Kiai Ma’ruf: Ulama dan Umara Harus Kompak Hadapi Masalah Keumatan

WAKIL Presiden, KH Ma’ruf Amin mengundang para ulama dan tokoh ormas Islam se-Indonesia ke Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Jumat, 17 Juli 2020 lalu. Pertemuan itu membahas penanganan wabah virus corona atau Covid-19.

Wapres yang turut didampingi Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi juga membahas masalah keumatan yang perlu diatasi bersama ulama dan umara.

“Ini tentu utamanya adalah silaturahmi untuk terus membangun hubungan antara pemerintah atau umara dan para ulama, saya ini sekarang posisinya lagi umara. Oleh karena itu, ulama dan umara ini harus terus dibangun (komunikasi) dalam menghadapi semua persoalan kebangsaan dan keumatan,” kata Kiai Ma’ruf dikutip dari website Kemenag.

Turut hadir pimpinan ormas Islam di antaranya Ketua Umum PP Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua Umum PB AI Washliyah Yusnar Yusuf Rangkuti, Ketua PB Mathlaul Anwar Sadali Karim, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Bermanda dan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie.

Kiai Ma’ruf menjelaskan, dalam menangani masalah pandemi Covid-19, pemerintah saat ini sedang berupaya mengatasi dua dharar atau bahaya yang harus diselesaikan sesegera mungkin.

Dua bahaya tersebut adalah penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dan penyelesaian masalah ekonomi sebagai dampak dari pandemi tersebut.

“Ekonomi awalnya dianggap sebagai masalah yang ringan, tetapi setelah terjadi dampak ekonomi yang begitu parah, maka ini juga mengubah pendekatan pemerintah, yakni mendahulukan dua-duanya,” paparnya.

Ia pun mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 adalah persoalan yang penyelesaiannya tidak hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, melainkan juga memerlukan upaya dari manusia untuk mencegah penyebarannya meluas.

“Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahannya wajib kita lakukan. Kalau belum sampai kepada bahaya yang luar biasa, itu hukumnya fardhu kifayah, tapi kalau sudah sampai pada tingkat membahayakan itu sudah fardhu ain,” tegasnya.

Sebelumnya, saat berkunjung ke Pesantren Assobariyah, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu 8 Juli 2020 lalu, Kiai Ma’ruf Amin menyatakan akan memberi perhatian kepada lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren agar terhindar dari penularan Covid-19.

“Pesantren jangan menjadi pusat penularan Covid-19. Pemerintah memiliki perhatian ke pesantren, diniyah dan pendidikan Alquran. Pemerintah menyediakan dana Rp2,6 triliun,” paparnya.

Menurut dia, Indonesia saat ini sedang berada di era new normal menuju masyarakat yang produktif dan aman Covid. Karenanya, pesantren juga harus dipersiapkan agar proses pembelajaran dapat berjalan baik dan aman dari wabah corona.

“Menuju Indonesia yang produktif tapi aman Covid, bahaya Covid harus dihilangkan. Pesantren harus menerapkan protokol kesehatan,” kata dia.

(put)

sumber: okezone.com

Khilafahisme dan Manusia Tuna Budi di Tengah Pandemi

Pancasila terlahir dari rahim bangsa Indonesia melalui rangkaian perjalanan yang panjang. Pancasila dilahirkan di bumi pertiwi yang bhinneka ini oleh tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa hebat. Pancasila dirumuskan oleh para ulama NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis religius pada 1945 silam. Dari sini, kita tahu bahwa tidak ada satupun tokoh khilafahis punya andil terhadap proses perumusan Pancasila

Pun jikalau kita kuliti sejarah nusantara lebih dalam, membuka lembar demi lembar catatan lampau, khilafahis sama sekali tidak mempunyai pijakan sejarah (history standing) untuk berkomentar soal Pancasila. Mereka juga tak mempunyai pijakan hukum (legal standing) untuk berbicara soal Pancasila, karena menolak Pancasila sebagai ideologi negara yang sah. Pun mereka juga tidak mempunyai pijakan moral (moral standing) untuk membahas Pancasila, karena tidak ikut merumuskan dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara.

Berbagai catatan sejarah tersebut menegaskan bahwa Khilafahis tak pantas mengklaim sebagai Pancasilais. Publik masih ingat dan tidak akan lupa, ketika Mukhtamar mereka pada tahun 2013 di Gelora Bung Karno, secara tegas mereka menyatakan tidak setuju terhadap Pancasila, paham kebangsaan, dan demokrasi. Bagaimana mungkin hari ini mereka mengklaim Pancasilais, membela Pancasila, kalau tidak atas dasar kepura-puraan dan kemunafikannya.

Karena tuna sejarah, tuna hukum dan tuna moral, ramai-ramai aktivis Khilafahisme ikut nimbrung bicara soal Pancasila. Mereka ingin memframe seolah-olah mereka Pancasilais, padahal lintah penghianat yang kalau kita lengah bisa saja melakukan kudeta.

Sebagai bangsa pewaris Pancasila, tugas kita adalah menjaga, merawat, dan yang terpenting adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkebangsaan. Segala bentuk sikap manipulatif dan perilaku menjadikan Pancasila sebagai alat pengadu domba harus kita lawan. Para aktivis yang bermuka ganda seperti pengusung Khilafah harus kita redam. Di tengah kepungan badai bencana kemanusiaaan Covid-19 yang kian mengganas, mereka justru memperalat Pancasila sebagai alat pencitraan. Bukan malah fokus membantu penanganan wabah pandemi ini. Dasar manusia-manusia tuna budi.

Wahai para pengusung Khilafah, masihkah kalian punya mata batin jernih. Bukalah! Masihkah mata kalian melihat ribuan nyawa melayang akibat amukan badai Covid-19 dan lima puluh ribu lebih terpapar virus mematikan. Masihkah telinga kalian mendengar berita-berita membosankan lonjakan kasus Covid-19 saban harinya. Kenapa demikian sibuk mencitrakan sebagai Pancasilais di tengah kepungan wabah Covid-19.

Kita memang sudah jengah dan bosan atas perilaku para Khlafahis yang hobinya mengklaim dam memanfaatkan isu. Di dunia global pun demikian sama. Contah kasus, klaim mereka atas Universitas Al-Azhar. Realitas Al-Azhar yang demikian agung, membuat naluri mereka bangkit untuk memanfaatkannya bagi kepentingan propaganda perjuangan mereka mendirikan Khilafah Tahririyah.

Dan hari ini di tanah air, para kroni Khilafahis berupaya menggoreng isu RUU HIP dan mengklaim sebagai Pancasilais. Bahkan di dunia global, mereka pun menunggangi isu beralih fungsinya Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Sungguh tak tahu malu, manusia tuna budi di tengah pandemi. Alih-alih berupaya membantu dalam penanganan Covid-19, malah justru sibuk memanfaatkan isu demi kepentingan kelompoknya sendiri.

Bahkan saking tuna budinya, tak hanya membawa isu-isu tersebut atau bahkan yang kerapkali adalah isu PKI dan komunisme untuk mengklaim Pancasilais, akan tetapi juga menjadikan asma Allah, tauhid, Rasulullah, syariah, dakwah dan hijrah sebagai alat propaganda. na’udzubillah min dzalik.Sudah saatnya kita paham dan tangkis perilaku mereka. Hari-hari ini dan kedepan hal yang terpenting adalah satukan langkah, kuatkan simpul kebangsaan dengan gotong royong. Amalkan nilai-nilai luhur Pancasila secara nyata. Dan maksimalkan energi kita untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Untuk esok masa depan Indonesia maju adil dan makmur.

sumber: jalandamai.org

Inisiator Gerakan Jakarta Maghrib Mengaji Calon Kuat Ketua Jakarta Islamic Center

JAKARTA, 86NEWS.CO – Ketua Yayasan Media Amal Islami (MAI) KH. Aslih Ridwan, M.Ag adalah sosok da’i yang rendah hati Ketika banyak kalangan terbuai mimpi menjadi da’i kaum atas dengan segala atribut sosial, KH. Aslih Ridwan tampil bersahaja. Beliau berhasil memadukan Dakwah Bil lisan – Dakwah Bil haal. Beliau sangat senang membantu warga sekitar lingkungan Yayasan MAI dan warga di wilayah DKI Jakarta.

MAI kini tersebar di Lebak Bulus V Cilandak Barat – Jakarta, Cianjur Desa Loji Gekbrong, Curug Jalan Mutiara 4, Serang Banten Desa Tejamari Kec. Baros, Pedurenan Gunung Sindur.

KH. Aslih Ridwan M.Ag sering membantu para pemulung mengatasi permasalahannya, baik permasalahan di bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi. Baginya membantu para pemulung, merupakan sebuah dakwah yang harus dilakukan secara terus menerus.

Keseharian KH. Aslih Ridwan, M.Ag. mengajar dan berdakwah. Ia mempunyai ratusan anak didik, kegiatan rutinnya membuat masyarakat mengganggap nya sebagai tokoh masyarakat.

KH. Aslih Ridwan M.Ag Tokoh Betawi Asli Lebak Bulus, juga sebagai Inisiator Maghrib Mengaji yang kegiatannya telah di jalankan oleh semua Masjid dan Mushola di DKI Jakarta.

Buku yang ditulis oleh beliau dengan Judul
KEPEMIMPINAN DA’I DALAM MEMBANGUN PERADABAN UMMAT menarik untuk dibaca.

Menurut H. Syarif Hidayatulloh Ketua Umum GPMI PW Jakarta Raya, Beliau adalah Tokoh Islam yang sangat cocok untuk menjabat sebagai Kepala Badan Management Pusat Pengkajian Islam Jakarta. Beliau mempunyai gagasan sederhana, tetapi sangat luar biasa dampaknya untuk generasi mendatang. Tradisi ini sudah lama surut, tekhnologi dan derasnya hiburan visual membuat tradisi ini nyaris terkikis habis.

Panggilan hati membuat beliau berkeinginan kuat mewujudkan tradisi MAGHRIB MENGAJI. Kini Gerakan Jakarta Maghrib Mengaji di bawah Koordinasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta yang Bersinergi dengan Forum Maghrib Mengaji dan GPMI DKI Jakarta.

Dukungan untuk KH. Aslih Ridwan, M.Ag. Terus berdatangan dari tokoh tokoh masyarakat Dan ORMAS.

Adanya surat rekomendasi dukungan resmi untuk KH. Aslih Ridwan, M.Ag. dari Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan surat rekomendasi resmi dari Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam memberikan bukti bahwa beliau memang Tokoh masyarakat yang mampu merangkul dan berjalan beriring memajukan Jakarta Islamic Centre kedepan. (My)

sumber: 86news.co

4 Dari 7 Presiden RI Lahir di Bulan Juni

Bisnis.com, JAKARTA – Bulan Juni bisa jadi merupakan bulan spesial bagi rakyat Indonesia.

Pasalnya bulan ini merupakan bulan kelahiran empat dari tujuh Presiden yang pernah memimpin Indonesia.

Bulan ini juga merupakan kelahiran Pancasila yang merupakan dasar negara pada 1 Juni.

Tercatat, empat Presiden yang lahir di bulan Juni itu yakni Presiden Soekarno yang merupakan Presiden RI pertama yang lahir pada 6 Juni 1901 lalu.

Kemudian Soeharto yang lahir pada 8 Juni 1921.

Selanjutnya, BJ Habibie lahir pada 25 Juni 1936

Terakhir, Presiden Jokowi yang saat ini masih memimpin lahir pada 21 Juni 1961.

Berikut biografi Presiden Indonesia yang berulang tahun di bulan Juni secara Lengkap :

Ir. Soekarno (1945-1966)


 
Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai.

Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar “Ir” pada 25 Mei 1926.

Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Soeharto (1966-1980)

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.

Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.

Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.

Perkimpoian Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).

Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.

Presiden RI Kedua HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional, itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari (sejak 4 sampai 27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.

Habibie (1998-1999)

Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.

Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini, harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Gouvernments Middlebare School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya.

Setelah tamat SMA di bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung (Sekarang ITB). Beliau mendapat gelar Diploma dari Technische Hochschule, Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gekar Doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962, dan dikaruniai dua orang anak. Tahun 1967, menjadi Profesor kehormatan (Guru Besar) pada Institut Teknologi Bandung.

Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali, peraih penghargaan bergengsi Theodore van Karman Award, itu kembali dari “habitat”-nya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat Summa Cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Gmbh Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia.

Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat refrendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato Pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman.

Sebagian Karya beliau dalam menghitung dan mendesain beberapa proyek pembuatan pesawat terbang :

* VTOL ( Vertical Take Off & Landing ) Pesawat Angkut DO-31.
* Pesawat Angkut Militer TRANSALL C-130.
* Hansa Jet 320 ( Pesawat Eksekutif ).
* Airbus A-300 ( untuk 300 penumpang )
* CN – 235
* N-250
* dan secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam menghitung dan mendesain:
• Helikopter BO-105.
• Multi Role Combat Aircraft (MRCA).
• Beberapa proyek rudal dan satelit.

Jokowi

Joko Widodo disebutkan lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di kota Solo. Dia berasal dari keluarga yang cukup sederhana. Akan tetapi dengan kerja keras, membuat pria ini bisa sukses.

Dalam biografi Joko Widodo dikatakan jika menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota Solo. Dan setelah itu pada pendidikan tinggi, Jokowi memilih untuk belajar di UGM. Pada saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi memang tidak ada prestasi yang menonjol yang dilakukan oleh Jokowi. Setelah selesai kuliah, pria ini memilih untuk bekerja pada sebuah perusahaan. Akan tetapi dia tidak bertahan lama dan memilih untuk meneruskan usaha mebel yang dimiliki oleh keluarga. Dalam waktu yang cepat, usaha mebel yang dilakukan berhasil mendapatkan banyak keuntungan.

Pada tahun 2005 Jokowi terpilih menjadi walikota Solo. Ada banyak sekali prestasi yang sudah dilakukan pria ini di kota Solo. Karena melihat prestasi Jokowi yang bagus di kota Solo, pada tahun 2012 dia dicalonkan menjadi gubernur Jakarta.

Setelah menjadi gubernur Jakarta, dia dilantik sebagai presiden pada 20 oktober 2014.

sumber: kabar24.bisnis.com

Menolak Komunisme, Mungkinkah Menerima Sosialisme Islam?

“Sosialisme Islam, mungkinkah diterima?”

Rizal Mallarangeng dalam kumpulan esainya yang berjudul Dari Langit: Kumpulan Esai Tentang Manusia, Masyarakat dan Kekuasaan menceritakan tentang sosok yang bernama Milovan Djilas. Djilas adalah salah seorang pemimpin komunis Yugoslavia yang kemudian berbalik mengkritik sistem yang diperjuangkannya tersebut. Hal ini karena rasa kecewanya terhadap praktik komunisme yang justru jauh panggang dari api dengan yang dijanjikan. Menurut Djilas, revolusi komunis adalah sebuah penipuan sejarah. Komunisme menurut Djilas terlalu banyak mengumbar janji namun hanya sedikit yang ditepati. Sistem komunisme juga membuat adanya perang laten antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya. Hal ini menurut Djilas karena kemunculan The New Class. Komunisme menjanjikan masyarakat tanpa kelas, namun dalam praktiknya justru malah muncul kelas baru, yakni para birokrat kekuasaan komunis yang menindas rakyatnya. Kaum birokrat ini tidak ada yang mengawasi, dan mereka sangat solid. Mereka menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyat. Kelas baru ini menghisap rakyat. Walaupun mengkritik komunisme sebagai suatu praktik, namun bukan berarti Djilas menjadi pendukung ideologi lawannya, yakni kapitalis. Menurutnya, seharusnya komunisme menciptakan sistem demokratis sejak awal berdirinya. Djilas masih meyakini sosialisme sebagai jalan menuju kesejahteraan walaupun mengutuk komunisme. Djilas menyebut dirinya sosial demokrat (sosdem). Jika komunisme telah terbukti gagal dan membuat kecewa pendukungnya sendiri seperti Djilas, bagaimana dengan sosialisme? Apakah berarti sosialisme yang merupakan bentuk moderat dari komunisme harus ditinggalkan juga? Atau sosialisme masih bisa dipertimbangkan sebagai cara meraih kesejahteraan?

Sosialisme Sebagai Falsafah Pendiri Bangsa

Sosialisme bukanlah hal yang asing dalam kehidupan berbangsa kita. Sila kelima dan pasal 33 UUD 1945 sangat bernuansa sosialis. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu bukan kebetulan sila ke-5 dan pasal 33 UUD 1945 itu lahir, namun hal ini menunjukan bahwa sosialisme menjadi pola pikir yang tertanam dalam alam pikiran founding fathers kita. Walaupun kita lebih mengenal mereka sebagai seorang nasionalis dibanding sosialis. Lantas bagaimana pandangan tokoh-tokoh Islam terhadap sosialisme? Apakah positif atau negatif? Siapa yang tak kenal dengan HOS. Cokroaminoto, seorang pahlawan dan guru bangsa yang berhasil membuat gerakan Islam terbesar sebelum kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan slogan, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid dan sepintar-pintar siasat adalah sosok kharismatik pemimpin Syarikat Islam. Murid-muridnya berhasil menjadi tokoh dengan ideologi berbeda, ada Semaun yang komunis, Soekarno yang nasionalis dan Kartosuwiryo yang Islamis.

Sosialisme Islam

Pada tahun 1924, HOS Cokroaminoto menerbitkan buku yang berjudul Islam dan Sosialisme. Dalam buku ini, Cokroaminoto ingin agar antara ideologi sosialisme dengan ajaran Islam bisa berjalan beriringan dan tidak saling menafikan. Sosialisme hanya akan berjalan dengan baik jika dilandasi dengan ajaran agama. Sosialisme tanpa dilandasi ajaran agama akan membawa kepada kerusakan, menurut Cokroaminoto. Dalam bukunya Islam dan Sosialisme, HOS Cokroaminoto menyatakan: “Sosialisme hanyalah bisa menjadi sempurna apabila tiap-tiap manusia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri saja sebagai binatang atau burung, tetapi hidup untuk keperluan masyarakat bersama, karena segala apa saja yang ada hanyalah berasal atau dijadikan oleh satu kekuatan atau satu kekuasaan, ialah Allah Yang Maha Kuasa” (Tjokroaminoto, 1963: 71). HOS Cokroaminoto tidak menelan mentah-mentah semua ide Karl Marx. Dia tetap kritis dan menolak bagian-bagian yang bertentangan dengan agama Islam. “Bagi kita orang Islam, tidak ada sosialisme atau rupa-rupa isme yang lain-lainnya yang lebih baik, lebih elok, dan lebih mulia, selain sosialisme yang berdasarkan Islam, itu saja,” demikian Cokroaminoto menyimpulkan. Cokroaminoto juga berpendapat bahwa sistem sosialisme yang sejati telah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. “Sejak Nabi Muhammad SAW memegang kekuasaan negara, maka negara itu segeralah diaturnya secara sosialistis dan semua tanah dijadikannya milik negara. Politik yang demikian itu dilanjutkannya, malahan sampai Islam telah melancarkan dirinya ke negeri-negeri luar.” Membaca Al Quran, Menemukan Sosialisme

Pembahasan Islam dan Sosialisme juga dipikirkan oleh KH. Ahmad Dahlan. Dalam buku karangan KRH. Hadjid berjudul Pelajaran Kiai Ahmad Dahlan: 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Al Quran, terdapat satu bab yang berjudul Islam dan Sosialisme. Bab ini merupakan satu dari 17 kelompok ayat yang dibahas Kiai Dahlan, yakni QS. At Taubah: 34-35. Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.” Kiai Dahlan menjadikan 2 ayat ini sebagai dalil kesesuaian Islam dengan Sosialisme. Selama ini pemahaman mayoritas muslim, tidak apa-apa menyimpan harta asal sudah menunaikan zakat dan sedekah. Menurut Kiai Dahlan, berdasarkan ayat ini seharusnya seorang muslim memiliki harta sesuai dengan keperluannya saja, sedangkan kelebihannya harus disedekahkan. Kiai Dahlan mengutip pendapat dari sahabat Nabi Abu Dzar Al Ghifari yang berpandangan serupa.

Sosialisme Islam:Gagasan yang Perlu Dikembangkan

Selama ini kita sudah sangat akrab dengan teologi Al Maun dan juga teologi Al Ashr yang belakangan ini mulai digali kembali. Sedangkan pemahaman Kiai Dahlan tentang At Taubah 34-35 ini belum banyak digali, padahal pendapat Kiai Dahlan satu ini sangat radikal dan sangat sosialistik. Tentu Kiai Dahlan tidak hanya berwacana, apa yang diwacanakan dijalankan dalam laku hidup. Kita pernah dengar cerita Kiai Dahlan memukul kentongan untuk melelang perabotan rumahnya guna biaya operasional persyarikatan. Sosialisme dalam bentuknya yang murni memang berbeda dengan ajaran Islam, terutama dalam aspek epistemologisnya. Sosialisme berasal dari pemahaman akal semata, sementara Islam berasal dari wahyu. Namun dalam perjalanannya, para pemikir umat Islam berhasil menemukan kesamaan-kesamaan yang membuat Islam dan sosialisme berjalan secara beriringan. Walaupun bagian berupa sentimen anti Tuhan dan agama yang dikembangkan sosialisme barat ditolak. Bahkan para pemikir kita berhasil menggali pemikiran sosialisme dari sumber utama ajaran Islam, yakni Al Quran dan Sunnah. Hal ini perlu kita apresiasi dan terus kita kembangkan.

Editor: Yahya FR.

sumber: ibtimes.id

Kitab At-Tibyan Karya KH Hasyim Asy’ari: Usaha Rekonsiliasi Nasional

Indonesia menapaki era sejarah kebangkitan nasional ketika muncul organisasi-organisasi pergerakan yang mencita-citakan dan mengusahakan kemerdekaan Indonesia. Masa ini menandai usaha perjuangan kemerdekaan Indonesia yang semula bertumpu pada pergerakan fisik dan terpisah-pisah oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, menuju usaha-usaha yang berbasis pemikiran dan pendidikan. Beberapa organisasi itu antara lain Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 yang bergerak pada bidang ekonomi, Syarikat Islam pada tahun 1912, Muhammadiyyah pada tahun yang sama, dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Di samping itu, organisasi serupa berbasis Islam juga berdiri di berbagai daerah.   Para penjajah pun melakukan resistensi terhadap gerakan masyarakat Islam yang semakin menyadari akan perlunya dibangun cara yang baru dalam usaha mewujudkan kemerdekaan. Maka penjajah Belanda berusaha memecah belah pergerakan masyarakat Indonesia khususnya Islam dengan berbagai usaha, seperti ikut serta membidani lahirnya organisasi komunis-sosialis bernama Indische Socialist Democratic Vereeniging (ISDV) yang berpaham komunis dipimpin oleh Snevliet. ISDV ini kemudian menyusup ke dalam Syarikat Islam dan membentuk SI-Merah di Semarang, Jawa Tengah. Sebuah organisasi yang kemudian menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada kemudian harinya.   Penjajah Belanda juga berusaha memecah-belah kekuatan umat Islam dengan cara menyebarkan isu yang membesar-besarkan permasalahan cabang (furu’, tidak prinsipil) agama. Umat Islam dan para tokohnya dibuat sibuk untuk berdebat dan saling bertentangan satu sama lain. Sehingga mereka tidak lagi atau kurang mempedulikan cita-cita pergerakan Islam yang semula.   Melihat dan mempertimbangkan hal itu, Hadratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari merasa perlu dan penting untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia dalam rangka cita-cita kejayaan Islam (izzul islam) dan kemerdekaan Indonesia. Dalam kerangka inilah maka kitab at-Tibyan ini ditulis. Kitab yang berjudul lengkap At-Tibyan fi An-Nahyi ‘an Muqatha’ati Al-Arham wa Al-Aqarib wa al-Ikhwan ini menjelaskan tentang pentingnya rekonsiliasi dan betapa buruknya perpecahan. Kitab ini sendiri memiliki arti: “Penjelasan: mengenai larangan memutus tali kekeluargaan, kekerabatan, dan hubungan sosial.” Sangat jelas dari judul ini bahwa kitab ini ditulis dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi di antara organisasi dan tokoh Islam di masa awal pergerakan kebangkitan nasional.   Ditulis dalam sepuluh bab, kitab ini juga menyertakan beberapa risalah lain yang ditulis dan diceramahkan oleh Hadratussyekh. Risalah yang dimaksud adalah empat bab terakhir yaitu: (1) Muqaddimah Qanun Asasi li Jam’iyyati Nahdlatil Ulama; (2) Risalah fi Ta’akkudi Al-Akhdz bi Madzahibil Aimmah al-Arba’ah; (3) Risalah Tusamma bi-Al-Mawa’idh; dan (4) Al-Arbain Haditsan Nabawiyyan Tata’allaqu bi Mabadi’ Jamiyyati Nahdlatil Ulama. Risalah pertama saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi Nahdlatul Ulama. Risalah kedua mengulas tentang pentingnya bermazhab (khususnya) kepada empat Imam Mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal) dalam Islam. Sedangkan risalah ketiga yang disebutkan di atas adalah berasal dari ceramah Kiai Hasyim Asy’ari di depan forum para ulama. Risalah keempat adalah hasil penyarian hadits-hadits nabi yang berkaitan dan menjadi landasan perlunya didirikan organisasi Nahdlatul Ulama.   Sebagaimana telah dijelaskan, kitab ini sendiri terdiri dari sepuluh bab. Selain empat bab terakhir seperti telah dijelaskan di atas, ada enam bab lain di awal yang dibahas secara berurutan sebagai berikut. Bab pertama adalah khutbah kitab (pendahuluan). Bab kedua menjelaskan tentang definisi yang dikandung dari kata “ar-rahim” (dalam kata silaturahim). Bab ketiga menjelaskan tentang masalah permusuhan yang diharamkan. Bab keempat menjelaskan tentang besarnya dosa orang saling bermusuhan dengan sesama saudaranya. Bab kelima menjelaskan bahwa permusuhan menjadi penyebab kefasikan. Bab keenam membahas mengenai pemutusan hubungan sosial yang diharamkan.     Kiranya penting di sini untuk menjelaskan risalah ‘Al-Mawaidh’ yang termuat sebagai bagian dari kitab at-Tibyan ini. Martin van Bruinessen menyatakan bahwa risalah ini disampaikan Hadratussyekh Hasyim Asy’ari dalam suatu forum ulama. Forum tersebut dihadiri para tokoh dan ulama dari berbagai organisasi Islam yang ada di Indonesia. Di antaranya organisasi Syarikat Islam (SI), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Ulama Islam (PUI), Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII), Muhammadiyyah, dan Nahdlatul Ulama. Diselenggarakan pada tahun 1937, dalam Al-Mawaidz Hadratussyekh Hasyim Asy’ari menyampaikan perlunya persatuan umat Islam Indonesia. Dengan semangat izzul Islam, mencari titik temu, dan mempermaklumkan perbedaan persoalan cabang agama.   Hal demikian ini kemudian diamini para tokoh yang ada. Forum pun bersepakat membentuk organisasi konfederasi Islam yang diberi nama: Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Sejak awal berdirinya, KH Hasyim Asy’ari menjadi pucuk pimpinan tertinggi organisasi ini dan terus bertahan hingga akhir hayatnya, di mana sejak penjajahan Jepang (1942) majelis ini berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).   Berdasarkan penjelasan di atas, kita menjadi mengerti akan semangat perjuangan, semangat pesatuan umat Islam dan kemerdekaan Indonesia yang dimiliki KH Hasyim Asy’ari.     Peresensi adalah Ahmad Nur Kholis, Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang     Identitas Kitab Judul Kitab : At-Tibyan fin Nahyi ‘an Muqatha’atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan Penulis : Hadlratussyikh Hasyim Asy’ari Penerbit : Maktabah At-Turats Al-Islamy Tahun : (tanpa tahun) Jumlah halaman : 41 halaman

Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/120343/kitab-at-tibyan-karya-kh-hasyim-asy-ari–usaha-rekonsiliasi-nasional

Kisah Dokter Ramli Mendidik Muslim Peduli Kesehatan

Kisah dokter A Ramli, pelopor kesehatan Masyarakat yang terlupakan

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Gani A. Djaelani, Ph.D, Pengajar di Departemen Sejarah dan Filologi Universitas Padjadjaran*

Berikut ini kami sajikan tulisan Gani A. Jaelani yang dimuat dalam ‘Jurnal Sejarah’  Vol. 1/1 (2017) yang diterbitkan oleh kalangan para sejawaran yang tergabung dalam ‘Masyarakat Sejarawan Indonesia’.

Tulisan tersebut  yang aslinya berjudul Islam dan Persoalan Higiene di Hindia Belanda secara khusus mengangkat persoalan Islam di Indonesia, terutama sebagai bahan pejalaran hari ini ketika tengah merebak pandemi wabah Corona dan berbagai hal lain yang terkait kesehatan masyarakat.

Artikel asli dalam jurnal tersebut  demi pertimbangan keterbatasan halamam,  kami pecah menjadi dua tulisan (kini akan kami tambah satu seri lagi karena nanti terkait soal haji). Republika.co.id memuat kembali tulisan ini atas seizin  pengelola  Jurnal Sejarah’ tersebut. Artikel kami muat dengan menghilangkan catatan kaki dengan tujuan agar tulisan lebih bisa dinikmati orang awam secara luas.


Mengenai tulisan ini sangat menarik dan bermanfaat karena mengangkat berbagai topik tentang interaksi dan keterlibatan Islam di Indonesia dengan jaringan global, penyebaran kegiatan keagamaan di berbagai tempat di Indonesia, perkembangan politik dan saling singgung pengaruh ajaran Islam di dalam lingkup budaya lokal masyarakat Indonesia. Begini tulisan selengkapnya:

—————–

Pada 1925,Dienst der Volksgezondheid (Dinas Kesehatan Masyarakat) dibentuk. Ini merupakan penyempurnaan dari lembaga yang telah dibentuk satu dasawarsa sebelumnya, Burgerlijk Geneeskundige Dienst (Dinas Kesehatan Sipil).

Sejak dasawarsa ketiga abad ke-19, BGD selalu berada di bawah otoritas Militaire Geneeskundige Dienst (Dinas Kesehatan Militer). Upaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luas pun dirasa kurang maksimal, dan pemisahan dinas kesehatan di awal dasawarsa kedua abad ke-20 merupakan
upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Pada 1920 dibentuk seksi “Adviseur voor de Propaganda”, dan propagandis resmi pertama adalah Lucien Sophie Albert Marie von Römer (1873-1853), seorang ahli kedokteran tropis yang pernah menjabat kepala Dinas Kesehatan Batavia tahun 1915, dan sejak 1917 menjadi inspektur di Departemen Kesehatan Masyarakat.

Sebagai seorang propagandis, Von Römer menyusun dasar-dasar untuk pendidikan rakyat dengan buku-buku, gambar-gambar, sampai ke pembuatan film. Hanya saja, karena alasan penghematan, seksi ini kemudian dihapus pada tahun 1923.

Penghapusan ini tidak berarti pekerjaan propaganda di bidang higiene menjadi berhenti. Setidaknya, itulah yang bisa diamati dari tulisan John Hydrick di tahun 1927 yang meyakini bahwa, “dengan dibentuknya seksi propaganda ini, dinas pelayanan kesehatan masyarakat bermaksud untuk mencari tahu seputar ide-ide dasar dari higiene untuk diajarkan kepada masyarakat pribumi cara bagaimana menjalani hidup sesuai dengan aturan- aturan higiene. Ketika masyrakat mulai memahami ide-ide itu, upaya menerapakan prinsip -prinsip higienis bisa diperkenalkan dengan melibatkan mereka”.

John Lee Hydrick sebetulnya merupakan tokoh sentral dalam propaganda higiene kepada masyarakat pribumi. Ia tiba di Jawa pada tahun 1924. Kehadirannya di Hindia Belanda tidak bisa dipisahkan dari program Rockefeller Foundation (RF) melalui divisi kesehatan internasionalnya yang didirikan pada tahun 1913 .

Kedatangan Hydrick di Hindia Belanda atas nama Rockefeller Foundation bukan tanpa persoalan. Direktur DVG, Dr. Van Lonkhuijzen, misalnya, menentang intervensi Rockefeller Foundation dalam persoalan kesehatan masyarakat di tanah jajahan ini. Keberatannya ini ia sampaikan dalam pidatonya di Volksraad tahun 1923, setahun sebelum kedatangan Hydrick. Ia tidak percaya kepada metode yang dijalankan RF bisa berjalan efektif.

Lebih Mengerikan dari Corona, Begini Kisah Wabah Pertama yang ...

  • Keterangan foto: Penyuntikan vaksin untuk menanggulangi wabah di Hindia Belanda.

Sebab, kesuksesan metode ini di Amerika bukan merupakan ukuran untuk meraih hasil yang sama, mengingat kerjasama dengan penduduk pribumi di Hindia Belanda belum tentu bisa didapat. Demikian, kedatangan Hydrick untuk pertama kali ke Hindia Belanda pun membuatnya harus berhadapan dengan DVG .

Pekerjaan Hydrick di Hindia Belanda berpusat pada pemberantasan penyakit cacing yang cukup menyebar di kalangan penduduk. Ini dilakukan dengan cara mengajarkan cara hidup bersih, terutama dengan mengenalkan cara buang air besar di toilet. Karena itu, program Hydrick pun dikenal dengan program pembangunan toiletnya. Para mantri yang menjadi agen propagandanya pun dikenal sebagai “mantri kakus”. Mereka yang mendatangi tiap rumah memberi pengajaran tentang hidup bersih dan mereka pun menginspeksi apakah toilet yang dibangun itu dipergunakan atau tidak.

Terkait para mantri, mereka memang sengaja dilatih untuk menjadi propagandis hidup bersih. Keberadaan mereka dibutuhkan sebab mereka dianggap lebih mengenal kondisi masyarakat pribumi dan karenanya bisa lebih mudah berbicara dan memberi penjelasan. Untuk itu, pada tahun 1933, pusat pendidikan untuk pendidik higiene didirikan di Purwokerto untuk melatih para agen propaganda ini. Beberapa di antara mereka merupakan lulusan STOVIA.

Harus disebutkan bahwa para lulusan STOVIA ini kurang mendapat tempat dalam struktur hierarkis korps dokter Belanda. Tapi keberadaan program Rockefeller, membuat mereka menjadi lebih berguna. Dalam kondisi seperti inilah Ahmad Ramali hadir.

Dokter Ahmad Ramali lahir di kota Bonjol pada 20 November 1903. Sejak usia 7 tahun, ia mulai sekolah di Openbare Lagere Europesche School di Bukittinggi. Pada usia 15 tahun, Ramali pergi ke Batavia untuk melanjutkan sekolah di STOVIA, dan lulus tahun 1928. Setelah lulus, ia bekerja menjadi dokter di Rumah Sakit Pemerintah, yang membuatnya kemudian harus sering berpindah-pindah kota. Ia, misalnya, antara lain, pernah ditempatkan di Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Jakarta, Semarang, dan Tuban. Ketika bertugas di Padang Sidempuan, ia kerap memberi ceramah dalam bidang kesehatan di sebuah perkumpulan anak-anak sekolah bernama Gezondheid Briegade.

Kenyataan bahwa sebagian besar penduduk di sana memiliki empang – empang yang airnya tidak mengalir, membuat ceramah Ramali juga banyak membahas persoalan ini. Ia menyarankan penduduk menutup empang – empang supaya tidak menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk penyebab malaria. Pemerintah Kolonial sebetulnya sudah sering memberi penerangan terkait hal ini, tapi penduduk tidak menghiraukannya. Sebaliknya, ajakan dari dokter Ramali mendapat sambutan yang baik, terutama dengan keterlibatan Gezondheid Briegade itu sendiri.

Apa yang dilakukan oleh Ramali ini kemudian dianggap sebagai mengurangi kewibawaan pemerintah Belanda, dan karenanya kemudian ia dipindahtugaskan ke Batavia.

STOVIA, Sekolah Kedokteran Di Batavia Pertama Yang Didirikan Oleh ...

  • Keterangan foto: Para pengajar dan siswa sekolah kedokteran Stovia.

Sebagai seorang dokter, Ahmad Ramali memiliki ketertarikan untuk melihat hubungan antara Islam dengan ilmu kedokteran. Peran Haji Agus Salim, seorang pemikir politik Islam yang juga merupakan tokoh partai Syarikat Islam, sebagai pembimbing sang dokter dalam bidang keagamaan tidak bisa dilepaskan. Pada tahun 1933 ia menerbitkan sebuah artikel, “Bijdrage tot de Medisch – Hygiënische Propaganda in eenige Islamitische streek”, terdiri dari tujuh bagian, tentang kesesuaian antara prinsip
– prinsip islam dengan hidup higienis.

Di tahun yang sama, ia juga menerbitkan Tangkal Pest Jaitoe Persatoean ‘Ilmoe dan Agama Menolak Bahaja Pest. Dalam pengantarnya, Haji Agus Salim menulis, “…saja merasa senang, karena karangan toean itoe memboektikan, bahwa djalan kebenaran dan keoetamaan haroes ditjari pada djalan persatoean ‘ilmoe dan agama, dengan ‘ilmoe sebagai alat perkakas dan agama sebagai pedoman
penoentoen“. Pernyataan tersebut menunjukan betapa Haji Agus Salim sangat senang dengan apa yang dilakukan Ahmad Ramali yang berusaha melihat kaitan antara ilmu dan agama.

Dalam kaitannya dengan persoalan wabah pest, ada satu permasalahan yang cukup sensitif di kalang masyarakat, yakni pemeriksaan jasad orang yang diduga meninggal karena penyakit ini, untuk mengetahui sebab sesungguhnya dari kematiannya itu. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk tindakan pencegahan mewabahnya penyakit itu. Hanya saja, tindakan ini dianggap oleh para pemuka agama Islam sebagai sesuatu yang “merendahkan deradjat majat” dan “menghina kepada majat”, sesuatu yang jelas dilarang oleh agama.

Menurut Agus Salim, Ahmad Ramali berhasil memadukan silang pendapat dalam hal ini, “maka amat berkenan hati saja melihat toean (Ahmad Ramali) menjatakan pendapatan jang tentoe dengan tidak koerang anggapan kepada paham jang berlainan. Sehingga dapatlah toean memberi djalan perdamaian bagi kedoea belah pihak tentang soentikan majat itoe”, tulisnya.

Bagaimana Ahmad Ramali menyusun argumennya yang membuat Haji Agus Salim sendiri memujinya? Saya akan mulai dari apa yang menjadi pertentangan utama, yakni terkait boleh tidaknya pemeriksaan mayat dengan menyuntikan jarum ke limpa untuk mengetahui penyebab utama kematiannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit “pest paro -paroe” atau longenpest, penyakit pest yang bisa menular dari orang ke orang melalui jalan udara.

Ahmad Ramali melihat bahwa terkait hal ini terdapat dua bentuk penolakan, yakni penolakan yang sifatnya teknis dan substantial. Terkait yang pertama, umumnya menyangkut perlakuan terhadap mayat, seperti pemeriksaan mayat perempuan oleh dokter laki – laki atau perlakukan semena-mena seorang dokter ketika memeriksa mayat. Menurut sang dokter, rakyat berhak protes jika ada perlakukan yang tidak sesuai, tapi:

“tidaklah hal itoe mengobah kenjataan, bahwa pengawasan kematian itoe adalah satoe atoeran jang perloe oentoek mendjaga keselamatan negeri dan pendoedoek”, dan “keberatan-keberatan itoe tidak haroes didjadikan sebab akan mengetjiwakan pekerdjaan pengawasan kematian itoe. Sebab dengan ‘menjeloedoepi’ pengawasan itoe dan menjemboenjikan majat atau mengoeboerkan majat sebeloem pemeriksaan, boekan pegawai – pegawai jang salah itoe jang kena bentjana, melainkan negeri dan kaoem pendoedoek sendiri djoega jang ditimpa oléh bahaja”.

Untuk penolakan substansial dari praktek itu yang umumnya bersandar pada argumen keagamaan, Ahmad Ramali juga menjawabnya juga dengan argumen  keagamaan.

Pertama, ia menjawab kritik yang mengatakan bahwa memasukan jarum suntik ke limpa mayat merupakan laku merusak mayat yang jelas dilarang oleh agama, dengan mengatakan bahwa “soentikan itoe […] tidak oentoek memasoekkan barang satoe apa kedalam badan majat itoe, melainkan oentoek mengeloearkan air daripada limpanja oentoek diperiksa”.

Atas dasar itu, suntikan limpa terhadap mayat harus dianalogikan dengan hukum suntikan untuk mengeluarkan air dari orang hidup untuk keperluan pemeriksaan. Kedua, kalaupun praktek ini tetap dipandang sebagai laku aniaya terhadap mayat, maka Ahmad Ramali pun bersandar pada hukum Islam yang mengatakan bahwa itu perilaku itu bisa dibenarkan untuk kepentingan orang hidup.

Ini bisa dianalogikan dengan kasus diperbolehkannya mengeluarkan bayi  yang masih hidup di lama perut soerang ibu yang meninggal dengan cara membelah perutnya. Demikian, “sjahdan daripada beberapa keterangan jang terdahoeloe soedah njatalah, bahwa segala daja-oepaja pentjegahan pest itoe adalah daja-oepaja bagi membéla dan memeliharakan njawa kaoem pendoedoek jang hidoep”.

Sebagai seorang dokter yang dididik secara barat, ia berupaya memberi penjelasan ilmiah atas ajaran Islam dan meletakannya dalam kerangka sains modern yang selalu bersandar pada eksperimen. Terkait konsep “nadjis”dalam Islam, misalnya, ia memberi menjelasan dalam kerangka paradigma bacteriologi.

Hal – hal yang dianggap nadjis dalam Islam seperti darah, nanah, muntah, tinja, air seni harus selalu dijauhi, dan sekali tubuh terkena unsur – unsur itu maka harus segera dibersihkan karena akan membuat tubuh kita kotor dalam pengertian keagamaan. Sementara itu, berdasarkan pemikiran kedokteran, hal – hal tadi juga harus dijauhi karena di dalamnya terdapat sebuah organisme kecil, sebuah mikroba, yang dianggap sebagai penyebab utama munculnya penyakit.

Bagian paling menarik dari tulisan Ramali yang terbit tahun 1933 itu adalah ketika ia berusaha menerjemahkan doktrin Islam yang sesuai dengan prinsip higiene ke dalam praktek kehidupan sehari-
hari. Ia bercerita:

“Di malam hari selepas salat isya, ketika para warga kampung berkumpul di masjid sekitar rumahnya, membicarakan kejadian dari hari yang telah lewat, saya biasanya menerjemahkan kepada orang-orang sederhana ini aturan – aturan kebersihan berdasarkan islam – roekoen bersoetji–dan terutama melihat hubungan langsung dengan solat terakhir mereka, yakni penjelasan langsung dalam hubungannya dengan aturan – aturan higiene”, tulisnya.

Situasi yang digambarkannya mengingatkan kita pada pekerjaan para mantri-higiene yang sering berkunjung ke rumah untuk memberi pengajaran tentang hidup bersih. Dalam kasus Ramali, kuliah itu dilakukan di masjid, selepas sholat isya. Ketika berbicara kepada warga, Ramali berangkat dari sebuah hadis: at-Thahuuru syathru al-iiman (kebersihan sudah merupakan setengah dari iman).

Ia menjelaskan, ketika kita mengangkat dua telapak tangan pada permulaan shalat, lima jari di tangan kanan merupakan “setengah dari iman”, yang merupakan simbol material dari lima pilar Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Telapak tangan kiri, dengan kelima jarinya, merupakan “sisa setengah lainnya dari iman” yang merupakan simbol dari lima prinsip kebersihan.

bambumuda:若竹物語: 20 Mei: Drama Dokter

  • Keterangan foto: Para dokter Stovia mengabdi dengan memberikan layanan kesehatan masyarakat pribumi.

Tubuh ditambah dengan kesepuluh prinsip tadi merupakan energi spiritual yang harus berharmoni dengan kehidupan material. Atas dasar pemikiran itu, Ramali merumuskan ke lima prinsip kebersihan tadi ke dalam lima aktivitas: higiene rumah dan halamannya, higiene pakaian, higiene tubuh, kebersihan makanan dan minuman, dan kebersihan jiwa.

Empat yang pertama merupakan wujud dari prinsip kebersihan material, sedangkan yang terakhir terkait dengan kebersihan spiritual. Melalui rumusan ini, Ramali berusaha untuk mengombinasikan antara yang material dan spiritual dalam praktek higiene. Tapi, bagaimana kelima prinsip ini diterapkan? Kebersihan rumah dan halaman dilakukan dengan aktivitas mencegah berkembangnya bibit lalat, nyamuk, tikus dengan kutu kutunya yang merupakan pembawa penyakit seperti malaria, tipes dan pest.

Kemudian, dengan menjauhkan sampah busuk dan air tergenang, maka bisa diperoleh udara yang segar. Kebersihan rumah dan halaman juga perlu diwujudkan dengan membangun toilet dan menyediakan air minum bersih. Kebersih dilakukan dengan mencegah munculnya kutu pakaian penyebab penyakit tipus.

Kebersihan badan dilakukan dengan cara selalu menjauhkan badan itu sendiri dari kotoran, mencegah munculnya penyakit kulit. Kebersihan mulut dan gigi perlu diperhatikan, dan praktek sunat dianggap bisa menjaga kebersihan alat kelamin. Kebersihan makanan dan minuman perlu dilakukan untuk mencegah munculnya penyakit perut: tifus, kolera, disentri dan penyakit cacing. Hal itu bisa dilakukan dengan cara selalu mengonsumsi air yang dimasak terlebih dahulu dan menjauhkan makanan dari sentuhan lalat.

Terakhir, terkait kebersihan jiwa, Ramali mengatakan: “menjadi tinggi kualitas orang yang dan menjadi lebih beruntunglah mereka yang selalu menyucikan diri, sebagaimana perkataan Allah sendiri: maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri (soerah al-‘Ala, ayat 14)”.

Kesucian jiwa atau higiene spiritual ini menurut Ramali bisa dicapai dengan dua cara: sholat dan puasa. Ketika mengatakan ini ia merujuk kepada ayat al-Quran yang mengatakan “Dan dirikanlah sholat, karena dengan sholat akan tercegah dari perbuat buruk” dan “Wahai orang beriman, telah diwajibkan puasa kepadamu, seperti diwajibkan kepada umat -umat sebelummu, agar kamu bertakwa”. Sholat, menurutnya, merupakanfondasi dasar dalam agama ini.

Sebab praktek sholat, gerakan-gerakannya, merangkum kesatuan antara keseimbangan aspek spiritual dan material dalam hidup, seperti dalam gerakan mengangkat kedua tangan di permulaan shalat yang sudah dibahas sebelumnya.

Model lima prinsip ini juga bisa diamati dalam ibadah shalat: ada lima sholat  wajib dalam satu hari. Islam, dalam pandang populer, merupakan singkatan dari lima aktifitas sholat: Isya, Shubuh, Lohor, Asar, Magrib. Setidaknya itulah yang banyak dipercaya oleh masyarakat. Dan karena itulah ia pun menyesuaikan argumen lima prinsip dalam Islam ke dalamanya.

Lebih jauh terkait hal ini, dengan mengutip Djawahir Boechari, ia pun menjelaskan lima prinsip kebersihan (al-Fithrah) dalam islam yang terdiri dari berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencukur bulu ketiak. Selain itu, ia juga menambahkan lima hal yang harus dimanfaatkan sebelum datangnya lima yang lain, yang didasarkan kepada perkataan Nabi, yakni: hidup sebelum datang kematian, sehat sebelum didatangi sakit, waktu luang sebelum datang kesibukan, masa muda sebelum masa tua, kekayaan sebelum datang kemiskinan.

Memberi penekanan terhadap lima prinsip ini cukup penting menurutnya, sebab dalam tradisimasyarakat angka lima bukan sesuatu yang tidak dikenal.

Menurutnya, hal ini juga bisa ditemukan dalamberbagai tradisi di Nusantara, seperti “Poda na lima”, lima petuah yang merupakan bagian dari falsafah Suku Mandailing. Hari pasaran dalam tradisi Jawa pun terdiri dari lima: legi, pahing, pon,wagé, kliwon. Angka lima dengan demikian, merupakan simbol perpaduan antara Al-Quran dan Tradisi.

Tentu saja kita bisa menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Ramali hanya sekadar mencocok-cocokan satu ajaran dengan yang lain. Tapi ini penting dilakukan untuk memberikan penjelasan terkait prinsip higiene kepada masyarakat luas supaya mudah dipahami. Seperti dalam pepatah melayu yang dikutip oleh Ramali: “kebersihan adalah pangkal kesehatan”. Ini sesuai menurutnya dengan kaidah agama yang mengatakan: “kesehatan tubuh merupakan dasar dari kesehatan agama”.

Demikian, menurutnya, “telah ditunjukan dengan jelas, bahwa upaya-upaya, yang berkaitan dengan kebersihan atas dasar keagamaan, dan juga pekerjaan – pekerjaan higiene bisa jalan beriringan”.


sumber: republika.co.id

Atas Dasar Apa Budi Utomo Jadi Tonggak Harkitnas?

JAKARTA, REQnews – Sebagaimana diketahui selama ini, Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati setiap 20 Mei mengacu pada hari kelahiran organisasi Budi Utomo yang didirikan dr. Sutomo bersama pelajar STOVIA lainnya pada 1908.

Pertanyaannya, kenapa harus Budi Utomo yang dijadikan tonggak Harkitnas? Apa tak ada organisasi nasionalis lainnya yang berdiri dan mengawali kebangkitan nasional?

Faktanya, merujuk buku Sarekat Islam: Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942 karya Safrizal Rambe yang terbit tahun 2008 lalu, disebutkan bahwa Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Jawa, tanpa ada embel-embel tujuan nasional.

Lebih dalam lagi, Budi Utomo adalah organisasi yang anggotanya hanya berisi golongan priyayi Jawa, sementara rakyat biasa tak mungkin menjadi anggota. Dalam aktivitasnya, Budi Utomo, hanya menjalankan program-program pendidikan terhadap warga Jawa saja.

Sementara menurut sejarawan AK Pringgodigdo, lebih spesifik menyebut gerak sosial dan kebudayaan Budi Utomo hanya bergerak sebatas pada wilayah Jawa Tengah.

“Walaupun Budi Utomo perkumpulan buat seluruh Jawa dan karena itu bermula mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantaraan, sudut sociaal-cultureel Budi Utomo hanya memuaskan untuk penduduk Jawa Tengah,” tulis AK Pringgodigdo dalam bukunya ‘Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia’.

Jika Anda merujuk pada tulisan-tulisan sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer, yang menjadi tonggak kebangkitan nasional justru adalah Sarekat Prjaji yang didirikan Raden Mas Tirto Adi Suryo pada 1906, dua tahun sebelum Budi Utomo.

Ada juga suara-suara lainnya yang menolak Budi Utomo sebagai cikal bakal Harkitnas. Organisasi seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) yang merupakan cikal bakal Sarekat Islam atau Syarikat Islam (SI) disebut lebih layak dibanding Budi Utomo.

Fakta mengejutkan lainnya, Budi Utomo juga bukan merupakan organisasi yang sebelum 28 Oktober 1928 yang berani menyandang nama Indonesia. Justru ada tiga organisasi yang menjadi pemula menggunakan nama kebanggaan bangsa, Budi Utomo tak termasuk di dalamnya.

Ketiga organisasi awal yang menggunakan nama Indonesia itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berubah nama dari Perserikatan Komunis Hindia-Belanda. Kemudian ada Indische Vereniging dirian Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia.

Selanjutnya adalah organisasi yang didirikan Ir Sukarno, yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ketiga organisasi ini berdiri dengan tujuan jelas, yakni untuk menyiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah Belanda.

Pertanyaannya, kembali seperti di awal, kenapa harus Budi Utomo?

sumber: reqnews.com

Terkait Sholat Idul Fitri, Pemkab Gorontalo Akan Berkoordinasi Dengan Gubernur

LIMBOTO,sulutGO–Hingga saat ini pemerintah kabupaten Gorontalo terus berupaya agar pelaksanaan sholat idul Fitri bisa dilakukan secara berjamaah.

Bupati Gorontalo Prof Nelson Pomlingo seusai melakukan rapat bersama Majelis Ulama dan sejumlah tokoh dari organisasi Islam di ruang madani, Selasa (19/5/2020) mengatakan, meski semua unsur telah setuju namun pihaknya perlu berkoordinasi lagi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Tadi kita melakukan rapat bersama Majelis Ulama dan organisasi muslim di kabupaten Gorontalo seperti Muhamadiyah, NU, Syarikat Islam, dan semuanya menghendaki adanya pelaksanaan Sholat Idul Fitri”ungkap Bupati Nelson

Meski kabupaten Gorontalo berstatus zona hijau kata Nelson, namun jika hal tersebut di setujui makan pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan digelar di lapangan terbuka.

“Kalaupun di lakukan, Protokol kesehatan kita perketat misalnya harus pake masker, tidak salaman serta anak-anak dan perempuan itu jangan dibawa ke tempat sholat selain itu dilakukan pengukuran suhu”tutur Nelson.(ai)

sumber: sulutgoonline.com

Populisme Islam di Indonesia, Mesir, dan Turki (4)

Kekuatan Islam di Indonesia, Mesir, dan Turki memiliki banyak kemiripan. Satu di antara kesamaan paling penting adalah mayoritas muslim di ketiga negara tersebut penganut Islam Suni. Realitas tersebut yang membedakan dengan muslim di Iran, di mana mazhab Islam Syiah menjadi kekuatan mainstream yang dipimpin para mullah.

Penganut Islam Suni berkeyakinan dan percaya bahwa kepemimpinan politik selayaknya ditentukan berdasar pilihan publik melalui pemilihan umum. Proses political election itu lazim terjadi di Indonesia, Turki, dan Mesir.

Sekali pun hasil pemilu di Mesir setelah jatuhnya rezim Husni Mubarak tahun 2011, yang menghasilkan kepemimpinan Presiden Mohammad Mursi, hanya seumur jagung. Mursi dari kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) dijatuhkan di tengah jalan oleh kekuatan militer Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi yang disokong sejumlah kekuatan politik sipil non-IM di Mesir.

Jika proses demokratisasi di Indonesia dimulai sejak era kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Turki ketika Mustafa Kemal Attartuk memegang kendali kekuasaan yang memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi dengan bentuk negara republik sebagai platform politik Turki modern sejak tahun 1923, Mesir benar-benar baru menapaki sistem demokrasi sejak Arab Spring 2011. Demokrasi Mesir berusia pendek, sangat dini, dan jauh dibandingkan dengan 2 negara lainnya: Turki dan Indonesia.

Kemunduran proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Mesir dan banyak negara lainnya, bisa disebabkan banyak faktor. Samuel Huntington mengelaborasi sejumlah variabel yang menentukan sukses tidaknya satu negara menjalani proses demokratisasi. Pertama, faktor ekonomi. Kemajuan ekonomi akan menentukan stabilitas politik. Sebab, ada hubungan positif antara kelas menengah dengan kemajuan demokrasi serta besarnya peran kelas menengah dalam menopang sistem demokrasi. Hal itu seperti dikatakan Saymour Martin Lipset.

Kedua, military factor. Ketidakterlibatan dan atau rendahnya keterlibatan militer dalam proses politik akan membuat demokratisasi semakin baik. Hal itu juga menjadi temuan kajian Marcus Mitzer. Ketiga, leader factor.

Besarnya peran pemimpin, khususnya tokoh politik, dalam pergantian rezim juga menjadi faktor penting penting yang mempengaruhi proses politik menuju demokrasi. Keempat, value factor. Yakni nilai-nilai yang hidup di masyarakat, baik yang bersumber dari budaya dan atau agama (Muhammad Najib, 2019) Demokratisasi politik yang berusia pendek di Mesir tentu mengagetkan banyak kalangan.

Sebab, negara ini memiliki peradaban tua, dengan Universitas Al Azhar, yang berusia ratusan tahun dan menjadi kiblat pendidikan agama Islam terkemuka di kalangan negara-negara muslim di dunia.

Secara kultural, Mesir memiliki modal yang kuat untuk bergerak ke arah demokrasi, mengingat di level civil society, negara ini juga memiliki organisasi sosial kemasyarakatan dengan jejaring akar rumput yang kuat. Organisasi tersebut adalah Ikhwanul Muslimin (IM), yang didirikan Hassan Al Banna, dengan tokoh ideolog yang kuat Sayyid Qutb.

Fragmentasi sosial dan politik organisatoris yang mewadahi umat Islam di Mesir tak terlalu heterogen dibanding negara muslim lainnya, termasuk Indonesia. Sekali pun ada organisasi Salafi Mesir yang juga mengayomi kepentingan sosial, ekonomi, dan politik komunitas Islam Mesir, tapi skala dan volume organisasi Islam non-IM di Mesir tak sebesar IM, sekali pun relasi IM dengan rezim politik seringkali bergerak pasat-surut.

Ikhwanul Muslim (IM) dan rezim politik di Mesir lebih sering berdiri face to face dalam garis politik berbeda dibanding melakukan sinergi dan kolaborasi politik dalam memegang tampuk kekuasaan negara. Realitas tersebut yang membedakan IM di Mesir dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki di bawah pimpinan Tayyip Reccep Erdogan. AKP adalah realitas empirik populisme Islam yang berhasil di level civil society dan struktur kekuasaan politik negara di era globalisasi dan dunia modern seperti sekarang, setelah berhasil meminggirkan kekuatan militer dan komunitas Kemalisme secara perlahan tapi pasti dari arus utama politik Turki.

Fenomena IM di Mesir sebagai kekuatan populisme Islam di negara tersebut layak ditelisik lebih jauh. Organisasi ini lebih banyak mengalami tekanan dan intimidasi politik dari rezim penguasa dibanding diajak berangkulan untuk menjalankan politik kekuasaan kenegaraan. Jejaring sosial, kultural, dan politik IM tak bisa dinafikan.

IM menjadi kekuatan politik penting di basis massa rakyat Mesir, selain kekuatan kaum nasionalis sekuler, militer, Kristen Koptik, dan lainnya. Dalam perspektif historis, IM bermula dari aktivitas yang dilakukan Hassan Al Banna dengan kelompok kecil pekerja di Kota Ismailiyah di kawasan Terusan Suez yang membantu mereka memperoleh pengetahuan agama (Soage dan Franganillo, 2010: 39), sehingga membebaskan mereka dari pengaruh Barat yang merusak. Hassan Al Banna sangat jijik dengan kehadiran tentara Inggris, Suez company, dan kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok dalam hal kondisi hidup antara orang Barat dan orang Mesir yang bekerja di sana (Mitchell, 1993: 9).

Hassan Al Banna percaya bahwa tatanan sosial yang didominasi oleh kepentingan Inggris dan kepentingan sekutu mereka, misalnya yang berada di dalam kerajaan, melanggengkan kondisi umat yang menyedihkan di Mesir (Rutherford, 2008: 79).

Dalam konteks ini, Vedi R Hadiz (2019) mengatakan, kehadiran IM secara bertahap menjadi peristiwa yang serius dalam gerakan buruh Mesir yang baru lahir. Pada saat yang sama, IM menantang organisasi buruh lama eksisting yang lebih berhaluan Kiri (Komunis) dan simpatisan Wafd yang lebih liberal dalam perjuangan awal buruh di Mesir.

Ikhwanul Muslimin mengganti semua kecenderungan hubungan sosial yang mengarah pada konflik dengan solidaritas yang berdasarkan konsep umat. Hal ini yang menarik perhatian kaum buruh di Mesir untuk masuk dan terlibat dalam IM ketika organisasi ini awal mula berdiri di Ismailiyah Mesir.

Bagi Hassan Al Banna dan pengikut awalnya, korporasi asing yang beroperasi di Mesir sifatnya eksploitatif dan umumnya jahat, karena bertindak dengan cara-cara yang tidak Islami (Beinin dan Lockman, 1998: 388), bukan karena mereka adalah kapitalis sehingga secara inheren eksploitatif. Karena itu, tak mengejutkan banyak pewaris politik Hassan Al Banna masa kini tidak punya masalah fundamental dengan kapitalisme itu sendiri, tapi tetap berjuang untuk memastikan bahwa umat memiliki kendali lebih besar atas kapitalisme Mesir khususnya (Hadiz, 2019: 110).

Selain Hassan Al Banna, sosok lain yang dikenal sebagai pendiri dan ideolog IM adalah Sayyid Qutb. Dia anggota sebuah keluarga pemilik tanah skala menengah–asalnya dari Desa Musha di Provinsi Asyut, Mesir Atas–yang kehidupan ekonominya terus menurun sejak peralihan abad XX (Calvert, 2010: 25-27).

Makanya, sangat mirip dengan Syarikat Islam (SI) Putih di Indonesia, IM menentang gagasan komunis karena kecenderungannya untuk membuat perselisihan di kalangan umat, dengan mengadu orang Islam satu dengan lainnya dalam konflik kelas (Beinin dan Lockman, 1998: 365).

Dalam perjuangan politiknya di era kekinian, terutama setelah Arab Spring tahun 2011, sebagaimana dinyatakan Vedi R Hadiz (2019), sudah ada upaya-upaya baru untuk mereplikasi pengalaman mutakhir Turki, khususnya sesudah Musim Semi Arab, tetap upaya-upaya ini akan membutuhkan partai berbasis akar rumput yang kuat dan disiplin, yang menjunjung nilai-nilai Islam dan memberdayakan umat tanpa perlu menyerukan berdirinya negara Islam secara terbuka. Sebagian upaya paling jelas berlangsung di Tunia melalui Partai En Nahda dan di Mesir melalui Ikhwanul Muslimin.

Dalam kasus Mesir, jelas bahwa bisnis yang terkait era dengan IM tengah mengembangkan kepentingan lebih besar untuk merangkul peluang-peluang ekonomi yang disajikan oleh integrasi lebih jauh dengan perekonomian dunia, terlepas dari adanya kepentingan yang terus membayang tentang akibat-akibat yang berpotensi merugikan secara moral.

Dalam konteks Mesir, peluang-peluang ini akan terwujud dengan baik bila para konglomerat bisnis yang terkait dengan rezim Mubarak lama dan Partai Demokratik Nasional dapat digeser dari posisi sangat dominan yang mereka duduki selama puluhan tahun. Pebisnis dan pengucur dana utama IM Hassan Malek berargumen bahwa manufaktur, angkatan kerja terdidik dan pemberdayaan sektor swasta adalah kunci untuk menghidupkan kembali perekonomian Mesir.

Katanya, bisnis Ikhwanul Muslimin akan berkembang menjadi makin besar dengan disingkirkannya hambatan politis yang pernah menghalangi mereka (Vedi R Hadiz, 2019: 81-82). [air/bersambung]

*) Ainur Rohim, penanggung jawab beritajatim.com dan ketua PWI Jatim

sumber: beritajatim.com