federasi Serikat buruh yang dibentuk pasca kongres SI tahun 1919.

Federasi itu bernama Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh (PPKB) dan berdiri pada 15 Desember 1919. Semaoen menjadi Presiden federasi sementara Surjopranoto menjadi wakilnya. Semaoen berhasil menggerakkan PPKB sebagai salah satu kekuatan yang membela kepentingan buruh. Seperti pada aksinya yang berhasil menekan percetakan Van Dorp untuk menaikkan upah buruh dengan menggalang pemogokan pada bulan Februari hingga April 1920. Keberhasilan ini tak lepas dari sikap Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum yang cukup netral.

Sayangnya, PPKB juga menjadi ajang tarik menarik antar dua kubu. Wakil presiden PPKB, Surjopranoto meminta agar Yogyakarta menjadi pusat dari federasi ini. Semaoen menganggap pergeseran pusat federasi sebagai upaya mengurangi pengaruhnya kiri di PPKB. PPKB Meski sempat bekerja sama dalam PPKB, namun perpecahan antara diantara kedua gerakan buruh tersebut terjadi ketika PFB di bawah Surjopranoto hendak melaksanakan pemogokan dan menekan Sindikat Pabrik Gula.

Namun Sindikat Pabrik Gula menolak melakukan negosiasi dengan PFB. Di satu sisi, permintaan PFB kepada PPKB (Semaoen) untuk mendukung pemogokan ditanggapi tak sepenuh hati oleh PPKB. Semaoen menganggap pemogokan ini tak efektif. Semaoen pun mengirimkan pesan untuk membatalkan rencana pemogokan, namun ternyata rencana ini bocor dan disiarkan oleh reporter Belanda. Rencana pemogokan ini hancur, meruntuhkan gerakan PFB. Kubu Surjopranoto dan Haji Agus Salim menuding Semaoen tak mendukung mereka.

Sikap kubu kiri dibalas oleh kubu Surjopranoto dan Haji Agus Salim. Menjelang kongres Sarekat Islam di bulan Oktober, Semaoen yang sedang berada di Moskow mengirimkan Darsono sebagai wakil ISDV, namun ditolak oleh pengurus CSI karena Dharsono bukan anggota penuh. Absennya Tjokroaminoto yang saat itu tengah disibukkan oleh kasus ‘SI Afdeling B’ di Cimareme, membuat kedua kubu tak terjembatani. Anehnya sikap CSI dibalas oleh Dharsono dengan menuduh Tjokroaminoto terlibat skandal penggelapan dana.

Tanggal 9 Oktober 1920, Dharsono menulis di Sinar Hindia, “Mengapa CSI tidak punya uang, sedang Tjokro kelimpahan?” Tulisan ini menuduh Tjokro melakukan penggelapan uang. Tuduhhan yang sampai-sampai memunculkan istilah “Men-Tjokro”, sebuah istilah yang merujuk pada kegiatan penggelapan. Buya Hamka mengingat segala serangan pada Tjokroaminoto tersebut. Menurutnya ketika itu Tjokroaminoto, “Dihantam, ditjatji, dan dimaki habis-habisan dalam ssk, kaum Komunis, dituduh pemeras rakjat, penipu dan penggelapkan uang. Orang-orang jang menggelapkan uang kas-negeri disebut ‘mentjokro!’ Tidak dibedakan urursan person dengan urusan faham.”[25]

1-9-darsono

  • Keterangan foto: Darsono. Sumber foto: De Tribune, 21 Juni 1929

Tuduhan tersebut sangatlah berlebihan. Karena bagaimana pun, ketidakcakapan mengelola keuangan bukan berarti penggelapan dalam mengelola keuangan.[26] Semaoen sendiri menanggapi negatif kritik Dharsono, terutama melihat akibat buruk dari kritik tersebut. Dan memang tuduhan Dharsono pada Tjokroaminoto tak pernah dapat dibuktikan. Tan Malaka pun mengakui kritik ini mengacaukan kerjasama kelompok kiri dengan kubu Islam di Sarekat Islam.

sumber: republika.co.id

Hari Ini 100 Tahun PKI: Jejak Komunis Dalam Sarekat Islam

Jejak komunis dalam perpecahan Sarekat Islam

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh : Beggy Rizkiyansyah – Pegiat Sejarah dan Aktivis Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)

Hindia Belanda (Indonesia) diawal abad ke 20 adalah sebuah negeri yang telah melalui zaman yang berbeda. Selepas sistem ekonomi kolonial yang mengeksploitasi alam habis-habisan melalui tanam paksa (culturstelsel), tanah air kembali diperas bersama manusianya dengan munculnya perkebunan-perkebunan milik swasta asing. Situasi sosial dan ekonomi di Hindia Belanda ditandai dengan berbagai perubahan. Kantor pelayanan publik bermunculan, perusahan-perusahan swasta hadir di Hindia Belanda, industri seperti gula dan tembakau menjadi tulang punggung baru ekonomi di Hindia Belanda. Namun semua itu hadir bukan demi rakyatnya, tetapi demi mengokohkan kolonialisme di Hindia Belanda.

Orang-orang pribumi saat itu juga mulai menikmati pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Politik etis yang mendorong pendidikan untuk orang pribumi sejatinya hanyalah kaki-kaki untuk menopang kolonialisme di Hindia Belanda. Kelak orang-orang pribumi yang mengecap pendidikan diproyeksikan sebagai petugas-petugas dalam sistem ekonomi kolonial. Meskipun begitu, bagi orang-orang pribumi pendidikan dapat menjadi pendongkrak status sosial. Pendidikan di sekolah kolonial tetap dianggap sebagai sesuatu yang menjanjikan bagi masa depan.

Orang-orang pribumi terdidik secara barat ini kemudian mendapatkan pencerahan baru dengan memasuki era media massa. Media massa lokal menjamur menjadi sumber pencerahan. Ratna Doemillah, Medan Prijaji atau Sinar Djawa dikenal sebagai media massa lokal saat itu. Media massa bukan satu-satu penanda perubahan zaman. Penanda lain adalah dimulainya organisasi-organisasi bagi orang pribumi, terutama Sarekat Islam sebagai simbol kebangkitan orang-orang pribumi. Hadirnya Sarekat Islam memberikan rasa harga diri bagi orang pribumi. Meski awalnya didirikan sebagai perkumpulan untuk dagang, namun dalam perkembangannya Sarekat Islam menjadi organisasi massa yang menyuarakan kepentingan rakyat, bukan sekedar perkumpulan tetapi menjadi pergerakan nasional.

Sarekat Islam meroket dan merebut hari masyarakat pribumi ketika itu. Jumlah anggotanya meledak, Dari 35 ribu orang di Agustus 1914, pada tahun1915, Sarekat Islam telah memiliki 490.120 anggota. Bahkan pada tahun 1919, anggota Sarekat Islam telah mencapai 2 juta orang. Sarekat Islam memang mampu menyatukan penduduk pribumi. Agama Islam sebagai pengikat yang erat diantara masyarakat Hindia Belanda ketika itu. Kala itu, menyebut orang pribumi berarti adalah orang Islam. Sarekat Islam mampu menyatukan rakyat pribumi dari berbagai lapisan, mulai dari kalangan bangsawan, terdidik barat, petani, buruh hingga para ulama.

Atas azas Islam ini pula SI memilki daya ikat yang luar biasa. Bagi SI, agama Islam bukanlah sekedar ‘jualan’ untuk mengumpulkan massa, seperti yang dituduhkan sebagian kalangan. Dampak dari hadirnya Sarekat Islam amat terasa pada sisi keshalehan. Masjid-masjid menjadi lebih penuh, bukan hanya di hari Jumat, tetapi juga di hari-hari biasa. Ada kalanya masjid-masjid sampai penuh sesak tak mampu menampung jamaah. Banyak pekerja yang meminta libur pada hari Jumat. Di Menggala, Lampung, misalnya, warung tutup saat waktu Jumat.

Tak dapat dipungkiri, Sarekat Islam mendapatkan tempatnya di hati rakyat juga karena karisma HOS Tjokroaminoto sebagai pemimpin pergerakan. Ia membawa Sarekat Islam menjadi organisasi nasional yang memihak kepentingan rakyat. Sarekat Islam memang tak dikekang oleh pemerintah kolonial. Gubernur Jenderal Idenburg menanggap kemunculan Sarekat Islam sebagai dampak dari politik etis yang mereka lakukan. Cepat atau lambat akan ada pergerakan semacam Sarekat Islam. Alih-alih mengekangnya, pemerintah kolonial memilih bersikap koperatif terhadap Sarekat Islam.

Tjokroaminoto di lain sisi juga tidak bersikap frontal terhadap pemerintah kolonial. Indische Partij (IP) yang digerakkan oleh Douwes Dekker, dr. Tjipto Mangoenkoeseomo dan Ki Hajar Dewantara menjadi contoh dari sikap frontal terhadap pemerintah kolonial. Mengusung slogan “Hindia untuk Hindia”, IP dengan cepat dibungkam oleh pemerintah.

Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, Sarekat Islam berdiri di berbagai daerah, bahkan hingga luar pulau Jawa seperti Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan hingga Maluku. Untuk memudahkan kordinasi dengan berbagai cabangnya (afdeling), dibentuk Centraal Sarekat Islam (CSI). CSI tidak memiliki kuasa atas cabang-cabangnya. Setiap afdeling SI memiliki otonomi tersendiri.[3] Salah satunya adalah Sarekat Islam cabang Surakarta dan Semarang, yang akan banyak berseberangan dengan CSI di bawah Tjokroaminoto.

SI Surakarta setelah menjadi tempat berdirinya Sarekat Islam, lama-kelamaan kehilangan pengaruhnya di bawah Haji Samanhoedi. Dilanda beberapa pengunduran diri pengurusnya yang berasal dari kalangan Kesunanan akibat tekanan pemerintah kolonial, SI Surakarta kemudian mendapat suntikan tenaga muda dari sosok Mas Marco Kartodikromo. Mas Marco yang sebelumnya bekerja di Medan Prijaji, menjadi editor Sarotomo, penerbitan media massa berkala dari Sarekat Islam Surakarta. Ia juga ditunjuk sebagai Komisioner SI. Mas Marco memiliki pendirian yang berbeda dengan Tjokroaminoto.[4]

Gambar 1.1 Pertemuan Sarekat Islam di Blitar tahun 1914. Sumber foto: KITLV Digital Media Library

  • Keterangan foto: Pertemuan Sarekat Islam di Blitar tahun 1914. Sumber foto: KITLV Digital Media Library

Mas Marco Kartodikromo lahir di Cepu tahun 1890. Seperti mentornya, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara), ia adalah tokoh yang frontal mengkritik kebijakan pemerintah kolonial. Tahun 1914 ia mendirikan Indische Journalisten Bond (Ikatan Jurnalis Hindia). Ia juga menerbitkan Doenia Bergerak. Lewat Doenia Bergerak, ia mengkiritk Dr. Rinkes, Penasehat Urusan Pribumi, yang juga berhubungan baik dengan Tjokroaminoto. Sikap frontal Marco mengkritik pemerintah kolonial membuatnya dijerat dengan delik pers (persdelichten). Tahun 1915 ia dihukum selama 7 bulan penjara.[5] Sikap berseberangan CSI dengan cabang Sarekat Islam bukan hanya terjadi pada SI Surakarta saja, tetapi juga dengan SI Semarang.

SI Semarang memiliki sikap yang berseberangan dengan CSI sejak Semaoen, memegang kendali Sarekat Islam Semarang. Semaoen, yang lahir tahun 1899, awalnya adalah seorang juru tulis di Staatsspoor. Ia kemudian bergabung dengan SI Surabaya tahun 1914 dan terpilih menjadi sekertarisnya. Tahun 1915, Semaoen bertemu dengan Sneevliet dan segera tertarik dengan aktivitasnya. Semaoen kemudian bergabung dengan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), sebuah perkumpulan yang awalnya adalah klub debat kaum sosial demokrat di Hindia Belanda. Selain ISDV, Semaoen juga bergabung dengan VSTP (Vereniging van Spoor Tramweg Personal), serikat buruh kereta di Hindia Belanda. Di VSTP, Semaoen segera berperan besar terutama dalam menggerakan pemogokan-pemogokan buruh.[6]

  • Gambar 1.2 Semaoen. Sumber foto: wikipedia
    Keterangan foto: Semaoen. Sumber foto: wikipedia
     

Sosok Semaoen memang tak bisa dilepaskan dari figur Sneevliet sebagai mentornya. HJFM Sneevliet awalnya adalah aktivis serikat buruh di Belanda. Ia kemudian datang ke Hindia Belanda, mendirikan ISDV dan bergabung dengan VSTP. Di tangan Sneevliet, VSTP yang awalnya didominasi orang Eropa dan indo segera didominasi orang-orang pribumi.

Semaoen di VSTP segera menjadi salah satu pemimpinnya. Ia mampu menggerakkan berbagai pemogokan buruh. Begitu pula dengan perannya di Sarekat Islam. Sejak pindah dari SI Surabaya ke SI Semarang, Semaoen mampu menjadi ketua SI Semarang. Ia mampu menggaet anggota SI Semarang dari 1700 orang di tahun 1916, setahun kemudian menjadi 20 ribu orang. Melalui surat kabar Si Tetap dan Sinar Djawa, Semaoen menyuarakan berbagai kritik kerasnya kepada pemerintah kolonial.

Keadaan tahun 1917-1918 menyengsarakan. Kebijakan pemerintah kolonial semakin menjadi-jadi. Di tengah situasi sulit yang mencekik rakyat, keberpihakan pemerintah kolonial malah condong kepada pengusaha perkebunan. Air untuk irigasi sawah rakyat hanya diperbolehkan pada malam hari. Siang hari air mengalir untuk perkebunan. Rakyat yang pada siang hari sudah bekerja, harus bekerja keras lagi pada malam harinya mengawasi irigasi. Semaoen dalam Sinar Hindia menulis,”Ra’jat Hiindia tidak poenya keperloean sama sekali fatsal adanja fabrik goela, ondermining thee, koffie, rubber dan sebagainja jang bagitoe banjak, sebab hasilnja kapitalis loear Hindia dan loear negeri Belanda, sebab adanja ini semoa meroesak kemadjoen peroesahaan tanah boemipoetra, peroesahaan jang mana perloe sekalo boeat keselamatan ra’jat Hindia jang sebagian besar bikin merdeka boemipoetra dalam pentjarian idoepnja dan bikin makanan di sini.“

Kiprah Semaoen

Kritik keras Semaoen lewat SI Semarang ternyata bukan saja ditujukan pada pemerintah kolonial, namun juga kepada Centraal Sarekat Islam (CSI). SI Semarang di bawah Semaoen menjadi oposisi bagi CSI. Beberapa isu keduanya bersebarangan. Salah satunya adalah mengenai Ketahanan Aksi Hindia (Indie Werbaar Actie). Meletusnya Perang Dunia I, membuat para pengusaha di Belanda khawatir, ditambah lagi bahwa Hindia Belanda akan terseret juga ke dalam kancah peperangan tersebut dan merugikan kedudukan dan modal mereka di Hindia Belanda. Untuk itu mereka hendak memperkuat pertahanan mereka. Ini berarti orang-orang pribumi di Hindia Belanda dilibatkan sebagai milisi untuk mempertahankan wilayah mereka.

Wacana ini disambut dengan berbagai pendapat. Bagi CSI, Indie Werbaar dapat menjadi daya tawar untuk memperoleh kedaulatan politik di Hindia Belanda. CSI mendukung Indie Werbaar, dengan syarat rakyat Hindia Belanda memperoleh perbaikan kesejahteraan, perluasan pendidikan, hingga kedudukan yang sama dengan orang eropa di mata hukum. Melalui mosi pada kongres nasional pertama Sarekat Islam, mengemukakan bahwa lembaga perwakilan di Hindia Belanda yang dipilih oleh orang-orang pribumi (Indonesia) sendiri dan dipercayakan untuk mengelola pertahanan Indonesia. CSI, khususnya Moeis memang melihat Indie Werbaar lebih dari sekedar soal pertahanan tetapi juga ekonomi dan politik. Melalui lembaga perwakilan rakyat orang-orang pribumi, pada akhirnya nanti Indonesia akan memperoleh kemerdekaan penuh.

Sebaliknya, kubu SI Semarang dibawah Semaoen menolak keras rencana ini. Menurut Semaoen, Indie Werbaar hanya akan merugikan rakyat. Menjadikan rakyat tameng kepentingan kolonial di Hindia Belanda. Dalam tulisannya di Sinar Hindia bulan Agustus tahun 1918, Semaoen menyebutkan orang-orang Jawa sudah melarat, hidup di kandang babi, hanya tulang dan berbalut kulit, maka ”djangan gembar-gembor paksa wong djowo djadi pemboenoeh.“

Sikap SI di mata pemerintah kolonial sebenarnya juga dianggap sikap yang meragu. Rinkes dalam suratnya pada Gubernur Jenderal tanggal 10 Maret 1916 menyimpulkan bahwa alih-alih membuat satu mosi mendukung Indie Werbaar, Tjokroaminoto malah mengusulkan adanya Volksvertegen woordiging, atau perwakilan rakyat dijamin adanya.

Abdoel Moeis adalah salah satu tokoh CSI yang mempropagandakan perlunya dewan rakyat di Hindia Belanda. Bahkan ketika ia berkunjung ke Belanda untuk bertemu dengan pemerintah Belanda dengan tegas menyebutkan tujuan SI adalah otonomi politik. Meskipun ia juga menambahkan sejauh ini CSI puas di bawah kekuasaan Belanda selama pemerintah bisa bersikap cukup adil. Bagaimanapun, pernyataan Moeis membuat Gubernur Jenderal risau.

Pemerintah kolonial pada desember 1916 memang akhirnya mengesahkan UU mengenai Volksraad (dewan rakyat). Namun dewan ini baru dipilih oleh pemerintah kolonial saat tahun 1918. Meski Volksraad hanya sebatas penasehat tanpa ada kewenangan lebih, namun CSI mendukung adanya Volksraad dan bersedia mengirimkan wakilnya duduk di Volksraad. Hal ini disebabkan karena CSI menganggap Volksraad sebagai transisi menuju otonomi politik.[10]

Gambar 1.3 Delegasi Indiewerbaar di negeri Belanda. Abdoel Moeis ketiga dari kiri. Sumber foto: Foulcier, Keith. 2005. Biography, History and The Indonesian Novel Reading Salah Asuhan. BKI 161-2/3

  • Keterangan foto: Delegasi Indiewerbaar di negeri Belanda. Abdoel Moeis (ketiga dari kiri). Sumber foto: Foulcier, Keith. 2005. Biography, History and The Indonesian Novel Reading Salah Asuhan.

SI Semarang lagi-lagi bersikap berseberangan dengan CSI. Menurut mereka Volksraad hanyalah toneel (komedi) dan omong kosong. Kritik Semaoen sebagai wakil dari SI Semarang sangat pedas. Baginya Volksraad hanya mengelabui rakyat, seakan-akan pemerintah mendengarkan suara rakyat, padahal sebaliknya. Persoalan komposisi pemilihan anggota pun dianggap bermasalah karena hanya Tjoroaminoto yang dianggapnya mewakili kaum kromo. Semaoen mengajak rakyat untuk dijadikan wayang orang dalam toneel volksraad. Bagi Semaoen,“ Boekan ’Volksraad‘ jang akan bikin baik nasibnja ra’jat, tetapi gerakannja ra’jat sendiri“

sumber: republika.co.id

Kebangkitan Nasional Jejak Para Negarawan

Oleh: Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah)

Kebangkitan Nasional awal abad ke-20 merupakan tonggak perjuangan Indonesia melawan penjajah untuk kemerdekaan. Pergerakan dengan cara modern, yakni melalui organisasi modern. Setelah era panjang sebelumnya perjuangan melalui perlawanan bersenjata yang menelan jutaan korban rakyat Ibu Pertiwi di seluruh sudut negeri.

Lahir generasi awal pergerakan kebangkitan nasional ditandai kehadiran organisasi Sarikat Dagang Islam (1905), Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), partai politik pertama Indisech Partij (1912), Komite Boemi Poetra (1913), Al-Irsyad (1914), dan lain-lain. Setelah itu generasi kedua Tamansiswa (1922), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan pergerakan lainnya dari pusat sampai daerah-daerah.

Dalam matarantai kebangkitan nasional tersebut lahir Soempah Pemuda 1828 yang monumental. Ada  Kongres Perempuan pertama tahun 1928 di mana Aisyiyah sebagai organisasi Islam yang menjadi  salah satu pemrakarsa aksi pergerakan perempuan Indonesia tersebut.

Para tokoh pergerakan nasional tampil di awal abad modern itu. Tjokroaminoto, dr. Tjipto Mangunkoeseomo, dr. Soetomo, KH Ahmad Dahlan, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hadjar Dewantara, Ernest Dowwes Dekker, Soekarno, Mohammad Hatta, Semaun, Agus Salim, Ahmad Surkati, dan lain-lain. Demikian juga para tokoh nasional sesudahnya sperti A Hassan,  KH Hasyim Asyari, Mas Mansur, Soedirman, Mohammad Natsir, AR Baswedan,  Abdoel Moeis, Ki Bagus Hadikoesoemo,  Kasman Singodimedjo, Kahar Moezakkir,  Abikusno Tjokrosuyoso, AA Maramis, Arnold Mononutu, Hamengkubuwono IX, Hamka, Syahrir, dan lain-lain.

Tokoh perempuan nasional Nyai Walidah Dahlan, Siti Hayyinah, Siti Moendjiyah, Dewi Sartika,Martha Christina Tiahahu, SK Tri Murti, Rasuna Said, selain tokoh sebelumnya yakni Tjoet Nyak Dien, Kartini, dan lain-lain.

Pergerakan Islam memberi warna kuat dalam kebangkitan nasional itu. Semangat Boemi Poetra juga menjadi salah satu penanda dari kebangkitan untuk kemerdekaan itu. Kebangkitan pribumi menjadi penting ketika kolonial Belanda makin menginjak dan merampas hak-hak dasar kaum boemipoetra.

Ki Bagus Hadikoesoemo sebagai tokoh Islam tidak kalah jiwa nasionalismenya. Ketua PP Muhammadiyah itu berpidato di sidang BPUPKI jelang kemerdekaan 1944, “Saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun bangsa Indonesia yang asli dan murni, belum ada campurannya, dan sebagai seorang muslim, yang mempunyai cita-cita Indonesia Raya dan merdeka”. Tentang janji pemimpin Ki Bagus menulis:“Janji tidak boleh disalahi terutama oleh para pemimpin, karena namanya akan luntur hilang kehormatan dirinya, dan pemimpinya tak akan dihargai orang. Janganlah boros dengan janji dan kesanggupan, janganlah berjanji kalau tidak yakin dapat menetapi. Menyalahi janji adalah dosa besar dan menetapi janji adalah satu kewajiban.”.

Suwardi Suryaningrat yang tergabung dalam Komite Boemi Poetera, menulis “Als ik eens Nederlander was”  atau “Seandainya aku seorang Belanda”, pada tanggal 20 Juli 1913 dia memprotes keras rencana pemerintah Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Indonesia yang saat itu diberi nama Hindia Belanda. Karena tulisan inilah, Suwardi bersama Tjipto Mangunkusumo dihukum dan diasingkan ke Banda dan Bangka, tetapi karena boleh memilih, keduanya akhirnya dibuang ke Negeri Belanda.

Soekarno sebagai tokoh penting, mengingatkan di sidang BPUPKI, tentang Indonesia milik semua. Kata Bung Karno, “Kita hendak mendirikan suatu Negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua”.

Bung Hatta mengritik keras penguasaan hajat hidup publik oleh sekelompok orang dan agar negara campurtangan menegakkan keadilan dan kemakmuran untuk orang banyak. Menurut Wakil Presiden pertama itu, ekonomi liberal meletakkan nasib rakyat di tangan orang-seorang yang menjadi  juru-mudi dalam segala tindakan ekonomi. Ekonomi liberal hanya membawa kemerdekaan dan kemakmuran bagi satu golongan kecil saja, yakni kaum kapitalis. Sedangkan kepentingan orang-seorang didahulukan dari masyarakat. Kata Bung Hatta, “membiarkan perekonomian berjalan menurut apa yang dikatakan permainan merdeka (bebas) dari tenaga-tenaga masyarakat berarti membiarkan yang lemah menjadi makanan empuk dari yang kuat.”

Pelajaran penting dari gerakan kebangkitan nasional antara lain kehadiran para tokoh pergerakan yang total dalam memperjuangkan Indonesia meredeka. Jiwa-raga mereka sepenuhnya untuk Indonesia. Bahan ada yang harus dipenjara atau diasingkan. Pengorbanannya untuk rakyat yang masih terjajah luar biasa. Itulah para negarawan kebangkitan dan kemerdekaan Indonesia, sehingga di kemudian hari diangkat menjadi para Pahlawan Nasional. Pahlwan sejati sang negarwan. Mereka para pemimpin sejati yang visi keindonesiaannya luas dan mendalam. Pergumulannya luar biasa total dalam perjuangan. Mereka juga  gemar membaca dan berilmu  luas, bukan  pemimpin praktisi dan instan.

Ketika hari ini Kebangkitan Nasional diperingati di negeri ini, maka tiru dan ikuti teladan para negarawan Indonesia tercinta itu dengan segenap jiwa-raga oleh seluruh pejabat negara dan elite bangsa dari pusat sampai daerah saat ini. Jadilah para pemangku amanat rakyat yang sesungguhnya, yang membela kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya secara autentik nirpencitraan. Menjadi pemimpin yang benar-benar menghayati dan memahami keindonesiaan luar-dalam.

Jika ditemukan ada sekelompok pihak menguasai Indonesia, tugas petinggi-petinggi negara meluruskannya dengan tangan kekuasaannya, laksana Amirul ketegasan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab dan komitmen para negarawan Indonesia terdahulu.

Jika benar-benar cinta rakyat dan negara, maka utamakan segala hajat hidup rakyat dan negara sebagai agenda utama lebih dari yang lainnya. Jangan sampai terkalahkan oleh kepentingan asing, segelintir orang atau pihak, dan kepentingan-kepentingan pendek lainnya yang merugikan hajat hidup rakyat dan negara.

Rakyat tidak perlu dininabobokan oleh kembang-gula yang sekilas menyenangkan sesaat, tapi kehilangan hak dan kepentingannya yang lebih besar. Segala perundang-undangan dan kebijakan atasnama negara pun baik di eksekutif maupun legislatif dan yudikatif serta institusi pemerintahan lainnya harus terhindar dari penyalahgunaan dan hanya mengikuti kepentingan tertentu, dengan mengorbankan kepentingan dan masa depan rakyat dan negara Indonesia. Pegang kuat Pancasila dan Konstitusi Dasar secara konsisten, jujur, dan amanah dalam praktik nyata tanpa jargon dan verbalitas retorika. Pancasila jangan dijadikan utopia dan keindahan kata, tetapi niscaya membumi di dunia nyata.

Di tangan para pemangku dan elite negara sungguh tergantung nasib Indonesia sebagaimana telah diperjuangkan dengan nyawa dan pengorbanan oleh para pejuang dan pendiri Republik ini. Jangan bermain-main dan menyepelekan amanat rakyat hanya karena telah memperoleh kuasa rakyat. Sebaliknya mandat rakyat harus menjadi beban dan tanggungjawab moral dan politik yang tinggi di atas segalanya untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat. Dengarkanlah suara dan jeritan nasib rakyat, dengan tulus tanpa kejemawaan tahta. Jika rakyat meminta yang baik, ikutilah dengan rendah hati tanpa merasa diri digdaya. Cintailah rakyat dan negara dengan pengabdian sepenuh jiwa-raga. Itulah komitmen dan marwah para pemangku negeri sebagai negarawan-negarawan sejati!.

sumber: muhammadiyah.or.id

Peran Nasyiatul Aisyiyah dalam Congres Perempuan Pertama. See – https://ibtimes.id/peran-nasyiatul-aisyiyah-dalam-congres-perempuan-pertama/

Siti Munjiyah di samping kanan RA Sukonto (tengah) beserta Panitia Congres Perempuan Pertama. Sumber: Isteri edisi congressnumer

Congres Perempuan Pertama di tanah air sukses diselenggarakan di Pendopo Joyodipuran, Mataram (Yogyakarta), pada tanggal 22-25 Desember 1928. Peran Aisyiyah dalam Congres Perempuan Pertama ini sangat signifikan, tidak hanya dalam mewarnai struktur kepanitiaan, tetapi juga menentukan jalannya kongres. Tapi ini model pembacaan narasi yang sudah biasa, karena memang telah banyak peneliti yang menyimpulkan demikian. Dengan mengritisi hasil penelitian Susan Blackburn (2007), redaksi IBTimes.ID bermaksud menyuguhkan narasi baru tentang peran Nasyiatul Aisyiyah (NA) yang pada waktu itu masih bernama Siswa Praja Wanita (SPW).

Medan Kongres Perempuan Pertama   

Congres Perempuan I diselenggarakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 atau sekitar 20 tahun pasca lahir Boedi Oetomo (22 Mei 1908). Momentum bersejarah ini juga digelar sekitar dua bulan pasca peristiwa Congres Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kelahiran Boedi Oetomo (BO) telah menginspirasi gerakan kaum bumiputra, terlebih-lebih ketika beberapa perkumpulan pemuda di tanah air bersatu pada 28 Oktober 1928 membuahkan Sumpah Pemuda. Yogyakarta (Mataram) pada waktu itu merupakan kota yang langsung menyambut baik gerakan kebangkitan kaum bumiputra. Organisasi-organisasi bumiputra yang lahir di Yogyakarta, seperti Mardi Kiswa (1900), Muhammadiyah (1912), Taman Siswa (1922), Personeel Fabriek Bond (PFB) dan Arbeidsleger (Tentara Buruh) Adi-Dharma, Perserikatan Personeel Pandhuis Bond (PPPB), dan lain-lain. KH Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah-nya mampu menjadi kekuatan baru gerakan Islam modernis di tanah air. Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa-nya berhasil merintis gerakan pendidikan kaum bumiputra. Soerjopranoto, kakak kandung Ki Hajar Dewantara, bersama Haji Fachrodin (Muhammadiyah) berhasil menggerakkan kaum buruh lewat PFB dan Arbeidsleger  Adi-Dharma (Takashi Shiraishi, 2005). Organisasi-organisasi bumiputra yang tidak lahir di Yogyakarta, tapi tumbuh subur di bumi Mataram adalah: Boedi Oetomo (BO), Sarekat Islam (SI), Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV), Inlandsche Journalisten Bond (IJB), dan lain-lain. Wahidin Sudiro Husodo dengan BO-nya telah mengawali gerakan intelektual baru. Tjokroaminoto dengan SI-nya, ketika kantor dagelijksche bestuur (pimpinan harian) CSI dipindah ke Yogyakarta, mengubah bumi Mataram menjadi pusat pergerakan nasional. Haji Fachrodin dengan IJB dan ISDV-nya, mampu mengubah wajah Yogyakarta menjadi medan revolusi. Ketika kantor pimpinan harian CSI pindah ke Yogyakarta (sekitar 1924-1925) membuktikan bahwa kota ini memang sangat strategis sebagai pusat pergerakan nasional. SI memang lahir di Solo pada tahun 1911, tetapi tumbuh subur di Yogyakarta. Dalam congres SI tahun 1914 di Yogyakarta, KH Ahmad Dahlan mendapat posisi kehormatan sebagai adviseur (penasehat) organisasi ini (Deliar Noer, 1996: 119). Kenyataan ini menunjukkan bahwa Yogyakarta memang memiliki peran strategis dalam proses pertumbuhan organisasi-organisasi bumiputra. Faktor pertumbuhan organisasi-organisasi bumiputra yang begitu subur di Yogyakarta inilah yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan, mengapa Congres Perempuan Pertama digelar di Yogyakarta.

Peran Aisyiyah

Dalam dokumen surat kabar Isteri pada edisi congresnummer (Mei 1929), Aisyiyah adalah organisasi perempuan yang menduduki nomor urut perdana sebagai anggota congres. Memang RA Sukonto yang menjabat sebagai ketua panitia congres, sementara Siti Munjiyah, utusan Aisyiyah, duduk sebagai wakil ketua. Tetapi menurut Susan Blackburn, penunjukan RA Sukonto sebagai ketua karena faktor kharisma untuk mengangkat dan melegitimasi congres. Jika benar analisis Blackburn, maka posisi Siti Munjiyah sebagai wakil ketua semakin membuka penafsiran baru terhadap peran Aisyiyah dalam Kongres Perempuan Pertama. Dalam dokumen photo-photo Congres Perempuan Pertama, terutama pada sesi rapat, tampak Siti Munjiyah duduk di tengah, berdampingan dengan RA Sukonto. Dokumen surat kabar Isteri edisi congresnummer menyebutkan bahwa Siti Munjiyah menyampaikan pidatonya setelah RA Sukonto. Siti Munjiyah menyampaikan pidato dengan gaya seperti seorang muballighat menyampaikan khutbah dengan tema “Derajat Perempuan.” Tema yang cukup menonjol dan sempat menjadi perdebatan panas ketika Munjiyah menyampaikan pandangan agama Islam terhadap hak-hak perkawinan (lihat Soeara Moehammadijah no. 5 dan 6 Th. XI/Agustus 1929).

Nyonya Toemenggoeng, utusan pemerintah kolonial yang turut menyaksikan jalannya congres melukiskan suasana ketika Munjiyah berpidato. Siti Sundari, utusan Poetri Indonesia, menginterupsi congres dan menuduh Munjiyah sebagai pendukung ”standar ganda” untuk kaum perempuan dan laki-laki (Susan Blackburn, 2007: xxxviii). Selain peran Siti Munjiyah sebagai wakil ketua congres, utusan Hoofdbestuur (HB) Aisyiyah yang menjadi panitia adalah Siti Hayinah. Dalam kesempatan tersebut, Hayinah menyampaikan pidato dengan tema “Persatuan Manusia” yang menurut penilaian Blackburn terlalu umum dan tidak memiliki gagasan strategis. Keterlibatan SPW Terdapat fakta historis unik sekalipun hanya dalam bentuk fragmen kecil, yaitu kehadiran para remaja putri yang meramaikan pembukaan congres dengan cara tampil lewat panembromo (paduan suara dan teater). Yang unik lagi, panembromo disampaikan lewat lagu-lagu yang kadang menggunakan istilah Bahasa Arab, kadang Bahasa Melayu (Indonesia). Inilah yang luput dari analisis Blackburn. Siapakah mereka ini? Disebutkan dalam surat kabar Isteri edisi congresnummer bahwa remaja putri yang memeriahkan Congres Perempuan Pertama adalah para aktivis Siswa Praja Wanita (SPW). Pada waktu itu, SPW telah memasuki usia sekitar sembilan tahun di bawah kepemimpinan Siti Umniyah. Dan sosok Siti Umniyah adalah kader ideologis KH Ahmad Dahlan yang mahir menggubah lagu-lagu berbahasa Arab dan sering mengkoordinir pentas panembromo. Sumber surat kabar Isteri edisi congresnummer sudah sangat jelas menyebut SPW yang khas memakai kerudung putih memeriahkan acara dengan menyanyi (paduan suara) dan pentas teater.

Dalam buku Srikandi-srikandi Aisyiyah ditegaskan bahwa peran SPW ketika menyajikan panembromo dalam acara congres, menyanyi dalam bahasa Arab dan Indonesia, mengucapkan selamat datang, dan memuji tujuan kongres, agar tercapai persatuan perempuan Indonesia. Nah, dengan membaca fakta-fakta sejarah Congres Perempuan Pertama, tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh Aisyiyah, tetapi organisasi sayap Aisyiyah junior (SPW) pun turut mewarnai jalannya congres bersejarah ini. Fakta-fakta historis tersebut jelas dapat membuka jalan untuk penafsiran baru atas peran Aisyiyah dan NA dalam pelaksanaan Kongres Perempuan Pertama yang kemudian diabadikan dalam Kongres Perempuan Ketiga di Bandung (1938) sebagai peringatan Hari Ibu. Penulis             : Mu’arif

Tim Riset        : IBTimes.ID

Editor              : Nabhan & Yahya.

sumber: ibtimes.id